Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat melakukan koordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pada Jumat (26/6/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Ferry mengatakan bahwa dirinya bersama Agrinas Pangan Nusantara berkoordinasi dengan KSP dan mendapatkan masukan terkait penyempurnaan serta perbaikan program KopDes Merah Putih.

Program tersebut saat ini sedang memasuki tahap pembangunan fisik serta memenuhi alat kelengkapannya.

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk dikeluarkannya Perpres, Peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry pada Jumat (26/6/2026).

Rekomendasi lainnya adalah akan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung, terutama pada 1.061 KopDes Merah Putih yang sudah diresmikan.

"Jadi, mudah-mudahan itu nantu Pak Dudung tadi juga janji akan turun bersama untuk melihat kesiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry juga mengatakan bahwa pemerintah telah memangkas target operasional KopDes Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dudung mengatakan bahwa sebagai Kepala Staf Kepresidenan dirinya memiliki tugas memastikan bahwa program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya adalah KopDes Merah Putih bisa berjalan sesuai dan berdampak kepada masyarakat.

"Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kami komunikasikan, kami koordinasikan, baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi, tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nantii bisa berjalan dengan baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan mengoperasikan3.505 unitKoperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih selama dua tahun.

Zulhas mengatakan sampai dengan 31 Maret 2026 pukul 08.08 WIB, sebanyak 3.505 titik KopDes/Kel Merah Putih sudah selesai tahap pembangunan fisik yang didominasi Provinsi Jawa Timur (1.226 unit) dan Jawa Tengah (1.167 unit) yang sudah terbangun 100%.

“Ditugaskan selama 2 tahun Agrinas Pangan untuk segera menjalankan [operasional KopDes/Kel Merah Putih] yang sudah siap tadi [3.505 unit] itu sebagai mana arahan Bapak Presiden,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Selain itu, Agrinas Pangan juga mencatat sebanyak 25.121 titik KopDes/Kel Merah Putih masih dalam proses pembangunan dan terdapat 33.168 titik lahan yang siap dibangun KopDes/Kel Merah Putih.

“Sekarang 33 [ribu KopDes/Kel Merah Putih], mudah-mudahan sampai Juni bisa sampai 40.000 [unit lahan yang siap dibangun]. Setelah 40.000 kita akan data semuanya,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pendataan tersebut dilakukan lantaran adanya keterbatasan wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah berencana membangun KopDes/Kel Merah Putih secara bertingkat.

“Di kota-kota besar itu tanahnya nggak sampai 1.000 [meter persegi].Ada 600, ada 500, ada 400, ada 700. Itu kedua nanti kita akan bangun modelnya mungkin naik ke atas atau sebagainya. Itu akan direncanakan kemudian,” terangnya.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyusun Instruksi Presiden (Inpres) tentang operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih.

Inpres tersebut akan memuat pembagian tugas dan pokok sejumlah kementerian/lembaga, mulai dari Agrinas, Kementerian Desa (Kemendes), hingga Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjelaskan bahwa operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih untuk sementara ini dikelola oleh Agrinas. Setelahnya, Agrinas akan menyerahkan kepada desa/kelurahan.

“Operasionalisasinya sementara dijangkau Agrinas untuk dua tahun. Nanti baru diserahkan kepada desa. Nanti diserahkan ke desa. Kolaborasi sama yang lain-lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan pembangunan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hanya dilakukan di atas lahan berstatus bebas sengketa (clear and clean). Hal ini menyusul munculnya konflik tanah ulayat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan program KopDes/Kel Merah Putih. Dia menjelaskan, konflik tersebut merupakan persoalan lama antarwarga antara Desa Waiburak dan Desa Narasaosina di Kecamatan Adonara, Flores Timur, yang dipicu sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi turun-temurun.

Dia juga memastikan hingga saat ini belum ada pembangunan fisik, gerai, maupun pergudangan KopDes Merah Putih di lokasi yang terdampak konflik tersebut.

“Jadi sekali lagi belum ada proses pembangunan dari fisik, gerai, dan pergudangan di Koperasi Desa Merah Putih di lokasi tersebut,” kata Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kemenkop menegaskan, seluruh pembangunan KopDes Merah Putih yang ditargetkan mencapai lebih dari 80.000 KopDes/Kel Merah Putih hanya akan menggunakan lahan yang bebas sengketa.

