Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM bersama Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) mengawal integrasi infrastruktur gas bumi guna menekan impor LPG nasional.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan pentingnya sinergi dalam merumuskan strategi penekanan impor LPG nasional.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan impor LPG yang mencapai 80 persen dari total kebutuhan nasional, sementara produksi dalam negeri hanya memasok 20 persen.

"Untuk itu, pemerintah terus mengevaluasi berbagai opsi alternatif secara kreatif," kata Hangga dalam pertemuannya dengan jajaran pengurus IAPMIGAS di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Terkait wacana pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG, Hangga menjelaskan opsi tersebut masih dievaluasi.

Penggunaan CNG membutuhkan ruang penyimpanan yang besar serta tekanan tinggi, sehingga memerlukan standar keamanan ketat.

Selain CNG, program kompor listrik dan penggunaan gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME) turut dikaji sebagai solusi komplementer.

Penerapan DME memerlukan penyesuaian pada kompor masyarakat, namun berpotensi mempermudah sosialisasi substitusi energi.

Hangga juga mengatakan kondisi pasokan gas nasional yang saat ini mengalami surplus, dengan tingkat produksi mencapai 6.500 MMSCFD sementara volume konsumsi domestik berada di angka 4.500 MMSCFD.

Guna mengoptimalkan kelebihan pasokan tersebut, realokasi aliran gas di jaringan PT PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) dipastikan sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik.

Melalui percepatan pembangunan proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 dan 2 serta pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pemerintah berharap seluruh jaringan infrastruktur gas bumi dapat terintegrasi secara utuh hingga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.

Ketua Umum IAPMIGAS Rosa Permata Sari menyatakan kesiapan asosiasi profesi untuk mengedepankan kompetensi teknikal guna membantu pemerintah menyusun strategi klasterisasi harga jargas dan CNG serta memilah segmen konsumen yang layak menerima subsidi dan nonsubsidi.

"IAPMIGAS juga merekomendasikan pemanfaatan adsorbed natural gas (ANG) yang dinilai lebih sesuai untuk karakteristik rumah tangga dibandingkan CNG, sementara CNG diusulkan menjadi jembatan transisi," sebutnya.

Terkait infrastruktur jargas rumah tangga yang membutuhkan biaya investasi awal sekitar Rp9 juta hingga Rp10 juta, Rosa menilai opsi ini merupakan investasi jangka panjang yang efisien asalkan diimbangi dengan penyediaan capacity building bagi tenaga pelaksana lapangan demi mengoreksi ketidaktepatan sasaran pengguna LPG bersubsidi saat ini.

IAPMIGAS juga memandang revitalisasi armada truk dan kendaraan umum menggunakan bahan bakar gas (BBG) atau CNG memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama sebagai penyeimbang laju transisi kendaraan listrik sektor rumah tangga agar investasi infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tetap berjalan sesuai peta jalan (roadmap) yang ideal.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Komite Pengawas IAPMIGAS Didie Tedjosumirat, ​​​​​​​Hangga bersama IAPMIGAS sepakat bahwa fokus industri tidak boleh hanya tertuju pada aspek bisnis semata, melainkan harus mencakup kesadaran penuh terhadap kelayakan aset, baik melalui opsi penghentian operasi maupun revitalisasi.

Melalui pengembangan program sertifikasi dan pelatihan kompetensi pipa, Hangga optimistis kolaborasi erat dengan pakar domestik ini akan mempercepat penguatan rantai pasok dan distribusi gas bumi demi tercapainya ketahanan energi nasional yang mandiri.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memperkuat diplomasi energi antara Indonesia dan Rusia melalui KazanForum 2026.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, forum tersebut menjadi instrumen dalam diplomasi energi nasional.

"KazanForum atau Forum Ekonomi Internasional Rusia-Dunia Islam merupakan platform tahunan yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Rusia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ujarnya.

Satya Hangga Yudha Widya Putra ikut hadir dalam forum internasional tersebut secara daring pada Rabu (13/5/2026).

Menurut Hangga, di tengah pergeseran geopolitik global, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan Indonesia dalam mengamankan rantai pasok energi dan investasi melalui dialog strategis ini di kawasan Eurasia.

Dalam forum tersebut, Hangga secara proaktif menavigasi ketidakpastian geopolitik yang membayangi stabilitas energi nasional, terutama terkait ancaman di Selat Hormuz dan konflik Timur Tengah, yang sempat mendorong harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel.

