Denpasar (ANTARA) -

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Bali membukukan nilai transaksi mencapai Rp765,76 juta sebagai tahap awal kinerja per Mei 2026.

“KDMP di Bali telah memberikan dampak ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di Denpasar, Bali, Jumat.

Adapun seluruh desa dan kelurahan di Bali sudah terbentuk KDMP, terdiri atas 636 koperasi desa dan 80 kelurahan sehingga total ada 716 unit.

Ia menjabarkan di Bali telah terdapat 716 unit KDMP dan telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari jumlah KDMP itu, sebanyak 496 di antaranya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sebanyak 238 koperasi telah memiliki akun.

DJPb Bali mencatat nilai transaksi itu berasal dari 32.763 transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan simpanan pokok telah mencapai Rp900,96 juta dan Rp303,70 juta simpanan wajib.

Adapun jumlah KDMP terbanyak di Bali berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 148 unit, kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebanyak 133 unit koperasi.

Kemudian Kabupaten Karangasem ada 78 unit, Bangli (72), Gianyar (70), Klungkung (59), Jembrana (51), Badung (64) dan Denpasar ada 43 unit KDMP.

KDMP di Bali beberapa di antaranya juga menjalin sinergi keagenan dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung perluasan pangsa pasar.

Adapun BUMN yang berpeluang menjalin kerja sama dengan KDMP di antaranya bidang pangan salah satunya beras, lalu pupuk, bidang minyak dan gas bumi hingga bidang obat-obatan.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 atau mencapai sebesar Rp34,57 triliun untuk pembangunan KDMP, dari total alokasi Dana Desa secara keseluruhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun.

Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Adapun sisa pagu Dana Desa, di luar yang digunakan untuk mendukung KDMP, dialokasikan menjadi pagu reguler dengan nilai sebesar Rp25 triliun.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar mengusulkan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPSK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna memberikan perlindungan bagi simpanan anggota koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Euis Amalia menilai simpanan anggota koperasi saat ini belum memiliki perlindungan yang setara dengan simpanan di sektor perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia mencontohkan banyak simpanan anggota koperasi yang berasal dari hasil kerja keras pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memiliki jaminan apabila koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.

“Usulan pasalnya adalah dibentuknya lembaga penjaminan simpanan koperasi yang menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota pada KSP maupun KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah),” kata Euis dalam rapat dengan agenda masukan terhadap RUU Perkoperasian.

Ia menambahkan koperasi yang menghimpun simpanan anggota perlu menjadi peserta program lembaga penjaminan tersebut, dengan skema pendanaan berasal dari kontribusi peserta serta modal awal yang dipisahkan sesuai ketentuan.

Selain itu, LPSK juga diusulkan memiliki kewenangan melakukan resolusi terhadap koperasi peserta yang mengalami gagal bayar dengan berkoordinasi bersama otoritas pengawas koperasi.

“LPSK perlu bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkoordinasi dengan LPS yang sudah ada,” ujar dia.

Euis juga mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) yang independen, serupa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor jasa lembaga keuangan.

Menurut dia, pengawasan koperasi selama ini masih bertumpu pada mekanisme internal sehingga belum sepenuhnya akuntabel dan efektif, khususnya pada koperasi simpan pinjam.

Ia menilai keberadaan OPK penting untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan koperasi agar lebih kredibel, termasuk dalam hal perizinan, pengaturan, pengawasan, hingga penegakan sanksi terhadap koperasi simpan pinjam yang melayani anggota (closed loop).

Sementara itu, ia menjelaskan koperasi dengan skema open loop, yaitu koperasi yang dapat menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan kepada pihak di luar keanggotaan koperasi, perlu berada dalam koordinasi pengawasan antara OPK dan OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam kesempatan yang sama, pakar perkoperasian dari Universitas Bina Nusantara Agung Sudjatmiko menilai keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi penting untuk memperkuat perlindungan anggota, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah risiko kegagalan koperasi simpan pinjam yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menjelaskan pengaturan lembaga penjamin simpanan koperasi perlu diatur secara jelas dalam undang-undang, termasuk bentuk kelembagaan, sumber pendanaan, sistem penjaminan, mekanisme klaim, serta tata kelola pengawasan.

