Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus mendorong dan memacu kabupaten/ kota di Sumut mendalami potensi unggulan daerah masing-masing dan membuat kajian lengkapnya untuk ditawarkan kepada calon investor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap mengatakan hal itu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi Sumut dari daerah, terutama melalui pengembangan potensi-potensi lokal yang selama ini belum menjadi pusat perhatian.

“Sebelum ini kita kerap fokus mencapai target dari sektor investasi yang nilainya besar. Padahal, sektor-sektor yang lebih kecil, seperti misalnya pertanian, juga bisa menarik investor jika daya tawarnya tinggi. Inilah yang saat ini kami dorong kepada pemerintah daerah,” kata Nurbaiti, Rabu (24/6/2026).

Nurbaiti mencontohkan Kabupaten Karo yang terkenal sebagai pusat pertanian hortikultura di Sumatra Utara. Menurutnya, hasil bumi Tanah Karo seperti cabai merah keriting, kentang, maupun sayur mayur lainnya memiliki kualitas yang dapat bersaing untuk masuk ke industri, khususnya makanan.

Namun, investor perlu diyakinkan agar mau menanamkan modalnya di daerah. Penguatan daya tawar produk melalui serangkaian kajian pun disebut Nurbaiti menjadi unsur penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah untuk mendorong masuknya investasi ke sektor potensial di wilayah mereka.

“Pemprov memacu kepala daerah untuk memiliki feasibility study (studi kelayakan)terhadap potensi-potensi unggulan daerah mereka sehingga investor terinformasikan dengan jelas dan bisa mempercepat pengambilan keputusan,” ujarnya.

Adapun Pemprov Sumut menargetkan mampu merogoh investasi hingga Rp100 triliun per tahun hingga 2029. Pada Triwulan I/ 2026, realisasi investasi Sumut baru mencapai Rp13 triliun yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp7,7 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp5,3 triliun.

Secara tahunan, realisasi investasi Sumut di kuartal I/2026 mengalami penurunan sejauh 25,98% (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Namun, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja hingga 20,43% (YoY) menjadi 17.319 orang pada periode ini.

Data dari DPMTSP Sumut menyebut subsektor terbesar pengerek investasi Sumut secara keseluruhan ialah industri makanan yang mencapai Rp3,35 triliun; disusul industri karet dan plastik Rp1,82 triliun serta industri listrik, gas, dan air sebesar Rp1,79 triliun.

Sementara lima kabupaten/kota dengan realisasi PMDN maupun PMA tertinggi di Sumut pada Triwulan I/2026 diisi oleh Medan sebanyak Rp4,09 triliun (31,33%), Langkat sebanyak Rp2,01 triliun (15,49%), Deli Serdang sebanyak Rp2 triliun (15,40%), Tapanuli Selatan sebanyak Rp1,03 triliun (7,95%), dan Simalungun sebanyak Rp885,64 miliar (6,81%).

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia.

Dimulainya pendataan tersebut ditandai dengan pencanangan SE2026 di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (15/6/2026).

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan bahwa SE2026 merupakan kegiatan strategis yang hasilnya akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan SE2026,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/6/2026).

Sonny menjelaskan bahwa periode pendataan lapangan SE2026 berlangsung lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, yakni dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Hal itu dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan.

Sonny juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam menyukseskan SE2026.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat menyambut jajaran BPS sehari sebelum pencanangan.

Sebagai informasi, pencanangan SE2026 di Sultra dirangkaikan dengan apel gabungan pegawai Pemprov Sultra yang dihadiri lebih dari 1.200 peserta.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sultra Hugua, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, serta Penanggung Jawab (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Fadlansyah.

Hadir pula Wakil Wali Kota (Walkot) Kendari Sudirman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, pejabat pimpinan tinggi Pemprov Sultra, kepala instansi vertikal, pimpinan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), asosiasi dan pelaku usaha, media massa, serta jajaran BPS di Sultra.

Pada apel tersebut, Sonny memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan dari 2.600 petugas yang akan melaksanakan pendataan SE2026 di Provinsi Sultra

Ia turut mengajak masyarakat mendukung SE2026 melalui konsep TIR, yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan rahasia data terjaga keamanannya.

