JAKARTA - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" yang menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi.

"Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ali menilai akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah. "Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.

Koordinator Forbes NU 26 Abdul Waidl mengatakan forum ini merupakan awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. "Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.

9 Rekomendasi Strategis Serial Rembug Warga NU

Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi, Serial Rembug Warga NU merekomendasikan sembilan agenda strategis sebagai pijakan penguatan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua.

1. Menyusun Sistem Tata Kelola NU Berbasis Good Governance dan Nilai Aswaja.

NU perlu membangun tata kelola organisasi yang memadukan nilai amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga organisasi tetap berakar pada tradisi sekaligus mampu menjawab tantangan kelembagaan modern.

2. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi (APBNU).

NU perlu memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU) sebagai instrumen resmi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi organisasi dari tingkat PBNU hingga ranting agar setiap program memiliki arah, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.

3. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dan Transformasi Digital Organisasi.

Penguatan organisasi perlu ditopang oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta penyusunan laporan organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi meningkatnya kepercayaan publik.

4. Menjadikan Nilai-Nilai Kepesantrenan sebagai Fondasi Tata Kelola NU.

Modernisasi organisasi harus bertumpu pada nilai amanah, keikhlasan, keteladanan, musyawarah, dan pelayanan (khidmah) sebagai budaya organisasi yang hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.

5. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Amanah Jamaah.

Seluruh pengelolaan program, aset, dan keuangan organisasi harus dipandang sebagai amanah warga NU sehingga pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

6. Mengoptimalkan Potensi Intelektual dan Profesional Nahdliyin.

NU memiliki ribuan akademisi, akuntan, auditor, ekonom, ahli hukum, teknokrat, dan profesional lainnya. Seluruh potensi tersebut perlu dihimpun dalam sistem kaderisasi dan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas organisasi tanpa menghilangkan kepemimpinan ulama.

7. Mewujudkan Transparansi Sumber Pendanaan dan Pertanggungjawaban Publik.

NU perlu membangun sistem keterbukaan mengenai sumber-sumber pendanaan organisasi, baik yang berasal dari warga, filantropi, dunia usaha, maupun pemerintah, disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU dan publik.

8. Membangun Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Organisasi perlu memiliki kebijakan antikorupsi, pakta integritas, mekanisme whistleblower, audit independen, kode etik, serta pedoman pengelolaan konflik kepentingan untuk menjaga integritas kelembagaan.

9. Menjaga Independensi Organisasi melalui Demokratisasi dan Partisipasi Warga.

Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Karena itu, ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keinginannya agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipangkas lebih besar melalui langkah efisiensi. Namun, ia menegaskan program prioritas pemerintah tersebut tetap harus berjalan karena dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat.

"Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga nggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan bilateral antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pertemuan itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang melaporkan rencana efisiensi lanjutan pada anggaran program MBG guna menekan potensi pemborosan dalam pelaksanaannya.

Purbaya menyebut penghematan anggaran yang tengah disiapkan BGN nilainya cukup signifikan. Meski demikian, ia enggan merinci besaran efisiensi tersebut dan meminta agar pengumuman resmi disampaikan langsung oleh pihak BGN.

“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan efisiensi mencapai sekitar Rp40 triliun seperti yang beredar di publik, Purbaya tidak membantah kemungkinan tersebut. “Mungkin sekitar itu. Tanya dia saja, dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ujarnya.

Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan dan BGN juga memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Purbaya mengatakan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) akan dilibatkan untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola anggaran dan distribusi program berjalan sesuai ketentuan. Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan menutup SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. ‘Kalau nggak benar boleh tutup saja Pak’, kita diskusikan seperti itu,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah juga siap membantu penguatan sumber daya manusia di lingkungan BGN, termasuk melalui dukungan tenaga ahli keuangan dari Kementerian Keuangan guna memperbaiki sistem pengelolaan dan akuntabilitas program MBG ke depan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melakukan pertemuan penting dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada siang hari ini, Kamis (25/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan tatap muka antara bendahara negara dan pimpinan BGN tersebut telah masuk ke dalam lini jadwal resmi kementerian.

“Sementara masih terjadwal,” ungkap Deni saat memberikan konfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Rencana pertemuan antara Purbaya dan pimpinan BGN ini sebenarnya telah dirancang sejak pekan lalu. Namun, agenda tersebut terpaksa mengalami penjadwalan ulang lantaran Menkeu harus bertolak ke China dalam rangka menuntaskan kunjungan kerja dinas internasional.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu topik penting yang akan dibedah dalam pertemuan siang ini adalah tindak lanjut mengenai efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih tepat sasaran di lapangan.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian postur anggaran pada program MBG. Alokasi dana untuk program nasional ini dipangkas menjadi Rp268 triliun dari pagu perencanaan awal tahun yang sempat dipatok sebesar Rp335 triliun.

