Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)