KOMPAS.com - China pada Senin (22/6/2026) mengumumkan sanksi terhadap 10 perusahaan terkait militer Amerika Serikat sebagai balasan atas langkah Washington yang lebih dulu membatasi akses sejumlah perusahaan teknologi China ke kontrak pertahanan AS.

Kementerian Perdagangan China menyatakan, perusahaan-perusahaan domestik kini dilarang mengekspor barang “penggunaan ganda” (dual-use) kepada 10 perusahaan tersebut. Barang kategori ini mencakup produk yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer.

Langkah itu disebut sebagai upaya melindungi keamanan nasional China sekaligus respons atas apa yang disebut Beijing sebagai “perluasan yang salah” dari daftar perusahaan militer China oleh pemerintah AS.

“Larangan ekspor ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional dan menanggapi perluasan yang tidak tepat dari daftar entitas militer China oleh Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China.

Sanksi tersebut menyasar perusahaan yang bergerak di sektor drone militer hingga pertambangan logam tanah jarang. China juga melarang transfer barang dual-use ke perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk melalui pihak ketiga di negara lain. Namun, perusahaan China masih dapat mengajukan izin ekspor untuk kebutuhan yang dianggap mendesak.

Secara terpisah, Kementerian Keuangan China juga melarang lembaga pemerintah membeli produk dari 46 perusahaan Amerika Serikat, termasuk unit dari raksasa pertahanan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan General Dynamics. Tidak ada penjelasan rinci terkait alasan larangan tersebut.

Langkah ini muncul setelah Departemen Pertahanan AS memasukkan sejumlah perusahaan teknologi China, termasuk Alibaba dan Baidu, ke dalam daftar yang dianggap memiliki keterkaitan dengan militer China. Penetapan tersebut membuat perusahaan-perusahaan itu dilarang mengikuti kontrak pertahanan di Amerika Serikat.

China sebelumnya mengecam keputusan itu dan menyebutnya bertentangan dengan kesepahaman antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan mereka pada Mei 2026.

Dalam pernyataan lanjutan, Kementerian Perdagangan China juga menegaskan bahwa perusahaan atau individu dari negara ketiga dilarang menyalurkan barang dual-use dari China kepada perusahaan Amerika yang masuk daftar sanksi.

Sejumlah pihak menilai langkah balasan China ini bersifat terbatas. George Chen, mitra di The Asia Group, menyebut dampaknya kemungkinan lebih simbolis karena banyak perusahaan yang terdampak sudah minim keterlibatan bisnis dengan China.

“Sebagian besar dari mereka adalah pemain industri pertahanan AS atau memiliki hubungan dekat dengan pemerintah AS. Perusahaan-perusahaan itu tidak akan berbisnis di China, sehingga dampaknya cenderung simbolis,” ujarnya.

Daftar Perusahaan Amerika yang Kena Sanksi China:

• AVEOX (California)
• Red Cat Holdings dan Teal Drones (Utah)
• IMSAR (Utah)
• Jaia Robotics (Rhode Island)
• Ball Aerospace & Technologies (Colorado)
• Oshkosh Defense (Wisconsin)
• L3Harris Maritime Services (Virginia)
• MP Materials (Nevada)
• USA Rare Earth (Oklahoma)

Masih tetap berproses

Jakarta (ANTARA) - Indonesia tetap mengimpor minyak dari Rusia meskipun relaksasi sanksi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat berakhir pada 16 Mei 2026.

“Masih tetap berproses. Kemarin kan Pak Wamen (Wakil Menteri ESDM Yuliot) kembali dari sana (Rusia). Jadi, proses tetap berjalan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Laode menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sikap bebas aktif dalam perpolitikan luar negeri. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan anggota dari BRICS, organisasi blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

“Intinya, secara negara pun kita kan bebas aktif. Jadi, itu. Apalagi kita juga anggota BRICS,” ujar Laode.

Salah satu upaya dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global adalah melakukan impor minyak mentah atau crude dari Rusia yang akan segera masuk Indonesia.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.

Pemerintah saat ini memprioritaskan ketersediaan seluruh jenis bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Sementara itu, pada 14 April, Departemen Keuangan AS menyatakan akan mengakhiri pengecualian sanksi terhadap minyak Iran. Selanjutnya, pada 17 April, departemen tersebut mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan penjualan minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal per 17 April hingga 16 Mei.

