Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan gangguan pada sistem kelistrikan yang sempat memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa telah teratasi.

Hal tersebut disampaikan Bahlil berdasarkan laporan yang diterimanya dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya," ujar Bahlil kepada wartawan.

Bahlil tidak merinci pembangkit listrik mana saja yang sebelumnya mengalami gangguan. Saat ditanya apakah salah satunya merupakan pembangkit di Cirebon, dia mengaku tidak mengingat nama pembangkit yang dimaksud.

"Nama-namanya kan saya tadi lupa ya, nama-namanya saya sudah lupa," katanya.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa persoalan teknis terkait operasional dan pelayanan sistem kelistrikan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator ketenagalistrikan nasional.

Sementara itu, dia melanjutkan pemerintah melalui Kementerian ESDM berperan sebagai regulator yang mengawasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

"Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Evaluasi tersebut mencakup persoalan pasokan energi primer, kondisi pembangkit, hingga kebutuhan pemeliharaan (maintenance) guna menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

PLN sebelumnya juga menyatakan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak Minggu (21/6/2026) seiring pulihnya salah satu pembangkit besar yang sebelumnya mengalami gangguan teknis dan mulai masuk kembali ke dalam sistem.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi tiga persoalan utama yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan PT PLN (Persero), menyusul terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Bahlil mengatakan evaluasi terhadap persoalan tersebut dilakukan bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya dengan terkait dengan listrik," ujar Bahlil.

Dia menjelaskan, setidaknya terdapat tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, terkait gangguan pada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Kedua, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batu bara berkalori menengah (medium calorie) yang digunakan PLN untuk proses pencampuran atau blending bahan bakar pembangkit.

"Dan tadi, sama-sama Dirut PLN juga sudah kita bedah, ada tiga masalah. Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batu bara high calorie yang medium," katanya.

Bahlil memaparkan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

Menurutnya, secara kontraktual pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi persoalan karena PLN telah mengikat kontrak sebanyak 134 juta ton untuk kebutuhan selama setahun penuh.

"Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," ujarnya.

Namun, lanjut Bahlil, persoalan yang dihadapi PLN terletak pada kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah yang dibutuhkan untuk proses blending pada pembangkit.

"Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," kata Bahlil.

Meskipun persoalan pasokan batu bara telah diselesaikan, tetapi pemerintah meminta PLN segera mempercepat pemeliharaan atau maintenance pembangkit guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional.

Bahlil menegaskan pemerintah akan terus mengawal stabilitas sistem ketenagalistrikan agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan gangguan serupa tidak kembali terjadi.

"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," tandas Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah agar gangguan kelistrikan yang sempat memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa tidak kembali terjadi.

Arahan itu disampaikan setelah pemerintah mengevaluasi gangguan sistem kelistrikan yang terjadi dalam sepekan terakhir bersama PT PLN (Persero).

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berkontribusi terhadap terganggunya keandalan sistem kelistrikan. Salah satunya terkait pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), serta kebutuhan batu bara berkalori menengah yang digunakan untuk proses pencampuran atau blending bahan bakar pembangkit.

Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton.

Adapun kontrak pasokan batu bara yang telah dimiliki PLN saat ini mencapai sekitar 134 juta ton. Karena itu, Bahlil menilai secara volume seharusnya tidak terdapat persoalan pasokan.

"Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," ujarnya.

Meski demikian, PLN disebut membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah untuk keperluan blending. Menurut Bahlil, pemerintah telah membantu mencarikan pasokan yang sesuai sehingga persoalan tersebut kini sudah dapat diatasi.

"Yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," ujarnya.

Selain memastikan kecukupan pasokan energi primer, pemerintah juga meminta PLN mempercepat pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan sistem kelistrikan guna meningkatkan keandalan pelayanan kepada masyarakat.

"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," ujar Bahlil.

Ia menegaskan stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit saat ini dalam kondisi aman dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) tetap berjalan.

Bahlil juga menyebut perusahaan setrum negara itu melaporkan bahwa gangguan yang sempat memengaruhi sistem kelistrikan Jawa kini telah teratasi.

"PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP).

Gangguan tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan Jawa. Namun, salah satu pembangkit yang mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi ke sistem pada Minggu (21/6).

Perseroan menyatakan terus melakukan pemantauan sistem kelistrikan selama 24 jam penuh dan memperkuat pasokan energi primer guna memastikan keandalan layanan listrik tetap terjaga.

Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai mencemaskan kondisi ekonomi karena persoalan pemadaman listrik bergilir yang dalam sepekan terakhir terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan gangguan pasokan listrik tersebut telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor rumah tangga, UMKM hingga industri.

Dia mengatakan pemadaman bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.

"Saya berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat. Karena pemadaman bergilir itu, dari sisi makronya mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya, maka satu pabrik seluruh produknya bisa gagal. Itu kerugian besar," ujar KDM--panggilan akrabnya, di Bandung, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi di kawasan industri dapat menyebabkan proses produksi terhenti dan berujung pada keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen.

"Kalau produksi terganggu, pesanan barang tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah tantangan ekonomi global yang saat ini juga sedang tidak mudah," katanya.

