Semarang (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mendampingi setidaknya 104 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 30 kelurahan di 11 kecamatan untuk memperluas pangsa pasar dan "naik kelas".

Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho, Ph.D, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pendampingan dilakukan selama dua bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Expo, Talkshow, dan Workshop Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Kuliah Kerja Sinergis (KKS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unika Soegijapranata.

'Sebagai bagian dari Kota Semarang, kami juga bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomiannya," katanya.

Mahasiswa peserta KKU telah mendampingi para pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, khususnya pengembangan branding melalui platform media sosial dan marketplace guna membangun identitas usaha, sekaligus perbaikan kemasan produk.

Untuk mahasiswa KKS juga turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT maupun RW.

"Kami mengembangkan KKU/KKS bersama Pemkot Semarang, sehingga mahasiswa dapat mendampingi UMKM, PKK, hingga komunitas sosial di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 810 mahasiswa yang diterjunkan mendampingi 104 UMKM dan PKK di 27 RT dan 5 RW yang tersebar di 30 kelurahan dan 11 kecamatan, serta empat sekolah di Kota Semarang.

Selain itu, ada pula mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) Unika Soegijapranata peserta KKN Tematik “Back to School” yang mendampingi SMA/SMK Karangturi, Tritunggal, Theresiana, dan Sedes Sapientiae Semarang.

Pendampingan itu dilakukan untuk menguatkan branding internasional melalui platform media sosial, penyesuaian kurikulum pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, hingga penguatan kerja sama internasional.

"Mahasiswa tidak hanya datang untuk memberi, tetapi juga belajar dari masyarakat. Mereka belajar memahami tantangan nyata yang dihadapi mitra dampingan, sekaligus mengasah kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan mencari solusi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang peserta KKU/KKS/KKS tematik.

Menurut dia, hasil pendampingan mahasiswa telah dirasakan langsung, terkhusus bagi pelaku UMKM, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan permintaan setelah memperoleh pendampingan.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pendampingan ini. Ke depan, pendampingan tidak cukup pada aspek pemasaran, tetapi juga perlu diperluas pada pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi agar UMKM benar-benar bisa 'naik kelas',” katanya.

Lebih lanjut, ja juga mendorong agar kerja sama antara Unika Soegijapranata dan Pemkot Semarang terus diperluas, termasuk melalui pelaksanaan KKN di kawasan penyangga Kota Semarang.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar Kota Semarang penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga berkembang secara merata di daerah sekitarnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Budaya kepatuhan dan integritas menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Tata kelola yang baik dari hulu ke hilir akan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun.

Survei lembaga riset independen Indekstat 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875.000 setiap bulan, dengan kemampuan pengembangan usaha nasabah turut naik hampir 29%.

Temuan ini menjadi bukti kepercayaan yang dibangun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama 23,3 juta nasabah perempuan prasejahteranya bukan tanpa dasar. Hal itu membuat PNM dinyatakan sebagai peraih kategori Indonesia Most Trusted Companies dalam The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PNM menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43.000 account officer yang menjadi garda terdepan mendampingi pengusaha Mekaar di 58 kantor cabang yang tersebar di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM Kindaris, menegaskan tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Budaya kepatuhan ini tidak berhenti di level kebijakan, melainkan dipraktikkan langsung di lapangan melalui sejumlah mekanisme konkret. PNM menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai pilar deteksi dini terhadap potensi pelanggaran maupun tindakan fraud, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Lihat video: Strategi Baru! Kemensos dan Kementerian UMKM Bagi Kelompok Desil untuk Pemberdayaan



Di tingkat operasional, setiap pertemuan kelompok nasabah Mekaar diawali dengan modal intelektual yang diberikan PNM kepada setiap karyawannya serta oleh para AO terhadap seluruh nasabah tanpa terkecuali, di mana Account Officer berjanji untuk memegang amanah, menyalurkan pembiayaan secara jujur, tidak menyalahgunakan uang nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampinginya.

Mekanisme berjenjang semacam ini, mulai dari kebijakan tata kelola di tingkat direksi hingga modal intelektual berupa pengetahuan kepada nasabah, menjadi bukti bahwa kepatuhan bukan sekadar dokumen formal, melainkan budaya kerja yang dijalankan secara konsisten di setiap lini organisasi.

"Dengan fondasi kepatuhan yang dijalankan dari hulu ke hilir ini, PNM optimistis dapat terus memperluas dampak pemberdayaan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik," ucapnya.

