REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan ekosistem usaha yang mampu memperluas akses pasar, pembiayaan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Koperasi dinilai memiliki peran penting untuk menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai peluang pengembangan usaha.

Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Pekan Kreatif Nusantara (PKN) 2026 di GOR Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan pameran produk unggulan daerah, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga Festival Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Krisdianto mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu contoh daerah yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Selama 12 tahun Kota Pekalongan mampu mempertahankan predikat Kota Kreatif Dunia UNESCO bidang Kriya dan Seni Rakyat. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan kreativitas masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia," ujar Krisdianto dalam siaran pers, Sabtu (20/6/2026).

Menurut dia, penguatan ekonomi nasional perlu ditopang oleh ekonomi rakyat yang produktif. Karena itu, kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didukung melalui ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, koperasi dinilai memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong dan partisipasi anggota.

"Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi," kata Krisdianto.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, LPDB Koperasi juga membuka layanan Coaching Clinic Pembiayaan Dana Bergulir. Layanan ini ditujukan bagi pengurus koperasi, pengelola KDKMP, dan pelaku usaha yang ingin memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan, tata kelola usaha, hingga strategi pengembangan bisnis.

"Kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Kami ingin semakin banyak koperasi dan KDKMP yang memahami akses pembiayaan produktif sehingga mampu tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujar Krisdianto.

Menurut dia, koperasi juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif, mulai dari perajin, pelaku kuliner, pelaku fesyen, hingga seniman, dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan akses pasar.

Pekan Kreatif Nusantara 2026 berlangsung pada 18-21 Juni 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, festival UMKM, business matching, workshop digitalisasi UMKM, festival literasi keuangan, hingga pagelaran seni budaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, mencatat omzet sekitar Rp60 juta per bulan meski baru beroperasi kurang dari satu bulan. Koperasi yang diresmikan pada 16 Mei 2026 itu juga telah menghimpun 250 anggota.

Capaian tersebut mendapat perhatian Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat meninjau KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Krisdianto mengatakan, perkembangan KKMP Sampangan menunjukkan koperasi memiliki peluang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung kemitraan usaha yang kuat.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk memperkuat kegiatan usaha. KKMP Sampangan bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain itu, koperasi juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik anggota. Kemitraan tersebut dinilai memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dalam kunjungan yang sama, Krisdianto meninjau KUD Usaha Mina yang memiliki unit usaha produksi es balok untuk mendukung kegiatan perikanan. Es balok tersebut digunakan sebagai media pendingin hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Menurut Krisdianto, usaha produktif berbasis kebutuhan sektor riil seperti yang dijalankan KUD Usaha Mina memiliki prospek untuk terus berkembang karena mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota koperasi dan pelaku usaha perikanan.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

LPDB Koperasi, lanjut dia, akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

LPDB semakin intensif melakukan kerja sama maupun pembiayaan kepada koperasi yang berafiliasi dengan organisasi maupun komunitas generasi muda

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus memproses pengajuan pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya yang telah berjalan atau menjadi percontohan, seiring upaya pemerintah mempercepat penguatan koperasi di tingkat desa.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan proses tersebut dilakukan sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2025, dengan fokus pada penguatan unit usaha, terutama unit simpan pinjam.

“Kami terus memproses proposal pembiayaan dari KDKMP sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2025 (tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih),” kata Krisdianto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

LPDB juga telah menyetujui pembiayaan untuk sejumlah Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang telah berjalan.

Namun, LPDB tidak merinci lebih lanjut jumlah dana yang telah disalurkan kepada koperasi desa percontohan tersebut.

Selain pembiayaan, Krisdianto menyampaikan LPDB bersama Kementerian Koperasi juga tengah menyiapkan panduan lembaga keuangan mikro (LKM) yang akan menjadi acuan operasional bagi koperasi desa, terutama dalam pengelolaan unit simpan pinjam.

Menurut dia, panduan tersebut akan segera disebarluaskan guna memperkuat tata kelola dan mempercepat operasional koperasi desa di berbagai daerah.

