Bisnis.com, CIREBON — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat tingkat pekerja formal di wilayah Ciayumajakuning masih relatif rendah dibandingkan kawasan aglomerasi lain di Jawa Barat.

Padahal,kawasan yang menjadi bagian penting pengembangan Metropolitan Rebana tersebut selama beberapa tahun terakhir terus dibangun melalui berbagai proyek strategis nasional, mulai dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Pelabuhan Patimban, Tol Cipali, hingga kawasan industri baru.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, rata-rata pekerja formal di Ciayumajakuning hanya mencapai 36,34%. Angka tersebut merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon 38,19%, Kota Cirebon 48,91%, Indramayu 25,85%, Majalengka 35,23%, dan Kuningan 33,54%.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan sebagian besar kabupaten dan kota di Ciayumajakuning masih didominasi pekerja informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi struktur ketenagakerjaan menuju sektor formal belum berlangsung merata.

“Masih terdapat 18 kabupaten/kota di Jawa Barat yang penduduk bekerjanya didominasi pekerja informal. Sementara pekerja formal lebih terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah yang memiliki kawasan industri maupun berfungsi sebagai daerah penyangga pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Margaretha dikutip pada Rabu (23/6/2026).

Data BPS menunjukkan kawasan dengan tingkat pekerja formal tertinggi masih terkonsentrasi di wilayah metropolitan dan koridor industri Jawa Barat. Kota Depok menjadi daerah dengan persentase pekerja formal tertinggi mencapai 66,20%, disusul Kota Bekasi 61,79%, dan Kota Cimahi 60,98%.

Sementara itu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta juga mencatat proporsi pekerja formal di atas 50%. Daerah-daerah tersebut selama ini dikenal sebagai pusat manufaktur, jasa modern, logistik, serta kawasan penyangga Jakarta dan Bandung.

Sebaliknya, sejumlah daerah di kawasan Rebana bagian timur masih menunjukkan dominasi pekerjaan informal. Indramayu menjadi daerah dengan proporsi pekerja formal terendah di Ciayumajakuning, yakni hanya 25,85%. Artinya, sekitar tiga dari empat pekerja di daerah tersebut masih berada di sektor informal.

Menurut Margaretha, sektor formal tumbuh lebih subur di wilayah perkotaan dan kawasan yang memiliki konsentrasi industri. Adapun wilayah yang struktur ekonominya masih ditopang sektor pertanian, perdagangan skala kecil, usaha keluarga, dan pekerjaan mandiri cenderung memiliki tingkat informalitas yang lebih tinggi.

Data BPS juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kawasan Ciayumajakuning dengan aglomerasi lain di Jawa Barat. Rata-rata pekerja formal di Ciayumajakuning sebesar 36,34% masih berada di bawah Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) yang mencapai sekira 42%, Bandung Raya sekitar 50%, dan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) yang melampaui 60%.

Temuan tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah ambisi pemerintah menjadikan Metropolitan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Jawa Barat. Kawasan yang mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, Sumedang, dan sebagian wilayah lainnya itu diproyeksikan menjadi magnet investasi industri, logistik, dan manufaktur.

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2026 kondisi sampai dengan Mei 2026 (Triwulan I/2026), inflasi Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 0,99%.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35%, sehingga menunjukkan kondisi harga di Jawa Barat relatif lebih terkendali.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat sebesar 0,37%. Kenaikan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun sebesar 0,10%. Penurunan ini lebih besar dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Kinerja Jawa Barat juga terlihat pada indikator kemiskinan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan turun sebesar 0,30%. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Pada 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,03 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan ketimpangan nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat sebesar 0,98 poin pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mampu mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengomentari hasil tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut bukan merupakan kinerja tunggal pihaknya. Seluruh stakeholder dinilai berkontribusi mendorong terciptanya indikator makro yang positif.

"Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT/RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya mengaku akan terus bekerja keras agar pembangunan di Jawa Barat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Meski dinilai positif, ia justru mengaku angka-angka di atas belum sepenuhnya menggembirakan.

"Jadi misalkan masalah investasi, saya kan sudah bilang sabar dulu nanti akan mulai bekerja, nanti Jumat meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja. Dari dinilai BPS hasilnya belum menggembirakan menurut saya. Artinya kita harus kerja lagi lebih baik dari apa yang ditetapkan BPS sekarang," tutur dia.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Kabupaten Indramayu mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling rendah di Jawa Barat sepanjang 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan ekonomi Indramayu hanya tumbuh 3,09%, tertinggal dibanding 26 kabupaten/kota lain yang seluruhnya tetap membukukan pertumbuhan positif.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan capaian tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Menurut dia, perlambatan itu berkaitan erat dengan struktur ekonomi Indramayu yang masih ditopang sektor primer, terutama pertanian tradisional dan migas.