Selain itu, menurut dia, aturan tersebut juga harus mengantisipasi potensi moral hazard dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam agar tidak disalahgunakan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) mendorong penguatan regulasi koperasi syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal itu disampaikan dalam audiensi FORKOPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Harian FORKOPI Kartiko Adi Wibowo mengatakan, pengaturan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis kerakyatan.

RUU tersebut telah memuat sejumlah pengaturan mendasar terkait koperasi syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, kelembagaan, hingga pengawasan. “Koperasi syariah harus memiliki definisi yang jelas, prinsip syariah yang tegas, serta mekanisme pengawasan kuat melalui Dewan Pengawas Syariah,” ujar Kartiko.

Dalam rancangan beleid, koperasi syariah didefinisikan sebagai entitas koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa lembaga berwenang. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

“Fungsi DPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah,” katanya.

Dalam paparannya, FORKOPI turut menyoroti fungsi sosial koperasi syariah sebagai Baitul Maal yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf uang.

Kartiko menilai integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial akan memperkuat peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Koperasi syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memperkuat ekonomi umat,” ucapnya.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyub menuturkan kunjungan FORKOPI sejalan dengan fokus MUI pada periode kepengurusan saat ini yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“MUI periode sekarang memiliki fokus khusus di ekonomi kerakyatan, sehingga kedatangan teman-teman FORKOPI sangat pas,” katanya.

Menurut dia, koperasi menjadi instrumen yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat karena memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan riil warga.

Model kelembagaan koperasi mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. “Koperasi memiliki karakter yang sangat dekat dengan masyarakat. Ekonomi kerakyatan bisa tercipta melalui koperasi karena sangat kuat pada sektor riil masyarakat,” ujarnya.

Kalau jadi UHT bisa langsung suplai. Kalau sekarang ke pabrik dulu, pengirimannya ke Bandung

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Susu SAE (KopSAE) di Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, perlu melakukan hilirisasi produksi susu untuk memenuhi rantai pasok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menko Pangan Zulkifli Hasan di Kabupaten Malang, Kamis, mengatakan hingga saat ini koperasi tersebut sudah mampu memproduksi 130 ribu liter susu segar per hari.

"Saya merasa koperasi ini sudah maju, memang perlu hilirisasi sampai jadi (produk). Bisa mensuplai SPPG di seluruh Kabupaten Malang, (Kota) Malang, dan sekitarnya," kata dia.

Salah produk olahan yang bisa diproduksi, kata dia, adalah susu ultra high temperature (UHT).

Apabila hilirisasi bisa terealisasi, Koperasi SAE Pujon juga bisa memangkas rantai distribusi.

"Kalau jadi UHT bisa langsung suplai. Kalau sekarang ke pabrik dulu, pengirimannya ke Bandung," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Susu SAE Nur Kayin menyampaikan, pihaknya sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan hilirisasi, tetapi masih mengalami kendala pada modal.

Kedatangan Menko Bidang Pangan sebagai perwakilan dari pemerintah pusat pun dianggap sebagai titik terang dari upaya merealisasikan rencana tersebut.

"Alhamdulillah beliau mendukung dan secepatnya kami hitung biaya untuk pembuatan pabrik dan sistem bagiannya seperti apa," ucapnya.

Setelah seluruh tahapan selesai, pihaknya akan berangkat untuk menemui jajaran pemerintah pusat guna membahas rencana pembangunan.

"Insya Allah dalam waktu dua sampai tiga bulan akan menghadap ke sana," kata Nur Kayin.

Menurut dia, arahan hilirisasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan para anggota koperasi itu.

"Kan untuk produksi 130 liter per hari dan 2 persen diantaranya yang kami olah, sisanya kami jual dalam bentuk segar ke industri. Jumlah indukan sapi yang diperah ada 9 ribu ekor dengan produktivitas 14 liter per ekor," ucapnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Nasari Digital (NADI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan data dan mempercepat transformasi koperasi digital melalui penerapan standar internasional ISO/IEC 27001. Sertifikasi ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sistem digital yang digunakan oleh anggota koperasi di lingkungan Nasari Group.

Pencapaian Nasari Digital ISO 27001 tersebut dirangkai dalam sebuah acara yang juga menandai Launching NAMEDIA, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KSP Nasari dengan KDKMP, serta penguatan peran KSP Nasari sebagai kakak asuh KDKMP dalam pengembangan koperasi desa berbasis digital.

Keamanan Data sebagai Pilar Koperasi Digital

Di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan koperasi, perlindungan data anggota menjadi prioritas utama. Melalui ISO/IEC 27001, NADI memastikan pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai standar internasional.