Dengan demikian, pada 16 Mei 2026, relaksasi sanksi penjualan minyak Rusia berakhir.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan energi nasional melalui impor minyak mentah (crude) dari Rusia hingga 150 juta barel hingga akhir 2026 memiliki sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kesepakatan impor tersebut merupakan bagian dari kerja sama energi jangka panjang antara Indonesia dan Rusia. Realisasi pengadaan akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan domestik.

"Kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat ini, pemerintah masih menggodok skema importasi yang paling tepat. Dua opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau skema Badan Layanan Umum (BLU).

Adapun kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Menurut Yuliot, penggunaan BUMN sebagai pelaksana impor berpotensi menghadapi kendala kontraktual dengan mitra eksisting serta prosedur pengadaan yang mengharuskan proses tender.

Hal ini dinilai kurang sejalan dengan karakter kerja sama yang berbasis government to government (G2G). Sebaliknya, skema BLU dinilai dapat memberikan fleksibilitas, khususnya dalam aspek pembiayaan. Namun demikian, payung regulasi untuk kedua opsi tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Dari sisi harga, pemerintah memastikan bahwa pembelian minyak Rusia akan tetap mengacu pada mekanisme pasar global. Meski demikian, potensi diskon tetap terbuka, meskipun belum dapat dipastikan besarannya.

Tantangan Teknis dan Beban Investasi

Di luar aspek skema dan harga, tantangan utama justru datang dari karakteristik minyak mentah Rusia itu sendiri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perbedaan spesifikasi crude menjadi isu krusial.

Dia menjelaskan bahwa minyak Rusia, khususnya jenis Ural crude, memiliki karakter lebih berat dan kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan minyak dari Timur Tengah yang cenderung lebih ringan. Kondisi ini menuntut penyesuaian pada kilang domestik, terutama milik PT Pertamina (Persero).

"Nah, apakah Pertaminanya sudah siap gitu dalam pengolahan kilangnya? Dan itu butuh investasi tambahan yang tentu juga besar," ujar Bhima kepada Bisnis.

Di saat bersamaan, kondisi keuangan Pertamina juga menjadi sorotan. Perusahaan pelat merah tersebut masih menanggung beban selisih keekonomian dan kompensasi energi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada arus kas dan kemampuan investasi.

Selain faktor teknis, risiko geopolitik menjadi variabel yang tak kalah penting. Bhima menyoroti potensi sanksi dari Amerika Serikat (AS) terhadap negara yang melakukan transaksi energi dengan Rusia.

Jika sanksi tersebut diberlakukan, dampaknya bisa meluas, mulai dari kenaikan tarif perdagangan hingga hambatan ekspor produk Indonesia ke pasar AS.

Lebih lanjut, sistem pembayaran juga menjadi tantangan tersendiri. Rusia saat ini tidak dapat mengakses sistem pembayaran internasional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sehingga transaksi tidak bisa dilakukan menggunakan dolar AS.

Alternatifnya adalah menggunakan mata uang lain seperti yuan. Namun, skema ini membawa konsekuensi tambahan berupa risiko selisih kurs yang harus diperhitungkan dalam total biaya impor.

"Pemerintah sebenarnya harus menghitung cost and benefit analisisnya. Dan harus terbuka kepada publik, karena ini ada implikasi juga yang dianggap murah harganya, tapi ternyata ada biaya-biaya tambahan, jadi sama saja dengan membeli minyak misalkan dari Singapura," kata Bhima.

Biaya Logistik dan Perbandingan Harga

Komponen lain yang perlu diperhitungkan adalah biaya logistik. praktisi migas Hadi Ismoyo menilai, pengiriman minyak dari Rusia memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan impor dari negara lain atau pembelian produk jadi dari Singapura.

Seluruh biaya tersebut, mulai dari transportasi hingga pengolahan di kilang, harus diakumulasi untuk mendapatkan harga riil yang dapat dibandingkan secara adil dengan opsi pasokan lainnya.

Di sisi lain, Hadi melihat peluang dari rencana ini. Menurutnya, impor crude Rusia dapat menjadi solusi atas keterbatasan pasokan bahan baku kilang dalam negeri yang mulai menipis.

Selain itu, harga minyak Rusia umumnya berada pada kisaran US$10–US$13 per barel lebih rendah dari Brent, sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi.

