Bisnis.com, JAKARTA - Cara masyarakat menjalankan usaha terus berubah. Jika dulu usaha identik dengan toko atau kios di pasar, kini banyak pelaku usaha menjalankan usahanya melalui marketplace. Terlebih lagi pasca pandemi. Produk dipasarkan secara online, transaksi dilakukan melalui aplikasi, dan pembeli dapat berasal dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Mereka yang tinggal di Aceh bisa membeli barang dari Jakarta, Makassar, atau Papua.

Perubahan ini membawa banyak peluang. Batas wilayah menjadi semakin kabur, akses pasar semakin luas. Kini, semakin banyak masyarakat yang dapat memulai usaha dengan modal yang lebih terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, marketplace tumbuh menjadi ‘toko’ bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia.

Di balik perkembangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah aktivitas ekonomi digital yang tumbuh pesat ini telah dipotret dengan baik dalam data statistik resmi?

Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas usaha online yang memanfaatkan marketplace perlu dicakup dalam Sensus Ekonomi 2026.

Sensus ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memahami bagaimana perekonomian Indonesia berkembang. Berapa banyak usaha yang ada saat ini, sektor apa yang berkembang, bagaimana karakteristik pelaku usaha, serta tantangan apa yang dihadapi. Dan yang utama, jika dibandingkan kondisi sepuluh tahun yang lalu, apa saja perubahannya. Informasi tersebut menjadi penting agar pemerintah memiliki landasan yang kuat berupa data dan statistik dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi.

Marketplace menjadi penting karena saat ini sebagian aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di sana. Jika kantor statistik negara hanya merekam usaha-usaha yang terlihat secara fisik sementara aktivitas ekonomi digital yang berkembang sebenarnya lebih besar, maka gambaran yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Ikut didatanya usaha online atau marketplace dalam sensus ekonomi bukan untuk mengetahui siapa yang paling sukses atau seberapa kaya seseorang atau pengusaha. Yang ingin dipahami oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah aktivitas ekonomi. Apakah usaha tersebut bergerak di sektor perdagangan, jasa, industri, makanan dan minuman, atau sektor lainnya. Berapa banyak tenaga kerja yang terlibat. Bagaimana usaha tersebut berkembang. Informasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik ekonomi yang lengkap dan berkualitas.

Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan untuk merancang berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur atau perangkat penunjang aktivitas ekonomi. Ibarat resep obat, jika tidak diketahui persis apa penyakitnya, maka resep yang diberikan berpotensi gagal.

Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata usaha-usaha yang berada di pusat perdagangan, kawasan industri, atau pasar tradisional. Sensus ini juga berupaya menangkap berbagai aktivitas ekonomi baru yang tumbuh seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, alasan pelaku usaha online atau marketplace perlu didata sesungguhnya sederhana. Perekonomian Indonesia terus berkembang, dan statistik harus mampu menangkap perkembangan tersebut.

BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang. Sedikitnya ada dua undang-undang yang melindungi jawaban masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tujuan dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagian bertanya apakah setelah didata akan memperoleh bantuan, sementara yang lain mempertanyakan kaitan sensus dengan pajak atau manfaat langsung yang dapat dirasakan dari proses pendataan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka, sederhana, dan mudah dipahami.

Pertama, BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukanlah pendataan pajak. Sensus ini merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Kemudian, hasil yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda.

Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan beragam aktivitas ekonomi. Mulai dari pemilik warung, bengkel, usaha kuliner rumahan, toko kecil, penyedia jasa perbaikan, pelaku usaha digital, hingga pekerja mandiri lainnya yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian nasional.

Meski jarang menjadi sorotan dalam laporan ekonomi berskala besar, aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, aktivitas yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Ketika suatu kelompok usaha tidak terdata, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi juga akan lebih sulit dikenali. Akibatnya, kebijakan yang disusun berpotensi tidak sepenuhnya menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, Sensus Ekonomi pada dasarnya merupakan upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan.

Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat, dan transaksi daring semakin umum digunakan.