Terlebih, Ahmad menjelaskan ketentuan tersebut telah ditegaskan sejak awal melalui Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah Dan/Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Untuk itu, dia menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan lahan bermasalah dalam program strategis tersebut. Dengan demikian, lahan yang masih bermasalah tidak dapat digunakan.

Adapun hingga saat ini, pembangunan fisik KopDes Merah Putih baru berjalan di sekitar 30.000–32.000 lokasi dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah dibentuk di seluruh Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh proses verifikasi status lahan.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan sejumlah upaya telah dan akan terus dilakukan untuk menangani konflik lahan tersebut, antara lain melalui mediasi antara pihak yang bersengketa guna meredam situasi dan mendorong penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sesuai nilai yang dianut masyarakat.

Selain itu, pendekatan juga dilakukan melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat, disertai pengamanan oleh aparat kepolisian yang dibantu TNI untuk mencegah konflik susulan.

Kendati demikian, Kemenkop memastikan pembangunan KopDes Merah Putih tetap akan dilakukan di kedua desa tersebut, namun hanya setelah tersedia lahan yang berstatus bebas sengketa.

“Apakah di kedua desa akan dibangun [KopDes Merah Putih], mestinya iya. Cuman tentu nanti akan dibangunnya pasti di atas lahan yang sudah statusnya clearand clean. Nah karena belum terdapat lahan yang clear and clean, maka hingga saat ini di kedua desa ini belum dibangun fisik, gerai, dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih di desa setempat,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) tengah bergeliat menjalankan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Kini, total 30.611 KopDes/Kel Merah Putih tengah dibangun.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan dari 30.611 KopDes/Kel Merah Putih yang tengah dibangun, sebanyak 857 telah 100% jadi.

"[Kopdes Merah Putih] Yang sudah jadi 857 unit itu bangunan. Sekarang kita proses untuk mulai mengisinya gitu. Semua pengadaan semua ini sudah selesai, tinggal mulai pengiriman untuk mulai dibuka gitu," kata Joao usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (11/2/2026).

Joao menjelaskan unit yang sudah rampung itu kemudian ditargetkan untuk memulai proses onboarding bisnis. Di sisi lain, dia menjelaskan sampai saat ini belum ada unit yang tengah beroperasi.

Adapun, anggaran untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih yang mencapai Rp200 triliun telah cair sejak 3 bulan lalu.

"Sudah [cair] 3 bulan yang lalu. Sekarang ini bayar-bayar. Jadi uang sekarang menyebar di masyarakat semuanya, di paling desa, paling bawah, dan di industri yang mendukung Koperasi Merah Putih itu," ujar Joao.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan seluruh aset fisik KopDes/Kel Merah Putih berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan pada Maret 2026.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebelumnya menyatakan tengah mempercepat proses inventarisasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan inventarisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan Agrinas Pangan dan TNI.

Ferry menjelaskan penugasan pembangunan fisik koperasi desa diserahkan kepada Agrinas Pangan. Nantinya, Agrinas akan bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan di lapangan. Adapun, keterlibatan Agrinas dengan TNI untuk mempercepat proses pembangunan KopDes/Kel Merah Putih.

“Mengenai PT Agrinas, karena memang tugasnya diserahkan kepada PT Agrinas yang nantinya akan bekerja sama dengan TNI dan bisa melakukan pekerjaan ini dengan waktu yang cepat,” ujar Ferry saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dia menambahkan bahwa Kemenkop kini tengah menyiapkan berbagai skema yang akan memudahkan koperasi desa yang sudah lebih dahulu beroperasi agar dapat melengkapi kegiatan usahanya. Nantinya, fasilitas yang akan dibangun mencakup gudang, apotek, gerai, klinik, serta kendaraan operasional.

Adapun, lahan yang digunakan berasal dari tanah milik pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sebanyak 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bangunan fisik baru akan rampung pada Maret 2026.

Zulhas menilai belum rampungnya seluruh KopDes/Kel Merah Putih hingga saat ini merupakan hal yang wajar. Namun, penyelesaian bangunan KopDes/Kel Merah Putih masih berlangsung bertahap dengan target sekitar 30.000 unit.

“Jadi kalau KopDes nggak semua, wajar KopDes yang belum jadi. Tapi KopDes itu nanti akan seperti MBG [makan bergizi gratis], yang lama-lama nanti akan ngejar karena dapat mobil, dapat cold storage, dan lain-lain ya,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Zulhas menjelaskan, meski pembangunan fisik KopDes ditargetkan rampung pada rentang Maret–Mei 2026, namun tahapan tersebut tidak serta-merta diikuti dengan operasional penuh.