Dari sisi logistik, pengiriman dari wilayah Asia Rusia diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 15 hari menuju Indonesia, yang relatif kompetitif.
"Untungnya lagi, jika Port Delivery Crude dari Rusia Bagian Asia, hanya butuh sekitar 15 hari sampai RI," kata Hadi.

Meski demikian, Hadi juga mengakui adanya risiko politik yang menyertai kerja sama ini. Ketidakpastian kebijakan AS terhadap Rusia menjadi faktor yang sulit diprediksi.

Jika sanksi kembali diperketat, Indonesia berpotensi menghadapi dilema, terutama karena sejumlah BUMN memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan AS, termasuk penerbitan obligasi yang mengandung klausul kepatuhan terhadap sanksi internasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sembari mempertahankan sikap tegas di tengah intensifikasi upaya mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri konflik.

Melansir Al Jazeera, Rabu (15/4/2026), utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lima negara regional wajib memberikan kompensasi, dengan dalih wilayah mereka digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Selain itu, Iran menggulirkan gagasan mekanisme kompensasi melalui protokol Selat Hormuz, yang mencakup penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Juru pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani dalam wawancara dengan RIA Novosti mengatakan estimasi total kerugian Iran mencapai sekitar US$270 miliar atau sekitar Rp4.617 triliun, mencakup dampak langsung dan tidak langsung sejak pecahnya perang AS-Israel pada 28 Februari.

Meski tanpa rincian komprehensif, ia menegaskan bahwa isu kompensasi telah menjadi bagian dari pembahasan dalam perundingan Teheran–Washington di Pakistan pekan lalu, dan akan kembali menjadi agenda dalam negosiasi lanjutan.

Pemerintah Iran masih melakukan penilaian atas kerusakan luas pada infrastruktur strategis, setelah fasilitas energi, industri petrokimia, pabrik baja, dan industri aluminium menjadi target serangan berulang, di samping instalasi militer. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung dalam horizon jangka panjang.

Kerusakan juga meluas ke sektor sipil, meliputi jembatan, pelabuhan, jaringan kereta api, institusi pendidikan dan riset, serta fasilitas energi dan air. Banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan hunian warga mengalami kerusakan berat hingga kehancuran total.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, Mohajerani mengakui bahwa “realitas ekonomi yang ada” membuat pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kompensasi kepada warga terdampak.

Sektor penerbangan sipil turut terpukul. Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran Maghsoud Asadi Samani mengungkapkan 60 pesawat sipil tidak lagi beroperasi, dengan sepertiganya hancur total. Dari sekitar 160 pesawat yang tersisa, sebagian besar berusia tua dan bergantung pada pemeliharaan yang terhambat oleh keterbatasan suku cadang akibat sanksi AS.

Kerugian sektor ini diperparah oleh hilangnya pendapatan selama periode Nowruz, dengan total kerugian mencapai lebih dari 300 triliun rial dalam 40 hari konflik.

Kerusakan signifikan juga terjadi pada sejumlah bandara internasional utama, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, akibat serangan yang menghantam infrastruktur vital seperti landasan pacu, menara kontrol, dan hanggar.

Terlepas dari skala kerusakan serta dampak blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, otoritas tetap menegaskan tidak akan memberikan konsesi substansial dalam negosiasi, termasuk terkait program pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional parlemen, Ebrahim Rezaei, menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan dengan alasan hal itu akan memberi ruang bagi AS dan Israel untuk memperkuat kapasitas militer.

“Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang,” tegasnya seperti dikutip Al Jazeera.

Menurut data SIPRI, Iran mengalokasikan hampir US$8 miliar untuk belanja militer pada 2024 dan berkomitmen meningkatkan anggaran tersebut secara signifikan, meski menghadapi tekanan fiskal kronis akibat kombinasi salah kelola domestik, korupsi, dan sanksi internasional.

Pemutusan akses internet hampir total yang berlangsung selama tujuh pekan terhadap lebih dari 90 juta penduduk telah memperburuk tekanan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan publik.

Gelombang pemutusan kerja dan hilangnya aktivitas ekonomi digital memperparah situasi. Pemerintah menyatakan tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan tersebut, dan mengalihkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemadaman mencapai hingga US$80 juta per hari.