Kemudian, banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya.

Sebab, jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru.

Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

Bisnis.com, CIREBON — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengingatkan agar keberadaan Pelabuhan Patimban yang bertaraf internasional tidak menggerus aktivitas ekonomi dan logistik di Pelabuhan Cirebon. Menurut dia, kedua pelabuhan tersebut harus saling melengkapi dan terintegrasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional.

“Jangan sampai ada pelabuhan yang mati karena hadirnya pelabuhan baru. Semua fasilitas yang sudah dibangun negara harus tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi,” kata Roberth dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Ia menilai Pelabuhan Cirebon masih memiliki posisi strategis dalam mendukung distribusi logistik nasional. Aktivitas bongkar muat yang masih tinggi menunjukkan pelabuhan tersebut tetap menjadi salah satu simpul penting perdagangan dan distribusi barang di wilayah Pantai Utara Jawa.

Menurut Roberth, setiap hari terdapat sekitar tujuh kapal tongkang yang bersandar di Pelabuhan Cirebon. Kondisi itu menjadi indikator pergerakan logistik di pelabuhan tersebut masih berjalan aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Selain melayani distribusi berbagai komoditas, Pelabuhan Cirebon dalam beberapa bulan terakhir juga berperan sebagai jalur pengiriman beras ke berbagai wilayah luar pulau. Pengiriman dilakukan setelah daerah Cirebon dan sekitarnya mengalami surplus produksi beras yang kemudian didistribusikan melalui skema logistik yang dikelola Bulog.

“Ini menunjukkan pelabuhan ini masih sangat hidup. Aktivitas ekonomi masih berjalan dan harus terus diperkuat,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut.

Roberth mengatakan potensi Pelabuhan Cirebon masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan perdagangan komoditas antarpulau. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, muncul peluang kerja sama distribusi komoditas antara Cirebon dan Natuna yang dinilai dapat membuka pasar baru bagi pelaku usaha.

Menurut dia, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat memperluas jaringan perdagangan domestik sekaligus meningkatkan volume muatan yang melalui Pelabuhan Cirebon.

Di sisi lain, ia meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai operator pelabuhan untuk mengatur integrasi layanan logistik antara Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Patimban. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi persaingan yang justru melemahkan salah satu pelabuhan.

Roberth menilai setiap pelabuhan dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Pelabuhan Patimban dapat diarahkan untuk melayani kebutuhan ekspor-impor dan logistik internasional, sementara Pelabuhan Cirebon tetap diperkuat sebagai pusat distribusi komoditas domestik dan perdagangan antarpulau.

“Kami ingin Pelindo menjaga konektivitas antar-pelabuhan agar pembagian pengelolaan angkutan bisa berjalan bersama-sama. Pelabuhan Cirebon harus tetap dipertahankan dan eksistensinya tetap hadir karena memiliki peran penting bagi perekonomian daerah maupun nasional,” kata Roberth.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai mencemaskan kondisi ekonomi karena persoalan pemadaman listrik bergilir yang dalam sepekan terakhir terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan gangguan pasokan listrik tersebut telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor rumah tangga, UMKM hingga industri.

Dia mengatakan pemadaman bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.

"Saya berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat. Karena pemadaman bergilir itu, dari sisi makronya mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya, maka satu pabrik seluruh produknya bisa gagal. Itu kerugian besar," ujar KDM--panggilan akrabnya, di Bandung, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi di kawasan industri dapat menyebabkan proses produksi terhenti dan berujung pada keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen.

"Kalau produksi terganggu, pesanan barang tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah tantangan ekonomi global yang saat ini juga sedang tidak mudah," katanya.

Selain berdampak pada sektor industri, KDM menilai pemadaman listrik juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil. Berbagai aktivitas rumah tangga maupun usaha mikro menjadi terganggu akibat tidak tersedianya pasokan listrik secara normal.

"Semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat agar tidak merugikan ekonomi domestik dan keluarga. Produk-produk UMKM tidak bisa dicetak, aktivitas usaha terganggu, termasuk masyarakat yang memiliki usaha yang bergantung pada listrik," ujarnya.

