Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim berhasil mengamankan dukungan kuat dari Kementerian Keuangan China hingga Bank Sentral China (People's Bank of China/PBOC) terkait dengan rencana penerbitan obligasi valas berdenominasi renminbi yuan, alias Panda bond.

Sebelumnya, Panda Bond juga sudah disebut mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Rakyat China. Hal ini disampaikan olehnya usai dua hari kunjungan di Beijing untuk bertemu dengan PBOC, Kemenkeu China, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta para investor di daratan China.

"Hasilnya cukup baik. Kami bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya pada Kamis waktu setempat, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Purbaya, otoritas fiskal dan moneter China telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung rencana penerbitan perdana Panda Bond di pasar keuangan domestik negara tersebut.

"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," klaimnya.

Purbaya menyampaikan, penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

"Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China," ujarnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menambahkan bahwa dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, rombongan Kemenkeu RI turut mengambil kesempatan untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid di tengah dinamika global.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," ujarnya.

Menurut Purbaya, upaya penerbitan Panda Bond adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.

"Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan.

Pertemuan bilateral itu juga bertujuan untuk memperluas basis investor serta memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis.

“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan kunjungan ke Beijing merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah direncanakan secara matang oleh pemerintah.

Kunjungan juga itu mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas sumber pembiayaan yang kompetitif dan memperkuat kepercayaan investor internasional.

“Ini adalah bagian dari perencanaan yang telah disusun jauh sebelumnya. Pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan secara terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya menambahkan.

Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kondisi tersebut tercermin dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

“Kami datang ke Beijing karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri,” lanjut dia.

Dia pun meyakini kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga dengan baik.

Hal itu, kata Menkeu, terlihat pada tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah serta stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terpelihara di tengah ketidakpastian global.

“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance membeberkan beberapa cara yang saat ini dilakukan untuk mendongkrak pembiayaan mobil baru dan bekas.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menegaskan perusahaan tetap mengedepankan strategi pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan dealer, showroom, dan mitra penjualan lainnya, optimalisasi sinergi dengan Bank Danamon sebagai induk usaha, serta pengembangan jaringan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan,” katanya, Selasa (19/5/2026).

Tidak sampai di situ, imbuhnya, perusahaan pun terus memperkuat nilai tambah bagi konsumen melalui program pembiayaan yang relevan,pricingyang kompetitif, serta proses kredit yang lebih mudah, cepat, dan tetapprudent.

Gani turut berujar bahwa penyaluran pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan profil risiko dan kemampuan membayar konsumen, sehingga pertumbuhan pembiayaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Adapun, per April 2026, Adira Finance mencatatkan pembiayaan mobil baru sebesar Rp2,8 triliun. Sementara itu, pembiayaan mobil bekas tercatat sebesar Rp1,9 triliun. Kontribusi masing-masing pembiayaan terhadap total portofolio adalah sekitar 18% dan 12%.

“Berdasarkan data Perusahaan, tren pembiayaan baik mobil baru maupun mobil bekas masih mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” sebut Gani.

Kendati demikian, Adira Finance melihat prospek pembiayaan kendaraan hingga semester I/2026 masih akan menghadapi tantangan, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan ketidakpastian ekonomi global.

“Kami melihat pertumbuhan masih akan berlangsung secara selektif karena konsumen tetap mempertimbangkan daya beli, harga kendaraan, biaya kepemilikan, serta kemampuan untuk mengambil komitmen pembiayaan baru,” ujar Gani.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Adira Finance akan terus fokus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan kualitas aset melalui penerapan prinsip kehati-hatian, sekaligus memperkuat penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Maret 2026, penyaluran mobil baru terkontraksi 3,17% (year on year/YoY) menjadi Rp146,56 triliun. Sementara itu, penyaluran mobil bekas turun 7,67% YoY menjadi Rp86,73 triliun.

Menurut Adira Finance, kontraksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya beli masih cukup selektif di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, sehingga sebagian masyarakat cenderung menunda pembelian kendaraan atau lebih berhati-hati dalam mengambil komitmen pembiayaan baru.