“Kita kehilangan setara empat jembatan strategis setiap hari, juga dua pembangkit listrik berkapasitas menengah dan ini kita lakukan sendiri,” ujarnya, menyoroti dampak ekonomi kebijakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal tanker terkena serangan di dekat mulut Teluk Persia, meningkatkan risiko gangguan pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur pelayaran paling vital di dunia untuk distribusi minyak dan gas.

Dilansir dari Bloomberg, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan satu insiden terjadi di utara Oman dan satu lagi lebih jauh ke selatan. Otoritas Keamanan Maritim Oman mengonfirmasi kapal tanker Skylight, kapal berukuran kecil yang diketahui masuk daftar sanksi AS, menjadi salah satu target.

Kapal kedua, MKD Vyom, dilaporkan diserang sekitar 50 mil dari pantai Oman, menurut otoritas penyelamatan Norwegia.

UKMTO, yang berperan sebagai penghubung antara angkatan laut dan pelayaran niaga, menyebut sebuah kapal tak dikenal terkena proyektil yang memicu kebakaran sebelum akhirnya berhasil dikendalikan. Kapal tersebut kemudian diidentifikasi oleh Joint Rescue Coordination Centre Norwegia di Stavanger sebagai MKD Vyom.

MKD Vyom memiliki kapasitas angkut sekitar 74.000 deadweight ton (DWT).

Dua insiden ini menegaskan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan maritim seiring meluasnya konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, yang direspons dengan serangan balasan oleh Teheran.

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz meningkat, mengingat jalur tersebut menangani sekitar seperlima pengiriman minyak dunia melalui laut serta porsi serupa untuk gas alam cair (LNG).

Sejumlah kapal pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat melaporkan menerima siaran radio yang mengatasnamakan angkatan laut Iran dan menyatakan bahwa transit melalui perairan tersebut dilarang. Iran memang telah mengancam kapal-kapal AS, tetapi belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai status jalur pelayaran tersebut atau menyatakan penutupannya.

Dalam pembaruan terpisah pada Minggu, UKMTO menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi mengenai penutupan Selat Hormuz melalui saluran hukum yang sah. Komunikasi radio, menurut UKMTO, tidak dapat dianggap sebagai deklarasi penutupan yang diakui secara hukum internasional.

Kapal Skylight Diserang

Terdapat dua kapal bernama Skylight, tetapi hanya satu yang terdeteksi berada di lepas pantai Oman. Kapal tersebut dikenai sanksi oleh United States Department of the Treasury pada tahun lalu karena dianggap memfasilitasi ekspor minyak Iran.

Sebanyak 20 awak kapal telah dievakuasi dan empat orang dilaporkan mengalami luka-luka, menurut otoritas Oman. Belum diketahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Skylight.

United States Central Command belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Skylight tergolong kapal kecil dengan kapasitas sedikit di atas 11.000 DWT. Sebagai perbandingan, kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia memiliki kapasitas lebih dari 300.000 DWT.

Basis data maritim Equasis mencatat kapal tersebut berbendera Palau. Negara tersebut dikategorikan sebagai berisiko menengah dalam daftar pengawasan yang diterbitkan oleh Paris Memorandum on Port State Control, lembaga yang mengawasi inspeksi kapal dan mendorong standar keselamatan pelayaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang turut mencantumkan ihwal kemungkinan untuk membatasi transaksi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pihak yang masuk ke dalam daftar sanksi pemerintah AS. Pakar hubungan internasional menilai adanya poin dalam kesepakatan tersebut sebenarnya merongrong kedaulatan Indonesia.

Poin pembatasan transaksi WNI dengan pihak yang terkena sanksi AS itu tertuang di Section 5: Economic and National Security dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu (19/2/2026).

Secara garis besar, poin perjanjian itu menekankan terkait dengan kepentingan keamanan ekonomi dan nasional AS yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya mengenai pembatasan transaksi antara WNI dan individu maupun entitas yang masuk ke dalam sejumlah daftar pembatasan oleh pemerintah AS.

Terdapat Daftar Entitas Industri dan Keamanan Biro Perdagangan Departemen Perdagangan AS, Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Daftar Orang yang Diblokir (Daftar SDN) dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS, dan Daftar Sanksi Konsolidasi Non-SDN.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa poin dalam perjanjian tersebut sebenarnya tidak lazim.

"Karena itu merongrong kedaulatan kita dan bisa dianggap tidak sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif," ujar Hikmahanto kepada Bisnis pada Senin (23/2/2026).