Melalui KazanForum 2026, Hangga memastikan ketersediaan stok energi nasional tetap terjaga dengan memperkuat kolaborasi bersama mitra-mitra kunci seperti Rusia guna menjamin stabilitas suplai jangka panjang yang solid dan berkelanjutan bagi pasar domestik.

Langkah diplomasi ini merupakan perwujudan nyata dari program Astacita kedua yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui kemandirian energi.

Hangga juga menekankan bahwa sinkronisasi regulasi investasi yang dibahas dalam forum ini menjadi kunci utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028-2029.

Hal tersebut diperkuat oleh capaian pada 2025, yang mana realisasi lifting minyak bumi nasional mencapai 605.300 BOPD dan menjadi pertama kalinya melampaui target APBN sejak 2016.

Guna mengatasi kesenjangan konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 MBOPD dan kebutuhan impor yang mencapai 1 MBOPD, Hangga memanfaatkan momentum KazanForum untuk mengakselerasi agenda hilirisasi sesuai mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM mengawal pengembangan 26 komoditas strategis, termasuk transformasi sektor migas dari hulu ke hilir.

Fokus utamanya mencakup percepatan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, yang berkapasitas 300.000 barel per hari, serta pengamanan Rusia sebagai pemasok energi kunci untuk memitigasi guncangan harga dunia.

Hangga menjelaskan tiga pilar utama dalam menjalin rangkaian kerja sama ini yaitu manajemen hidrokarbon dengan teknologi kilang efisiensi tinggi, pembangunan ekosistem smelter untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta akselerasi transisi energi hijau.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor maritim dan teknologi laut untuk menekan angka impor LPG nasional yang mencapai 6,91 juta MT.

Dengan memperkuat domestic market obligation (DMO) dan memperluas jaringan distribusi gas-to-power, Hangga optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi, yang tangguh demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengharapkan BUMD PT Migas Utama Jabar (MUJ) mengoptimalkan alokasi gas untuk pengembangan infrastruktur gas terkompresi (CNG) dan gas alam cair (LNG) di wilayah Jawa Barat (Jabar).

"Harapan kami, MUJ sebagai holding energi yang ditunjuk di Jawa Barat dapat mengoptimalkan alokasi gas untuk pengembangan infrastruktur CNG dan LNG demi memperkuat ketahanan energi nasional," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, melalui koordinasi, pihaknya mendorong peningkatan lifting migas dengan memanfaatkan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, yang mana setiap insentif yang diberikan pemerintah harus dikonversi secara nyata menjadi tambahan kegiatan pengeboran.

"Sinergi ini sangat krusial agar penghematan biaya operasional mampu memberikan dampak domino yang positif terhadap pendapatan negara dan kemandirian energi di daerah," kata Hangga saat memfasilitasi pertemuan antara SKK Migas dan MUJ di Jakarta, Rabu (29/4).

Pertemuan dihadiri Deputi Keuangan & Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dan Direktur Utama MUJ Ghema Akbar.

"Fokus utama pertemuan ini adalah mengoptimalkan alokasi gas domestik guna mendukung pembangunan infrastruktur CNG dan LNG demi menjaga ketahanan energi nasional," ujar Hangga.

Sementara itu, Desti menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam pemanfaatan kebijakan fiskal, terutama dalam masa transisi skema kontrak dari gross split menuju cost recovery.

Ghema mengatakan MUJ mendorong kemandirian energi Jabar melalui efisiensi distribusi, inovasi CNG dan mini LNG, serta sinergi pemenuhan kebutuhan gas bagi rumah tangga dan industri.

"Aspirasi kami adalah memperpendek rantai distribusi gas agar pelaku usaha di Jawa Barat mendapatkan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mewujudkan pengelolaan energi yang inklusif melalui pengembangan unit bisnis CNG dan mini LNG," ujar dia.

Menurut dia, fokus pengembangan MUJ tidak hanya terpaku pada aspek komersial, tetapi juga selaras dengan program prioritas pemerintah pusat dalam menyediakan pasokan gas untuk jaringan rumah tangga dan industri strategis.

"Kami berkomitmen menjadikan Jawa Barat sebagai percontohan wilayah yang mandiri dalam mengelola potensi energi daerahnya," katanya menambahkan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri (TAM) ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan akselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia.

Menurut Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target penambahan kapasitas PLTS sebesar 100 GW.