“Seluruh kabupaten/kota tumbuh positif, namun terdapat variasi kinerja antarwilayah. Indramayu menjadi yang terendah dari sisi laju pertumbuhan,” ujarnya dikutip Jumat (20/5/2026).

BPS mencatat daerah dengan basis industri pengolahan, jasa modern, dan investasi baru justru tumbuh lebih cepat. Kabupaten Kuningan tumbuh 6,98%, disusul Kabupaten Majalengka 6,86%, Kabupaten Bandung 6,32%, dan Kabupaten Cirebon 6,23%.

Kinerja sejumlah wilayah tersebut dinilai mencerminkan mulai bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke kawasan timur dan selatan. Perbaikan konektivitas infrastruktur serta masuknya investasi baru menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan.

Namun demikian, dari sisi kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), struktur ekonomi Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan industri lama. Lima daerah penyumbang terbesar PDRB provinsi masih didominasi wilayah industri dan jasa.

Kabupaten Bekasi menyumbang 14,86% terhadap total ekonomi Jawa Barat, diikuti Kota Bandung 13,29%, Kabupaten Karawang 11,10%, Kabupaten Bogor 11,07%, serta Kabupaten Bandung sebesar 5,92%.

“Artinya, meskipun pertumbuhan mulai menyebar, nilai ekonomi masih terkonsentrasi di sabuk industri dan jasa,” kata Margaretha.

Dari sisi nominal ekonomi, Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar mencapai Rp451,51 triliun. Sebaliknya, Kota Banjar mencatat nilai ekonomi paling kecil, yakni Rp5,95 triliun.

Data BPS turut menunjukkan ketimpangan kesejahteraan antardaerah masih cukup lebar. Indikator PDRB per kapita memperlihatkan Kota Bandung menjadi wilayah dengan nilai tertinggi sebesar Rp185 juta per penduduk per tahun, sementara Kabupaten Cianjur menjadi yang terendah dengan Rp26,55 juta.

Beberapa daerah lain di Jawa Barat juga masih memiliki PDRB per kapita di bawah Rp30 juta. Kondisi itu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti pemerataan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat.

Menurut Margaretha, perbedaan struktur ekonomi menjadi faktor utama yang menjelaskan ketimpangan laju pertumbuhan antarwilayah. Daerah yang masih bergantung pada sektor primer cenderung mengalami akselerasi lebih lambat dibanding wilayah yang telah mengalami diversifikasi ekonomi.

Ketergantungan pada sektor migas dan pertanian tradisional dinilai membuat Indramayu lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perlambatan produktivitas.

“Di sisi lain, daerah yang berhasil menarik investasi manufaktur dan jasa memperoleh sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Jumlah penumpang kereta api di Jawa Barat pada Februari 2026 tercatat mengalami penurunan cukup dalam secara bulanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat total penumpang yang berangkat dari dua daerah operasi, yakni Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon, mencapai 1.968.448 orang atau turun 17,73% dibandingkan Januari 2026 yang sebanyak 2.392.708 orang.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggoro Wati, mengatakan penurunan ini terjadi merata di kedua wilayah operasi, meskipun kontribusi terbesar tetap berasal dari Daop 2 Bandung.

“Sebagian besar penumpang kereta api di Jawa Barat masih didominasi oleh Daop 2 Bandung dengan porsi lebih dari 90%,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Secara rinci, Daop 2 Bandung mencatat jumlah penumpang sebanyak 1.821.575 orang atau setara 92,54% dari total penumpang pada Februari 2026. Sementara itu, Daop 3 Cirebon hanya menyumbang 146.873 penumpang atau sekitar 7,46%.

Kesenjangan ini menunjukkan ketimpangan signifikan antara dua wilayah operasi tersebut. Daop 2 Bandung yang mencakup wilayah dengan mobilitas tinggi, termasuk kawasan aglomerasi dan penyangga ibu kota, masih menjadi tulang punggung pergerakan penumpang kereta api di Jawa Barat. Sebaliknya, Daop 3 Cirebon yang melayani wilayah pesisir utara dan sebagian jalur pantura masih memiliki pangsa pasar yang jauh lebih kecil.

Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada masing-masing daerah operasi. Di Daop 2 Bandung, jumlah penumpang turun sebesar 17,88% atau berkurang 396.551 orang dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara di Daop 3 Cirebon, penurunan tercatat sebesar 15,87 persen atau berkurang 27.709 orang.