Seharusnya, jika ada semacam pembatasan transaksi seperti dalam perjanjian tersebut, bukan AS yang menentukan secara unilateral, akan tetapi harus PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah juga menyatakan poin dalam perjanjian yang membatasi transaksi WNI dengan daftar negara yang terkena sanksi AS sebenarnya membingungkan, mencemaskan, sekaligus membahayakan kebijakan luar negeri bebas aktif.

Pada saat yang sama, Trump yang selama ini terbiasa mengancam dengan tarif dapat berdampak pada krisis keamanan internasional yang baru.

"Dengan demikian, ketidakcermatan Indonesia bersikap kelak kemudian hari, dapat memberi kesan Indonesia telah berada dalam orbit AS," ujar Teuku Rezasyah.

Apabila ketentuan tersebut diimplementasikan, kredibilitas internasional Indonesia juga dapat dipertanyakan dalam berbagai forum-forum seperti ASEAN+3 yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan China. Lalu, forum lainnya yakni BRICS dan Uni Eropa yang selama ini telah berhubungan sangat baik dengan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) juga mencantumkan ihwal kemungkinan untuk membatasi transaksi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pihak yang masuk ke dalam daftar sanksi pemerintah AS.

Hal ini diatur dalam Section 5: Economic and National Security sebagaimana yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Kamis (19/2/2026).

Secara garis besar, poin perjanjian itu menekankan terkait dengan kepentingan keamanan ekonomi dan nasional AS yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya mengenai pembatasan transaksi antara WNI dan individu maupun entitas yang masuk ke dalam sejumlah daftar pembatasan oleh pemerintah AS.

"Indonesia, sesuai dengan hukum dan peraturan dalam negerinya, akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membatasi transaksi warga negaranya dengan individu dan entitas yang termasuk dalam Daftar Entitas Industri dan Keamanan Biro Perdagangan Departemen Perdagangan AS (Lampiran 4 Bagian 744 Peraturan Administrasi Ekspor), serta Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Daftar Orang yang Diblokir (Daftar SDN) dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS dan Daftar Sanksi Konsolidasi Non-SDN," dikutip dari Article 5.2: Export Controls, Sanctions, Investment Security, and Related Matters pada dokumen ART, Minggu (22/2/2026).

Dua daftar yang dimaksud merujuk pada daftar yang masing-masing diterbitkan Departemen Perdagangan AS (US Department of Commerce) serta Departemen Keuangan AS (US Department of Treasury).

Daftar yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan AS yakni Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List merujuk pada daftar yang berisikan individu-individu diyakini terlibat atau menunjukkan risiko signifikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berlawanan terhadap keamanan nasional, serta kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Di sisi lain, daftar yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan yakni Specially Designated Nationals and Blocked Persons List atau dikenal sebagai SDN List. Dilansir dari situs resmi Kantor Pengendali Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, daftar itu berisikan individu maupun perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau bertindak sebagai perwakilan dari negara-negara yang ditarget AS.

SDN list juga meliputi individu, kelompok atau entitas yang dianggap oleh AS sebagai teroris dan penyelundup narkoba tanpa spesifikasi kewarganegaraannya.

"Aset-aset mereka diblokir dan warga negara AS dilarang untuk berurusan dengan mereka," dikutip dari situs resmi Kantor Pengendali Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.

Sementara itu, Non-SDN List merujuk pada daftar individu maupun entitas yang mengalami sejumlah pembatasan spesifik oleh pemerintah AS kendati bukan berupa pembekuan aset.

Sebagai informasi, dokumen ART ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump usai proses panjang negosiasi tarif impor resiprokal yang diluncurkan AS ke berbagai negara pada April 2025. Setelah sebelumnya dikenakan tarif 32%, Indonesia mendapatkan penurunan besaran tarif sebesar 19%.

Beberapa komoditas asli unggulan Indonesia yang diekspor ke AS mendapatkan tarif atau bea masuk sebesar 0% seperti di antaranya minyak kelapa sawit, kopi dan kakao. Kemudian, produk manufaktur seperti tekstil mendapatkan pengurangan tarif hingga 0% berdasarkan kuota atau Tariff Rate Quota (TRQ).

Sebaliknya, sebagian besar produk dan komoditas dari AS mendapatkan bea masuk 0% ke Indonesia. Terdapat beberapa belanja wajib senilai total US$33 miliar yang harus difasilitasi pemerintah Indonesia oleh BUMN maupun swasta baik berbentuk beras, jagung kedelai hingga pesawat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 25 persen terhadap semua negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran.