Pencanangan SE2026 di Sumut

Sebelumnya, Sonny juga telah mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (11/6/2026).

Agenda tersebut diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumut sebagai wujud kolaborasi untuk memperkuat basis data ekonomi daerah.

Pencanangan itu dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, bupati dan walkot, wakil bupati dan walkot di Sumut, serta unsur forkopimda Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby mengapresiasi pelaksanaan pencanangan SE2026 di Sumut.

“Sensus ekonomi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan,” ucapnya.

Bobby pun mengajak seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan di Sumut untuk mendukung serta menyosialisasikan SE2026 kepada masyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan jajaran Pemprov Sumut terhadap pelaksanaan SE2026.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran SE2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“SE2026 adalah sensus ekonomi yang paling lengkap. Selain mendatangi pelaku usaha, sensus ekonomi kali ini akan door-to-door ke rumah-rumah, 4,8 juta keluarga di Sumut akan didatangi. Selain itu, untuk sensus ekonomi kali ini, kami (juga) akan mencacah pelaku usaha pertanian yang tidak tercakup pada sensus ekonomi sebelumnya,” ungkap Sonny.

Hasil SE2026 diharapkan dapat memberikan gambaran struktur ekonomi yang lebih komprehensif untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah, termasuk membangun Sumut yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Dengan SE2026, kita bisa memahami struktur ekonomi dengan baik, melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melihat sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, serta peluang investasi di Sumut dengan lebih lengkap,” jelas Sonny.

Medan (ANTARA) - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata olahraga kelas dunia usai menggelar lari lintas alam Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia.

"Ini momentum Sumut sukses menggelar ajang sport tourism tingkat internasional. Selama dua hari kegiatan berjalan lancar," kata Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman Harahap usai menyerahkan piala kepada para juara Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia di Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu.

Ia mengatakan penyelenggaraan lari lintas alam bertaraf internasional yang menjadi bagian Ultra-Trail du Mont-Blanc (UMTB) 2026 Seri Dunia tersebut berjalan dengan lancar.

Ajang lari lintas alam Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia melombakan enam kategori, yakni 100 kilometer (100K), 60K, 28K, 10K, 5K, dan kategori anak-anak.

Di antaranya kategori 100K pelari asal Jepang Hiroyuki Matsuda tercatat sebagai juara pertama dengan waktu 12 jam 45 menit 22 detik. Posisi kedua pelari Indonesia Sobari Herdiana dengan waktu 13 jam 02 menit 26 detik, dan posisi ketiga Priya Rai dengan waktu 13 jam 17 menit 18 detik.

Untuk kategori 60K pelari Indonesia Yusri Nanda menjadi tercepat dengan waktu 7 jam 30 menit 17 detik. Posisi kedua Hardiman Purba dengan waktu 8 jam 9 menit 32 detik, dan Jiahan Ma dari China menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 8 jam 46 menit 25 detik.

"Kami berharap ajang ini semakin memperkenalkan Danau Toba ke masyarakat internasional, sekaligus memperkuat daya tariknya destinasi wisata olahraga unggulan," kata Sulaiman menjelaskan.

Hiroyuki Matsuda, Juara Pertama Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia kategori 100K mengatakan gembira karena meraih kemenangan lintas alam menjadi bagian UMTB 2026 Seri Dunia ini.

Menurutnya, lintasan Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia tersebut sangat menantang, namun tetap memberikan pengalaman yang luar biasa.

"Sangat senang, sangat menantang. Namun saya terus berusaha, dan akhirnya memenangkannya. Aku sangat senang,” kata Hiroyuki.

Ia juga mengaku terpukau akan keindahan Danau Toba seluas lebih dari 1.145 kilometer persegi, dan berencana kembali mengikuti perlombaan serupa di masa mendatang.

"Saya akan datang lagi ke sini, dan saya akan ajak orang-orang lain ke sini untuk ikutan,” ujar dia.

Pihaknya juga mengapresiasi penyelenggaraan ajang internasional ini yang berlangsung dengan lancar dan sukses.