“Selesai dibangun, belum operasional penuh, lain cerita. Dibangun mudah-mudahan nanti bulan Mei, Maret—Mei ini 30.000 bisa kelar bangunannya. Belum bisa operasi penuh, belum,” terangnya.

Menurut Zulhas, KopDes/Kel Merah Putih masih membutuhkan waktu tambahan kira-kira 2 bulan setelah pembangunan selesai untuk pengisian dan pengadaan sarana pendukung, termasuk logistik. Dia memperkirakan

“Belum, perlu waktu. Kalau sudah dibangun baru diisi kan, baru diisi sembako, diisi gas, diisi ini, pengadaan mobil, saya kira dua bulan perlu waktu setelah itu,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, Kementerian Koperasi (Kemenkop) membidiksebanyak 27.000 bangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih rampung pada April 2026. Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 80.000 KopDes/Kel Merah Putih di Tanah Air.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini pembangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih sudah berjalan di sekitar 26.000–27.000 titik. Selain itu, inventarisasi lahan yang siap digunakan telah mencapai sekitar 44.000 lokasi.

Adapun, tingkat penyelesaian rata-rata bangunan KopDes/Kel Merah Putih telah melampaui 50% sehingga pemerintah optimistis sebanyak 26.000 unit akan rampung pada April 2026.

“Harapannya nanti Maret atau April, 26.000 yang dibangun di tahap awal itu sudah selesai fisiknya. Nah itu kelihatan langsung. 26.000–27.000 itu kalau sudah selesai bangunan fisiknya, kelihatan fisiknya,” ujar Ferry dalam YouTube IDN Times, Kamis (15/1/2026).

Ferry menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan pada Juli 2026 mendatang akan ada tambahan koperasi yang rampung.

“April ini akan menjadi momentum yang penting bagi kementerian koperasi karenachallenging-nya di sini, ini harus sukses,” ujarnya.

Dia menjelaskan program KopDes/Kel Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo untuk mengembalikan koperasi pada fungsi strategisnya sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, yang masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan.

Nantinya, KopDes/Kel Merah Putih akan memiliki beragam unit usaha, seperti gerai sembako yang dikelola dengan konsep ritel modern, apotek dan klinik desa, lembaga keuangan mikro, pergudangan, serta layanan logistik lengkap dengan sarana transportasi. Koperasi juga diberi keleluasaan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, seperti kuliner, kerajinan, hingga usaha produktif lainnya.

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu.

"Dari nota kesepakatan ini diharapkan akan terbentuk Kopdes Merah Putih yang lebih kuat, modern, dan berdaya saing di Banyuwangi," kata Menkop Ferry dalam keterangannya diterima di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu malam.

Ia menyebutkan ada tiga hal penting dalam nota kesepakatan itu, yakni percepatan pembangunan fisik dan gerai dan pergudangan Kopdes Merah Putih, operasional, dan pengembangan potensi usaha di Banyuwangi yang dapat dikelola Kopdes Merah Putih.

Ferry juga menyampaikan bahwa fisik gerai dan gudang Kopdes Merah Putih menjadi prioritas, terutama dalam penyediaan lahan.

"Sehingga percepatan operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat terealisasi seperti yang direncanakan," ujarnya.

Menkop Ferry juga berharap dengan adanya nota kesepakatan ini dapat meningkatkan kontribusi koperasi terhadap ekonomi daerah.

"Serta penguatan ekonomi masyarakat di Banyuwangi dan terwujudnya ekosistem koperasi yang berbasis digital, profesional, dan adaptif," tuturnya.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan, Kemenkop nantinya akan memberikan pendampingan pada Banyuwangi dalam semua proses pembangunan dan pengembangan Kopdes Merah Puth di Banyuwangi.

Termasuk di dalamnya, juga ada pendampingan untuk melakukan pemetaan dan pengembangan potensi-potensi usaha yang dapat dikelola oleh Kopdes Merah Putih.

"Kami sangat senang dengan semangat dari kepala daerah seperti Banyuwangi untuk memperdalam, mendetailkan dan kemudian benar-benar mau gerak bareng melakukan percepatan Kopdes Merah Putih, kami selalu menunggu kepala daerah lain agar memiliki misi dan semangat yang sama sehingga perwujudan Kopdes ini semakin cepat tercapai," katanya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penandatangan nota kesepakatan itu sangat penting, karena pembangunan Kopdes Merah Putih merupakan hal baru bagi pemerintah daerah.