Meski secara persentase penurunan di Daop 3 Cirebon sedikit lebih rendah dibanding Bandung, secara absolut penurunan di wilayah ini relatif kecil karena basis penumpangnya memang jauh lebih sedikit. Hal ini menegaskan bahwa fluktuasi di Daop 2 Bandung lebih berpengaruh terhadap total kinerja penumpang kereta api di Jawa Barat.

Menurut Margaretha, penurunan secara month to month ini dipengaruhi oleh faktor musiman, termasuk berakhirnya periode libur panjang dan normalisasi aktivitas masyarakat. “Pergerakan penumpang biasanya mengalami koreksi setelah periode liburan, sehingga angka Februari cenderung lebih rendah dibanding Januari,” jelasnya.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year), kinerja penumpang kereta api di Jawa Barat masih menunjukkan tren positif. Secara total, jumlah penumpang meningkat sebesar 2,33%.

Kenaikan tahunan ini juga terjadi di kedua daerah operasi. Daop 2 Bandung mencatat pertumbuhan sebesar 2,35 persen, sedangkan Daop 3 Cirebon tumbuh 2,11 persen. Meski pertumbuhannya relatif sejalan, kesenjangan volume penumpang antara kedua wilayah tetap menjadi catatan penting.

Dominasi Daop 2 Bandung menunjukkan kuatnya permintaan transportasi berbasis rel di wilayah selatan dan tengah Jawa Barat, terutama yang terhubung dengan kawasan perkotaan besar. Sementara itu, Daop 3 Cirebon masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah penumpang, baik dari sisi konektivitas, frekuensi perjalanan, maupun daya tarik layanan.

BPS juga mencatat, data penumpang dalam laporan ini belum mencakup moda transportasi kereta cepat Whoosh dan LRT Jabodebek. Selain itu, sejak April 2022, data penumpang lokal dari Daop 2 telah terintegrasi dengan Wilayah II PT Kereta Commuter Indonesia yang mencakup Jabodetabek dan sebagian Daop 1.

Bisnis.com, CIREBON — Volume angkutan barangKereta Api Indonesia (KAI) di Jawa Barat sepanjang 2025 tercatat mengalami kontraksi signifikan.

Pada Januari–Desember 2025, secara kumulatif total barang yang diangkut mencapai 308.600 ton, turun 25,60% dibandingkan periode yang sama 2024 sebesar 414.780 ton. Penurunan terdalam terjadi di Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, sedangkan Daop 2 Bandung justru mencatatkan pertumbuhan kumulatif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan penurunan tahunan tersebut terutama dipengaruhi melemahnya kinerja angkutan di wilayah Cirebon yang selama ini menjadi kontributor terbesar.

“Secara kumulatif 2025, total volume angkutan barang kereta api turun 25,60%. Penurunan paling dalam terjadi di Daop 3 Cirebon sebesar 32,62%, sementara Daop 2 Bandung mengalami kenaikan 41,30%,” ujar Margaretha, Selasa (17/2/2026).

Berdasarkan data BPS, Daop 3 Cirebon sepanjang 2025 mencatat volume angkutan 252.931 ton, turun dari 375.380 ton pada 2024. Sebaliknya, Daop 2 Bandung membukukan 55.670 ton, meningkat dari 39.401 ton pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, secara struktur kontribusi, Daop 3 Cirebon masih mendominasi angkutan barang kereta api di Jawa Barat.

Pada Desember 2025 saja, dari total 23.823 ton barang yang diangkut, sebanyak 20.938 ton atau 87,89% berasal dari wilayah Cirebon. Sementara Daop 2 Bandung menyumbang 2.890 ton atau 12,11%.

Pelemahan Volume Angkut Kereta per Desember 2025

Secara bulanan, kinerja angkutan barang kereta di wilayah Jabar pada Desember 2025 juga menunjukkan pelemahan. Total volume turun 19,04% dibanding November 2025 yang sebesar 29.422 ton.

Penurunan terdalam kembali terjadi di Daop 3 Cirebon yang terkontraksi 20,56%, dari 26.350 ton menjadi 20.931 ton. Adapun, Daop 2 Bandung turun lebih moderat sebesar 6,00% dari 3.007 ton menjadi 2.890 ton.

Margaretha menjelaskan, dominasi Cirebon membuat fluktuasi di wilayah tersebut sangat menentukan kinerja total Jawa Barat.

“Karena kontribusi Daop 3 Cirebon mendekati 88%, maka setiap penurunan di wilayah ini akan berdampak besar terhadap agregat provinsi,” katanya.

Secara tahunan, volume angkutan kereta pada Desember 2025 dibandingkan Desember 2024 juga mencatat penurunan 9,60%.

Di Daop 3 Cirebon, volume turun tipis 3,72% dari 21.742 ton menjadi 20.931 ton. Sementara Daop 2 Bandung mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 37,34%, dari 4.612 ton menjadi 2.890 ton.