Penyesuaian pagu ini dieksekusi secara ketat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjamin penggunaan dana negara bergerak lebih efektif, efisien, dan bebas kebocoran.

Mengacu pada basis data Kemenkeu, realisasi penyerapan anggaran untuk pos program MBG ini terus menunjukkan tren pendakian yang signifikan. Hingga akhir Mei 2026, total dana kas negara yang terserap sukses menembus angka Rp88,15 triliun.

Capaian rapor ini mencatatkan kenaikan sebesar 17,53% jika disandingkan dengan posisi penyerapan pada bulan April 2026 lalu yang bertengger di level Rp75 triliun.

Secara rincian operasional, Purbaya Purbaya memaparkan dalam rilis APBN KiTa bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai total 63,13 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dari akumulasi target tersebut, sebanyak 48,9 juta di antaranya menyasar klaster kelompok siswa sekolah, sementara 14,3 juta jiwa sisanya didistribusikan kepada kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dari dana atau alokasi yang tersedia Rp2,87 triliun sudah realisasi Rp307 miliar

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I Max Darmawan menyatakan realisasi APBN untuk ketahanan pangan di Jawa Timur telah terealisasi Rp307,86 miliar dari pagu tahun ini Rp2,8 triliun.

"

Dari dana atau alokasi yang tersedia Rp2,87 triliun sudah realisasi Rp307 miliar, ini tumbuh secara year-on-year/yoy (secara tahunan) 51,17 persen," katanya dalam Media Briefing di Surabaya, Senin.

Max mengatakan realisasi sampai Mei 2026 yang mencapai Rp307,86 miliar tumbuh 51,17 persen (yoy) dan membalik tren kontraksi tajam tahun sebelumnya yang mencapai 61,59 persen.

Akselerasi didorong meningkatnya pagu menjadi Rp2,87 triliun yang naik signifikan dari Rp878,71 miliar pada 2025 sehingga mencerminkan penguatan komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional.

Ia menuturkan Jawa Timur berada di posisi produsen padi terbesar nasional dengan produksi 7,71 juta ton GKG.

Ia mengungkapkan beberapa output pemanfaatan anggaran ketahanan pangan tahun ini di antaranya digunakan untuk prasarana jaringan sumber daya air sepanjang 1.143 kilometer serta pengembangan dua bendungan.

Berikutnya, fasilitasi pupuk dan pestisida bagi 985.568 petani, pelatihan bidang pertanian dan perikanan kepada 1.260 orang, serta bantuan tanaman pengelolaan budi daya rumput laut sebanyak 7.571 benih.

Selanjutnya, untuk peningkatan produksi ternak 2.400 ekor, pengembangan kawasan aneka palma seluas 5.050 hektare, serta pengembangan kawasan tanaman semusim seluas 56.050 hektare.

Terakhir, untuk bantuan hewan ikan air payau sebanyak 5.500.000 benih sekaligus bantuan peralatan budidaya ikan air payau sebanyak 30 unit.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp762 miliar. Permintaan ini dilayangkan setelah lembaga antirasuah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp1,23 triliun.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menyinggung ihwal pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan arahan di acara konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sentul, Bogor.

"Beliau memberikan sebuah statement berapa pun yang dibutuhkan. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar," ujar Setyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pengajuan tambahan anggaran dari KPK langsung mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Dia mengonfirmasi kembali jumlah tambahan anggaran yang diajukan.

"Pak Ketua sebentar, sebelum dilanjut. Jadi bapak cuma ngajuin Rp762 miliar nih?" kata Sahroni.

Menjawab pertanyaan Sahroni, Setyo menjelaskan bahwa KPK meminta tambahan anggaran tidak terlalu besar karena hanya menyesuaikan dengan kebutuhan.

"Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat," ucapnya.

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna mendukung program keselamatan transportasi, konektivitas wilayah, dan keberlangsungan layanan publik. Tambahan anggaran tersebut diajukan karena pagu indikatif Kementerian Perhubungan dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan prioritas pada tahun depan.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aset keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan untuk kementerian," kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dudy menjelaskan, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja nonoperasional Rp20,88 triliun, belanja pegawai Rp5,03 triliun, serta belanja barang operasional Rp2,43 triliun.

Menurut dia, kebutuhan anggaran masih cukup besar untuk mendukung berbagai program prioritas, antara lain dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp7,98 triliun, peningkatan pelayanan Rp9,17 triliun, layanan transportasi perintis Rp957 miliar, dan kebutuhan belanja pegawai sekitar Rp2 triliun.