"Kami membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi agar pelaksanaan Kopdes Merah Putih sejalan dengan Asta Cita dan harapan Presiden," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Saosa Mota menyebut pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dilakukan dengan standar bangunan seragam dengan anggaran Rp1,65 miliar per unit.

Joao menjelaskan penyeragaman desain ini menjadi kunci dalam menjaga efisiensi anggaran dan mempercepat proses pembangunan 80.000 koperasi desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Satu gedung KMP (Koperasi Merah Putih) ini kita menganggarkan Rp1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Desain ini kami lakukan dan harga yang kami desainkan ini, menurut kami itu harga yang sangat rasional karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang melakukan untuk melakukan indeks," ujar Joao dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan standar desain yang sama untuk seluruh wilayah dapat menekan disparitas biaya antardaerah.

Menurutnya, penyesuaian desain baru akan dilakukan pada tahap selanjutnya untuk lokasi yang memiliki kondisi tanah atau geografis khusus.

"Untuk tanah-tanah yang memang sudah siap nanti ketika Januari, Februari, kita akan menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Tapi kalau yang sekarang standarnya, memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan," terangnya.

Gedung Koperasi Merah Putih berukuran 20 x 30 meter ini memiliki sejumlah fasilitas terpadu, mulai dari gerai toko, klinik desa, gudang pupuk, gudang kebutuhan pokok, hingga ruang penyimpanan gas subsidi. Setiap koperasi juga dilengkapi satu truk, satu mobil pickup 4x4, dan dua motor roda tiga sebagai fasilitas operasional.

Joao menambahkan, pendekatan standar ini juga mendukung target percepatan pembangunan yang ditetapkan secara harian. Meskipun target awal sebesar 2.930 titik per hari belum tercapai, Agrinas mencatat progres signifikan.

Dalam dua pekan terakhir, sebanyak 15.788 titik telah mulai dibangun, atau 16,44 persen dari total lokasi.

Lebih lanjut, Joao mengatakan Agrinas mengoperasikan command center untuk memantau penggunaan anggaran dan progres pembangunan di setiap titik secara real time melalui unggahan foto pagi dan sore dari lapangan.

Sistem ini juga terhubung dengan jaringan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa teknik semester akhir dalam proses monitoring.

Joao memastikan bahwa efisiensi biaya tidak mengurangi kualitas layanan yang akan dinikmati masyarakat desa.

"Jadi kami melakukan beberapa strategi sehingga kita bisa segera mencapai target-target yang sudah kita siapkan dan kami setiap hari selalu melakukan mitigasi dan mengambil alih setiap masalah yang terjadi di lapangan," imbuh Joao.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

"Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. "Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan skema pendanaan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

“Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

“Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025. ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana mempercepat proses inventarisasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan 2.400 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan inventarisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Agrinas Pangan dan TNI.

Ferry menjelaskan, penugasan pembangunan fisik koperasi desa diserahkan kepada PT Agrinas Pangan. Nantinya, Agrinas akan bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, keterlibatan Agrinas dengan TNI untuk mempercepat proses pembangunan KopDes/Kel Merah Putih.

“Mengenai PT Agrinas, karena memang tugasnya diserahkan kepada PT Agrinas yang nantinya akan bekerja sama dengan TNI dan bisa melakukan pekerjaan ini dengan waktu yang cepat,” kata Ferry saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ferry menuturkan bahwa Kemenkop kini tengah menyiapkan berbagai skema yang akan memudahkan koperasi desa yang sudah lebih dahulu beroperasi agar dapat melengkapi kegiatan usahanya.

Nantinya, fasilitas yang akan dibangun mencakup gudang, apotek, gerai, klinik, serta kendaraan operasional.

“Ideal itu punya gudang, punya standar tertentu 20x30 [meter], terus gerai-gerainya, terus ada kendaraan dan lain-lain,” imbuhnya.

Adapun, lahan yang digunakan berasal dari tanah milik pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

“Yang sekarang sedang dibangun sudah terkonfirmasi 2.400-an dari data tanah yang sudah ada 5.000. Tapi kan kita harus verifikasi faktual, lokasinya harus memenuhi syarat, dia harus ada minimum kecukupan tanahnya, terus kemudian strategis, dan sebagainya,” terangnya.