Di sisi lain, Krisdianto menyebut LPDB juga terus memperkuat sisi hulu melalui pengembangan talenta koperasi, termasuk dengan menggandeng 15 lembaga inkubator untuk mendorong lahirnya koperasi yang lebih adaptif, termasuk yang melibatkan generasi muda.

“LPDB semakin intensif melakukan kerja sama maupun pembiayaan kepada koperasi yang berafiliasi dengan organisasi maupun komunitas generasi muda,” kata Krisdianto.

Ia menilai kolaborasi dengan komunitas generasi muda makin penting untuk meningkatkan literasi koperasi, terutama di kalangan Gen Z yang tingkat pemahamannya masih relatif rendah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pendanaan untuk gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) telah tersedia melalui skema optimalisasi sisa anggaran di sejumlah kementerian/lembaga terkait, sehingga diklaim tidak menambah beban tambahan ke APBN.

Dia mengakui sempat ada sumbatan komunikasi dengan jajarannya terkait koordinasi penempatan skema gaji tersebut. Kendati demikian, bendahara negara itu menyatakan bahwa proses pembiayaan untuk manajemen koperasi tersebut kini sudah menemui titik terang.

Purbaya mengungkapkan, kepastian anggaran tersebut muncul setelah jajarannya di Kementerian Keuangan melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait, meskipun laporan final baru sampai ke mejanya setelah kesepakatan diteken.

"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka, tapi tidak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Karena pembiayaan clear," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait skema penganggaran, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan tambahan anggaran baru dalam APBN. Sebaliknya, otoritas fiskal memanfaatkan sisa kuota dana dari pembentukan KDMP/KKMP yang belum terealisasi sepenuhnya tahun ini.

Strategi ini diambil mengingat pembentukan koperasi dilakukan secara bertahap, sehingga terdapat selisih anggaran yang bisa direlokasi untuk kebutuhan operasional manajemen selama masa transisi dua tahun ke depan.

"Kita akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan berapa, [tapi] itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada," jelasnya.

Transisi Status Kerja

Di sisi lain, Purbaya masih enggan berkomentar jauh mengenai status jangka panjang para pegawai tersebut setelah masa kontrak dua tahun berakhir.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut para manajer ini akan berada di bawah entitas Agrinas Pangan untuk dua tahun pertama sebelum beralih status menjadi petugas koperasi.

Terkait kemungkinan para pegawai tersebut akan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan beban gajinya tetap ditanggung APBN secara permanen, Purbaya menyerahkan keputusan tersebut kepada kementerian teknis.

"Saya tidak tahu. Itu tanya Pak Zulhas. Yang saya tahu, saya wajib bayar itu katanya, ya sudah. Saya belum diskusi tentang itu [gaji dari APBN setelah di bawah Kemenkop], nanti salah ngomong," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank BUMN maupun swasta buka suara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan soal Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk diketahui, rencana OJK untuk merevisi RBB ini dalam rangka mendorong industri perbankan agar bisa lebih mendukung program-program prioritas pemerintah.

PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%—11%. Fokus penyaluran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu menyebut terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menuturkan bahwa lembaganya tengah menggodok RPOJK guna mendorong kepada bank agar lebih masuk ke program prioritas pemerintah.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

"Kami sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," kata Kiki pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak skema pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lewat beleid terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026. Terdapat sejumlah perubahan mendasar di aturan baru dibandingkan aturan lama.

PMK 15/2026 menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 49/2025. Adapun, aturan tersebut ditandatangani Purbaya pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

"Perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum/dana bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," jelas poin pertimbangan PMK 15/2026, dikutip Minggu (5/4/2026).

Aturan ini berlaku pada saat diundangkan. Adapun berdasarkan penelusuran Bisnis, setidaknya terdapat empat perubahan penting.

Pada beleid lama alias Pasal 2 ayat (1) PMK 49/2025, perbankan menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada koperasi (KKMP/KDMP) sebagai modal awal.