“Selain itu, kenaikan harga kendaraan dan biaya kepemilikan, seperti biaya perawatan dan operasional, juga dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen,” sebut Gani.

Di sisi lain, imbuhnya, perusahaan pembiayaan juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan memperhatikan profil risiko dan kemampuan membayar konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan APBN modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan bahwa dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78%.

Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terangnya.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” imbuhnya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya.

“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk., (BRIS) membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 14,39 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp328,54 triliun hingga akhir Maret 2026. Capaian itu meningkat dari Rp287,21 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Risk Management BSI, Grandhis Helmi Harumansyah menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran pembiayaan pada segmen dengan tingkat imbal hasil atau yield yang tinggi dan kualitas aset yang tetap terjaga.

“Alhamdulillah, pembiayaan BSI secara nominal tumbuh 14,39 persen YoY,” kata Grandhis dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Segmen konsumer masih menjadi kontributor terbesar dalam portofolio pembiayaan perseroan, disusul segmen wholesale dan retail. Dalam paparan yang disampaikan Grandhis, pembiayaan konsumer, termasuk pembiayaan emas, tercatat mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen YoY dari Rp156,71 triliun pada kuartal I/2025.

Grandhis menuturkan, pembiayaan emas menjadi salah satu penopang utama dengan yield sekitar 10 persen serta rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih rendah di level 0,01 persen.

Sementara itu, segmen wholesale tercatat sebesar Rp90,77 triliun, meningkat 12,59 persen YoY dan retail tumbuh 7,25 persen YoY menjadi sebesar Rp53,49 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dari sisi kualitas aset, BSI mencatat perbaikan rasio NPF gross menjadi 1,80 persen dan NPF net menjadi 0,38 persen pada kuartal I/2026. Perseroan juga membukukan cost of credit (CoC) sebesar 0,73 persen, yang menjadi level terendah secara tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Selain itu, BSI terus memperkuat pencadangan dengan cash coverage mencapai 254 persen. Grandhis menyebut, peningkatan tersebut turut dipengaruhi implementasi PSAK 413 yang mulai diterapkan pada 2026.

Di sisi lain, perseroan menjaga kualitas pertumbuhan pembiayaan melalui sejumlah strategi. Di antaranya, disiplin pada fokus bisnis dan target pasar yang telah ditetapkan, penguatan monitoring dan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan, hingga evaluasi portfolio guideline secara periodik yang menyesuaikan kondisi domestik maupun global.

Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama dengan divisi human capital.

Dia mengatakan, strategi tersebut tecermin pada kualitas pembiayaan baru sepanjang 2026 yang tetap terjaga. Pada segmen wholesale, seluruh pembiayaan baru yang disalurkan berada di kolektibilitas 1.

“Dari sisi retail, sebesar 99,998 persen pembiayaan berada di kolektibilitas 1, sedangkan dari sisi konsumer, kita juga masih melihat kualitasnya sangat baik yaitu berada di 99,96 persen,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) memperoleh fasilitas kredit senilai US$150 juta atau setara dengan Rp2,56 triliun (kurs JISDOR Rp17.122), menambah amunisi pendanaan di tengah kebutuhan ekspansi dan penguatan struktur permodalan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (14/4/2026), manajemen menyampaikan fasilitas kredit tersebut diperoleh dari para kreditur berdasarkan perjanjian yang diteken pada April 2026.

Adapun, para kreditur yang dimaksud antara lain Kasikornbank Public Company Ltd., PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS).

Dana pinjaman ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan untuk mendukung aktivitas usaha yang terintegrasi di sektor pertambangan.

Sebagai perusahaan induk dari grup usaha pertambangan, Merdeka Gold menjalankan kegiatan eksplorasi, produksi, hingga pengolahan mineral secara terintegrasi. Tambahan fasilitas ini memperkuat fleksibilitas keuangan perseroan dalam menjalankan proyek-proyek yang sedang berjalan.