"Saya juga memuji dukungan masyarakat lokal yang turut menyukseskan kegiatan tersebut," kata Hiroyuki.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Medan, Sumut (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menggelar penarikan undian sebanyak 936 hadiah program Gebyar Pajak Sumut (GPSU) 2026 periode triwulan I.

"Sebanyak 936 hadiah disiapkan bagi masyarakat Sumut yang taat membayar pajak tepat waktu," ucap Kepala Bapenda Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis di Medan, Sumut, Jumat.

Hadiah yang disiapkan ini, lanjut dia, berupa kendaraan bermotor, laptop, kulkas, sepeda hingga berbagai hadiah lainnya.

Program ini menjadi langkah baru pengelolaan pajak daerah mengedepankan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, dibandingkan hanya mengandalkan program pemutihan.

"Gebyar Pajak Sumut 2026 ini merupakan inovasi pertama dilaksanakan di Sumatera Utara," katanya.

Untuk menjamin transparansi dan keadilan, ujar Sutan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut, khususnya ASN Bapenda Provinsi Sumut tidak diperkenankan menjadi pemenang undian.

"Kami perlu sampaikan, undian ini tidak berlaku bagi ASN dan pegawai Bapenda. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat, bahwa proses ini benar-benar bersih dan murni diperuntukkan bagi warga Sumut yang taat pajak," tegas Sutan.

Pihaknya juga melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan para pemenang setelah proses pengundian selesai yang diperkirakan satu bulan sebelum hadiah diserahkan.

Adapun rangkaian pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026, yakni triwulan I dilaksanakan pada Juni 2026, triwulan II pada Juli 2026, triwulan III pada Oktober 2026, triwulan IV dan grand prize pada Desember 2026.

Masyarakat Sumut dapat melihat daftar lengkap nomor polisi kendaraan memenangkan undian Gebyar Pajak Sumut 2026 Triwulan I melalui situs resmi gebyarpajak.sumutprov.go.id.

"Pada pengundian grand prize di Desember 2026, kita menyiapkan hadiah utama berupa paket umrah dan satu unit mobil," jelas Sutan.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib mengatakan esensi Gebyar Pajak Sumut 2026 bertujuan mengedukasi masyarakat agar membangun budaya membayar pajak tepat waktu.

"Kita ingin mengurangi ketergantungan program pemutihan yang justru bisa mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Ini untuk mengedukasi warga agar membayar pajak sesuai dengan triwulan," ujar Suib.

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumut Nasjwin Andi Nurdin menyebutkan, Gebyar Pajak Sumut 2026 merupakan bentuk penghargaan bagi wajib pajak yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya.

"Kalau selama ini kita melakukan hal-hal yang bersifat mengajak melalui pemutihan, hari ini kita memberikan keseimbangan apresiasi wajib pajak yang taat dan tertib. Ini kesempatan yang sangat baik untuk seluruh warga Sumut," tutur Nasjwin.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengimbau seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sumut untuk tetap membeli tandan buah segar (TBS) sawit pekebun sesuai harga pembelian yang ditetapkan Pemprov Sumut, serta menjaga kestabilan harga TBS dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun.

Hal itu tertuang dalam surat imbauan bernomor 800.1.13.4/015/VI/2026 yang dilihat Bisnis pada Selasa (9/6/2026).

Imbauan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut itu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kondisi industri kelapa sawit nasional serta tata niaga dan stabilitas harga TBS di Sumut, khususnya setelah pemerintah mengumumkan untuk mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pemprov Sumut menegaskan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tidak seharusnya berdampak pada harga pembelian TBS petani.

“Oleh karena itu, kebijakan pusat ini tidak boleh dijadikan alasan yang merugikan posisi tawar para petani,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pemprov Sumut menyatakan imbauan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit, melindungi pekebun, serta menjaga iklim usaha yang kondusif.

Surat itu ditujukan kepada pemerintah kabupaten penghasil sawit, asosiasi pelaku usaha, serta puluhan perusahaan perkebunan dan PKS yang beroperasi di Sumut.

Selain meminta perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah, Pemprov Sumut juga meminta dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota mengawal penerapan harga TBS di lapangan.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan pembelian TBS mengacu pada harga yang ditetapkan secara berkala oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Pemprov Sumut juga meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumut mengoordinasikan anggotanya untuk menjaga stabilitas harga dan kemitraan dengan petani.

