Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.

Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.

"Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%," terangnya.

Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.

"Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman," ucapnya.

Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan dimulai dalam dua hari ke depan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan pihaknya baru saja merampungkan proses penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) pada Selasa (14/10/2025) siang, yang akan menjadi dasar pembangunan gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih.

Selain itu, Ferry menambahkan bahwa Kemenkop juga telah meneken kerja sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan serta mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Penandatangan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Insya Allah 1–2 hari ini akan dimulai proses pembangunan gudang-gudang dan gerai-gerai Koperasi-Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ferry menjelaskan, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Sebelumnya, Menkop Ferry menjelaskan bahwa SKB yang telah ditandatangani terkait upaya percepatan pembangunan fasilitas fisik berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi merupakan bagian untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta seperti Agrinas merupakan wujud nyata penerapan konsep pertahanan semesta. Dengan ketahanan ekonomi dari desa, maka desa akan menjadi lebih kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

Selain itu, sambung dia, TNI sebagai bagian dari kekuatan negara juga dilibatkan untuk memastikan gerak ekonomi konstitusi dapat diwujudkan melalui percepatan pembangunan gerai, gudang dan fasilitas lainnya pada KopDes/Kel Merah Putih.

"Membangun koperasi di desa dan kelurahan bukan sekadar proyek ekonomi, tapi perintah konstitusi. Maka TNI pun terlibat karena ini tugas bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Ferry.

Dia berharap, dengan adanya keterlibatan peran serta TNI dan Agrinas, nantinya operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat terakselerasi mulai Oktober 2025.

“Kolaborasi seperti ini tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tapi juga memperkokoh pondasi pertahanan negara dari desa. Karena bila ekonomi desa kuat, maka negara juga kuat,” pungkasnya.