Menurut Margaretha, perbedaan dinamika antara kedua daerah operasi menunjukkan adanya pergeseran pola distribusi barang selama 2025.

“Bandung secara kumulatif tumbuh, tetapi secara bulanan dan tahunan Desember mengalami penurunan. Ini mengindikasikan perlambatan pada akhir tahun,” ujarnya.

Sementara itu, tekanan di Cirebon yang berlangsung hampir sepanjang tahun menjadi faktor utama kontraksi kumulatif Jawa Barat. Sebagai wilayah dengan basis industri dan distribusi logistik yang kuat, penurunan di Cirebon memberi sinyal perlambatan aktivitas pengangkutan berbasis rel.

Menurut Margaretha, perbedaan dinamika antara kedua daerah operasi menunjukkan adanya pergeseran pola distribusi barang selama 2025.

“Bandung secara kumulatif tumbuh, tetapi secara bulanan dan tahunan Desember mengalami penurunan. Ini mengindikasikan perlambatan pada akhir tahun,” ujarnya.

Sementara itu, tekanan di Cirebon yang berlangsung hampir sepanjang tahun menjadi faktor utama kontraksi kumulatif Jawa Barat. Sebagai wilayah dengan basis industri dan distribusi logistik yang kuat, penurunan di Cirebon memberi sinyal perlambatan aktivitas pengangkutan berbasis rel.

Bisnis.com, CIREBON - Luas lahan baku sawah (LBS) di Jawa Barat kembali mengalami penyusutan signifikan berdasarkan pembaruan data tahun 2024. Dari hasil pemutakhiran peta nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tercatat sebagai daerah dengan penurunan LBS paling besar di seluruh wilayah provinsi, mengungguli kabupaten dan kota lainnya.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menyampaikan secara total LBS Jawa Barat pada 2024 tercatat seluas 916.798 hektare, menurun dibandingkan hasil penetapan 2019 yang mencapai 928.218 hektare. Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir Jawa Barat kehilangan sekitar 11.420 hektare lahan sawah baku.

“Pembaruan ini menggunakan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024 dan menjadi dasar resmi dalam penghitungan statistik pertanian, termasuk Kerangka Sampel Area (KSA) padi mulai Januari 2025,” kata Margaretha, Rabu (4/2/2026).

Dalam rincian per kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon mencatat penyusutan LBS sekitar 2.963 hektare, menjadikannya wilayah dengan pengurangan lahan sawah terbesar di Jawa Barat. Penurunan ini melampaui daerah lain seperti Majalengka, Bekasi, Bogor, maupun Karawang yang juga mengalami kontraksi LBS namun dengan skala lebih kecil.

Margaretha menjelaskan, penurunan LBS merupakan konsekuensi dari pembaruan spasial berbasis citra satelit resolusi tinggi yang memotret perubahan penggunaan lahan secara lebih akurat.

“Pemutakhiran peta ini menangkap alih fungsi lahan yang sudah terjadi, terutama konversi sawah ke non-pertanian,” ujarnya.

Kabupaten Cirebon dinilai memiliki tingkat tekanan alih fungsi lahan yang tinggi karena posisinya sebagai wilayah strategis di jalur Pantura. Perkembangan kawasan industri, pergudangan, perumahan, serta infrastruktur transportasi menjadi faktor dominan berkurangnya sawah baku di daerah tersebut.

BPS mencatat, selain Cirebon, beberapa daerah lain juga mengalami penurunan LBS cukup besar, antara lain Majalengka, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Sumedang. Namun secara absolut, penyusutan di Kabupaten Cirebon menjadi yang paling mencolok.

Menurut Margaretha, berkurangnya LBS memiliki implikasi langsung terhadap statistik produksi padi.

“LBS adalah basis utama estimasi luas panen dan produksi padi. Jika lahannya menyusut, maka potensi produksi juga ikut terdampak,” katanya.

Meski demikian, BPS menegaskan pembaruan data LBS bukan merupakan kebijakan pengurangan lahan, melainkan pencatatan ulang kondisi eksisting di lapangan.

Data tersebut digunakan untuk memastikan estimasi produksi pangan lebih akurat dan mencerminkan realitas.

“Data ini penting sebagai early warning bagi pemerintah daerah. Ketika lahan sawah berkurang, maka kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diperkuat,” ujar Margaretha.

Kalau kita lihat selain akibat harga emas, tarif rumah sakit swasta di Kota Bekasi itu mengalami peningkatan

Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkap umumnya seluruh kabupaten dan kota di Jabar mengalami deflasi secara bulanan (mtm) di awal 2026, kecuali Kota Bekasi yang mengalami inflasi sebesar 0,07 persen, salah satunya disebabkan tarif rumah sakit.