Fasilitas kredit tersebut memiliki tenor hingga April 2028 atau 12 bulan setelah tanggal penyelesaian sejak 10 April 2027 dengan opsi perpanjangan. Perseroan dan para pemberi pinjaman telah menyepakati syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit sebagai bagian dari transaksi.

Selain menopang kebutuhan pendanaan, tambahan utang ini juga mencerminkan akses perseroan terhadap sumber pembiayaan eksternal di tengah dinamika industri pertambangan. Struktur pendanaan menjadi krusial seiring dengan kebutuhan belanja modal yang tinggi pada sektor ini.

Manajemen menjelaskan fasilitas pinjaman tersebut untuk membiayai semua tujuan korporasi umum grup, termasuk belanja modal pembiayaan, pembiayaan intra-grup, dan persyaratan modal kerja lain dari grup, serta pembayaran biaya transaksi dan pengeluaran terkait.

"Melalui Perjanjian Fasilitas ini, perseroan memperoleh sumber pendanaan yang efisien guna mendukung keberlanjutan kegiatan usaha grup perseroan," tulis manajemen.

Berdasarkan laporan keuangan Merdeka Gold akhir Desember 2025, EMAS mencatatkan rugi bersih sebesar US$27,49 juta pada 2025 atau melonjak dari kerugian tahun sebelumnya yang mencapai US$12,69 juta.

Penurunan tajam terjadi pada pos pendapatan yang anjlok 92,46% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$131.964, atau dari sebelumnya US$1,74 juta pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset EMAS tumbuh 39,82% YoY menjadi US$740,63 juta pada akhir 2025. Hal ini sejalan dengan kenaikan liabilitas sebesar 40,13% ke US$359,70 juta dan ekuitas meningkat 39,52% menjadi US$380,93 juta.

Namun, posisi kas dan bank entitas anak PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) ini mengalami penurunan sebesar 32,71% YoY, dari US$67,33 juta pada akhir 2024 menjadi US$45,30 juta pada 2025. Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasi dilaporkan mencapai 71% dari target yang ditetapkan manajemen.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada 27 Februari 2026 perseroan telah merealisasikan pengiriman emas perdana kepada PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), yang berarti EMAS akan mulai mencatatkan penjualan pertama pada kuartal I/2026.

Pada tahun ini, EMAS menargetkan produksi emas sebesar 100.000–115.000 ons seiring dengan dengan beroperasinya Tambang Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pembangunan proyek yang dimulai pada 2022 hingga produksi emas perdana pada Februari 2026 telah memberikan fondasi kuat bagi pertumbuhan operasional perseroan ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun hingga 28 Februari 2026 atau setara dengan 22,3% dari target yang dipatok sepanjang tahun sebesar Rp832,2 triliun. Realisasi pembiayaan utang itu turun 25,8% dari Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp249,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan otoritas fiskal terus memantau kondisi pasar keuangan dalam merealisasikan pembiayaan utang, termasuk konflik geopolitik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran yang terjadi belakangan.

"Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipasi yaitu untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi," ujar Juda dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan dari pasar surat berharga negara (SBN). Dia mengklaim bahwa pasar SBN masih cukup baik

Dia menjelaskan, rata-rata bid to cover ratio yang masuk dalam lima penerbitan surat utang negara (SUN) tahun ini sebesar 2 kali terhadap target lelang (turun dari tahun lalu di level 2,3 kali). Sementara untuk empat penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio sebesar 3,1 kali terhadap target lelang (naik dari tahun lalu sebesar 2 kali).

"Ini juga menunjukkan bahwa minat kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian," kata Juda.

Dalam paparannya, mantan deputi gubernur Bank Indonesia itu pun menyatakan pemenuhan pembiayaan utang tetap sesuai target, dengan mempertimbangkan cost of fund yang efisien dan yang coba dimitigasi serta tata kelola yang baik.