Sementara itu, asosiasi pekebun seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) diminta mengedukasi petani agar tidak melakukan tindakan spekulatif yang berpotensi merugikan.

“Jika ditemukan PKS yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan petani, harap segera melaporkannya secara resmi melalui jalur dinas untuk ditindaklanjuti,” tegas surat tersebut.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menegur PT PLN (Persero) atas pemadaman listrik bergilir di wilayah Sumut yang dinilainya merugikan masyarakat.

Bobby menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat mengeluh lantaran tak tahu menahu informasi tersebut dan tak sempat melakukan persiapan.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik," kata Bobby saat kunjungan kerja ke kantor PT PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Medan, Senin (8/6/2026).

Disampaikan Bobby, masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik lantaran cuaca ekstrem.

Namun, dia menyebut kondisi itu harus disertai dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Bobby pun mengatakan Pemprov Sumut siap membantu jika diperlukan.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa menyampaikan ke kepala daerah (bupati/wali kota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegasnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Bobby Nasution dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi.

Mundakhir Salman mengatakan hingga saat ini PLN terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di wilayah kerjanya yang mengalami kerusakan.

Pada Minggu (7/6/2026) kemarin, sebanyak tujuh set tower emergency pun telah mendarat di Lapangan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, untuk mempercepat penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak cuaca ekstrem.

Mundakhir Salman menyebut pihaknya berupaya maksimal untuk percepatan pemulihan pasokan listrik ke masyarakat.

"Seluruh personel terus bekerja tanpa henti agar sistem kelistrikan dapat segera pulih. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang masih dirasakan sebagian pelanggan selama proses penanganan berlangsung," ujar Mundhakir.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026).

Chandra menjelaskan, untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama.

“Anggaran ini diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometer, pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 17 titik, pembangunan jembatan sepanjang 32 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter,” kata Chandra.

Sementara itu, untuk dukungan Proyek Strategis Daerah (PSD), khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp320,2 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.

“Hingga saat ini jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen. Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Untuk tahun ini dari program PHTC dan PSD ada 141 kilometer jalan yang akan kita bangun,” papar Chandra.

Untuk penanganan infrastruktur pascabencana, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk 24 kegiatan utama, meliputi pembangunan turap/talud/bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi satu unit jembatan, dan pembangunan tiga unit box culvert.

Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.

“Kita juga mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16.200.000.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer dan penambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143.000.000.000 dengan target pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer dan pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak dua titik,” ujar Chandra.

Tak hanya fokus pada jalan dan jembatan, Dinas BMBKCK Sumut tahun ini juga melaksanakan pembangunan penyediaan infrastruktur dasar melalui sektor keciptakaryaan. Program tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara merespons adanya dugaan implementasi program pemerintah sebagai penyebab melonjaknya harga Minyakita di Sumut yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut Charles Situmorang mengatakan Pemprov melihat dugaan yang berkembang secara objektif dan hati-hati.

"Kami melihatnya secara objektif dan hati-hati. Program bantuan pangan maupun program strategis pemerintah pada prinsipnya bertujuan baik untuk membantu masyarakat dan menjaga ketahanan pangan," kata Charles, Selasa (19/5/2026).

Dijelaskan Charles, peningkatan kebutuhan minyak goreng pada periode tertentu memang dapat mempengaruhi dinamika distribusi dan permintaan di pasar. Selain itu, disparitas (kesenjangan) harga antara Minyakita dan minyak curah juga berpotensi menimbulkan pergeseran pola pembelian di tingkat pelaku usaha maupun konsumen.

Namun dia menampik bila kenaikan harga Minyakita dikaitkan langsung dengan program-program pemerintah.

Charles mengatakan Pemprov bersama Satgas Pangan terus melakukan pengawasan distribusi agar penyaluran Minyakita tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan distribusi.

Disperindag ESDM Sumut juga memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga, antara lain melalui pengawasan dan pemantauan intensif bersama satgas pangan, pemerintah kabupaten/ kota, bulog, serta distributor dan produsen.