"Yang justru mengalami inflasi, adalah di Kota Bekasi. Kalau kita lihat selain akibat harga emas, tarif rumah sakit swasta di Kota Bekasi itu mengalami peningkatan. Tapi kalau komoditas-komoditas lainnya per kabupaten-kota tidak jauh berbeda," kata Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Jawa Barat Ninik Anisah di Gedung BPS Jawa Barat, Bandung, Senin.

Ninik mengungkapkan hampir seluruh kabupaten/kota pantauan inflasi di Jawa Barat, mengalami deflasi, seperti Kota Bogor sebesar 0,21 persen, Kota Sukabumi sebesar 0,03 persen, Kota Bandung sebesar 0,09 persen, Kota Cirebon sebesar 0,44 persen, Kota Depok sebesar 0,16 persen.

Selain itu Kota Tasikmalaya sebesar 0,05 persen, Kabupaten Bandung sebesar 0,15 persen, Kabupaten Subang sebesar 0,21 persen dan Kabupaten Majalengka sebesar 0,11 persen.

Di tingkat provinsi, BPS mencatat Jawa Barat mengalami deflasi 0,09 persen (mtm) dengan penurunan harga sejumlah bahan pokok menjadi faktor pendorongnya.

Menurut kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,91 persen dengan andil deflasi sebesar 0,28 persen.

Kelompok transportasi, juga mengalami deflasi sebesar 0,26 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen.

"Secara komoditas yang memberikan andil deflasi yaitu cabai merah sebesar 0,10 persen, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah masing-masing sebesar 0,06 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,04 persen," ujar Ninik.

Sementara komoditas yang menyumbang andil inflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,18 persen, tomat, ikan kembung, bawang putih dan beras masing-masing sebesar 0,01 persen.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON- Tekanan kenaikan harga beras di tingkat produsen mulai terasa di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) pada awal 2026. Data Survei Harga Produsen Beras di penggilingan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan adanya tekanan harga yang konsisten, baik secara bulanan maupun tahunan, terutama pada beras kualitas premium dan medium.

Pada Januari 2026, rata-rata harga beras di penggilingan Jawa Barat tercatat sebesar Rp13.199 per kilogram. Angka ini mengalami kenaikan 0,87% dibandingkan November 2025.

Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menjelaskan kenaikan harga pada saat ini didorong oleh peningkatan harga beras kualitas premium dan medium di tingkat produsen. “Kenaikan harga beras pada Desember 2025 terjadi secara merata, dengan kontribusi terbesar berasal dari beras kualitas premium yang mengalami peningkatan cukup signifikan,” ujar Darwis, Selasa (6/12/2026).

Beras premium, dengan persentase patah maksimal 15,00%, mencatat kenaikan harga sebesar 1,38% secara bulanan. Harga beras jenis ini naik dari Rp13.284 per kilogram pada November 2025 menjadi Rp13.467 per kilogram pada Desember 2025. Sementara itu, beras medium dengan persentase patah antara 15,01–25,00% juga mengalami kenaikan, meski lebih terbatas, yakni sebesar 0,39% dari Rp12.886 menjadi Rp12.937 per kilogram.

Darwis menilai, tren kenaikan harga di tingkat produsen ini menjadi sinyal awal adanya tekanan biaya yang berpotensi memengaruhi rantai distribusi hingga ke konsumen. “Wilayah Ciayumajakuning sebagai sentra produksi beras turut merasakan dinamika harga ini. Perubahan harga di penggilingan berpotensi berdampak ke harga di tingkat grosir dan eceran jika berlangsung dalam periode yang panjang,” katanya.

Tidak hanya secara bulanan, secara tahunan harga beras di tingkat produsen juga menunjukkan tren meningkat. Rata-rata harga beras pada Januari 2026 tercatat naik 1,61% dibandingkan Desember 2024 yang berada di level Rp12.989 per kilogram. Kenaikan tahunan ini kembali dipicu oleh beras kualitas premium yang mengalami lonjakan harga sebesar 2,56%, disusul beras medium yang naik 2,15%.

Menurut Darwis, kenaikan harga tahunan ini mengindikasikan bahwa level harga beras di tingkat produsen pada akhir 2025 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan struktural pada sektor perberasan, mulai dari biaya produksi, distribusi, hingga faktor cuaca yang memengaruhi pasokan gabah.

Di wilayah Ciayumajakuning, kenaikan harga beras produsen menjadi perhatian karena kawasan ini berperan penting dalam menjaga pasokan beras regional. Darwis menegaskan, pemantauan harga produsen menjadi krusial sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi pangan.