Adapun, sebagai perbandingan, pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun per akhir Februari 2026 itu turun 26% apabila dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Februari 2025, Kementerian Keuangan sudah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp249,9 triliun atau setara 38,6% dari target APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka ini setara dengan 15,3% dari target yang dipatok sepanjang tahun sebesar Rp832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan bahwa realisasi pembiayaan utang Januari 2026 itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Januari 2025, pembiayaan utang mencapai Rp153,33 triliun atau turun 17% dibandingkan realisasi Januari 2026.

Juda mengaku perkembangan tersebut menunjukkan strategi pembiayaan APBN yang lebih terukur, yang disesuaikan dengan pertimbangan kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan.

"Dengan disiplin yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan dari pasar surat berharga negara (SBN). Dia mengklaim bahwa pasar SBN masih cukup baik pada awal 2026.

Dia menjelaskan, incoming bids alias penawaran yang masuk 3 lelang pertama surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki rata-rata bid to cover ratio atau rasio penawaran terhadap target lelang 2,2 kali (untuk SUN, lebih tinggi dari awal 2025 sebesar 2,0 kali) dan 3,8 (untuk SBSN, lebih tinggi dari awal 2025 sebesar 2,2 kali).

"Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga, hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik," klaim Juda.

Mantan deputi gubernur Bank Indonesia itu pun menyatakan stabilitas pasar SBN akan tetap dijaga dengan koordinasi erat antara pemerintah dengan otoritas moneter.

Adapun sebagai catatan, dalam lelang tiga lelang SUN terakhir terjadi penurunan incoming bids alias penawaran yang masuk: dari Rp90,96 triliun pada lelang 6 Januari, turun ke Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari, turun lagi ke Rp76,58 triliun pada lelang 3 Februari, dan terakhir turun ke Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) menilai pembiayaan mobil bekas berkualitas makin relevan di tengah perlambatan pembiayaan mobil baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan mobil bekas tumbuh 0,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) per November 2025. Sebaliknya, pembiayaan mobil baru justru terkontraksi 4,65% YoY.

“Perusahaan melihat segmen mobil bekas berkualitas sebagai peluang yang relevan. Kami terus mengoptimalkan seluruh produk pembiayaan dan layanan yang kita miliki, termasuk mobil bekas,” ungkap EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Riadi menjelaskan perbedaan tren antara pembiayaan mobil baru dan mobil bekas dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar yang bergerak dinamis, mulai dari perubahan perilaku konsumen hingga kondisi pasokan unit di industri otomotif.

Meski demikian, ACC masih mencermati perkembangan tersebut dan hingga saat ini belum melihat adanya perubahan arah yang signifikan terhadap komposisi portofolio pembiayaan perusahaan.

“Secara umum, portofolio pembiayaan masih didominasi oleh mobil baru sebagai segmen utama, sementara mobil bekas tetap menunjukkan peran yang stabil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Riadi mengungkapkan tantangan utama pembiayaan mobil baru saat ini berasal dari dinamika persaingan pasar yang makin ketat, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, serta pelemahan daya beli masyarakat.

“Perusahaan terus berupaya memperkuat kerja sama dengan mitra otomotif serta mengoptimalkan kualitas layanan untuk menjaga keseimbangan bisnis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat nilai pembiayaan mobil bekas oleh industri multifinance per November 2025 mencapai Rp87,46 triliun, sedangkan pembiayaan mobil baru tercatat sebesar Rp142,59 triliun.

Ke depan, OJK memperkirakan pembiayaan mobil bekas pada 2026 akan relatif lebih resilien. Adapun pembiayaan mobil baru dinilai tetap memiliki prospek untuk kembali bertumbuh seiring penyesuaian strategi pembiayaan, dukungan paket regulasi, serta pengembangan segmen kendaraan dan inovasi produk di industri multifinance.

“Seiring penyesuaian strategi pembiayaan dan paket regulasi yang ada. Kemudian juga ada dukungan pengembang segmen kendaraan dan inovasi produk di industri multifinance,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Finance Indonesia atau BRI Finance mengungkap dua tantangan utama dalam pembiayaan mobil baru oleh industri multifinance di tengah pelemahan pasar.

Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani menyebut tantangan pertama adalah permintaan melemah akibat konsumen yang lebih berhati-hati.

“Kedua, penyesuaian harga kendaraan yang memengaruhi keputusan pembelian. Kondisi ini membuat persaingan pembiayaan menjadi lebih ketat dan menuntut pengelolaan risiko yang lebih cermat,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Untuk menghadapi hal tersebut, ujarnya, BRI Finance melakukan penyesuaian strategi secara selektif, termasuk pricing yang lebih kompetitif sesuai profil risiko.

Selain itu, Aditia menyebut perusahaannya menerapkan fleksibilitas tenor dan penyesuaian uang muka (DP) guna menjaga keterjangkauan bagi nasabah tanpa mengabaikan kualitas portofolio.

“Pendekatan ini diharapkan dapatmenjaga penyaluran tetap sehat dan berkelanjutan,” sebutnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan mobil baru oleh industri multifinance terkontraksi 4,65% year-on-year menjadi Rp142,59 triliun.

Menanggapi hal itu, BRI Finance menilai penurunan itu diakibatkan adanya penyesuaian harga jual di pasar, perubahan preferensi konsumen yang mulai mengarah ke alternatif kendaraan hemat energi.

“Serta ketidakpastian ekonomi yang membuat konsumen lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan pembelian,” sebut Aditia.

Oleh karena itu, katanya, perusahaan memproyeksikan bahwa pada 2026 segmen pembiayaan yang berfokus pada kendaraan niaga ringan, segmen produktif, serta kebutuhan mobilitas terjangkau akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan segmen mobil penumpang premium.

Sebab itu, dia menegaskan BRI Finance akan terus menyesuaikan strategi produk dan segmentasi nasabah untuk menangkap peluang pertumbuhan tersebut secara selektif dan berkelanjutan.

Adapun, kontribusi pembiayaan mobil baru BRI Finance terhadap total portofolio mencapai 40,05%, sedangkan pembiayaan mobil bekas sebesar 9,87%.

Sementara itu, Aditia membenarkan bahwa terdapat pergeseran preferensi konsumen yang memengaruhi kinerja pembiayaan mobil dari BRI Finance. Saat ini permintaan cenderung mengarah ke segmen kendaraan dengan total biaya kepemilikan yang lebih rendah (seperti LCGC).

“Dan kendaraan yang fungsional untuk kebutuhan keluarga atau aktivitas harian [SUV], sementara minat terhadap kendaraan listrik masih berkembang, tetapi belum menjadi dominan. Pergeseran ini turut memengaruhi komposisi pembiayaan mobil baru dan bekas di pasar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana meningkatkan porsi penerbitan surat utang jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai strategi pembiayaan APBN 2026 dianggap bukan sebagai solusi struktural. Apalagi, jika tujuannya adalah untuk menekan risiko idle cash pemerintah.

Adapun, rencana penerbitan porsi surat utang jangka pendek lebih besar tahun depan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu). Bahkan, otoritas fiskal mengaku sudah meningkatkan porsi pembiayaan dengan SPN sejak kuartal IV/2025.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman, apabila dilihat dari kaca mata pengelolaan kas negara, peningkatan SPN dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan presisi pembiayaan.

Menurutnya, penerbitan surat utang jangka pendek memungkinkan pemerintah untuk memiliki ruang yang lebih adaptif guna menyelaraskan waktu penarikan utang dengan kebutuhan belanja aktual. Penerbitan SPN juga dinilai bisa menekan risiko idle cash dan negative carry yang kerap muncul ketika penerbitan obligasi jangka panjang tidak diiringi realisasi belanja yang sejalan.

"Namun demikian, strategi ini tidak boleh dibaca sebagai solusi struktural atas persoalan pembiayaan negara. Kebijakan Kemenkeu untuk meningkatkan porsi penerbitan SPN pada dasarnya mencerminkan respons pragmatis terhadap perubahan preferensi investor di tengah ketidakpastian global dan rezim suku bunga yang masih ketat," terang Rizal kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Akan tetapi, dari sisi peminatnya, Rizal memandang bahwa instrumen tenor pendek lebih diminati karena menawarkan likuiditas tinggi serta risiko durasi rendah. Dia turut melihat SPN menawarkan fleksibilitas pengelolaan portofolio, terutama bagi perbankan dan investor institusional yang berorientasi pada cash management.