Berdasarkan perhitungan teknis, pembangunan 1 MW PLTS membutuhkan dana sekitar 1 juta dolar AS, yang berarti untuk mencapai target 100 GW diperlukan investasi sebesar 100 miliar dolar AS.

Hangga menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memikul beban finansial sebesar itu.

"Dibutuhkan sinergi lintas sektoral antara kementerian, PLN, Danantara, dan pihak swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menarik investor. Kita perlu menggarap teknologi dan investasi secara bersamaan agar target ambisius ini dapat terakomodasi dalam RUPTL," ujar Hangga saat menjadi narasumber dalam acara "Solar PV & Energy Storage Forum 2026: Innovative Financing Models for Solar PV in Indonesia" di Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah juga mendorong model inklusivitas dalam pengelolaan energi serupa dengan kebijakan di sektor minerba pada 2025.

Melalui pemberian izin usaha kepada BUMD, UMKM, koperasi, hingga organisasi keagamaan dan perguruan tinggi diharapkan tercipta multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Konsep itu telah diuji coba pada optimalisasi sumur minyak masyarakat yang dikelola oleh koperasi untuk meningkatkan lifting nasional dan kini pola yang sama akan diterapkan untuk menyukseskan program PLTS nasional.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyusun peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum kuat bagi implementasi PLTS 100 GW.

Langkah tersebut dilaksanakan agar target tersebut selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025.

Hangga menambahkan tantangan utama Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada distribusi dan transmisi, potensi angin melimpah di Sulawesi, gas di Kalimantan, Aceh, dan Papua, yang memerlukan transportasi dan regasifikasi LNG agar ekonomis, sementara energi surya tersedia merata di seluruh tanah air.

Untuk menghubungkan potensi-potensi yang tersebar tersebut, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti kabel bawah laut (subsea cable) menjadi prioritas masa depan.

"Dengan komitmen yang kuat terhadap Paris Agreement dan NZE (nol emisi), pemerintah optimistis bahwa melalui integrasi regulasi, inovasi pendanaan dan teknologi tepat guna, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya secara optimal guna mewujudkan kedaulatan energi yang mandiri dan berkelanjutan," ujar Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan percepatan pengembangan Blok Masela, bukan sekadar mengejar target produksi, tapi langkah krusial melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, setelah penantian panjang selama lebih dari seperempat abad, proyek strategis nasional (PSN) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, kini memasuki babak baru yang menentukan.

"Momentum ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik pada Februari lalu, sebuah bukti nyata proyek ini telah bergeser dari sekadar wacana administratif menjadi aksi nyata di lapangan," kata Hangga.

Saat dalam agenda Silahturahmi Pengabdian Mata Garuda, sebagai organisasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Hangga menyebut urgensi Blok Masela semakin terasa ketika melihat dinamika internasional yang kian memanas.

Konflik di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga migas yang mengkhawatirkan.

Hangga mengungkapkan saat harga minyak menyentuh 110 dolar AS per barel, ketergantungan pada impor meskipun sumbernya telah didiversifikasi ke Amerika Serikat, Afrika, hingga Australia, tetap memberikan tekanan berat pada neraca perdagangan.

"Dalam konteks inilah Blok Masela hadir sebagai benteng domestik yang akan menyuplai energi secara masif dan stabil," jelasnya.

Secara komersial, proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan dengan telah ditandatanganinya MoU antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.

Saat ini, SKK Migas tengah mengawal negosiasi intensif pembelian LNG sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk mencapai final investment decision (FID).

Dengan potensi produksi sebesar 9,5 MTPA LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel minyak kondensat, pemerintah menetapkan skema alokasi berimbang, yakni 60 persen untuk pasar ekspor guna menjamin keekonomian proyek dan 40 persen tetap dialokasikan untuk kebutuhan domestik (DMO).

Hangga menambahkan Blok Masela juga membawa manfaat bagi kemajuan masyarakat Maluku.

Pemerintah berkomitmen memastikan proyek ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah setempat.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian hak kelola participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi badan usaha milik daerah (BUMD), penciptaan lapangan kerja secara masif, hingga program transfer pengetahuan dan teknologi.

"Dengan pengawalan ketat lintas kementerian dan koordinasi bersama pemerintah daerah, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi sumber energi bagi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peradaban ekonomi baru yang lebih sejahtera bagi masyarakat di garda terdepan timur Indonesia," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi.

Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global.

Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan posisi stok RI dalam kondisi aman di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pemerintah terus memantau perkembangan konflik Iran-Israel yang telah memicu ketidakpastian di pasar energi global tersebut.

"Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional," ujar Hangga, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai potensi krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hangga menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai kajian serta benchmarking terhadap kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi.

Menurut dia, dari sisi ketersediaan energi, kondisi Indonesia saat ini masih dalam keadaan aman.

Stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 3-4 minggu.

"Angka tersebut tidak berarti cadangan akan habis dalam jangka waktu 3-4 minggu, karena pasokan energi nasional terus diperkuat dan ditambah melalui produksi domestik maupun impor," jelasnya.

Hangga juga mengatakan hingga saat ini, jalur impor energi Indonesia masih berjalan dengan aman dan stabil.

"Angka ketahanan 3-4 minggu merupakan gambaran jika tidak ada produksi maupun impor sama sekali. Dalam praktiknya, cadangan, produksi, dan impor berjalan secara paralel, sehingga pasokan tetap terjaga," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), karena pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi terkendali.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional.

Hangga menyebutkan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk mengembangkan fasilitas penyimpanan energi yang ditargetkan dapat meningkatkan cadangan hingga 60-90 hari ke depan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas penyimpanan kita memang masih relatif kecil. Jepang memiliki cadangan hingga lebih dari 200 hari, sementara beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mencapai enam bulan. Karena itu, peningkatan storage menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Hangga menambahkan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi harga energi global.

Saat ini harga minyak dunia telah bergerak di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar per barel.

Kenaikan harga tersebut berpotensi berdampak pada beban subsidi energi.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan penghematan energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, hingga opsi pengaturan pola kerja seperti work from home (WFH) apabila situasi global memburuk.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program transisi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Di antaranya, melalui program biodiesel, yang saat ini telah mencapai campuran B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50, serta program dedieselisasi dengan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah 3T dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di sisi lain, Hangga menambahkan pemerintah melalui Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) juga telah melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan BBM di berbagai wilayah guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pasokan energi tetap aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kunjungan di fasilitas PLN ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menekankan pentingnya implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat kolaborasi lintas sektoral dan menyelesaikan hambatan regulasi.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, pemerintah sepenuhnya mendukung kesuksesan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan program pengurangan bahan bakar diesel untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

"Kunci utama dari kemandirian energi adalah sinergi antara keekonomian, keamanan pasokan, dan pelestarian lingkungan, di mana setiap langkah transisi energi harus dipastikan murah dan kompetitif sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya saat kunjungan kerjanya ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat di Bandung, Jabar, Jumat (16/1/2026).

Menurut dia, sinergi subsektor ketenagalistrikan di Jawa Barat turut menjaga ketahanan energi dan mengawal transisi nasional.

Hangga mengatakan, tujuan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap seluruh rantai pasok energi nasional, mulai dari hulu migas, kilang, hingga hilir kelistrikan guna memastikan keselarasan dengan visi Astacita nomor 2 dan nomor 5.

"Kunjungan di fasilitas PLN ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efisiensi layanan masyarakat dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional yang menjadi prioritas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM," jelasnya.

Fokus utama peninjauan dilakukan pada Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Barat, yang berfungsi sebagai pusat kendali untuk memantau stabilitas frekuensi dan beban listrik secara terpusat selama 24 jam penuh.

UP2D berperan vital dalam menjaga keandalan listrik, melakukan monitoring kondisi teknis di lapangan, hingga memberikan respons cepat terhadap gangguan melalui integrasi teknologi smart grid.

Keberadaan ruang kontrol ini memastikan bahwa dinamika permintaan energi dari sektor industri besar di kawasan Cikarang dan Karawang, Jabar, serta kebutuhan transportasi berbasis listrik, dapat terakomodasi dengan aman dan efisien tanpa mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan.

PLN UID Jawa Barat merupakan pengelola sistem kelistrikan dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia, melayani lebih dari 18,1 juta pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 35.686 MVA.

Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan energi tertinggi, wilayah ini didukung oleh infrastruktur distribusi yang masif, menjadikan Jawa Barat sebagai sistem kelistrikan paling kompleks di tanah air.

Dengan realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yang menyentuh angka 33 persen, Jawa Barat juga menjadi tulang punggung nasional dalam mengawal target transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat Krisantus H Setyawan mengatakan, UP2D memiliki tanggung jawab besar dalam memonitoring listrik dan respons kondisi teknis di lapangan, terutama dalam menghadapi dinamika permintaan dari sektor industri dan transportasi di pusat pertumbuhan ekonomi baru.