Selain berdampak pada sektor industri, KDM menilai pemadaman listrik juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil. Berbagai aktivitas rumah tangga maupun usaha mikro menjadi terganggu akibat tidak tersedianya pasokan listrik secara normal.

"Semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat agar tidak merugikan ekonomi domestik dan keluarga. Produk-produk UMKM tidak bisa dicetak, aktivitas usaha terganggu, termasuk masyarakat yang memiliki usaha yang bergantung pada listrik," ujarnya.

KDM juga menyinggung keluhan masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial, termasuk pemilik ikan koi yang mengalami kerugian akibat matinya sistem aerasi dan sirkulasi air saat listrik padam.

"Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Pokoknya ekonomi mikro maupun ekonomi makro sama-sama terganggu. Untuk itu segera diselesaikan," katanya.

Terkait munculnya wacana sebagian masyarakat untuk menggugat PLN akibat kerugian yang ditimbulkan dari pemadaman listrik, KDM menilai langkah tersebut merupakan hak setiap konsumen.

"Itu hak setiap orang sebagai konsumen. Karena PLN adalah BUMN yang menjalankan pengelolaannya sendiri. Ada hubungan timbal balik. Kalau kita telat bayar listrik, kan ada konsekuensinya juga," ujar KDM.

Dia berharap PLN dapat segera memulihkan sistem kelistrikan sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Jawa Barat kembali berjalan normal tanpa gangguan pemadaman bergilir.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengklaim sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan, seiring satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah berhasil dipulihkan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, terdapat dua PLTU yang sejak pekan lalu mengalami gangguan operasional. Kedua pembangkit itu milik mitra swasta PLN atau Independent Power Producer (IPP).

Namun salah satu pembangkit tersebut telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

"Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan sudah sinkron dengan sistem kelisikan Pulau Jawa, dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelisikan di Pulau Jawa," ujar Darmawan dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia menyebutkan, dengan beroperasinya kembali pembangkit tersebut, pasokan listrik di Pulau Jawa mengalami peningkatan sehingga kondisi pemadaman bergilir yang sempat terjadi pada pekan lalu mulai dapat diminimalisir.

"Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa 24 jam 7 hari seminggu secara terus-menerus," kata dia.

Menurutnya, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

Ia memastikan, PLN terus mengupayakan memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta meningkatkan keandalan pembangkitan agar sistem kelistrikan tetap stabil.

Darmawan pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat manajemen beban di sejumlah wilayah.

"Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu," pungkas Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha konveksi meminta PT PLN (Persero) memperbaiki sistem penyampaian informasi terkait rencana pemadaman listrik. Sosialisasi dinilai tidak cukup dilakukan melalui media.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, penyampaian informasi dari PLN selama ini belum menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.

"Poinnya, PLN tidak cukup hanya lewat media untuk menginformasikan pemadaman. Harus melibatkan jajaran kecamatan sampai tingkat RT, mengingat banyak pelaku usaha minim informasi," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Dia berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan.

"Kalau minimal satu minggu sebelumnya sudah tahu, pelaku usaha bisa mengatur waktu, termasuk melemburkan pekerja agar target produksi tetap tercapai," katanya.

Lebih lanjut Nandi menyampaikan, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10% hingga 15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.

"Penurunan produksi sudah mulai terasa, sekitar 10 sampai 15 persen," sebut Nandi.

Dampak pemadaman listrik juga mengganggu pemenuhan target pesanan yang telah memiliki tenggar waktu tertentu. Dengan demikian, keterlambatan produksi menimbulkan penalti dari pelanggan apabila pesanan tidak selesai sesuai jadwal yang disepakati.

Oleh karena itu, dampak pemadaman listrik sebenarnya dapat ditekan apabila pelaku usaha memperoleh informasi jauh hari sebelum pengurangan pasokan listrik dilakukan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur ulang jadwal produksi, termasuk menambah jam kerja atau lembur bagi pekerja.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyusul gangguan teknis pada pembangkit serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.

Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.

"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.

Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.

"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.

Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.

Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.

"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.

Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.

"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia megungkapkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi berulang di wilayah Jawa berisiko mengikis minat investasi sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan keandalan pasokan energi merupakan pilar utama penentu daya saing industri nasional.

Menurutnya, gangguan listrik di Pulau Jawa selaku pusat kegiatan industri akan langsung memicu multiplier effect negatif terhadap produktivitas dan kepastian operasional pelaku usaha global.

“Jika gangguan pasokan listrik terjadi berulang dan tidak segera ditangani, tentu akan menjadi catatan bagi investor karena berpotensi meningkatkan biaya operasional dan risiko bisnis,” ujar Erwin kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Erwin menjelaskan bahwa dalam kalkulasi penanaman modal, penanam modal asing maupun domestik kini tidak hanya menyoroti variabel tarif energi kelistrikan semata.

Lebih dari itu, tingkat kepastian pasokan dan stabilitas infrastruktur jaringan listrik menjadi indikator paling krusial sebelum modal tersebut direalisasikan ke dalam ekosistem manufaktur.