Kini, Pasal 1 angka 20 PMK 15/2026 mengatur pembiayaan kini disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku pelaksana proyek. Penyaluran ini difokuskan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional koperasi.

Skema pembayaran utang kepada perbankan pun diubah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) pada aturan lama, dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa hanya difungsikan sebagai dana talangan (bailout) apabila saldo koperasi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban.

Berdasarkan aturan baru, mekanisme angsuran oleh koperasi dihapuskan. Pasal 2 ayat (4) PMK 15/2026 menetapkan bahwa kewajiban angsuran pokok dan bunga/margin langsung dibayarkan oleh negara, yang dieksekusi setiap bulan melalui pemotongan DAU/DBH untuk koperasi tingkat kelurahan, atau dibayar sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi Dana Desa untuk koperasi tingkat desa.

Dari sisi fasilitas kredit perbankan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga di level 6% per tahun dengan masa tenor 72 bulan. Kendati demikian, fasilitas masa tenggang (grace period) diperlonggar.

Pasal 2 ayat (2) huruf d PMK 15/2026 memberikan ruang grace period hingga maksimal 12 bulan, lebih panjang dibandingkan Pasal 5 ayat (1) huruf d aturan lama yang membatasi maksimal 8 bulan.

Lebih lanjut, limit pembiayaan turut mengalami perubahan. Walaupun angka pagu maksimal tetap Rp3 miliar, perhitungan ini kini didasarkan per unit gerai KKMP/KDMP sebagaimana diatur dalam PMK 15/2026 Pasal 2 ayat (2) huruf a; berbeda dengan aturan lama Pasal 5 ayat (1) huruf a yang membatasi Rp3 miliar per satu entitas koperasi secara keseluruhan.

Perubahan kewajiban pembayaran oleh pemerintah pusat ini pun bermuara pada status kepemilikan aset di akhir proyek. Jika dalam PMK 49/2025 Pasal 11 ayat (12) disebutkan bahwa keluaran belanja modal atau aset berstatus milik koperasi dan dijadikan jaminan (collateral) maka beleid terbaru mengubahnya.

Pasal 2 ayat (6) PMK 15/2026 menyatakan bahwa seluruh gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut sah menjadi aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Bisnis.com, SURABAYA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Salah satunya melalui pembiayaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk untuk proyek backbone fiber optik yang diharapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya.

Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

“Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat,” ujar Ferry saat site visit proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Turut hadir dalam site visit tersebut Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Utama Kopindosat Wahono, Head Fiber Optik Syafnedi, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Marji beserta para Staf Ahli Menteri dan juga Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Menkop menjelaskan bahwa pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Menurut Ferry, proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api, dari wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta mencakup sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal. Pembangunan jaringan ini akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

“Koperasi Indosat sendiri sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp47 miliar kepada Koperasi Indosat,” jelas Ferry.

Ia menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

“LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan bahwa pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

“Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” pungkas Krisdianto.

Melalui dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor strategis seperti infrastruktur digital, LPDB Koperasi berharap dapat terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mendukung agenda transformasi digital nasional.

Pencapaian ini merupakan sinyal positif bahwa mesin produksi LPDB Koperasi masih berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,7 triliun sepanjang tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa capaian itu menjadi bukti kesiapan organisasi dalam menjalankan mandat.

“Pencapaian ini merupakan sinyal positif bahwa mesin produksi LPDB Koperasi masih berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi sesuai target yang diamanatkan pimpinan,” ujarnya.

Dari total penyaluran Rp1,7 triliun, pola konvensional menyumbang Rp991 miliar, sementara pola syariah mencapai Rp709 miliar.

Krisdianto menambahkan LPDB bersama Kementerian Koperasi turut mengawal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sepanjang 2025, sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

LPDB, lanjut dia, juga aktif mendukung operasionalisasi Kopdes Merah Putih percontohan, termasuk pembiayaan dana bergulir dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Di sisi lain, ia menuturkan koperasi mitra didorong untuk menjadi kakak asuh bagi Kopdes Merah Putih, guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan usaha di daerah.