PLN terus bertransformasi mengikuti arah kebijakan transisi energi nasional melalui penguatan infrastruktur digital, sistem kontrol jaringan, hingga integrasi teknologi demi efisiensi energi yang sejalan dengan program pemerintah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Selama ini, Indonesia mengekspor bahan mentah, diolah di luar negeri dan diimpor kembali, sehingga nilai tambahnya dinikmati negara lain

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Migas Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan kilang pengolahan minyak mentah berperan penting dalam proses hilirisasi.

"Selama ini, Indonesia mengekspor bahan mentah, kemudian diolah di luar negeri dan diimpor kembali, sehingga nilai tambahnya justru dinikmati negara lain," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hangga, panggilannya, saat kunjungan kerjanya ke Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jateng, Kamis (8/1/2026), melanjutkan, melalui penguatan kilang, nilai tambah tersebut dapat dimaksimalkan di dalam negeri.

Saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Hilirisasi yang menaungi 18 proyek strategis guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Hangga menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meninjau secara langsung kondisi kilang, tantangan operasional yang dihadapi, serta potensi pengembangan dan revitalisasi kilang dalam rangka mendukung program hilirisasi energi nasional.

Ia mengakui sebagian besar kilang di Indonesia, termasuk RU IV Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar dan paling strategis di Indonesia yang dikelola PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), telah berusia cukup lama, sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas dan revitalisasi.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan bertahap maupun pendekatan proyek kilang minyak modular.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkomitmen menyelaraskan kebijakan dan regulasi dengan kondisi di lapangan agar pengembangan kilang dapat berjalan secara optimal.

RU IV Cilacap yang beroperasi sejak 1974 memiliki kapasitas pengolahan mencapai 348 ribu barel minyak per hari.

Kilang memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengolah berbagai jenis minyak mentah.

RU IV Cilacap memasok 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa dan menyumbang lebih dari 30 persen total kapasitas kilang nasional.

Kilang Cilacap menghasilkan BBM, avtur, petrokimia, bahan bakar khusus seperti Pertamax dan lube base oil.

RU IV juga merupakan pionir produksi Pertalite dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menyebutkan penguatan inovasi melalui sinergi yang melibatkan peneliti, dunia usaha, dan pemerintah, menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil di tengah kondisi geografis yang sangat luas.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat masif mencapai 3.687 GW, namun pengembangannya membutuhkan peta jalan yang sinkron seperti yang tertuang dalam RUPTL untuk menambah kapasitas EBT sebesar 42,6 GW dan 10,3 GW storage," dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia melanjutkan upaya dekarbonisasi melalui teknologi dan program biodiesel seperti B40 hingga B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi tanpa mengorbankan kebutuhan energi nasional.

"Selain itu, kebijakan hilirisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru," sebutnya saat menjadi narasumber dalam webinar Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI), Minggu (28/12/2025).

Hangga, panggilannya, menambahkan saat ini, Indonesia menghadapi tantangan defisit minyak yang signifikan, yang mana konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting berkisar 605.000 barel per hari.

Hal serupa terjadi pada sektor gas, meskipun Indonesia memiliki surplus gas alam jenis C1 & C2, namun masih mengimpor LPG gas C3 & C4 dalam jumlah besar.

Di sisi lain, batu bara masih menyumbang 64 persen konsumsi listrik nasional dengan faktor harga dan kepastian pasokan tetap menjadi prioritas utama masyarakat sebelum mempertimbangkan aspek lingkungan atau emisi.

Diskusi secara khusus menghadirkan Hangga sebagai tokoh muda awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Amerika Serikat, yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda.

Hangga menyelesaikan studi sarjana di Michigan State University dan magister di New York University di bidang yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya kini berkiprah di Kementerian ESDM.

Pada kesempatan itu, Hangga juga mendorong generasi muda memosisikan diri sebagai aset strategis negara dengan tidak hanya menjadi mahasiswa secara akademis, tetapi juga menempa diri sebagai decision maker di masa depan.

Upaya ini harus dibarengi dengan pemilihan bidang studi yang memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan nasional, terutama pada sektor krusial seperti energi, hilirisasi, dan teknologi, guna memastikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa.

