Bisnis.com, JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat memicu reaksi hati-hati dari para sekutu Washington. Gelagat sekutu AS itu sekaligus membuka perbedaan sikap global atas penggunaan kekuatan militer dan supremasi hukum internasional.

Melansir Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), di Asia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand memilih tidak mengecam tindakan tersebut. Negara-negara itu menekankan pentingnya diplomasi, dialog, dan stabilitas.

Sementara itu, Filipina merespons dengan menyinggung pertimbangan keamanan mendasar Washington, sembari tetap menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional.

Sikap moderat tersebut kontras dengan respons keras dari negara lain, sekaligus memperlihatkan jurang perbedaan antara mitra Washington dan negara-negara yang secara terbuka menentang langkah AS.

China mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan, serta mendesak Washington untuk berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.

Negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki hubungan dengan AS dan China, menyatakan keprihatinan mendalam namun tetap menghindari kecaman langsung.

Kritik paling keras datang dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang pada Oktober lalu sempat menyambut Presiden Donald Trump dalam perundingan perdamaian Thailand-Kamboja.

Anwar menyerukan pembebasan Maduro dan menyebut langkah AS sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta penggunaan kekuatan yang melawan hukum terhadap negara berdaulat.

Selandia Baru, anggota aliansi intelijen Five Eyes, dalam pernyataan singkat menyatakan berdiri bersama rakyat Venezuela dalam upaya mereka meraih masa depan yang adil, demokratis, dan sejahtera, tanpa menyebut Amerika Serikat.

Para sekutu AS banyak menyinggung supremasi hukum dan kerangka hukum internasional, mencerminkan kecemasan regional yang lebih luas, terutama risiko konflik di masa depan yang melibatkan China dan Taiwan, serta kekhawatiran atas Korea Utara.

Ketakutan tersebut kian menguat setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal hipersonik tak lama setelah penangkapan Maduro.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut pihaknya akan terus menekankan pentingnya pemulihan demokrasi di Venezuela secepat mungkin.

“Jepang secara konsisten menghormati nilai dan prinsip fundamental seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," ujar Takaichi

Sikap hati-hati tersebut juga mencerminkan pertimbangan praktis. Tahun lalu, sejumlah sekutu AS di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, berhasil mengamankan kesepakatan dagang yang mengurangi ancaman kenaikan tarif AS setelah berbulan-bulan negosiasi.

Pada saat yang sama, negara-negara tersebut sangat bergantung pada AS dalam hal keamanan. Jepang, khususnya, tengah menghadapi ketegangan yang meningkat dengan China menyusul pernyataan Takaichi terkait potensi aksi militer atas Taiwan, sehingga membuat kritik terbuka terhadap langkah Washington di Amerika Selatan menjadi semakin sulit.

Sikap Negara Eropa

Pola serupa juga terlihat di Eropa, dengan banyak sekutu Trump menghindari kecaman langsung. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan kembali dukungan terhadap hukum internasional dan menyatakan Inggris akan membahas situasi tersebut dengan pihak AS.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rakyat Venezuela yang terbebas dari kediktatoran Maduro sebagai pihak yang hanya bisa bersukacita.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan tindakan AS sebagai respons yang sah atas apa yang disebut kantornya sebagai ancaman terhadap keamanan AS melalui perdagangan narkoba.

Namun, dia menambahkan bahwa intervensi militer bukanlah jalan yang tepat untuk mengakhiri rezim totaliter.

Menurut Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis SA Alicia Garcia Herrero, sikap enggan tersebut menandai pergeseran yang mengkhawatirkan. Menurutnya, komitmen Barat terhadap tatanan berbasis aturan setidaknya tampak selektif.

Dia menambahkan, meskipun China dan Rusia secara terbuka menentang langkah AS, keduanya berpotensi menyambut melemahnya pembatasan internasional, yang dapat mendorong ambisi geopolitik mereka ketika AS tersita perhatiannya.

“Gejolak ini menandai bukan hanya berakhirnya sebuah rezim, tetapi juga erosi stabilitas global yang lebih luas, ketika kepentingan praktis mengalahkan nilai-nilai yang telah mapan dan meningkatkan risiko kekacauan lanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan menggelar pertemuan untuk membahas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dan legalitas dari tindakan tersebut. AS diperkirakan tak akan menghadapi kritik keras dari negara-negara sekutunya.

Melansir Reuters, DK PBB yang beranggotakan 15 negara dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (5/1/2026) waktu setempat, menyusul operasi Pasukan Khusus AS yang menangkap Maduro pada Sabtu (3/1/2026) lalu.

Operasi tersebut dilaporkan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Caracas serta serangan terhadap instalasi militer. Otoritas Venezuela juga menyebut operasi itu menimbulkan korban jiwa.

Saat ini, Maduro ditahan di New York dan dijadwalkan menjalani sidang pengadilan pada Senin atas dakwaan kasus narkotika.

Rusia, China, serta sejumlah sekutu Venezuela menuding Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional. Namun, negara-negara sekutu AS, yang sebagian besar selama ini menentang pemerintahan Maduro, relatif tidak lantang menyuarakan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan militer tersebut.

“Dilihat dari reaksi para pemimpin Eropa sejauh ini, saya menduga sekutu AS akan bersikap ambigu secara ekstrem di Dewan Keamanan,” ujar Direktur Isu Global dan Institusi International Crisis Group, Richard Gowan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memandang operasi AS tersebut sebagai preseden berbahaya. Sejumlah pakar hukum internasional juga menilai langkah AS melanggar hukum, meskipun Washington memiliki kemampuan untuk memblokir upaya pertanggungjawaban melalui Dewan Keamanan PBB.