Predikat Indonesia Most Trusted Companies pada CGPI Award 2025 menjadi pengingat bahwa skala layanan yang besar, menjangkau puluhan juta pengusaha ultra mikro perempuan di seluruh pelosok Indonesia, harus selalu diimbangi dengan integritas di setiap lini organisasi.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui janji sederhana yang diucapkan setiap Account Officer di hadapan kelompok nasabahnya," katanya.

Golongan pokok 59 mengakomodasi konten kreator dan produksi secara modern, dimana untuk podcast juga memiliki kode di KBLI-nya sendiri di dalam subgolongan 5911 dan subgolongan 5920

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 telah disesuaikan dengan masifnya perkembangan teknologi dan penyesuaian ruang lingkup sektor ekonomi kreatif yang semakin luas.

“Artinya yang dulu sulit sekali mendapatkan definisi dan nomor kode KBLI untuk kegiatan ekonomi kreatif sekarang punya tempatnya, punya rumahnya secara eksplisit dan secara jelas sehingga nantinya usaha Bapak dan Ibu itu memiliki rumah yang jelas,” kata Amelia dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bidang ekonomi kreatif telah menjadi bidang yang secara nyata mengubah perilaku cara melakukan transaksi dari aktivitas ekonomi. Penjualan produk kreatif kini bisa dijangkau lebih luas dengan kehadiran loka pasar dan sosial media, serta penggunaan perangkat lunak hingga kecerdasan buatan juga semakin mempermudah cara kerja pelaku usaha kreatif.

Amelia mengatakan perubahan cara produksi dan distribusi produk kreatif ini yang menuntut pembaruan dan penyesuaian KBLI 2025, dengan golongan pokok 59 yang mencakup aktivitas produksi film, video, dan program televisi, serta perekaman suara dan penerbitan musik melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan standar terkini.

“Golongan pokok 59 mengakomodasi konten kreator dan produksi secara modern, dimana untuk podcast juga memiliki kode di KBLI-nya sendiri di dalam subgolongan 5911 dan subgolongan 5920,” kata Amelia.

Amelia mengatakan pembaruan kode KBLI 2025 juga membantu kementerian terkait untuk menetapkan intervensi kebijakan dan usaha pelaku ekonomi kreatif juga akan terekam dengan baik sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Amelia mengatakan pencatatan cakupan kegiatan ekonomi kreatif saat ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) untuk periode 2018–2025.

Pada KBLI sebelumnya, sektor ekraf hanya mencakup lima kode antara lain aktivitas desain komunikasi visual dan aktivitas fotografi). Pada pencatatan yang baru, KBLI akan mencakup 16 kode bidang baru yakni aktivitas perekaman suara, penerbitan musik, taman budaya, aktivitas kehumasan, dan berbagai aktivitas seni pertunjukan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SUMUT - Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Terbuka (UT) melaksanakan pendampingan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah terdampak banjir bandang di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2026.

Mengusung tema "Model Penguatan Ketahanan Hukum dan Ekonomi UMKM Pascabencana melalui Literasi Kebencanaan dan Pencegahan Learning Loss Berbasis Legalitas Usaha", program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada para pelaku UMK hingga proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan pendaftaran Merek.

Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana melalui penguatan aspek hukum dan kelembagaan usaha.

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap di tiga wilayah sasaran dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, serta komunitas pelaku UMK yaitu di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.

Salah satu kegiatan utama berlangsung di Balai Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang dihadiri puluhan pelaku UMK dari berbagai sektor usaha. Pelaksanaan kegiatan lapangan di lokasi terdampak bencana dilaksanakan pada 25–28 Juni 2026.

Meskipun demikian, komitmen Tim PMKI 2026 tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses pendampingan dan fasilitasi pendaftaran legalitas usaha, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan pendaftaran Merek, akan terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang 2026 hingga seluruh tahapan pengajuan peserta memperoleh pendampingan yang optimal.

Ketua Tim PMKI 2026 Deviana Yuanitasari menjelaskan legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan UMK, terlebih bagi pelaku usaha yang sedang bangkit setelah terdampak bencana.

Lihat video: Nasib Ratusan Rumah yang Terdampak Banjir Sumatera, Akankah Relokasi?



"Banyak pelaku UMK yang sebenarnya memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh akses pembiayaan, memperluas pasar, mengikuti pengadaan pemerintah, hingga memasuki ekosistem perdagangan digital. Karena itu, pendampingan yang kami lakukan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi sampai pada proses penerbitan legalitas usaha sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Deviana, penguatan legalitas usaha juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana. Ketika pelaku UMK memiliki NIB, Sertifikat Halal, maupun merek yang terlindungi secara hukum, maka peluang untuk berkembang menjadi lebih besar dan keberlanjutan usaha dapat lebih terjamin.