KDM juga menyinggung keluhan masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial, termasuk pemilik ikan koi yang mengalami kerugian akibat matinya sistem aerasi dan sirkulasi air saat listrik padam.

"Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Pokoknya ekonomi mikro maupun ekonomi makro sama-sama terganggu. Untuk itu segera diselesaikan," katanya.

Terkait munculnya wacana sebagian masyarakat untuk menggugat PLN akibat kerugian yang ditimbulkan dari pemadaman listrik, KDM menilai langkah tersebut merupakan hak setiap konsumen.

"Itu hak setiap orang sebagai konsumen. Karena PLN adalah BUMN yang menjalankan pengelolaannya sendiri. Ada hubungan timbal balik. Kalau kita telat bayar listrik, kan ada konsekuensinya juga," ujar KDM.

Dia berharap PLN dapat segera memulihkan sistem kelistrikan sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Jawa Barat kembali berjalan normal tanpa gangguan pemadaman bergilir.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI mendorong seluruh pelaku usaha sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan investasi, serta percepatan pertumbuhan industri kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih lengkap untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

“Kalau sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata nasional kita dorong lebih cepat, peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan semakin besar. Sektor kesehatan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Menkes Budi.

Menkes menjelaskan bahwa jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan mencapai sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum tergambarkan secara utuh karena aktivitas usaha kesehatan masih tersebar dalam berbagai kelompok statistik ekonomi.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha, investasi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Menkes mengajak seluruh rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan. Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha dan organisasi di sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Menurut Amalia, sensus ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data.

“Sensus Ekonomi pada esensinya merupakan general check-up bagi ekonomi Indonesia. Melalui sensus ini kita dapat melihat kondisi terkini ekonomi nasional sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Ia menambahkan, BPS bersama Kementerian Kesehatan saat ini juga tengah mengembangkan Health Satellite Account untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional. Upaya tersebut akan semakin kuat dengan dukungan data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak hanya berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional yang terus berkembang.

“Data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, memperbaiki regulasi, mendorong investasi, serta mempercepat transformasi kesehatan nasional,” ujar Prof. Asnawi.

Kementerian Kesehatan berkomitmen mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif seluruh pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan data ekonomi kesehatan yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan kesehatan dan ekonomi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai persepsi negatif terhadap ekonomi Indonesia menjadi kendala utama yang menekan pasar keuangan domestik. Menurut dia, persepsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini.

“Kendala utama adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang enggak terlalu benar,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya mengatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga masih berjalan cukup baik dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap meningkat.

“APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana semuanya aktivitas ekonomi meningkat,” ujarnya.

Menurut dia, sebagian pihak terpengaruh oleh anggapan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi kondisi yang buruk. Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghilangkan sentimen negatif yang berkembang di pasar.

“Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi,” kata Purbaya.

Purbaya juga menanggapi pandangan sejumlah analis yang menilai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya, berpotensi menekan kondisi fiskal. Menurut dia, program-program tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan apabila diperlukan.

Ia menegaskan pemerintah tetap dapat menjaga defisit anggaran pada kisaran 2-3 persen meski menjalankan berbagai program prioritas.

“Dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program sesuai kebutuhan. “Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON — Jalan utama yang menjadi akses ribuan petambak garam dan nelayan di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih dalam kondisi rusak parah.

Ironisnya, ruas jalan sepanjang sekitar 7-8 kilometer tersebut belum pernah mendapat pembangunan permanen meski telah digunakan masyarakat pesisir selama puluhan tahun.

Ketidakjelasan status kewenangan jalan diduga menjadi penyebab utama belum tersentuhnya pembangunan. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat di salah satu sentra garam terbesar di Jawa Barat terus terkendala.