Pascaoperasi tersebut, negara-negara Eropa umumnya hanya menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara eksplisit menyalahkan Washington. Namun, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa AS telah melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan yang menjadi fondasi hukum internasional.

Piagam PBB menegaskan bahwa negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik negara lain. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz pada Minggu (4/1/2026) merujuk Pasal 51 Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa hak membela diri secara individu maupun kolektif tetap berlaku apabila terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota.

“Dalam kasus ini, Anda berhadapan dengan seorang gembong narkoba, pemimpin tidak sah yang telah didakwa di Amerika Serikat, berkoordinasi dengan China, Rusia, Iran, serta kelompok teroris seperti Hizbullah, yang menyelundupkan narkoba, preman, dan senjata ke Amerika Serikat serta mengancam negara-negara tetangganya,” ujar Waltz kepada Fox News.

Namun, para pakar hukum menilai operasi AS tersebut ilegal karena tidak memperoleh mandat Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan Venezuela, serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan membela diri atas serangan bersenjata.

“Tindakan itu melanggar hukum internasional,” ujar Profesor Hukum Stanford, Tom Dannenbaum. Menurutnya, keberatan hukum serius terhadap rezim Maduro tidak menghapus kebutuhan akan dasar hukum untuk menggunakan kekuatan militer di Venezuela.

Hak Veto AS

Meski demikian, Amerika Serikat nyaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. AS memiliki hak veto, bersama Rusia, China, Inggris, dan Prancis, sehingga dapat menggagalkan setiap resolusi yang merugikannya.

Maduro sendiri telah didakwa oleh AS sejak 2020 atas sejumlah tuduhan, termasuk konspirasi narco-terorisme. Dia selama ini membantah seluruh tuduhan tersebut.

Profesor Hukum Cleveland State University, Milena Sterio, menilai bahwa sekalipun Maduro terlibat dalam penyelundupan narkoba ke AS, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai serangan bersenjata yang membenarkan penggunaan kekuatan militer untuk membela diri.

Sterio juga menegaskan bahwa AS tidak dapat menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menangkap individu di mana pun sesuai kehendaknya.

Pandangan serupa disampaikan Profesor Hukum Rutgers University, Adil Haque. Dia menilai penangkapan Maduro oleh AS merupakan pelanggaran ilegal terhadap prinsip kekebalan dan inviolabilitas kepala negara yang sedang menjabat, yang meskipun mungkin tidak memiliki legitimasi demokratis, tetap menjalankan fungsi resmi atas nama negaranya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (16/11/2025) mengumumkan bahwa Partai Republik sedang menyusun undang-undang baru yang sangat keras, yang bertujuan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun di dunia yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Rusia.

Pengumuman ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya AS untuk menekan Kremlin di tengah konflik yang berlarut-larut di Ukraina.

Trump, ketika ditanya apakah sudah waktunya Kongres bertindak lebih keras terhadap Rusia, memberikan persetujuannya terhadap inisiatif dari anggota parlemen Republik.

"Saya dengar mereka sedang melakukannya, dan itu tidak masalah bagi saya," ujar Trump, dilansir Newsweek, Senin (17/11/2025).

Langkah ini diambil setelah upaya Trump yang memposisikan dirinya sebagai "pembuat perdamaian" dalam konflik Ukraina-Rusia tidak membuahkan hasil, dan Presiden Rusia Vladimir Putin justru meningkatkan serangan. Desakan dari Ukraina dan sekutu-sekutu Eropa agar Trump mengambil tindakan yang lebih tegas kian meningkat.

Trump menekankan bahwa undang-undang yang sedang dipersiapkan di Kongres AS ini akan memiliki cakupan yang sangat luas dan tegas. Sanksi ini tidak hanya menargetkan negara-negara yang membeli energi Rusia, tetapi juga negara-negara yang terlibat dalam perdagangan militer dan komoditas lainnya.

"Mereka sedang mengesahkan undang-undang, Partai Republik sedang mengajukan undang-undang yang sangat keras, memberi sanksi dan lain-lain pada negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia," tegas Trump.

"Negara manapun yang berbisnis dengan Rusia akan dikenakan sanksi yang sangat berat."

Sanksi baru ini diperkirakan akan menimbulkan dampak luas, bahkan mencakup beberapa sekutu AS sendiri. Data menunjukkan bahwa pelanggan energi utama Rusia adalah China (pembeli batu bara dan minyak mentah dominan), Turki (pembeli produk minyak utama), dan Uni Eropa (pembeli gas alam cair/LNG terbesar).

Selain itu, sekutu AS di Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga tercatat membeli sejumlah kecil energi Rusia.

Selain energi, negara-negara seperti India, Iran, China, Vietnam, dan Mesir juga diketahui membeli senjata dari Rusia, yang membuat mereka berpotensi menjadi target sanksi AS.

Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, sebelumnya pada Oktober telah bereaksi terhadap sanksi AS dengan menegaskan bahwa AS adalah musuh Rusia, dan upaya damai yang dilakukan oleh Trump kini telah sepenuhnya mengambil jalur perang.

Sementara itu, China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, selalu menekankan bahwa penyelesaian krisis Ukraina hanya dapat dicapai melalui "dialog dan negosiasi, bukan paksaan dan tekanan."