“Berlaku serta-merta, negara mana pun yang masih berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif sebesar 25 persen atas seluruh aktivitas bisnis yang mereka lakukan dengan Amerika Serikat,” kata Trump melalui Truth Social.

“Keputusan ini bersifat final dan mengikat,” ujarnya menambahkan. Meski demikian, hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai mekanisme tarif impor yang baru diumumkan tersebut.

Di tengah Trump yang terus mengulang ancamannya akan menyerang Iran jika Teheran menggunakan kekuatan berlebihan dalam meredam protes, pernyataan terbaru itu muncul hanya beberapa jam setelah Gedung Putih menyatakan Trump “tertarik” untuk menjajaki jalur diplomasi dengan Iran.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump “tidak takut” untuk benar-benar melakukan apa yang ia ancam, termasuk mengerahkan kekuatan militer terhadap target-target di Iran jika para pengunjuk rasa diserang oleh aparat keamanan.

Namun demikian, Leavitt menegaskan Trump tetap memilih langkah diplomasi sebagai opsi awal dalam menyikapi ketegangan dengan Iran.

“Satu hal yang sangat dikuasai Presiden Trump adalah menjaga semua opsinya tetap terbuka. Ketika serangan udara menjadi salah satu dari banyak opsi yang tersedia bagi Presiden, diplomasi tetap menjadi pilihan pertama,” kata Leavitt.

Menurut juru bicara Gedung Putih tersebut, pernyataan yang disampaikan otoritas Iran di ruang publik “berbeda dengan pesan yang diterima pemerintah Amerika Serikat secara privat”. Karena itu, Presiden Trump disebut memiliki ketertarikan untuk mendalami pesan tersebut lebih lanjut.

“Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa ia tidak takut menggunakan opsi militer jika dan ketika dianggap perlu, dan tidak ada pihak yang lebih memahami hal itu selain Iran,” ucap Leavitt.

Diketahui, unjuk rasa pro-pemerintah berlangsung di sejumlah wilayah Iran pada Senin, di tengah gelombang protes anti-pemerintah akibat memburuknya kondisi ekonomi yang telah berlangsung selama 16 hari terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia di perairan Atlantik Utara pada Rabu (7/1/2026), setelah pengejaran selama dua Minggu. Kapal ini dikaitkan dengan ekspor minyak Venezuela.

Melansir Reuters pada Kamis (8/1/2026), kapal Marinera atau awalnya dikenal Bella-1, berhasil lolos dari barikade pengamanan kelautan AS. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengatakan kapal tersebut melanggar sanksi AS.

"Blokade terhadap minyak Venezuela yang dikenal sanksi dan ilegal tetap berlaku sepenuhnya di mana pun di dunia," katanya, dikutip dari Reuters.

Penyitaan kapal tersebut awalnya dilakukan oleh penjaga pantai, militer AS, dan pasukan khusus AS. Namun pasukan khusus itu akhirnya tidak terlibat jauh dalam operasi.

Para pejabat AS mengatakan kapal-kapal militer Rusia berada di sekitaran lokasi, termasuk sebuah kapal selam Rusia. Kendati demikian, tidak ada indikasi konfrontasi dari pasukan militer kedua negara.

Operasi tersebut juga didukung oleh pasukan militer Inggris yakni RFA Tideforce. Mereka memberikan dukungan melalui pengawasan udara.

Menteri Pertahanan Inggris, John Healey MP mengatakan dukungan ini bagian dari upaya global untuk menindak pelanggaran sanksi. Menurutnya, AS adalah mitra strategis dalam bidang kemanan dan pertahanan.

"Inggris akan terus meningkatkan tindakan kami terhadap aktivitas armada bayangan untuk melindungi kemanan nasional, ekonomi, dan stabilitas global kami-menjadikan Inggris aman di dalam negeri dan kuat di luar negeri," jelasnya dikutip dari gov.uk, Kamis (8/1/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Caracas dan Washington telah mencapai kesepakatan untuk mengekspor minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat dengan nilai hingga 2 miliar dolar AS, kata Presiden AS Donald Trump pada Selasa. Kesepakatan ini menjadi negosiasi penting yang berpotensi mengalihkan pasokan minyak dari China sekaligus membantu Venezuela menghindari pemangkasan produksi minyak yang lebih dalam.

