Bisnis.com, INDRAMAYU — Kabupaten Indramayu mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling rendah di Jawa Barat sepanjang 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan ekonomi Indramayu hanya tumbuh 3,09%, tertinggal dibanding 26 kabupaten/kota lain yang seluruhnya tetap membukukan pertumbuhan positif.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan capaian tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Menurut dia, perlambatan itu berkaitan erat dengan struktur ekonomi Indramayu yang masih ditopang sektor primer, terutama pertanian tradisional dan migas.

“Seluruh kabupaten/kota tumbuh positif, namun terdapat variasi kinerja antarwilayah. Indramayu menjadi yang terendah dari sisi laju pertumbuhan,” ujarnya dikutip Jumat (20/5/2026).

BPS mencatat daerah dengan basis industri pengolahan, jasa modern, dan investasi baru justru tumbuh lebih cepat. Kabupaten Kuningan tumbuh 6,98%, disusul Kabupaten Majalengka 6,86%, Kabupaten Bandung 6,32%, dan Kabupaten Cirebon 6,23%.

Kinerja sejumlah wilayah tersebut dinilai mencerminkan mulai bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke kawasan timur dan selatan. Perbaikan konektivitas infrastruktur serta masuknya investasi baru menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan.

Namun demikian, dari sisi kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), struktur ekonomi Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan industri lama. Lima daerah penyumbang terbesar PDRB provinsi masih didominasi wilayah industri dan jasa.

Kabupaten Bekasi menyumbang 14,86% terhadap total ekonomi Jawa Barat, diikuti Kota Bandung 13,29%, Kabupaten Karawang 11,10%, Kabupaten Bogor 11,07%, serta Kabupaten Bandung sebesar 5,92%.

“Artinya, meskipun pertumbuhan mulai menyebar, nilai ekonomi masih terkonsentrasi di sabuk industri dan jasa,” kata Margaretha.

Dari sisi nominal ekonomi, Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar mencapai Rp451,51 triliun. Sebaliknya, Kota Banjar mencatat nilai ekonomi paling kecil, yakni Rp5,95 triliun.

Data BPS turut menunjukkan ketimpangan kesejahteraan antardaerah masih cukup lebar. Indikator PDRB per kapita memperlihatkan Kota Bandung menjadi wilayah dengan nilai tertinggi sebesar Rp185 juta per penduduk per tahun, sementara Kabupaten Cianjur menjadi yang terendah dengan Rp26,55 juta.

Beberapa daerah lain di Jawa Barat juga masih memiliki PDRB per kapita di bawah Rp30 juta. Kondisi itu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti pemerataan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat.

Menurut Margaretha, perbedaan struktur ekonomi menjadi faktor utama yang menjelaskan ketimpangan laju pertumbuhan antarwilayah. Daerah yang masih bergantung pada sektor primer cenderung mengalami akselerasi lebih lambat dibanding wilayah yang telah mengalami diversifikasi ekonomi.

Ketergantungan pada sektor migas dan pertanian tradisional dinilai membuat Indramayu lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perlambatan produktivitas.

“Di sisi lain, daerah yang berhasil menarik investasi manufaktur dan jasa memperoleh sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil,” katanya.

Bisnis.com, INDRAMAYU-- Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan posisinya di Kawasan Rebana sebagai penopang lumbung pangan nasional sekaligus basis energi dan kelautan Jawa Barat.

Di tengah ambisi menjadikan Rebana sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru, Indramayu memilih memainkan kartu lama yang selama ini menopang ekonominya, yaitu pertanian produktif, perikanan, serta industri energi dan migas.

Bupati Indramayu,Lucky Hakim, menyatakan daerahnya siap mengoptimalkan kekuatan sektor primer dan energi untuk menopang pertumbuhan kawasan. Menurutnya, struktur ekonomi Indramayu yang bertumpu pada pangan dan energi bukan kelemahan, melainkan fondasi strategis dalam desain besar pengembangan Rebana.

Indramayu, selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat. Dengan lahan sawah yang luas dan produktivitas relatif stabil, daerah ini memegang peran penting dalam pasokan beras regional bahkan nasional.

"Di tengah ancaman alih fungsi lahan dan tekanan industrialisasi di kawasan Rebana, posisi Indramayu menjadi krusial," kata Lucky, Minggu (2/3/2026).

Lucky menyebutkan, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih dominan. Pemerintah daerah menilai, industrialisasi kawasan tidak boleh menggerus fungsi lahan produktif.

Sebaliknya, pertanian harus diperkuat melalui modernisasi irigasi, mekanisasi, serta integrasi dengan sistem logistik kawasan.

Langkah ini sekaligus menjadi penyeimbang ekspansi kawasan industri di wilayah lain Rebana. Ketika daerah lain mendorong manufaktur, Indramayu mempertahankan stabilitas pangan sebagai basis ekonomi riil.

Selain pertanian, sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi pesisir Indramayu. Dengan garis pantai yang panjang di utara Jawa, aktivitas perikanan tangkap dan budidaya menopang ribuan rumah tangga nelayan.

Penguatan sektor ini dinilai penting dalam kerangka ekonomi kawasan. Integrasi dengan infrastruktur logistik, termasuk kedekatan denganPelabuhan Patimban, membuka peluang distribusi hasil perikanan ke pasar yang lebih luas.

"Namun tantangan tetap ada, mulai dari fluktuasi hasil tangkapan, cuaca ekstrem, hingga keterbatasan fasilitas pengolahan," ujar Lucky.

Selain itu, Indramayu juga memiliki sejarah panjang sebagai wilayah industri energi dan migas. Kilang minyak dan infrastruktur energi yang telah lama beroperasi menjadikan daerah ini simpul penting ketahanan energi nasional.

Dalam konteks Rebana, sektor energi memberi dua dampak sekaligus: kontribusi fiskal dan daya tarik investasi industri turunan. Namun ketergantungan pada sektor ekstraktif juga menyimpan risiko, terutama terkait fluktuasi harga global dan isu lingkungan.

"Ambisi menjadikan Rebana sebagai motor ekonomi baru Jawa Barat menuntut pembagian peran yang jelas antar daerah. Kami memilih jalur konservatif namun strategis, menjaga ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi pertumbuhan," kata Lucky.