“Data harga produsen memberikan gambaran awal tentang pergerakan harga beras ke depan. Ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi terendah di Provinsi Jawa Barat pada Desember 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, inflasi bulanan (month-to-month) Majalengka hanya mencapai 0,29%, jauh di bawah sejumlah daerah lain yang mengalami tekanan harga lebih tinggi pada akhir tahun.

Capaian tersebut menandakan stabilitas harga di Majalengka relatif lebih terjaga, terutama di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Secara umum, Jawa Barat mengalami inflasi month-to-month sebesar 0,43% pada Desember 2025, sementara inflasi year-on-year tercatat 2,63%.

Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyampaikan rendahnya inflasi Majalengka mencerminkan efektivitas pengendalian harga di daerah tersebut.

Menurutnya, kestabilan pasokan bahan pokok dan terkendalinya harga komoditas utama menjadi faktor penting yang menahan laju inflasi.

Darwis menjelaskan, inflasi Desember di Jawa Barat secara umum masih dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Namun, dampaknya tidak merata di seluruh kabupaten dan kota.

"Beberapa daerah mencatat inflasi lebih tinggi karena tekanan permintaan dan distribusi, sementara daerah lain seperti Majalengka mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga," ujarnya, Senin (5/1/2026).

Data BPS Jawa Barat menunjukkan, inflasi bulanan tertinggi pada Desember 2025 terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,69%, disusul Kota Bandung 0,51%, Kota Bogor 0,46%, dan Kabupaten Bandung 0,44%.

Kota Cirebon mencatat inflasi 0,42%, sedikit di bawah rata-rata provinsi, sementara Kota Tasikmalaya dan Kota Bekasi masing-masing berada di kisaran 0,40% dan 0,39%.

Di sisi lain, selain Majalengka, daerah dengan inflasi relatif rendah adalah Kota Depok dan Kota Sukabumi yang sama-sama mencatatkan inflasi 0,37%.

Perbedaan capaian inflasi antarwilayah tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi ekonomi, distribusi logistik, serta pola konsumsi masyarakat.

Darwis menambahkan, inflasi Jawa Barat sepanjang 2025 masih berada dalam rentang yang terkendali. Inflasi year-to-date sebesar 2,63% menunjukkan bahwa tekanan harga sepanjang tahun tidak melampaui sasaran inflasi nasional.

Kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga meski dihadapkan pada dinamika harga pangan dan energi.

Menurutnya, capaian inflasi yang rendah di sejumlah daerah dapat menjadi indikator positif bagi iklim ekonomi lokal.

Stabilitas harga dinilai berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen serta mendukung aktivitas usaha, khususnya sektor perdagangan dan jasa.

BPS Jawa Barat menilai, ke depan, pengendalian inflasi tetap memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Upaya menjaga kelancaran distribusi, mengantisipasi gejolak harga pangan, serta memperkuat cadangan pasokan dinilai krusial dalam mempertahankan stabilitas harga di awal 2026," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Data pariwisata di Jawa Barat menunjukkan tren peralihan penggunaan transportasi menuju Jawa Barat oleh Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada Oktober 2025.

Hal itu ditunjukkankunjungan wisman melalui Bandara Kertajati yang turun tajam di tengah meningkatnya kunjungan warga negara asing (WNA) ke Jawa Barat, namun terjadi peningkatanpenggunaan kereta cepat Whoosh.Selain itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga mencatatkan kenaikan yang sama.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Kunjungan wisman melalui pintu masuk Bandara Kertajati hanya mencatatkan 151 kunjungan pada Oktober 2025.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 42,59% dibandingkan bulan sebelumnya, September 2025, yang mencapai 263 kunjungan.

Secara kumulatif, kunjungan wisman melalui bandara tersebut sepanjang Januari–Oktober 2025 anjlok drastis jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yakni yakni 2.717 kunjungan dari sebelumnya 9.237 kunjungan.

Wisman yang masuk ke Jawa Barat melalui Kertajati masih didominasi dari Singapura 30,46% diikuti Malaysia 15,23%.

Fungsional Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat, Ninik Anisah, menjelaskan bahwa penurunan di Kertajati bukan berarti total kunjungan WNA ke Jawa Barat menjadi sedikit. Hal ini mengindikasikan adanya peralihan pintu masuk WNA, yakni melalui kereta cepat Whoosh.

Berdasarkan rilis BPS Jawa Barat, jumlah kunjungan WNA melalui Whoosh mencapai 16.431 kunjungan pada Oktober 2025.

Meskipun angka ini turun 17,30% secara bulanan (MoM) dibandingkan September 2025 (19.867 kunjungan), secara tahunan (YoY) kunjungan WNA pada Oktober 2025 tercatat naik 20,33% dibandingkan Oktober 2024.