Program PMKI 2026 dipimpin oleh Deviana Yuanitasari dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan anggota tim Hazar Kusmayanti, Nun Harrieti, Agus Suwandono, dan Rafan Darodjat, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Kolaborasi ini juga melibatkan dosen dari perguruan tinggi mitra, yaitu M. Hamidi Masykur, dan mahasiswa Pascasarjana, Amir Mahmud, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Meliza dan Madiha Dzakkiyah Chairunnisa, dosen dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Sinergi lintas perguruan tinggi tersebut menjadi kekuatan utama dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh materi mengenai strategi penguatan UMKM pascabencana, prosedur memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mekanisme pengajuan Sertifikasi Halal, serta pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Tim pengabdian juga membuka klinik konsultasi dan pendampingan sehingga peserta dapat langsung memproses dokumen legalitas usahanya. Pendekatan ini menjadi ciri khas PMKI, yakni menggabungkan edukasi dengan aksi nyata melalui pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sejumlah pelaku UMK berhasil memperoleh NIB, sementara pelaku usaha lainnya telah didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal maupun pendaftaran merek sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga memperkuat literasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dan strategi menjaga keberlangsungan usaha setelah terjadi krisis.

Dengan demikian, UMK tidak hanya menjadi lebih tertib secara administratif, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. Program PMKI 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antarperguruan tinggi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui sinergi Universitas Padjadjaran sebagai host bersama Universitas Brawijaya dan Universitas Terbuka sebagai mitra, diharapkan semakin banyak pelaku UMK yang memiliki legalitas usaha lengkap sehingga mampu tumbuh sebagai usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menjadi penggerak pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo di PN Jaksel Digelar Hari Ini

Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni, Roy Suryo digelar hari ini. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

Adapun, gugatan ini diajukan kubu Roy Suryo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Jadwal sidang ini sebagaimana termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

"Senin, 29 Juni 2026 pembacaan permohonan. Sidang rencananya digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang 02," tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Senin (29/6/2026).

Diketahui, gugatan ini diajukan Roy pada Senin (22/6) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat, 26 Juni 2026. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin kemaren dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,” kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah, Senin 22 Juni 2026.

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan melalui Festival Penyu Mampie diharapkan mampu mendorong penguatan sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis kearifan lokal.

"Pelaksanaan Festival Penyu Mampie ini sebagai instrumen edukasi pelestarian lingkungan sekaligus penguat daya saing sektor wisata bahari daerah," kata Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulbar Bau Akram Dai, di Polewali Mandar, Minggu.

Bau Akram menyampaikan itu, pada rangkaian pelaksanaan Festival Penyu Mampie, yang dilaksanakan di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Festival Penyu Mampie yang berlangsung mulai 24 hingga 28 Juni 2026 itu mengangkat tema 'Menjaga Jejak, Mewariskan Samudra'.

Bau Akram berharap, Festival Penyu Mampie tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan semata, melainkan mampu berevolusi menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan.

"Festival Penyu Mampie harus ditransformasikan menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran ekologis masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya konservasi yang memberikan manfaat jangka panjang," ujar Bau Akram.

Bau Akram menegaskan pentingnya keselarasan pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

"Pariwisata dan pelestarian lingkungan kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi dua kutub yang saling menguatkan dalam paradigma pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), demi menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," jelasnya.

Bau Akram optimistis, kolaborasi yang terbangun akan semakin memperkuat posisi Sulbar sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Pemprov Sulbar lanjut dia, menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Sahabat Penyu Mampie, Pemkab Polewali Mandar, juga kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2026.

Sementara, Founder Sahabat Penyu Muhammad Yusri mengatakan, tema Festival Penyu Mampie tahun ini mengandung pesan agar masyarakat tidak hanya menjaga jejak langkah dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mewariskan laut yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.

Festival Penyu Mampie kata dia, bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan laut.

"Harapan kami, semangat ini terus tumbuh sehingga Mampie dapat dikenal sebagai destinasi wisata konservasi yang membanggakan Sulbar," kata Yusri.

Kegiatan Festival Penyu sendiri dikemas dalam berbagai kegiatan edukasi dan hiburan, juga kegiatan konservasi, aksi bersih pantai, penanaman pohon, susur Sungai Teluk Mampie dan pameran UMKM.

Antusiasme warga terlihat sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan.