Petani garam Rawaurip, Ismail Marzuki, mengatakan jalan tersebut telah menjadi jalur utama pengangkutan hasil garam dan aktivitas nelayan sejak sekitar tahun 1970-an. Namun hingga saat ini, jalan itu belum pernah diaspal maupun dibeton.

"Jalan ini sudah ada sejak sekitar tahun 1970-an. Dari dulu sampai sekarang menjadi akses utama untuk mengangkut hasil garam dan aktivitas nelayan ke laut. Tapi sampai hari ini belum pernah diaspal atau dibeton," kata Ismail, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, penanganan yang pernah dilakukan hanya berupa pengerasan jalan pada sekitar 2011 hingga 2012. Pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembangunan pagar batu kubus di sepanjang pesisir Kecamatan Pangenan untuk mengurangi dampak abrasi.

Namun, kondisi jalan kembali mengalami kerusakan. Saat musim hujan maupun ketika terjadi banjir rob, jalur tersebut semakin sulit dilalui kendaraan yang mengangkut hasil produksi garam.

"Kalau musim hujan atau air pasang, jalan semakin sulit dilalui. Padahal jalur ini sangat penting untuk mengangkut hasil produksi garam," ujarnya.

Jalan tersebut menghubungkan kawasan permukiman warga dengan hamparan tambak garam dan wilayah pesisir. Jalur itu menjadi akses utama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pergaraman dan perikanan.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Rawaurip mengaku telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut berupa pembangunan fisik.

Sekretaris Desa Rawaurip, Yudi, mengatakan usulan perbaikan rutin disampaikan sejak 2020. Akan tetapi, persoalan status jalan yang belum jelas membuat usulan tersebut belum membuahkan hasil.

"Sejak tahun 2020 sampai sekarang selalu kami usulkan, baik ke pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kendalanya sampai sekarang status jalan itu belum jelas masuk kewenangan siapa," kata Yudi.

Menurut dia, pemerintah desa tidak dapat menggunakan anggaran desa untuk memperbaiki jalan tersebut karena bukan merupakan aset maupun kewenangan desa.

"Kami ingin jalan ini diperbaiki karena sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi desa tidak bisa masuk karena bukan kewenangan kami," ujarnya.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan ruas jalan tersebut bukan termasuk jalan desa maupun jalan kabupaten.

"Yang jelas bukan jalan desa dan bukan jalan kabupaten. Kalau bukan provinsi, kemungkinan kewenangan pusat. Ini yang harus segera dipastikan supaya ada kepastian penanganan," kata Lukman.

Ia menilai pemerintah perlu segera menelusuri status administrasi jalan agar pembangunan dapat dilakukan. Menurut dia, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting karena menopang aktivitas kawasan produksi garam yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai stimulus berupa penurunan PPh Final menjadi 1,5 persen serta diskon transportasi merupakan langkah positif untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi jangka pendek.

“Secara umum saya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, stimulus yang dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga memang diperlukan. Penurunan PPh Final bagi penulis juga merupakan sinyal positif bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian kepada sektor ekonomi kreatif dan profesi-profesi yang selama ini sering luput dari pembahasan kebijakan ekonomi,” ujar Fakhrul kepada di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, kebijakan diskon transportasi berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, restoran, perdagangan ritel, hingga UMKM yang bergantung pada aktivitas perjalanan domestik.

“Ketika biaya perjalanan turun, masyarakat cenderung lebih banyak melakukan perjalanan dan membelanjakan uangnya di berbagai daerah. Ini tentu memberikan multiplier effect yang cukup baik bagi perekonomian lokal, terutama pada periode liburan sekolah dan akhir tahun,” jelasnya.

Meski demikian, Fakhrul mengingatkan dampak stimulus konsumsi semacam ini pada dasarnya bersifat sementara.

“Kita perlu melihat kebijakan ini secara proporsional. Dampaknya tentu ada, tetapi umumnya bersifat temporer. Setelah periode stimulus berakhir, aktivitas ekonomi biasanya akan kembali ke tren normalnya. Karena itu, kita tidak bisa mengandalkan stimulus konsumsi sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi,” terang dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menegaskan ukuran keberhasilan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya dilihat dari peningkatan konsumsi selama periode tertentu, melainkan dari kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak orang yang naik kereta, pesawat, atau bus selama masa liburan. Yang lebih penting adalah apakah dunia usaha semakin percaya diri untuk berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Fakhrul.