Kesepakatan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka sektor minyaknya bagi perusahaan energi Amerika Serikat atau menghadapi risiko intervensi militer yang lebih besar. Trump sebelumnya menyatakan ingin otoritas sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, memberikan “akses penuh” kepada Amerika Serikat dan perusahaan swasta terhadap industri minyak negara tersebut.

Venezuela saat ini memiliki jutaan barel minyak yang telah dimuat di kapal tanker maupun disimpan di tangki penyimpanan, namun tidak dapat dikirim akibat blokade ekspor yang diberlakukan Trump sejak pertengahan Desember.

Blokade tersebut merupakan bagian dari peningkatan tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berpuncak pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu. Pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan itu sebagai penculikan dan menuding Amerika Serikat berupaya merebut cadangan minyak besar negara tersebut.

Trump mengatakan Venezuela akan “menyerahkan” antara 30 juta hingga 50 juta barel “minyak yang terkena sanksi” kepada Amerika Serikat.

“Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan uangnya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan digunakan demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” tulis Trump dalam unggahan media sosial.

Trump menambahkan bahwa Menteri Energi AS Chris Wright bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan tersebut. Minyak akan dipindahkan dari kapal tanker dan dikirim langsung ke pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat.

Dua sumber sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa penyaluran minyak ke Amerika Serikat kemungkinan memerlukan pengalihan kargo yang semula ditujukan ke China. Negara Asia tersebut merupakan pembeli utama minyak Venezuela selama satu dekade terakhir, terutama sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020.

“Trump ingin ini terjadi secepat mungkin agar bisa disebut sebagai kemenangan besar,” kata seorang sumber industri minyak.

Pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar terkait kesepakatan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor minyak Venezuela lumpuh total seiring gejolak politik yang semakin meningkat. Ekspor minyak juga lumpuh imbas langkah-langkah sanksi Amerika Serikat (AS) yang diperketat.

Dilansir dari Reuters, Minggu (4/1/2026), sumber-sumber mengatakan bahwa kapten pelabuhan tidak menerima permintaan otorisasi untuk kapal tanker bermuatan minyak mentah dan bahan bakar untuk berangkat ke luar negeri.

Kelumpuhan ini terjadi setelah AS mengumumkan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang keluar-masuk perairan Venezuela.

Langkah ini bertepatan dengan operasi yang melibatkan ekstraksi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dari Caracas, di saat Washington menyatakan akan memfasilitasi transisi politik di negara Amerika Selatan tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa embargo minyak kini dalam efektivitas penuh. Ini merupakan sebuah langkah yang semakin membatasi aktivitas ekspor minyak yang sebelumnya sudah menurun tajam akibat sanksi.

Data pemantauan menunjukkan beberapa kapal yang baru saja memuat minyak atau bahan bakar untuk tujuan ke AS hingga Asia masih tertahan di pelabuhan dan belum berangkat. Kapal lain yang menunggu muatan justru kembali ke laut tanpa muatan.

Menurut data TankerTrackers.com, tidak ada kapal tanker yang sedang melakukan pemuatan di pelabuhan minyak utama Venezuela di Jose pada akhir pekan.

Penghentian total ekspor minyak, termasuk kapal tanker yang disewa PDVSA (perusahaan minyak negara) maupun mitra utamanya, Chevron.

Analis industri memperingatkan bahwa penangguhan total ekspor ini dapat mempercepat kebutuhan Venezuela untuk mengurangi output di ladang minyaknya. Hal ini terjadi karena tangki penyimpanan di darat dan kapal yang berfungsi sebagai penyimpanan terapung telah terisi dengan cepat dalam beberapa pekan terakhir, yang secara teknis membatasi kemampuan untuk memompa minyak baru.

Jika tren ini berlanjut, sektor energi Venezuela diperkirakan akan menghadapi tekanan produksi yang lebih parah di semester pertama 2026. Apalagi, sektor energi Venezuela sudah lama bergulat dengan investasi rendah, infrastruktur yang menua, dan berbagai sanksi.

Sebelumnya, AS melancarkan operasi militer kilat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.

Menurut laporan Bloomberg, pasukan komando AS hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk mengakhiri kekuasaan Maduro, yang selama bertahun-tahun bertahan di tengah tekanan Washington.

Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan. Unit Delta Force Angkatan Darat AS kemudian dikirim ke pangkalan militer tempat Maduro bermalam.