Memasuki 2026, Krisdianto memaparkan LPDB menyiapkan strategi penyaluran berbasis 3S, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur melalui digitalisasi, serta penetapan proyek percontohan koperasi sebagai showcase program strategis.

Ia mengatakan pada 2026 fokus penyaluran pembiayaan tetap akan diarahkan ke sektor riil, dengan porsi yang akan ditingkatkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi.

Dengan fondasi kinerja yang solid dan strategi terarah, ia optimistis LPDB dapat terus memperkuat perannya sebagai lembaga yang mendukung pemerataan ekonomi nasional melalui koperasi modern, sehat, dan berdaya saing.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi optimistis realisasi penyaluran dana bergulir kepada koperasi dapat mencapai Rp1,6 triliun hingga akhir 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan bahwa hingga posisi terakhir, realisasi penyaluran dana telah mendekati target tahunan. Dari target Rp1,6 triliun pada 2025, penyaluran sudah mencapai sekitar Rp1,5 triliun dan diharapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.

“Realisasinya bagus. Target kita Rp1,6 triliun tahun ini. Sampai dengan status kemarin, angkanya sekitar Rp1,5 triliunan. Harapan kami, di sisa waktu seminggu ini (menuju akhir 2025), kita tembus Rp1,6 triliun,” kata Krisdianto saat dijumpai di Kabupaten Bandung, Jabar, Senin.

Ia mengatakan, mayoritas penyaluran dana LPDB diarahkan ke sektor riil dengan porsi minimal 80 persen dari total pembiayaan. Sementara itu, sisanya dialokasikan untuk pembiayaan simpan pinjam koperasi yang dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan modal anggota koperasi.

Ke depan, porsi penyaluran ke sektor riil diharapkan dapat terus meningkat. Meski begitu, pembiayaan simpan pinjam tetap akan disediakan, meskipun dengan porsi yang tidak sebesar sektor riil.

Seiring mulai terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai program nasional, Krisdianto memperkirakan penyaluran dana bergulir kepada koperasi yang tergabung dalam program tersebut akan meningkat. Peningkatan penyaluran diperkirakan terjadi setelah pembangunan fisik gerai KDMP terealisasi dan aktivitas ekonomi mulai berjalan.

Apabila perputaran ekonomi KDMP telah meningkat, LPDB berencana untuk mengajukan penambahan alokasi dana bergulir kepada Kementerian Keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja KDMP.

Adapun selama lima tahun terakhir, kapasitas penyaluran LPDB rata-rata berada di kisaran Rp2 triliun per tahun. Untuk tahun depan, Krisdianto menyampaikan bahwa alokasi penyaluran dana LPDB masih belum berubah, yakni dengan target sekitar Rp2 triliun.

Saat ini, LPDB juga belum memandang perlu adanya penambahan anggaran karena pengembangan KDMP masih berada pada tahap awal, termasuk pembangunan fisik gerai di berbagai daerah.

Dalam penyaluran pembiayaan modal kerja untuk mendukung KDMP, Krisdianto menyampaikan bahwa peran LPDB lebih bersifat pendukung, sementara bank-bank anggota Himbara tetap memegang peran utama dalam penyaluran pembiayaan KDMP.

“Nanti LPDB masuk ke sana untuk pembiayaan modal kerja (untuk KDMP). Tergantung nanti kapasitas dari koperasinya, karena ada beberapa koperasi kapasitasnya sudah besar, ada beberapa koperasi yang di daerah terpencil yang mungkin size-nya tidak besar,” kata dia.

Untuk diketahui, plafon pinjaman yang dapat diberikan LPDB kepada koperasi berkisar antara Rp500 juta hingga Rp250 miliar. Untuk kredit investasi, tenor pinjaman dapat mencapai 10 tahun, sedangkan pembiayaan modal kerja memiliki tenor maksimal lima tahun.