Ditjen AHU Pacu Transformasi Digital: 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per Jam



Langkah ini sekaligus memperkuat posisi NADI dalam menghadirkan layanan digital koperasi yang aman dan terpercaya, serta menjadi bagian dari upaya NADI mewujudkan program KDKMP lebih aman melalui tata kelola digital yang kuat.



Sertifikat ISO/IEC 27001:2022 diserahkan oleh PT CBQA Global Indonesia, yang diwakili oleh Direktur PT CBQA, Anwar Siregar. Ia menegaskan bahwa penerapan standar keamanan informasi menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi digital, khususnya koperasi yang mengelola data anggota dalam skala besar.

Menurutnya, sertifikasi ini menunjukkan kesiapan NADI dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data secara berkelanjutan.

Dalam implementasi sistem keamanan informasi, PT Digital Solusi Grup berperan sebagai mitra strategis. CEO PT Digital Solusi Grup, Dean Diyantha Putrandi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini diarahkan untuk membangun sistem digital koperasi yang aman, terintegrasi, dan siap dikembangkan.

Sementara itu, COO PT Digital Solusi Grup, Novaldi Nur, menambahkan bahwa penguatan keamanan informasi tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga proses dan kesiapan sumber daya manusia agar transformasi digital berjalan optimal.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KSP Nasari dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) menjadi langkah nyata dalam mendorong digitalisasi koperasi desa guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam kerja sama ini, KSP Nasari yang dipimpin oleh Frans Meroga Panggabean berperan sebagai kakak asuh KDKMP melalui pendampingan kelembagaan, penguatan sistem, serta pengembangan layanan koperasi berbasis digital.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan model koperasi desa yang modern, transparan, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kualitas layanan KDKMP kepada anggota dan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menjaga Nadi Sistem Pembayaran Digital Indonesia



Sebagai bagian dari Nasari Group, NADI mendapatkan dukungan penuh dari jajaran manajemen. Chairman Nasari Group Sahala Panggabean menegaskan bahwa keamanan informasi dan tata kelola digital merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Founder NADI, Rinitaty Ester EJ Panggabean, menyampaikan bahwa sertifikasi ISO 27001 bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga kepercayaan anggota koperasi dan mitra.

“Transformasi koperasi digital harus dibangun di atas sistem yang aman, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujarnya.

Menuju Ekosistem Koperasi Digital Lebih Aman

Melalui penerapan ISO 27001, kolaborasi dengan mitra teknologi, penandatanganan PKS KSP Nasari dan KDKMP, serta peluncuran NAMEDIA sebagai media edukasi digital, NADI menegaskan perannya dalam membangun ekosistem koperasi digital yang aman dan inklusif.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi, memperkuat peran koperasi desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi di Indonesia.

JAKARTA - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2025 diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ).

KSP SMS berhasil meraih Peringkat 1 untuk kategori Koperasi Simpan Pinjam. Capaian ini diumumkan dalam acara Diseminasi Hasil Penilaian FIR on ML/TF Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Yunus Husein, Gedung PPATK, Jakarta, 27 November 2025.

FIR on ML/TF merupakan instrumen penilaian nasional yang mengukur integritas dan kepatuhan lembaga pelapor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

KSP Sahabat Mitra Sejati Fasilitasi Pemberian NIB kepada Pelaku UMKM

FIR on ML/TF ini dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya: Bank Asing, Bank nasional, BPD, BPR, PJK Non-Bank (Perusahaan Efek & Leasing, Perusahaan Fintech, Valuta Asing, Aset Cripto dan Koperasi Simpan Pinjam). Penilaian FIR tahun ini dilakukan oleh tim FIR PPATK bersama konsultan independen dan sejumlah akademisi dari berbagai universitas.

Evaluasi mencakup tiga dimensi utama, yaitu komitmen pelaporan proaktif, implementasi kebijakan dan prosedur APU PPT, serta tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan yang disampaikan kepada PPATK.

Pada kesempatan tersebut, penghargaan Peringkat 1 FIR on ML/TF Tahun 2025 diterima oleh Sekretaris I KSP SMS, Rizal Agil, didampingi oleh pengelola dari Unit Kerja APU PPT, Rendy Rizqi Ramadhan. Penerimaan penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas upaya kolektif seluruh pengurus, manajemen, dan unit terkait dalam memperkuat integritas dan kepatuhan lembaga.