"Artinya dari sisi permintaan pasar, langkah ini relatif rasional," ujar pria yang juga merupakan dosen di Universitas Trilogi, Jakarta itu.

Dari segi efektivitas penerbitan SPN, utamanya untuk menekan risiko idle cash, Rizal justru lebih menitikberatkan perlunya pemerintah untuk memperbaiki pola belanja dan penyerapan anggaran. Dia menilai efektivitas SPN akan sangat terbatas apabila pola penyerapan belanja masih bersifat back-loaded dan perencanaan kas belum sepenuhnya berbasis cash flow forecasting yang disiplin.

Apabila hanya mengandalkan penerbitan instrumen jangka pendek, SPN dikhawatirkan hanya memindahkan persoalan ke horizon yang lebih pendek, dengan konsekuensi meningkatnya risiko roll-over dan kebutuhan refinancing yang lebih sering.

"Kunci utamanya dan efektivitasnya tetap bukan pada pilihan instrumen utang, melainkan pada sinkronisasi antara strategi pembiayaan, kualitas perencanaan belanja, dan disiplin eksekusi anggaran. Tanpa perbaikan di sisi tersebut, perubahan komposisi tenor utang berisiko hanya menjadi penyesuaian teknis jangka pendek, bukan perbaikan fundamental pengelolaan fiskal," terang Rizal.

Strategi Kemenkeu

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.

Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan.

"Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Sejak periode Oktober-Desember 2025 ini, Suminto menyebut DJPPR Kemenkeu sudah melengkapi kebutuhan SPN dengan tenor beragam di pasar yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyampaikan, penerbitan SPN lebih banyak bertujuan untuk agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien.

"Dengan saldo kas yang efisien, pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investor khususnya SPN dan SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investor," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan pembiayaan baru senilai Rp2,2 triliun hingga November 2025 di wilayah Bali—Nusa Tenggara (BNT).

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Kamis (25/12/2025), angka pembiayaan baru itu mencerminkan pertumbuhan 12% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan kontribusi sebesar 6% terhadap total pembiayaan nasional Adira Finance.

Adapun, kinerja tersebut ditopang oleh portofolio pembiayaan yang solid, dengan komposisi 81% pembiayaan otomotif dan 19% nonotomotif.

“Dominasi sektor otomotif mencerminkan peran Adira Finance dalam mendukung mobilitas masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara, sekaligus diimbangi dengan diversifikasi layanan pembiayaan untuk menjawab kebutuhan finansial yang semakin beragam,” tulis Adira Finance.

Sementara itu, Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara Adira Finance Basuki Tri Rahardjo mengungkapkan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mendongkrak pembiayaan baru.

Strategi tersebut dilakukan melalui acara Adira Fun Run dan Adira Expo yang digelar di Denpasar pada 21 Desember 2025. Adira Fun Run ini merupakan bagian dari selebrasi HUT ke-35 perusahaan.

Sementara itu, Adira Expo dengan tema “Serba Cuan” 2025 menampilkan berbagai pameran dandisplaykendaraan seperti mobil, sepeda motor, hingga sepeda listrik. Beragam promo juga ditawarkan melalui pameran ini.

“Melalui Adira Fun Run dan Adira Expo, kami ingin menghadirkan inovasi yang lebih dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi kami untuk memperkuatengagement, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Basuki.

Sebagai informasi, per Oktober 2025 Adira Finance memiliki 851 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang dan kantor perwakilan. Lebih dari 61% jaringan berada di luar Pulau Jawa.

Sementara itu, perusahaan yang berdiri pada 1990 ini telah melayani sekitar 2,6 juta pelanggan aktif di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, pembiayaan baru Adira Finance per Agustus 2025 mencapai Rp23 triliun.