Dari sisi sumber pendanaan, alokasi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar Rp15,05 triliun atau 53,1 persen. Sisanya bersumber dari pinjaman luar negeri Rp4,77 triliun, PNBP Rp3,87 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp2,42 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp2,21 triliun, serta hibah luar negeri Rp980 juta.

Dudy mengungkapkan bahwa dibandingkan indikasi pendanaan dalam Rencana Strategis Kemenhub 2025-2029, pagu indikatif tahun 2027 masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp17,87 triliun atau 38,67 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kebutuhan aktual sebesar Rp55,16 triliun, terdapat kesenjangan anggaran mencapai Rp26,82 triliun atau 48,62 persen.

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas, di antaranya pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, penguatan keselamatan pelayaran dan penerbangan, pembangunan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian, hingga penyelenggaraan layanan transportasi perintis.

Dudy menegaskan keselamatan transportasi menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan dalam penyusunan anggaran 2027. Selain itu, tambahan dana juga diperlukan untuk menjaga konektivitas wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui layanan transportasi perintis darat, laut, udara, dan kereta api.

"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," ujarnya.

dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi.

Selain itu, alokasi anggaran juga mencakup Rp1,3 triliun atau lima persen untuk kegiatan publik nonfisik, serta Rp3,56 triliun atau 13 persen untuk belanja operasional.

Tri menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut kemudian dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 berdasarkan unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Rinciannya meliputi Sekretariat Jenderal sebesar Rp532,75 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Rp11,35 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara Rp702 miliar.

Kemudian, Dewan Energi Nasional Rp78,6 miliar, Ditjen Penegakan Hukum Rp86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp881,43 miliar, Badan Geologi Rp749,49 miliar, BPH Migas Rp474,43 miliar, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp1,8 triliun, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp105,31 miliar.

Pada sektor infrastruktur energi, Tri memaparkan sejumlah program prioritas direncanakan pada 2027, antara lain pengadaan konverter kit untuk petani sebanyak 4.000 paket senilai Rp158,5 miliar.

Kemudian pembangunan satu ruas pipa gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem) melalui kontrak tahun jamak 2025–2027 senilai Rp3,9 triliun, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) pada periode 2026–2028 untuk 959.232 sambungan rumah senilai Rp5,2 triliun.

Selain itu, terdapat pembangunan satu ruas pipa transmisi gas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon–Bandung senilai Rp577 miliar, yang keduanya menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026–2028.

Program lainnya meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit pada 2026–2027 senilai Rp58,58 miliar.

Kemudian, program konversi kompor listrik Rp815 miliar, konversi motor listrik Rp635 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 250 ribu sambungan rumah senilai Rp520 miliar.

Untuk program listrik desa, pemerintah mengalokasikan Rp9,7 triliun melalui skema kontrak tahun jamak.

Program ini mencakup 3.054 lokasi pada 2026–2027 senilai Rp8,77 triliun, serta 101 lokasi pada 2027–2028 dengan nilai Rp977,57 miliar.

Selain itu, Kementerian ESDM juga merencanakan pembangunan satu unit kapal Geomarin V melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran Rp100,86 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan program kompor listrik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rangka menjalankan program kompor listrik, Bahlil meminta kepada Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mendata daerah mana saja yang membutuhkan kompor listrik.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik.

Anggaran tersebut nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Kedua program tersebut merupakan program baru untuk RAPBN 2027. Melalui paparannya, alokasi yang diajukan bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Ketika terjadi lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.

Eddy menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai tambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) perlu difokuskan untuk memperkuat produksi pangan domestik guna mendukung swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

Ia mengatakan penguatan produksi diperlukan agar target swasembada pangan dapat tercapai dan ketergantungan terhadap impor pangan bisa dikurangi.

“Menurut saya tambahan dana untuk peningkatan produksi pertanian harus dilakukan guna mencapai swasembada pangan,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (10/6), menyatakan mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2027 dari Rp23,23 triliun menjadi Rp45,65 triliun untuk memperkuat program prioritas nasional dan meningkatkan produksi pangan.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk program lahan dan irigasi, prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan, penyuluhan dan penguatan sumber daya manusia, modernisasi pertanian, serta dukungan manajemen.

Indef menilai tambahan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat program produksi pangan domestik, bukan subsidi bahan pangan impor.

“Tambahan dana untuk penguatan program-program, bukan untuk subsidi bahan pangan impor,” ujar dia.