Secara kumulatif, data Januari–Oktober 2025 menunjukkan jumlah WNA yang masuk ke Jawa Barat menggunakan Whoosh mencapai 160.648 kunjungan. Angka ini melonjak 48,18% dibandingkan periode serupa tahun 2024 yang hanya mencapai 115.170 kunjungan.

Kenaikan signifikan juga dicapai sektor domestik. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada Oktober 2025 mencapai 17,04 juta perjalanan, naik tipis 0,10% secara month to month dan naik 24,03% secara year on year.

“Secara kumulatif jumlah perjalanan wisnus Januari-Oktober 2025 mencapai 175,57 juta perjalanan atau naik 28,73% dibandingkan periode yang sama 2024 yang hanya mencapai 136,39 juta perjalanan,” ungkap dia.

Sementara itu, Sepanjang Januari–Oktober 2025, daerah tujuan wisnus masih terpusat di Bodebek dan Bandung Raya, yang menyumbang 51,71% dari total perjalanan.

“Perjalanan ke Kabupaten Bogor masih yang tertinggi sebesar 14,85 persen, diikuti perjalanan ke Kota Bandung sebesar 11,30%,” ungkap dia.

Kenaikan jumlah perjalanan wisnus berimbas positif pada tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang pada Oktober 2025. TPK hotel bintang mencapai 50,24%, atau naik 4,58 poin dibandingkan September 2025 yaitu sebesar 45,56%.

Namun, jika dibandingkan secara year on year dengan Oktober 2024, TPK ini justru mengalami penurunan sebesar 3,61 poin.

Berdasarkan wilayah, TPK hotel bintang tertinggi terjadi di Kabupaten Purwakarta yakni 65,44%, diikuti Kota Depok dan Kota Bandung masing-masing 60,48% Kabupaten Sumedang 59,69% dan Kota Bogor 56,14%.

Sebaliknya, TPK hotel non-bintang mengalami penurunan. Angkanya hanya mencapai 22,26%, turun 0,17 poin secara month to month dan turun 0,84 poin secara year on year. TPK hotel non-bintang tertinggi dialami Kabupaten Bandung 39,26% sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Pangandaran 8,82%.

BPS Provinsi Jawa Barat juga mencatat rata-rata lama menginap tamu (RLMT) sepanjang Oktober 2025, yakni 2,81 malam untuk tamu asing dan 1,32 malam untuk tamu domestik.

“Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan RLMT asing terlama yaitu mencapai 7,37 dan 7,21 malam sepanjang Oktober 2025,” tutup dia.

Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengindikasikan adanya perubahan pola mobilitas wisatawan mancanegara (wisman) menuju provinsi ini, yang terlihat dari catatan penumpang antara Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Statistisi Ahli Madya BPS Jabar Ninik Anisah di Bandung, Senin, mengungkapkan per Oktober 2025 jumlah wisman yang datang melalui Bandara Kertajati hanya 151 orang, turun 42,59 persen dibandingkan September dan merosot 82,74 persen secara tahunan.

Secara kumulatif Januari-Oktober 2025, total wisman Bandara Kertajati hanya 2.717 kunjungan, anjlok 70,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan Wisman Singapura masih mendominasi lewat kontribusi 30,46 persen, disusul Malaysia 15,23 persen.

Ninik mengatakan penerbangan internasional di Bandara Kertajati, kini tersisa satu rute saja, yakni penerbangan Scoot Airlines tujuan Singapura sebanyak dua kali per pekan.

"Penerbangan internasional kita di Kertajati hanya dua kali seminggu oleh Scoot, itu pun hanya ke Singapura," kata Ninik.

Situasi ini, berbeda dengan tahun sebelumnya ketika Kertajati masih melayani rute ke Malaysia. Penurunan jumlah rute ini, disebut BPS menjadi salah satu faktor merosotnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang langsung masuk ke Jawa Barat melalui bandara tersebut.

Tren sebaliknya, diungkapkan Ninik, terjadi pada kereta cepat Whoosh, di mana tercatat 160.648 kedatangan warga negara asing melalui stasiun-stasiun Padalarang, Tegalluar, Karawang sepanjang Januari–Oktober 2025.

Angka tersebut melonjak 48,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus Oktober 2025, tercatat 16.431 kedatangan WNA, yang naik 20,33 persen secara tahunan, dengan Stasiun Padalarang menyumbang 86,31 persen dari total kedatangan.

"Moda kereta cepat kini menjadi salah satu akses penting bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Barat," ujar Ninik.