Kadin memetakan sektor dengan proses produksi terus-menerus (continuous process) seperti industri baja, petrokimia, semen, tekstil, serta makanan dan minuman menjadi klaster yang paling terdampak dari fenomena pemadaman listrik belakangan ini.

Bagi industri padat modal tersebut, padamnya daya listrik dalam hitungan jam tidak hanya menghentikan lini produksi saja, melainkan berpotensi merusak bahan baku dan mesin-mesin pabrik.

“Kerugian tidak hanya berasal dari berhentinya produksi, tetapi juga dari biaya pemulihan operasional yang sering kali jauh lebih besar dibanding durasi pemadaman itu sendiri,” kata Erwin.

Kondisi ini kian diperparah oleh lonjakan beban biaya operasional akibat penggunaan pembangkit cadangan seperti genset yang menguras bahan bakar tambahan secara masif.

Selain membengkaknya beban energi, pelaku industri manufaktur juga terpaksa mengalokasikan anggaran lembur karyawan demi mengejar ketertinggalan target output produksi yang sempat terhenti.

Ketidakpastian ini pun dinilai merembet pada terhambatnya jadwal logistik pengiriman barang, yang berpotensi merusak reputasi pemanufaktur domestik di mata pembeli internasional.

Seiring hal tersebut, Kadin mememinta pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk segera memprioritaskan penguatan ketahanan sistem kelistrikan nasional secara menyeluruh.

Hal tersebut diperlukan guna menjamin ketersediaan energi primer, meningkatkan kapasitas transmisi, serta membenahi sistem mitigasi dan komunikasi darurat kepada segenap pelanggan industri.

“Karena itu Kadin mendorong pemerintah dan PLN untuk terus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, memastikan ketersediaan energi primer, meningkatkan keandalan pembangkit dan jaringan transmisi, serta memperbaiki sistem mitigasi dan komunikasi kepada pelanggan industri,” pungkas Erwin.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) aman dan pemadaman listrik terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Menteri Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Ia menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180-190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ujarnya.

Menurut Bahlil, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin.

Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.

"Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," kata dia.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.

"Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.

"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar pemadaman bergilir yang terjadi selama beberapa waktu belakangan tidak kembali terjadi.

Bahlil mengatakan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Bahlil juga menyampaikan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.

Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara nasional menyediakan pasokan sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.

"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," katanya.

Bahlil menilai persoalan utama berada pada aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik internal PLN, bukan pada ketersediaan pasokan batu bara yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Lebih lanjut, Bahlil juga telah meninta PLN untuk segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang semakin sering terjadi di sejumlah kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai telah menekan tingkat utilisasi pabrik.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, frekuensi pemadaman listrik yang meningkat, terutama di wilayah Jawa Timur, memaksa sebagian pelaku industri mengurangi kapasitas produksinya.

Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya terjadi saat aliran listrik terputus, tetapi juga pada waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali fasilitas produksi.

"Ada beberapa daerah yang padam lebih sering, membuat kita sedikit menurunkan utilisasi. Sekali mati, di hilir butuh waktu 2-3 jam untuk jalan lagi, belum lagi limbahnya," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/6/2026).

Dia menjelaskan, pada industri hulu, proses pemulihan bahkan jauh lebih panjang. Setelah terjadi penghentian operasi akibat listrik padam, pabrik membutuhkan waktu sekitar dua hingga tujuh hari hingga seluruh proses produksi kembali normal.

Fajar menambahkan, secara operasional waktu henti produksi bisa lebih lama. Menurutnya, setelah listrik kembali menyala, perusahaan setidaknya membutuhkan sekitar empat jam sebelum lini produksi dapat kembali beroperasi secara optimal.

"Kalau mati, minimal empat jam untuk bisa jalan lagi. Dampaknya tergantung seberapa sering PLN mati lampu. Belakangan ini sudah agak sering, terutama di Jawa Timur," katanya.

Dia berharap PT PLN (Persero) dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik, terlebih ketika harga energi global mulai menurun. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi penyedia listrik untuk menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan bagi sektor industri.

"Dengan turunnya harga komoditas ini, mudah-mudahan PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik," sebutnya.

Fajar menambahkan, kendala pasokan listrik selaiknya dapat segera diatasi agar tidak semakin mengganggu pasokan produk ke pasar.

"Mudah-mudahan kendala pasokan listrik segera kembali normal. Karena kalau satu sampai dua minggu masih sering mati lampu, lumayan menyebabkan turun terus nanti supply-nya,” pungkas Fajar.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) menyatakan kendala teknis operasional pada pembangkit telah menyebabkan beberapa wilayah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengalami mati listrik.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan​​​​​​ (​TJSL) PLN UID Jatim Dana Puspita Sari memastikan pihaknya saat ini telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.

"PLN saat ini tengah mengerahkan sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," katanya di Surabaya, Rabu.

Untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak.

Selain itu, PLN juga terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal.

Dana mengatakan PLN akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan optimal serta keandalan pasokan listrik tetap terjaga.

Ia menambahkan, perkembangan proses penanganan dan pemulihan akan terus kami informasikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

Sebagai informasi berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026