Semangat sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mengingat visi besar untuk memajukan Indonesia hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid sesuai dengan prinsip bahwa berjalan bersama akan membawa kita melangkah lebih jauh dibandingkan berjuang sendirian.

"Kontribusi nyata dari para generasi muda akan menjadi penentu dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai target net zero emission pada 2060," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dengan pengalaman ExxonMobil yang berjalan selama 140 tahun dan sudah berinvestasi di Indonesia selama 125 tahun, ExxonMobil dapat terus berkontribusi mencapai target lifting migas APBN,

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengharapkan ExxonMobil dapat terus berkontribusi dalam mencapai target lifting migas nasional.

"Dengan pengalaman ExxonMobil yang berjalan selama 140 tahun dan sudah berinvestasi di Indonesia selama 125 tahun, ExxonMobil dapat terus berkontribusi mencapai target lifting migas APBN," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pada Jumat (12/12/2025), Hangga, panggilannya, mengunjungi lokasi operasi ExxonMobil di Bojonegoro, Jatim.

Hangga mengatakan, kunjungan tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo yang fokus pada penguatan kemandirian energi dan hilirisasi.

Ia menekankan isu utama bagi masyarakat adalah afordabilitas harga energi dan di saat bersamaan mendorong transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik.

Hilirisasi mencakup 26 komoditas dan melibatkan koordinasi lintas sektoral yang intensif untuk mempermudah perizinan dan dukungan regulasi.

Hangga juga menekankan pentingnya kunjungan langsung ke lapangan, karena meskipun data telah diterima di pusat, peninjauan di lapangan sangat penting untuk dilakukan.

Tujuannya untuk menyelaraskan dan memastikan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dapat sesuai dengan realitas operasional yang dihadapi kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

Vice President of Public and Government Affairs ExxonMobil Cepu Limited Dave Seta mengatakan, kunci keunggulan kompetitif ExxonMobil terletak pada teknologi.

Di Lapangan Banyu Urip, penggunaan teknologi canggih, yang berhasil melawan penurunan produksi alami (natural decline rate).

Berkat inovasi ini, produksi Banyu Urip dapat melebihi target APBN yang ditetapkan.

Di saat yang bersamaan, ExxonMobil sedang melakukan transformasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi.

Di sisi sosio-ekonomi, ExxonMobil menyampaikan program sustainable community development di sekitar Bojonegoro dan Tuban fokus pada tiga pilar.

Salah satunya adalah pembangunan 61 menara air bersih di desa-desa sekitar, yang telah memberikan manfaat kepada puluhan ribu jiwa, disertai dengan pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal untuk pemeliharaan fasilitas secara mandiri.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kami memantau manajemen rantai pasok dan efisiensi mulai dari fasilitas, truk tangki, hingga storage agar regulasi pusat sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan,

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra memantau pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Kami ingin memastikan kondisi pasokan BBM dalam kondisi aman selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," ujarnya saat meninjau Fuel Terminal (FT) Madiun, Jawa Timur, Senin (17/11/2025), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan itu, Hangga, panggilan akrabnya, memberikan arahan kepada jajaran manajemen FT Madiun.

Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi kondisi operasional di lapangan, efisiensi rantai pasok, dan menyinkronkan regulasi pusat dengan kondisi dan tantangan di daerah.

Hangga memastikan pasokan energi terjamin, operasional berjalan andal, dan standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE) telah diterapkan dengan baik di lokasi.

"Kami memantau manajemen rantai pasok dan efisiensi mulai dari fasilitas, truk tangki, hingga storage agar regulasi pusat sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan," jelasnya.

Hangga juga menegaskan bahwa aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau HSSE adalah standar normal yang wajib dipertahankan.

Manajer FT Madiun Kadek Dwi, yang menyambut kunjungan Hangga, menyampaikan FT Madiun telah masuk dalam Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

FT Madiun yang memperoleh Proper Hijau selama tiga tahun berturut-turut pada 2022-2024 ini memiliki 11 tangki timbun BBM vertikal dan 2 horisontal.

Terminal BBM ini melayani lembaga penyalur di wilayah Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah, termasuk Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung.

Kadek Dwi mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi peningkatan permintaan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan menyiapkan kantong BBM dan fasilitas layanan Pertashop bergerak di sekitar pintu keluar jalan tol di Madiun.

Terkait keselamatan, ia menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan safety stand down dan uji kekedapan tangki secara konsisten untuk memitigasi risiko.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025