Meski tidak secara gamblang, Ninik menduga belasan ribu turis asing yang sebelumnya masuk ke Jabar melalui jalur udara, kini beralih ke Whoosh, meski data kewarganegaraan detail belum dapat dipastikan karena sistem pencatatan Whoosh baru membedakan WNI dan WNA.

"Mungkin lewatnya kereta Whoosh, ya. Tapi kita belum bisa mendeteksi orang asing itu dari negara mana karena datanya terbatas. Hanya WNI dan WNA saja," ujarnya.

Dia juga mengungkap BPS menilai pergeseran pola mobilitas ini sebagai indikasi bahwa infrastruktur transportasi baru seperti Whoosh mulai mengubah arus perjalanan internasional ke Jawa Barat, di mana Padalarang menjadi titik kedatangan terbanyak, sementara Stasiun Karawang didominasi pekerja asing.

Adapun bandara terutama BIJB Kertajati masih bergantung pada keberlanjutan dan diversifikasi rute internasional.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON-- Kuningan dan Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan dalam laporan ketenagakerjaan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Dua daerah yang berada dalam poros percepatan ekonomi Metropolitan Rebana itu tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi pada Agustus 2025.

Temuan ini mengemuka di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan industri, serta rencana jangka panjang pemerintah provinsi menjadikan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Berdasarkan laporan resmi BPS, Kabupaten Kuningan tercatat memiliki TPT sebesar 7,59%, tertinggi di antara seluruh wilayah Rebana. Kabupaten Cirebon menyusul di posisi kedua dengan tingkat pengangguran mencapai 6,42%, diikuti Kota Cirebon sebesar 6,41 persen.

Angka tersebut berada jauh di atas Majalengka yang mencatat hanya 3,62%. Hal ini menjadikannya daerah dengan pengangguran terendah di kawasan tersebut.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, mengatakan tingginya pengangguran di Kuningan dan Kabupaten Cirebon harus dibaca dalam konteks struktur ekonomi dan kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja.

Menurutnya, pertumbuhan industri di dua daerah itu tidak secepat wilayah Rebana lain seperti Majalengka, Subang yang kini menjadi simpul pertumbuhan baru akibat kehadiran Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

“Rebana memang dirancang sebagai kawasan masa depan, tetapi setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda. Kuningan dan Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan industri padat karya dan ketergantungan pada sektor informal,” ujar Darwis, Rabu (19/11/2025).

Ia menerangkan, meskipun Kabupaten Kuningan secara geografis berada di dekat pusat kegiatan ekonomi baru, geliat investasi belum sepenuhnya menyentuh wilayah tersebut.

Kondisi geografis yang didominasi kawasan pegunungan menjadikan pembangunan kawasan industri tidak seagresif wilayah pantura. Dampaknya, pasar kerja lokal masih bergantung pada sektor jasa, perdagangan kecil, serta pertanian skala kecil yang cenderung stagnan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan serupa. Darwis menilai struktur industri yang berkembang di wilayah tersebut tidak sebesar harapan pemerintah daerah.

“Kabupaten Cirebon punya potensi besar sebagai hinterland industri, tetapi pertumbuhannya belum sejalan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Banyak angkatan kerja baru tidak terserap karena terbatasnya ekspansi industri manufaktur,” jelasnya.

Berbeda dengan dua daerah tadi, Majalengka justru menunjukkan angka pengangguran terendah di Rebana, yaitu 3,62%. Darwis menyebut perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan penguatan sektor logistik berdampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja.

Kehadiran kawasan industri baru mulai menciptakan lebih banyak pekerjaan, terutama di sektor transportasi, jasa penunjang konstruksi, dan pergudangan.

Subang, wilayah yang menjadi pusat Pelabuhan Patimban, juga mencatat TPT relatif moderat sebesar 6,03%. Meski masih cukup tinggi, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding periode sebelumnya.

“Subang sedang berada pada fase transisi. Industri otomotif dan logistik mulai menguat, tetapi efek langsungnya ke tenaga kerja membutuhkan waktu,” tambah Darwis.

BPS menilai ketimpangan serapan tenaga kerja di Rebana menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan baru.

Menurut Darwis, daerah berkategori industri padat karya memang lebih cepat menurunkan angka pengangguran. Sementara wilayah yang mengandalkan sektor jasa tradisional dan pertanian kecil cenderung mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Ia menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antarwilayah di Rebana, khususnya dalam distribusi kesempatan kerja dan pemerataan arus investasi.

“Kawasan Rebana adalah satu kesatuan ekonomi. Pemerintah daerah harus memastikan manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di Subang, Majalengka, atau sebagian Cirebon kota, tetapi juga menjangkau Kuningan dan Kabupaten Cirebon,” kata Darwis.