Dalam kesempatan itu, Rizal Agil menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan PPATK. Ia menegaskan komitmen KSP SMS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan dan pengendalian risiko.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim KSP SMS, yang konsisten memastikan kepatuhan dan integritas proses pelaporan. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sistem, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendukung upaya nasional dalam pencegahan TPPU dan TPPT,” ujar Rizal, Jumat (6/12).

Dukungan Nyata KSP Sahabat Mitra Sejati dalam Membangkitkan UMKM Saat Pandemi



KSP SMS dinilai unggul pada aspek efektivitas pelaporan transaksi yang terkait indikasi pendanaan terorisme (TPPT), penerapan tata kelola pelaporan APU PPT serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan. (Skor FIR on ML/TF yang diperoleh KSP SMS adalah 9,90/Sangat Baik).

PPATK berharap hasil penilaian FIR dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga pelapor untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat integritas operasional, dan mengembangkan strategi mitigasi risiko keuangan yang lebih baik.

License and Government Relations KSP SMS, Luqmanul Hakim menyampaikan, bahwa peringkat pertama ini merupakan capaian kedua setelah keberhasilan serupa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen KSP SMS untuk terus meningkatkan standar tata kelola, memperkuat pengawasan internal, serta berkontribusi pada stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional.

“Capaian ini menegaskan bahwa budaya kepatuhan bukan hanya memenuhi aturan, tetapi menjadi bagian dari operasional sehari-hari KSP SMS. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan regulator dan memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip integritas,” ujar Luqmanul Hakim.

KSP SMS juga menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas pendampingan dan mekanisme penilaian yang turut mendorong penguatan budaya kepatuhan di lingkungan koperasi.

Diketahui, KSP SMS mulai melakukan kegiatan operasional sejak 2008. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, sejak 2011, KSP Sahabat Mitra Sejati melakukan sinergi dan kolaborasi bisnis dengan PT Bank Sahabat Sampoerna. Hingga saat ini, KSP Sahabat Mitra Sejati memiliki lebih dari 60 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan layanannya, KSP Sahabat Mitra Sejati merupakan koperasi pertama yang memperoleh izin untuk dapat mengakses layanan SID BI (Sistem Informasi Debitur – Bank Indonesia) yang kini telah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diluncurkan oleh OJK.

Pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mengungkapkan pembiayaan untuk mendukung koperasi syariah dari tahun 2020 hingga Oktober 2025 mencapai Rp4,5 triliun.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman menegaskan bahwa lembaganya telah menyalurkan pembiayaan besar untuk mendukung koperasi syariah, termasuk koperasi pondok pesantren (kopontren). Dari tahun 2020 hingga Oktober 2025, total dana bergulir mencapai Rp4,5 triliun.

“LPDB Koperasi dalam bidang pemberdayaan dan penyaluran skim simpanan dari tahun 2020 sampai akhir Oktober 2025 telah menggulirkan sebanyak Rp4,5 triliun dengan penyaluran skim simpan pinjam sebesar Rp3,2 triliun dan sektor riil sebesar Rp1,3 triliun,” ujar Deva dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren, di Yogyakarta, Kamis.

Ia menekankan, penguatan ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bukan sekadar program, melainkan strategi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Menurutnya, pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Deva menyebut, LPDB juga memberikan pemahaman regulasi koperasi, prasyarat pembiayaan, serta model bisnis yang relevan dan produktif bagi pesantren. Hal ini diharapkan meningkatkan kapasitas manajemen koperasi secara modern.

“Penyelenggaraan sosialisasi Bimtek pada hari ini bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi, memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prasyaratan pembiayaan LPDB,” katanya lagi.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir terus berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan umat melalui penguatan ekosistem koperasi syariah di Indonesia.

Salah satu fokus utama LPDB adalah memberikan dukungan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi, khususnya yang berbasis syariah dan berorientasi pada pengembangan pondok pesantren.

Koperasi terbukti menjadi wadah yang efektif dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memberdayakan umat. Dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.

Dalam konteks ekonomi syariah, koperasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam pengelolaan dana dan kegiatan usaha.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat sebanyak 54 Koperasi Desa Merah Putih mengajukan kemitraan dengan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung kinerja usaha.