Meski menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar, Krisdianto memastikan bahwa LPDB tetap menerapkan prinsip kehati-hatian karena dana yang dikelola bersumber dari APBN. Dengan tingkat kepatuhan pengembalian yang tinggi, rasio kredit bermasalah (NPL) LPDB berhasil dijaga rendah, yakni dengan kisaran di bawah 3 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi PMK Nomor 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mengakomodasi peran Agrinas.

Perubahan PMK No.49/2025 yang baru berumur kurang dari 5 bulan itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Adapun, dalam paparan yang dikutip Bisnis, RPMK tersebut akan mengatur enam pokok substansi. Pertama, penegasan mengenai pembiayaan yakni kredit yang diberikan oleh Bank kepada PT Agrinas untuk percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Kedua, penempatan dana pada Bank sebagai sumber likuiditas pembiayaan KDKMP dilakukan secara bertahap, memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara.

Ketiga, skema pembiayaan yang mencakup limit pembiayaan maksimal Rp3 miliar per unit KKMP/KDMP, tingkat suku bunga, margin dan bagi hasil 6% per tahun dengan tenor 72 (tujuh puluh dua) bulan, masa tenggang (grace period) 6 -8 bulan, serta periode pembayaran angsuran setiap bulan melalui DAU/DBH atau sekaligus.

Keempat, gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemda atau pemdes.

Kelima, pembiayaan diberikan berdasarkan perikatan kontrak atau kesepakatan antara Menteri Koperasi dengan PT Agrinas. Perikatan kontrak atau kesepakatan sekaligus sebagai persetujuan dari kepala daerah untuk penyaluran DAU/DBH atau kepala desa untuk penyaluran dana desa.

Keenam, permohonan pembayaran disampaikan oleh bank setelah menerima dokumen serah terima pekerjaan yang telah direviu BPKP dari Menkop. Bank bertanggung jawab atas kebenaran isi surat permohonan.

Skema Kredit Korporasi

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan skema kredit korporasi untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan skema kredit korporasi ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kredit korporasi. Jadi memang nanti kan ada Peraturan Menteri Keuangan yang akan disempurnakan, untuk mengatur tentang itu,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menjelaskan, gerai KopDes/Kel Merah Putih ini akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, mulai dari produksi hingga distribusi.

Dalam hal pembiayaan, Ferry menuturkan himpunan bank milik negara (Himbara) akan mengucurkan plafon pinjaman yang digunakan bukan hanya sebatas modal kerja, tetapi juga pembangunan fisik dan kelengkapan operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan fisik gerai yang ideal, sedangkan penyesuaian untuk lokasi desa akan dilakukan kemudian.

Adapun, Kemenkop menargetkan pembangunan gerai KopDes Merah Putih akan mencapai 25.000 titik pada November 2025. Di sisi lain, total tanah yang terdata di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencapai 30.500 titik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan pendanaan pembangunan gerai ini bersumber dari Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam hal pengembalian dana, Nurdin mengusulkan agar tidak bersumber dari APBN, melainkan menyisihkan dari hasil usaha koperasi itu sendiri. “Misalnya penyaluran pupuk. Dari keuntungan penyaluran pupuk itu disisihkan sebagian, entah berapa 20%–30% untuk mengembalikan dana pinjaman,” ujar Nurdin.

Biaya Gerai Fisik

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan biaya untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar itu setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Penggunaan indeks konstruksi, kata dia, justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni bisa mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia memerinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Selain itu, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi atau LPG 3 kg.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI tengah berusaha membangun rantai pasok pengembangan industri kakao di Sulawesi, melalui upaya perluasan akses modal bagi para petani hingga dukungan ekspor.

Perseroan belum lama ini menjalin kerja sama dengan Koperasi Karya Bersama di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan PT Comextra Majora di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), sebuah perusahaan produsen dan eksportir komoditas perkebunan.

Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Poso, Rido M. Kumeang mengatakan kesepakatan kerja sama dengan Koperasi Karya Bersama berkaitan dengan upaya suntikan permodalan dari BRI ke koperasi tersebut.

Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan kapasitas koperasi melalui penyaluran pembiayaan dan pendampingan bisnis.

Langkah tersebut diharapkan bisa memperlebar akses para petani dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan tanaman kakao hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

"Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi desa, memiliki peran penting dalam mengelola potensi sumber daya lokal melalui unit-unit usaha yang produktif dan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan," ucap Rido belum lama ini.

Sementara itu kerja sama dengan PT Comextra Majora dilakukan guna membentuk keberlanjutan rantai pasok pengembangan kakao agar memberi kepastian penjualan hasil tani tersebut.

Upaya ini juga sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara sektor jasa keuangan dan sektor riil melalui pola kemitraan terpadu yang sejalan dengan UU P2SK.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengungkapkan jika kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Sulawesi yang diproyeksi akan menjadi daya ungkit perekonomian daerah.

Oleh sebab itu peran perbankan akan sangat vital dalam mendukung pengembangannya dari hulu hingga hilir.

Muchlasin menambahkan Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan rata-rata produksi 642.000 ton tiap tahun.

Wilayah timur diketahui bisa menghasilkan sekitar 416.000 ton tiap tahun atau berkontribusi hingga 64,86% dari total produksi nasional. Daerah penghasil kakao paling subur terpusat di wilayah Sulawesi bagian selatan.

"Selama ini ekspor kakao di Sulawesi cukup tinggi. Kemudian wilayah seperti Sulsel dan Sulteng ini punya potensi pengembangan yang sangat besar ke depan. Artinya perlu ada dorongan dari perbankan untuk mengakselerasi komoditas unggulan ini," papar Muchlasin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut peran vital Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dalam penguatan ekosistem perkoperasian nasional. Ferry mengaku akan mengajukan tambahan modal LPDB Koperasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Memang nanti kita akan minta tambahan, kita dorong (LPDB) semakin baik. Saya akan ada pertemuan dengan Pak Menteri Keuangan untuk bisa menambah modal bagi LPDB,” ujar Ferry usai menghadiri acara Temu Mitra LPDB Koperasi untuk Mendukung Kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ferry menyampaikan LPDB memiliki fungsi besar dalam ekosistem sektor perkoperasian nasional. Ia ingin LPDB Koperasi menjadi garda terdepan dalam pembiayaan koperasi.

“Ini kita akan dorong untuk membiayai koperasi-koperasi yang akan membuat pabrik-pabrik sendiri, mulai dari pabrik sampo, sabun, kecap, pabrik apa pun. Kita akan produksi sendiri dan kita jual di outlet-outlet-nya Kopdes Merah Putih,” sambung Ferry.

Ferry menyampaikan produksi koperasi dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan produk-produk lokal. Ia meminta LPDB Koperasi turut mendukung upaya koperasi dalam melakukan produksi tersebut.

“Kita dorong LPDB membantu rencana besar kita. Koperasi harus masuk lagi ke sektor produksi, ke sektor distribusi, dan sektor industri,” lanjut Ferry.

Ferry mengajak mitra LPDB Koperasi BUMN untuk menjadikan KDKMP sebagai offtaker dari berbagai hasil produksi. Ia juga mendorong holding BUMN pangan atau ID Food untuk mulai fokus dalam memproduksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat.

Ia mengimbau mitra LPDB Koperasi maupun BUMN mempersiapkan diri dalam menyalurkan produk ke KDKMP yang ditargetkan beroperasi penuh pada Maret atau April mendatang. Ferry memastikan KDKMP siap menampung seluruh produk, mulai dari telur, kecap, sabun, sampo, hingga obat-obatan.

“Ayo koperasi dan BUMN mulai berpikir membuat produk-produk sendiri. Sudah terlalu lama kita terlena untuk tidak membuat produk-produk sendiri. Sudah kelamaan kita mengandalkan barang-barang dari impor. Presiden ingin keberadaan KDKMP itu sejatinya bagaimana kita bisa berdaulat di bidang ekonomi,” kata Ferry.