"Kami juga melakukan sidak pasar rutin, diantaranya di Medan, Deliserdang, Langkat, Karo, Simalungun, dan Tanjungbalai untuk melihat langsung distribusi Minyakita di pasar tradisional," ujarnya.

Diungkapkan Charles, memang ada temuan perbedaan harga Minyakita di lapangan, khususnya di pasar dan pedagang yang tidak masuk dalam pantauan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), maupun jalur distribusi langsung program Minyakita. Ditambah lagi, permintaan masyarakat akan Minyakita juga meningkat sehingga stok langsung habis setiap kali masuk ke pasar.

Namun distribusi Minyakita dari Bulog dan distribustor disebutnya dalam kondisi lancar dan pasokan tersedia.

Dia menekankan distribusi Minyakita yang sesuai harga eceran tertinggi (HET) lebih terjaga pada pasar pantauan dan pedagang binaan yang mendapat suplai langsung dari bulog/ distributor. Sementara pada jalur distribusi non pantauan, rantai pasok yang lebih panjang, tambahan biaya distribusi, hingga pengambilan margin di tingkat pengecer mempengaruhi harga jual ke konsumen.

Charles menyampaikan saat ini Pemprov Sumut terus melakukan pengecekan menyeluruh di berbagai daerah untuk memetakan titik-titik kenaikan harga Minyakita, memastikan kelancaran distribusi, serta menelusuri jika ada indikasi penyimpangan distribusi maupun penjualan di atas HET yang tak sesuai ketentuan.

Pemprov Sumut juga disebutnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, bulog, produsen, dan distributor agar distribusi MinyaKita dapat semakin merata, khususnya ke pasar rakyat dan wilayah yang selama ini belum optimal terjangkau distribusi langsung.

"Harapannya, stabilitas harga dan ketersediaan MinyaKita di masyarakat tetap terjaga. Kami berharap itu segera," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ikut dalam penanganan korban kecelakaan Bus ALS bernomor polisi 346 BK 7778 DL yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (6/5/2026) siang.

Dia menyampaikan belasungkawa terhadap insiden yang menewaskan 16 orang tersebut dan menyebut Pemprov akan membantu pemulangan para korban ke kampung halaman masing-masing, baik yang berasal dari Sumatra Utara maupun dari luar Sumut.

“Kami turut berduka sedalam-dalamnya. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memastikan seluruh korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia dapat ditangani dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing,” ujar Bobby saat mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Medan, Kamis (7/5/2026).

Bobby pun mengatakan pasca insiden pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel terkait proses evakuasi korban dari Musi Rawas Utara menuju daerah asal masing-masing korban.

Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi, termasuk pendataan manifest penumpang dan kontrol kendaraan.

“Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik perusahaan otobus maupun pemerintah daerah. Manifest penumpang sangat penting untuk memudahkan identifikasi korban dan penanganan saat terjadi musibah,” tegasnya.

Adapun Direktur PT ALS Chandra Lubis menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan bus ALS rute Medan–Semarang yang terjadi di Sumatra Selatan.

Menurutnya, pihak perusahaan telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk memperoleh informasi terkait kondisi kru dan penumpang.

Dia juga menegaskan PT ALS akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban dan memastikan santunan diberikan kepada para korban.

“Saat ini perwakilan ALS di Sumsel sudah turun ke lapangan dan juga memberikan bantuan berupa akomodasi bagi keluarga korban yang ingin menuju Sumsel,” ujar Chandra.

Sebagai informasi, salah satu armada Bus ALS menabrak truk tangki pengangkut BBM di Jalan Lintas Sumatra Kabupaten Musi Rawas Utara Sumsel pada Rabu siang.

Dari informasi awal yang diterima, sopir bus diduga mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang sebelum akhirnya menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan.

Tabrakan maut tak terelakkan dan memicu kobaran api. Sementara, tercatat 16 orang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut, termasuk pengemudi dan kernet bus dan truk tangki. Sejumlah korban saat ini juga disebut masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Sumsel.

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) membagikan dividen tunai sebesar Rp587 miliar laba Tahun Buku 2025 kepada 33 kabupaten/ kota dan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pemegang saham Bank Sumut.

Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi mengatakan besaran dividen tersebut sebanyak 85% dari laba bersih yang dicatatkan bank pembangunan daerah ini sepanjang tahun 2025 yakni Rp690,6 miliar.

“Pembagian dividen tunai ini sesuai hasil keputusan RUPS Bank Sumut awal April lalu di mana para pemegang saham sepakat sebanyak 85% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, sedangkan sisanya yakni 15% digunakan untuk cadangan umum,” ujar Suwandi, Kamis (30/4/2026).

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, para pemegang saham Bank Sumut juga telah menyepakati untuk mengembalikan sebanyak 15% dari dividen tunai yang diterima sebagai tambahan modal perbankan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution mewakili Provinsi Sumut sebagai pemegang saham pengendali usai RUPS Bank Sumut 6 April 2026 lalu.

“Dari keseluruhan dividen yang dibagikan Bank Sumut, sebanyak 15%-nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal di tahun 2026,” ujar Bobby.

Bobby menyampaikan penambahan modal tersebut merupakan dukungan pemegang saham terhadap Bank Sumut agar bisa masuk ke kategori Kelompok Bank Berdasakan Modal Inti (KBMI) II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun. Ini untuk menghindari Bank Sumut yang kini masih berada di KBMI I turun status menjadi BPR jika permodalan tak ditambah.

Modal Bank Sumut disebut Bobby saat ini telah mencapai Rp5,2 triliun. “Berarti sampai tahun 2029 nanti masih kurang sekitar Rp800 miliar lagi. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ujarnya.

Adapun Pemprov Sumut sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 45,61% berdasarkan Laporan Keuangan Bank Sumut Tahun Buku 2025 (audited), mendapat dividen tunai Rp265,7 miliar dari Bank Sumut.

Dari jumlah tersebut Pemprov Sumut menyetor kembali sebanyak 15% atau sebesar Rp39,85 miliar sebagai modal, sesuai kesepakatan RUPS.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan yang memiliki saham sebesar 8,6% mendapat dividen tunai Rp50,1 miliar. Sebanyak Rp7,5 miliar dikembalikan Pemkab Tapsel untuk memperkuat permodalan Bank Sumut.

“Total modal yang disetor kembali oleh para pemegang saham dari 15% dividen tunai yang dibagikan ialah Rp88 miliar,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi.

Berikut Rincian Besaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 Bank Sumut yang diterima para pemegang saham:

1. Pemprov Sumatra Utara: kepemilikan saham 45,61% - dividen tunai Rp265,7 miliar.
2. Pemkab Tapanuli Selatan: kepemilikan saham 8,60% - dividen tunai Rp50,1 miliar.
3. Pemkab Simalungun: kepemilikan saham 3,62% - dividen tunai Rp22,8 miliar.
4. Pemkab Deli Serdang: kepemilikan saham 3,38% - dividen tunai Rp19,7 miliar.
5. Pemko Medan: kepemilikan saham 2,66% - dividen tunai Rp15,5 miliar.
6. Pemkab Mandailing Natal: kepemilikan saham 2,46% - dividen tunai Rp14,3 miliar.
7. Pemko Pematangsiantar: kepemilikan saham 2,41% - dividen tunai Rp14,1 miliar.
8. Pemko Padangsidimpuan: kepemilikan saham 2,33% - dividen tunai Rp13,6 miliar.
9. Pemko Tebing Tinggi: kepemilikan saham 2,11% - dividen tunai Rp12,3 miliar.
10. Pemkab Labuhanbatu: kepemilikan saham 2,05% - dividen tunai Rp12 miliar.
11. Pemkab Dairi: kepemilikan saham 1,98% - dividen tunai Rp11,5 miliar.
12. Pemkab Toba: kepemilikan saham 1,94% - dividen tunai Rp11,3 miliar.
13. Pemkab Tapanuli Tengah: kepemilikan saham 1,76% - dividen tunai Rp10,1 miliar.
14. Pemkab Langkat: kepemilikan saham 1,73% - dividen tunai Rp10,3 miliar.
15. Pemkab Nias: kepemilikan saham 1,62% - dividen tunai Rp9,4 miliar.
16. Pemko Sibolga: kepemilikan saham 1,55% - dividen tunai Rp9 miliar.
17. Pemkab Asahan: kepemilikan saham 1,40% - dividen tunai Rp8,2 miliar.
18. Pemkab Tapanuli Utara: kepemilikan saham 1,40% - dividen tunai Rp8,1 miliar.
19. Pemkab Samosir: kepemilikan saham 1,57% - dividen tunai Rp9,2 miliar.
20. Pemko Tanjungbalai: kepemilikan saham 1,22% - dividen tunai Rp7,1 miliar.
21. Pemkab Nias Selatan: kepemilikan saham 1,20% - dividen tunai Rp7,6 miliar.
22. Pemkab Serdang Bedagai: kepemilikan saham 1,14% - dividen tunai Rp6,6 miliar.
23. Pemkab Labuhanbatu Utara: kepemilikan saham 0,86% - dividen tunai Rp5,0 miliar.
24. Pemkab Batubara: kepemilikan saham 0,84% - dividen tunai Rp4,9 miliar.
25. Pemkab Humbang Hasundutan: kepemilikan saham 0,81% - dividen tunai Rp4,7 miliar.
26. Pemko Binjai: kepemilikan saham 0,71% - dividen tunai Rp4,1 miliar.
27. Pemkab Padang Lawas: kepemilikan saham 0,61% - dividen tunai Rp3,6 miliar.
28. Pemkab Labuhanbatu Selatan: kepemilikan saham 0,59% - dividen tunai Rp3,4 miliar.
29. Pemkab Karo: kepemilikan saham 0,54% - dividen tunai Rp3,2 miliar.
30. Pemkab Nias Utara: kepemilikan saham 0,46% - dividen tunai Rp2,7 miliar.
31. Pemkab Pakpak Bharat: kepemilikan saham 0,39% - dividen tunai Rp3,2 miliar.
32. Pemkab Nias Barat: kepemilikan saham 0,34% - dividen tunai Rp2 miliar.
33. Pemkab Padang Lawas Utara: kepemilikan saham 0,29% - dividen tunai Rp1,7 miliar.

Foto: Bank Sumut

Caption: Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dan para pemegang saham mengumumkan hasil RUPS Tahunan PT Bank Sumut (Perseroda) Tahun Buku 2025 di Medan, Senin (6/4/2026).

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan para pemegang saham dari 33 kabupaten/kota sepakat untuk menambah modal kepada PT Bank Sumut (Perseroda) pada tahun 2026.

Modal tersebut disisihkan dari besaran dividen tahun 2025 yang dibagikan kepada para pemegang saham.

"Dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15%-nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal," kata Bobby usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut, Senin (6/4/2026).

Disampaikan Bobby penambahan modal di tahun 2026 tersebut sebagai bentuk dukungan pemegang saham terhadap transformasi Bank Sumut. Dia menyinggung peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I di tahun 2029.

Sebagai gantinya, bank umum harus mampu mencapai level KBMI II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun, atau berubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) jika tidak memenuhi syarat modal inti. Bank Sumut sendiri saat ini disebutnya telah mencapai permodalan sebesar Rp5,8 triliun.

"Berarti kita harus mencari tambahan modal sekitar Rp800 miliar lagi menjelang 2029," tambahnya.

Adapun Pemprov Sumut selaku pemegang saham pengendali (PSP) disebut Bobby sudah menganggarkan tambahan modal sekitar Rp100 miliar untuk Bank Sumut.

Begitu pula dengan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pemegang saham non PSP yang menganggarkan Rp70 miliar (termasuk dividen) dari APBD Tapsel untuk Bank Sumut.

"Kami dari Provinsi Sumatra Utara, selain memberikan aset, ada penambahan Rp100 miliar lagi untuk modal Bank Sumut," ujar Bobby.

Adapun agenda RUPS Bank Sumut pada Senin (6/4/2026) membahas 6 (enam) poin, antara lain pengesahan laporan keuangan PT Bank Sumut (Perseroda) tahun buku 2025, penggunaan laba setelah pajak tahun buku 2025 dan rencana tahun buku 2026, serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank Sumut untuk menyetujui setoran modal awal tahun buku 2026.