Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Magyar Péter dan partainya, Tisza, berhasil memenangkan pemilihan umum Hungaria berdasarkan hasil hitung suara sementara. Kemenangan Tisza pun mengakhiri kekuasaan rezim Orbán Viktor yang telah berlangsung selama 16 tahun terakhir.

Menurut laporan BBC News, seperti dilansir pada Senin (13/4/2026), berdasarkan lebih dari 98% suara yang telah dihitung, Tisza berada di jalur untuk meraih 138 kursi di parlemen Hungaria. Sementara itu, partai Fidesz milik Orbán meraih 55 kursi dan partai ultranasionalis Our Homeland meraih 6 kursi.

“Bersama-sama kita menggulingkan rezim Hungaria,” seru Magyar kepada para pendukungnya setelah adanya pengumuman kemenangan sementaranya di tepi Sungai Danube, Budapest, Hungaria, pada Minggu (12/4/2026) atau Senin (13/4/2026) pagi waktu Indonesia.

Magyar, yang berusia 45 tahun merupakan mantan orang dalam dari partai Fidesz dan pendukung Perdana Menteri Orbán, sebelum dia berubah haluan dengan menolak pemerintahan Orbán, menjadi kritikusnya, dan membentuk partai Tisza.

Dia mengatakan bahwa Orbán telah menghubunginya melalui telepon untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum parlemen ini. Orbán juga telah mengumumkan kekalahannya secara langsung di gedung pusat partainya, dengan mengatakan bahwa hasil pemilu terbaru tersebut “jelas dan menyakitkan”.

Sebelumnya, kekuasaan Orbán di Hungaria dibangun dari empat kemenangan dalam pemilu secara berturut-turut dan perolehan suara mayoritas mutlak. Dalam 16 tahun pemerintahan Orbán, Hungaria dilaporkan telah mengalami kemunduran dalam kebebasan demokrasi sehingga sistem pemerintahannya itu pun dikecam sebagai suatu “otokrasi elektoral”.

Kemenangan Magyar dan partainya juga akan menjadi kelegaan yang besar bagi negara-negara Eropa lain, seperti dilaporkan oleh CNN. Selama ini, Orbán menjadi sosok yang yang kontroversial di Eropa dan di dalam Uni Eropa (UE), semenjak Hungaria bergabung ke organisasi regional tersebut pada 2004.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán telah berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam invasi wilayahnya yang dilakukan oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Kekalahan Orbán juga menjadi kerugian bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia dan timnya telah berupaya keras untuk mendukung pemimpin nasionalis tersebut pada tahap akhir kampanye pemilu ini.

Bahkan, Wakil Presiden JD Vance telah melakukan upaya terbuka untuk mendukung Orbán selama kunjungannya ke Budapest pekan lalu. Trump sendiri telah menjanjikan dukungan ekonomi bagi perekonomian Hungaria yang sedang terpuruk, jika Orbán memang memintanya.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin, yang mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari Rusia.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE. Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Di dalam negeri, Magyar selama ini membawa gerakannya yang terus berkembang untuk melawan kronisme dan korupsi yang telah mewabah selama bertahun-tahun dalam rezim Orbán.

“Belum pernah dalam sejarah demokrasi Hungaria ada begitu banyak orang yang memberikan suara, dan belum pernah ada satu partai pun yang menerima mandat sekuat ini,” ungkapnya setelah rekor 79,5% pemilih memberikan suaranya di kotak suara.

Magyar telah berjanji untuk membatalkan perubahan era Orbán pada bidang pendidikan dan kesehatan, memberantas korupsi, memulihkan independensi peradilan, dan menghapuskan sistem perlindungan yang membantu memperkaya loyalis partai dan menyia-nyiakan sumber daya negara. Dia juga ingin merombak media pemerintah yang merupakan pendukung Orbán dan Fidesz. (Laurensius Katon Kandela)