Pasukan tersebut mendobrak pintu baja lokasi persembunyian dan menangkap Maduro serta istrinya sebelum keduanya sempat mencapai ruang aman. Pasangan itu lalu diterbangkan dengan helikopter ke sebuah kapal perang AS dalam perjalanan menuju pengadilan di New York.

Bisnis.com, JAKARTA — Meskipun penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyusul serangan udara Amerika Serikat menandai perkembangan geopolitik penting, laporan awal menunjukkan pasar minyak global cenderung menerima langkah tersebut dengan tenang.

Kepada Bloomberg, sumber anonim yang mengetahui kondisi di lapangan menyatakan infrastruktur minyak Venezuela tidak terdampak setelah serangkaian serangan AS di Caracas dan wilayah sekitarnya. Fasilitas utama seperti pelabuhan Jose, kilang Amuay, dan area minyak di Sabuk Orinoco masih beroperasi normal.

Meski Venezuela pernah menjadi salah satu kekuatan penghasil minyak utama, produksinya menurun drastis dalam dua dekade terakhir dan kini menyumbang kurang dari 1% pasokan global. Tekanan AS, termasuk penyitaan kapal tanker yang membawa minyak mentah Venezuela, memaksa negara itu menutup beberapa sumur minyak.

Dalam konteks global, pasokan minyak dunia diperkirakan akan melebihi permintaan sebesar 3,8 juta barel per hari pada 2026, menurut Badan Energi Internasional, mencatat rekor baru. Harga minyak mentah telah merosot dalam beberapa pekan terakhir hingga sekitar US$60 per barel.

Sejumlah produk perdagangan ritel akhir pekan oleh IG Group menunjukkan harga minyak mentah AS sempat naik hampir US$2 dari penutupan Jumat.

“Saya memperkirakan harga minyak mentah Brent hanya akan naik sedikit pada pembukaan Minggu malam, sekitar 1-2 dolar AS atau bahkan kurang,” kata Arne Lohman Rasmussen, Kepala Analis A/S Global Risk Management.

Menurutnya, guncangan akibat peristiwa penangkapan Presiden Venezuela oleh AS masih dapat dikelola pasar.

"Semua perkiraan menunjukkan kelebihan pasokan signifikan kuartal pertama, didorong permintaan lemah secara musiman dan peningkatan produksi OPEC+,” imbuhnya.

Venezuela, anggota OPEC, bersama sekutunya termasuk Rusia dijadwalkan menggelar konferensi video pada Minggu untuk menegaskan rencana menunda peningkatan produksi, menurut tiga delegasi yang diwawancarai awal pekan ini.

Penyitaan kapal tanker di Karibia beberapa pekan terakhir membuat operator kapal yang dikenai sanksi khawatir. Setidaknya tujuh kapal berbalik arah atau berhenti di laut, ditambah empat kapal lain yang berbalik arah setelah pasukan AS menaiki kapal Skipper pertengahan Desember, menurut Bloomberg.

Meski gejolak terjadi, produsen minyak AS, Chevron Corp., tetap beroperasi di Venezuela di bawah pengecualian sanksi pemerintah Trump.

“Chevron tetap fokus pada keselamatan dan kesejahteraan karyawan kami, serta integritas aset kami. Kami terus beroperasi sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan,” kata perusahaan itu, Sabtu (3/1/2026).

Penangkapan Maduro memicu spekulasi tentang nasib industri minyak Venezuela jangka panjang. Negara ini memiliki cadangan minyak lebih banyak dari Arab Saudi dan telah menarik beberapa operator internasional terbesar selama abad terakhir.

Namun, dua gelombang nasionalisasi sebelumnya meninggalkan catatan negatif bagi Shell, Exxon Mobil, dan ConocoPhillips, yang sebagian asetnya disita dan kemudian menuntut ganti rugi.

Selain Chevron, Repsol (Spanyol), Eni SpA (Italia), dan Maurel et Prom SA (Prancis) tetap beroperasi di Venezuela melalui kemitraan dengan perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela SA.

Menanggapi penangkapan Maduro, Presiden Donald Trump menyatakan kemungkinan peningkatan keterlibatan AS di sektor minyak Venezuela.

“Kami akan sangat terlibat di dalamnya,” ujarnya kepada Fox News, Sabtu, dilansir dari Bloomberg.