Menurutnya, tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Pada akhirnya masyarakat tidak menjadi sejahtera karena mendapatkan diskon tiket selama beberapa minggu. Masyarakat menjadi sejahtera karena memiliki pekerjaan yang baik, pendapatan yang meningkat, dan keyakinan bahwa masa depannya lebih baik dibanding hari ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fakhrul menambahkan stimulus konsumsi dapat menjadi pelengkap yang baik untuk menjaga momentum pertumbuhan. Namun, pemerintah tetap perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama.

“Karena itu saya melihat stimulus ini baik dan patut diapresiasi. Namun agenda yang lebih besar tetap bagaimana menjaga iklim investasi, meningkatkan kepastian kebijakan, memperkuat sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang lebih besar,” kata Fakhrul.

“Konsumsi bisa membantu ekonomi bergerak lebih cepat, tetapi lapangan kerja adalah fondasi yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni menyatakan siap menyambut pelaksanaan program stimulus diskon tarif transportasi yang kembali disiapkan pemerintah untuk periode libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru mendatang.

Manager Komunikasi Korporasi Pelni Ditto Pappilanda menyampaikan pihaknya optimistis program tersebut mampu mendongkrak mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi domestik.

Pelni memastikan kesiapan perusahaan menjalankan penugasan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk penyediaan kuota diskon tiket kapal penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek yang ditetapkan.

“Pelni siap menjalankan program yang ditetapkan pemerintah guna mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata domestik,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Berkaca dari pengalaman pelaksanaan stimulus transportasi sebelumnya, animo masyarakat terhadap program diskon tiket terpantau tinggi.

Insentif tarif dinilai efektif mengurangi beban pengeluaran perjalanan masyarakat dan meningkatkan belanja pada sektor konsumsi lainnya.

“Pada program diskon tiket periode Juni–Juli 2025, jumlah tiket terjual mencapai 797.994 penumpang atau meningkat 12,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sementara kuota diskon pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 hingga Lebaran 2026 juga tercatat terserap optimal.

Pelni juga memastikan kesiapan operasional dan layanan guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang selama periode libur.

Menurut Pelni, program stimulus tarif transportasi sejauh ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap minat masyarakat bepergian. Oleh karena itu, perseroan optimistis tren peningkatan jumlah penumpang masih akan berlanjut pada periode Juni–Juli maupun Natal dan Tahun Baru mendatang.

Namun, Ditto belum dapat memperkirakan peningkatan jumlah penumpang, karena akan sangat bergantung pada besaran diskon, periode pelaksanaan, dan kuota yang diberikan.

“Pelni memproyeksikan program stimulus pada periode mendatang akan kembali mendorong peningkatan jumlah penumpang,” tutupnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kinerja angkutan laut tercatat melayani sekitar 6,65 juta penumpang sepanjang Januari–Maret 2026. Realisasi tersebut meningkat 3,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Khusus pada Maret yang bertepatan dengan momen pemberian stimulus Idulfitri, angkutan laut berhasil mengangkut 2,88 juta orang atau melonjak 50,17% secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kuat di tengah berbagai kekhawatiran global terkait nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden sempat berseloroh mengenai kondisi kurs dolar dan respons sejumlah pejabat terhadap dinamika ekonomi global.

“Selama Purbaya bisa senyum tenang aja nggak usah kau kuatir itu. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar,” kata Prabowo.

Dia menyampaikan masyarakat di daerah pada dasarnya lebih membutuhkan stabilitas pangan dan aktivitas ekonomi riil dibanding mengikuti fluktuasi mata uang asing.

Menurut Prabowo, pihak yang paling khawatir terhadap gejolak kurs justru kalangan yang memiliki aktivitas internasional tinggi.

“Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?” ujarnya sambil berkelakar kepada sejumlah pejabat yang hadir.

Presiden juga sempat menyebut beberapa nama menteri dan tokoh dunia usaha secara santai di hadapan peserta acara.

“Mbak Titiek ini pusing ini,” kata Prabowo yang kemudian disambut tawa hadirin.

Dia juga menyinggung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie.

“Anin lu pusing boleh, lu ketua pengusaha lu Kadin,” ujar Presiden.

Di balik candaan tersebut, Prabowo menekankan keyakinannya terhadap daya tahan ekonomi nasional.

“Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat,” tuturnya.

Dia mengajak seluruh pemimpin dan pejabat negara untuk tetap percaya terhadap kemampuan bangsa sendiri dan fokus bekerja bagi kepentingan masyarakat.

“Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko global dinilai mulai memberi tantangan baru bagi sektor perbankan. Permata Bank memperkirakan peluang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate masih terbuka pada semester I 2026.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pelemahan rupiah yang telah menembus lebih dari 4 persen secara year-to-date menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang kenaikan BI Rate.

“Kami melihat peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada semester I cukup terbuka, kemungkinan pada Mei atau Juni, sehingga BI Rate dapat naik menjadi 5 persen,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari konflik Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, hingga arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik.

Permata menilai kenaikan BI Rate nantinya dapat berdampak terhadap sektor perbankan, terutama permintaan kredit masyarakat dan dunia usaha.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kondisi permintaan kredit saat ini sebenarnya masih relatif lemah meskipun likuiditas perbankan secara umum masih memadai.

“Salah satu penopang utama pertumbuhan kredit saat ini adalah kredit investasi. Sementara kredit modal kerja, kredit korporasi, komersial, maupun konsumsi masih relatif terbatas,” ujar Josua.

Menurut dia, perlambatan mulai terlihat pada kredit konsumsi seiring tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Fenomena downtrading membuat masyarakat mulai menahan pembelian barang tahan lama seperti kendaraan baru.

Josua mengatakan aktivitas ekonomi tetap menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan kredit perbankan.

“Kalau aktivitas ekonomi membaik, konsumsi masyarakat solid, dan permintaan modal kerja meningkat, maka permintaan kredit juga otomatis akan meningkat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat ke level Rp17.372 pada perdagangan sore hari, Rabu (6/5/2026). Selain rupiah, sejumlah mata uang lain di Asia juga ditutup menguat pada hari ini.
Melansir data RTI Infokom, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 0,22% ke Rp17.372. Sepanjang hari, rupiah sempat menyentuh level tertingginya di Rp17.411 dan Rp17.358 sebagai level terendahnya.
Selain rupiah, penguatan juga dialami oleh yuan China yang naik 0,19%, yen Jepang naik 1,06%, won Korea naik 1,41%, dolar Singapura naik 0,35%, dan baht Thailand naik 0,62%.
Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan pelemahan dolar AS hari ini terjadi lantaran pasar merespons positif pernyataan Presiden AS Donald Trump terhadap kemungkinan damai antara AS dan Iran.
Ibrahim menyebut,Trump mengatakan akan menghentikan sementara operasi untuk membantu mengawal kapal melalui Selat Hormuz, dengan alasan kemajuan menuju kesepakatan komprehensif dengan Iran, tanpa memberikan rincian tentang kesepakatan tersebut.

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% menjadi indikasi bahwa tren ekonomi nasional mulai bergerak ke arah yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.

"Percepatan ini belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku pasar, yang justru masih menunjukkan kekhawatiran dan cenderung menarik dana dari pasar modal," kata Ibrahim dalam keterangan resminya, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, Ibrahim menyoroti aksi pemerintah yang tengah menyiapkan paket stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Dengan langkah tersebut, Ibrahim berharap akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi aktivitas usaha serta kepercayaan pasar ke depan.

Pada perdagangan besok, Ibrahim memprediksi rupiah bakal bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah di levelRp17.380–Rp17.420.