Kendati demikian, Ferry juga mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam proses verifikasi lahan, terutama terkait kecukupan luas dan lokasi strategis. Meski begitu, pihaknya dibantu oleh pemerintah daerah dan TNI untuk mempercepat proses tersebut.

Selain itu, Ferry menuturkan, Kemenkop juga baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempercepat koordinasi antarprovinsi, kabupaten, dan kota dalam proses inventarisasi lahan.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa nantinya Agrinas akan berperan sebagai pelaksana dalam pembangunan KopDes/Kel Merah Putih, termasuk adanya sinergi dengan TNI.

“[Agrinas] sebagai pelaksana. Dan di lapangan juga bersama dengan TNI, kan sudah ada perjanjian kerjasama saya juga hadir waktu itu di Mabes TNI, kerja sama antara PT Agrinas dengan Panglima TNI,” ujar Yandri.

Yandri menilai, keterlibatan TNI dalam proyek pembangunan KopDes/Kel Merah Putih lebih bersifat operasional di lapangan. Menurutnya, TNI memiliki personel yang terlatih dan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa melalui Babinsa, sehingga mampu mendukung percepatan pelaksanaan program di berbagai daerah.

“Jadi itu lebih kepada tataran lapangan sebenarnya, karena kita tahu TNI kan punya personel yang teruji dan jaringan sangat banyak sampai ke Babinsa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana mempercepat proses inventarisasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan 2.400 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan inventarisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Agrinas Pangan dan TNI.

Ferry menjelaskan, penugasan pembangunan fisik koperasi desa diserahkan kepada PT Agrinas Pangan. Nantinya, Agrinas akan bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, keterlibatan Agrinas dengan TNI untuk mempercepat proses pembangunan KopDes/Kel Merah Putih.

“Mengenai PT Agrinas, karena memang tugasnya diserahkan kepada PT Agrinas yang nantinya akan bekerja sama dengan TNI dan bisa melakukan pekerjaan ini dengan waktu yang cepat,” kata Ferry saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ferry menuturkan bahwa Kemenkop kini tengah menyiapkan berbagai skema yang akan memudahkan koperasi desa yang sudah lebih dahulu beroperasi agar dapat melengkapi kegiatan usahanya.

Nantinya, fasilitas yang akan dibangun mencakup gudang, apotek, gerai, klinik, serta kendaraan operasional.

“Ideal itu punya gudang, punya standar tertentu 20x30 [meter], terus gerai-gerainya, terus ada kendaraan dan lain-lain,” imbuhnya.

Adapun, lahan yang digunakan berasal dari tanah milik pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

“Yang sekarang sedang dibangun sudah terkonfirmasi 2.400-an dari data tanah yang sudah ada 5.000. Tapi kan kita harus verifikasi faktual, lokasinya harus memenuhi syarat, dia harus ada minimum kecukupan tanahnya, terus kemudian strategis, dan sebagainya,” terangnya.

Kendati demikian, Ferry juga mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam proses verifikasi lahan, terutama terkait kecukupan luas dan lokasi strategis. Meski begitu, pihaknya dibantu oleh pemerintah daerah dan TNI untuk mempercepat proses tersebut.

Selain itu, Ferry menuturkan, Kemenkop juga baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempercepat koordinasi antarprovinsi, kabupaten, dan kota dalam proses inventarisasi lahan.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa nantinya Agrinas akan berperan sebagai pelaksana dalam pembangunan KopDes/Kel Merah Putih, termasuk adanya sinergi dengan TNI.

“[Agrinas] sebagai pelaksana. Dan di lapangan juga bersama dengan TNI, kan sudah ada perjanjian kerjasama saya juga hadir waktu itu di Mabes TNI, kerja sama antara PT Agrinas dengan Panglima TNI,” ujar Yandri.

Yandri menilai, keterlibatan TNI dalam proyek pembangunan KopDes/Kel Merah Putih lebih bersifat operasional di lapangan. Menurutnya, TNI memiliki personel yang terlatih dan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa melalui Babinsa, sehingga mampu mendukung percepatan pelaksanaan program di berbagai daerah.

“Jadi itu lebih kepada tataran lapangan sebenarnya, karena kita tahu TNI kan punya personel yang teruji dan jaringan sangat banyak sampai ke Babinsa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.

Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026.

"Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya," terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI.

Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud.

"Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara," tuturnya.

Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan.

Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes.

"Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%," terangnya.