Esther menyarankan pemerintah menjalankan strategi komprehensif berbasis pendekatan Bagan Molenaar melalui empat pilar utama untuk memperkuat sektor pangan nasional.

"Saya menyarankan empat pilar utama yang bersama-sama membentuk tulang punggung jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi petani dan peternak Indonesia," katanya.

Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan yang mendukung, karakteristik pasar yang menguntungkan, optimalisasi karakteristik produksi, serta penciptaan mata pencaharian alternatif bagi petani dan peternak.

Ia menjelaskan lingkungan yang mendukung mencakup kebijakan, hukum, layanan, peraturan, lembaga, dan infrastruktur.

Menurut dia, faktor tersebut diperlukan untuk menciptakan prasyarat bagi produksi pangan yang lebih berkelanjutan dan kinerja ekonomi yang lebih baik.

"Petani kecil juga membutuhkan akses lebih baik terhadap pelatihan, bantuan teknis, pembiayaan, kredit, teknologi, serta informasi pasar," ujar dia.

Akses tersebut, lanjut dia, dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil produksi, volume produksi, dan daya tawar petani.

Esther menilai pemerintah juga perlu terus mengembangkan dan menyediakan akses terhadap input berkualitas tinggi, seperti benih, pupuk, teknologi, dan layanan penyuluhan pertanian.

“Tantangannya ada tiga, produksi, distribusi, dan kelembagaan,” katanya.

Ia menambahkan pembenahan tiga aspek tersebut penting agar tambahan anggaran benar-benar berdampak terhadap petani, peternak, stabilitas harga, dan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, pemerintah juga tengah mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas yang masih bergantung impor, seperti kedelai dan bawang putih.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor sehingga penguatan produksi domestik dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pasar luar negeri.

Selain bawang putih, kedelai juga masih menjadi salah satu komoditas pangan yang bergantung pada impor di tengah kebutuhan industri tahu dan tempe yang terus meningkat.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah memperkuat riset pertanian melalui penempatan sekitar 1.000 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang tersebar di berbagai daerah untuk mempercepat swasembada pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengusulkan anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi kreatif nasional pada tahun 2027 sebesar Rp 1,73 triliun.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) bersama Komisi VII DPR RI, Senin, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pagu indikatif tahun 2027 masih memerlukan penguatan anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenekraf dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Ia menjabarkan dari usulan anggaran tersebut, akan disalurkan untuk kebutuhan program pengembangan ekraf sebesar Rp983,85 miliar, termasuk dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

Dari Rp983,85 miliar tersebut akan diimplementasikan melalui beberapa program prioritas yaitu aktivasi desa kreatif sebesar Rp333,9 miliar untuk pengembangan desa kelurahan sebagai pusat ekraf berbasis potensi lokal, aktivasi kreatif atau ruang kreatif untuk pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif sebesar Rp327,6 miliar dan program Creative by Indonesia sebesar Rp220,5 miliar untuk mempercepat transformasi pelaku ekraf dari skala lokal menuju pasar nasional dan pasar global.

“Selain program pengembangan ekraf, usulan tambahan anggaran tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di 3 provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar sebesar Rp88,44 miliar,” kata Riefky.

Selain itu, tambahan anggaran ini juga akan dialokasikan untuk pos bantuan pemerintah sebesar Rp33,6 miliar yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku ekraf, serta akselerasi penguatan kelembagaan diplomasi ekraf sebesar Rp68,25 miliar untuk memperluas penguatan kelembagaan ekraf di daerah dan diplomasi ekraf di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Riefky mengatakan target 2027 menuntut intervensi yang lebih kuat untuk mendukung program ekraf dalam kegiatan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), penguatan subsektor, pendampingan pelaku, perluasan akses pasar, serta pengembangan ekosistem Ekraf di berbagai daerah.

“Oleh karena itu, dukungan penguatan anggaran pada tahun 2027 menjadi penting agar pelaksanaan program tidak hanya bertumpu pada kebutuhan operasional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan ekraf,” kata Riefky.

Dalam usulan penambahan anggaran ini, Kemenekraf juga memohon dukungan Komisi VII DPR RI agar sektor ekraf bisa terintegrasi ke dalam Program Kerja Prioritas Nasional PKPN tahun 2027 dan penguatan peran ekraf pada klaster hilirisasi dan industrialisasi melalui pengembangan industri kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa.

Sebelumnya pada tahun anggaran 2026, Kemenekraf memperoleh pagu awal sebesar Rp528 miliar dan dari jumlah tersebut sebesar Rp448,16 miliar atau 85 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Sedangkan program pengembangan ekraf yang secara langsung mendukung pelaku usaha dan ekosistem hanya Rp80,30 miliar atau sebesar 15 persen.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026