“Sampai saat ini sudah ada 195 proposal pengajuan kerja sama dengan BUMN. Adapun satu Kopdes Merah Putih bisa mengajukan proposal kemitraan dengan beberapa BUMN. ,” kata Kepala Kantor Wilayah DPJb Bali Muhammas Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Senin.

Disebutkannya, lini usaha BUMN itu di antaranya korporasi yang bergerak bidang beras, pupuk, bahan bakar gas, hingga obat-obatan.

Arkan memperkirakan jumlah koperasi yang akan bersinergi dengan BUMN bertambah untuk mendukung operasional koperasi karena Kopdes Merah Putih juga bisa masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, hingga koperasi perkreditan untuk membantu pembiayaan masyarakat.

Ia menambahkan seluruh desa dan kelurahan di Bali sudah terbentuk Koperasi Merah Putih (KMP) terdiri dari 636 koperasi di desa dan 80 koperasi di kelurahan.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 694 KMP yang sudah memiliki Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 30 September 2025.

Sedangkan sebanyak 366 koperasi juga sudah memiliki gerai dengan total mencapai 783 unit gerai usaha yang sudah aktif.

Ada pun satu koperasi itu minimal memiliki satu gerai usaha aktif, selain memiliki peran dalam simpan pinjam.

Salah satu KMP di Bali yang dapat menjadi contoh yaitu Koperasi Desa Tegal Harum di Denpasar, Bali, yang melayani sekitar 13.000 warga dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, garam, dan kopi dari berbagai daerah termasuk kopi dari Bali.

Sementara itu, terkait pembiayaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes dan PDT) telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam regulasi itu, maksimal 30 persen dana desa dari total pagu anggaran per tahun dapat digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman jika dana KMP tidak mencukupi pembayaran pokok dan bunga.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kelapa sawit buka suara soal potensi China yang ingin berinvestasi karbon di Indonesia, mengingat China merupakan salah satu negara penghasil karbon cukup tinggi.

Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dalam acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025).

"China sudah berkeinginan membeli emisi karbon di Indonesia, karena mereka kan penghasil karbon tertinggi saat ini," kata Sahat dalam paparannya, Kamis (23/10/2025).

Dengan adanya potensi China yang ingin membeli karbon di Indonesia, maka dana tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan koperasi dan mesin pengolahan sawit di Indonesia.

"Mari kita kembangkan koperasi secepatnya. Kita cari dana dengan menjual karbon, emission karbon, untuk mendanai pengembangan koperasi dan mesin," lanjutnya.

Tak hanya itu saja, China juga siap membantu para petani untuk melakukan penanaman kembali atau replanting sawit hingga enam tahun dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 171,2 triliun.

"Saya siap mendukung koperasi dan UMKM. Saya juga siap membawa China karena saya disampaikan ke China, berapa dana dibutuhkan untuk para petani semua? Untuk replanting saja saya perlu 6 tahun kira-kira Rp 171,2 triliun," ujarnya.

Sebelumnya pada Mei lalu, Sahat juga mengungkapkan China sudah mulai tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk mesin-mesin sebesar US$ 9 miliar atau sekitar Rp 148,59 triliun (asumsi kurs Rp 16.510/US$).

"China akan bersedia memberikan bantuan investasi mesin pengolahan sebesar US$ 9 miliar, dan mereka juga berniat ingin membantu petani kita, dengan catatan mereka diberikan hak untuk membeli emisi karbon itu dan 35% dari hasil produksi sawit model baru bernutrisi tinggi, saat ini kami dengan China tengah dalam proses penjajakan," ungkap Sahat.

Menurutnya, investasi tersebut direncanakan berlangsung selama tujuh tahun dan dimulai pada 2026.

Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan mesin-mesin tandan buah segar (TBS) dan pihaknya berharap nantinya petani dapat memanfaatkan lebih baik tidak hanya dari produksi, tetapi juga mendapat keuntungan dari penjualan emisi karbon.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Aturan berisi 103 pasal ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Peraturan Presiden ini berlaku saat tanggal diundangkan, juga 10 Oktober 2025.

Dengan ini, potensi China yang akan membeli karbon dan juga turut membantu investasi dalam pemenuhan teknologi baru pengolahan sawit Indonesia dan peningkatan kesejahteraan petani sawit, maka tentunya sektor sawit Indonesia akan makin tumbuh pesat ke depannya.

Foto: Ketua Umum Dewan Minyak Sawit (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi) Ketua Umum Dewan Minyak Sawit (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]