Masyarakat Mampie mengaku senang karena festival tahunan tersebut kembali digelar setelah menjadi agenda yang selalu dinantikan. Selain menjadi hiburan, festival juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM.

Pewarta: Amirullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Masih tersedia waktu untuk meningkatkan realisasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mendorong pelaku usaha mempercepat pemasukan ternak sapi bakalan untuk memperkuat ketersediaan daging nasional, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan masih tersedia waktu hingga akhir September 2026 bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan.

"Kami mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Masih tersedia waktu untuk meningkatkan realisasi," kata Agung dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal itu penting agar realisasi pemasukan tidak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan daging sapi nasional sekaligus menjadi salah satu indikator evaluasi pemerintah," ujarnya.

Agung menegaskan ketersediaan daging lembu nasional saat ini ditopang oleh tiga sumber utama, yaitu produksi dari pemotongan sapi/kerbau lokal yang masih menjadi kontributor terbesar, pemasukan sapi/kerbau hidup (ternak bakalan) yang digemukkan dan dipotong di dalam negeri, serta impor daging sapi/kerbau untuk melengkapi kebutuhan nasional.

Dia menegaskan prioritas pemerintah tetap meningkatkan produksi sapi/kerbau lokal sebagai tulang punggung penyediaan daging nasional. Namun, untuk menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga pemerintah juga mengelola pemasukan sapi/kerbau bakalan dan impor daging secara terukur sesuai kebutuhan," ujar Agung.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan bersama para pelaku usaha importir secara daring, Jumat (26/6).

Menurut Agung, percepatan pemasukan ternak bakalan merupakan bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang pemerintah terus memperkuat program peningkatan populasi sapi dan kerbau melalui pembibitan, kesehatan hewan, investasi peternakan, serta pemberdayaan peternak rakyat sebagai fondasi menuju kemandirian pangan.

Berdasarkan data Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) dan konfirmasi pelaku usaha hingga 26 Juni 2026, realisasi pemasukan sapi bakalan mencapai 180.371 ekor atau sekitar 25,8 persen dari target nasional sebanyak 700.000 ekor. Angka tersebut akan bertambah mengingat periode realisasi berlangsung hingga akhir tahun 2026.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Hendra Wibawa menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus mendampingi pelaku usaha agar target dapat dicapai sesuai jadwal.

"Masih tersedia waktu pada Juli, Agustus dan September untuk mempercepat realisasi pada Triwulan III," katanya.

Dia berharap seluruh pelaku usaha dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam memenuhi komitmen pemasukan yang telah ditetapkan.

"Mohon timnya terus didorong agar realisasinya meningkat," ujar Hendra.

Ia menambahkan capaian hingga September akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam evaluasi performa pelaku usaha sekaligus proyeksi kemampuan realisasi pemasukan pada tahun 2027.

Kementan menegaskan menjaga ketersediaan daging sapi nasional memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah akan terus memperkuat produksi sapi lokal melalui pembibitan, peningkatan produktivitas, investasi, dan pemberdayaan peternak rakyat, sekaligus memastikan pengelolaan pemasukan ternak bakalan dan impor daging dilakukan secara terukur untuk menjaga keseimbangan pasokan, stabilitas harga, dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi menuju peternakan Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pembina Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto memastikan anggotanya siap mempercepat realisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami akan menggerakkan seluruh anggota Gapuspindo untuk merealisasikan komitmen ini sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Didiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen perlu dibarengi dengan pengawasan pada pengusaha yang nakal.

"Setiap ada peraturan ya harus ada pengawasannya jalan. Tapi itu pun harus dibenahi sosialisasi masalah PP, sosialisasi tentang aturan, sosialisasi tentang program, terus ada pendampingan bagi pelaku usaha mikro itu sendiri," kata Hermawati ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Jumat.

Hermawati mengatakan dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu melihat praktik di lapangan di mana masih ada pelaku usaha PT Perseorangan yang memecah usahanya.

Ia juga berpendapat regulasi ini tidak bisa disamaratakan pada CV atau PT Non-perseorangan dengan skala usaha mikro. Ia menjelaskan definisi usaha mikro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2021 jangan sampai berbenturan dengan regulasi PPh Final 0,5 persen.

"Nah seharusnya, negara ini fokusnya kepada yang nakal itu. Nggak terus semuanya digunakan regulasi yang seharusnya dipakai untuk mereka (PT Perseorangan). Karena kebanyakan membuat PT atau CV Perseorangan itu sebenarnya kan muncul baru-baru saja," katanya.

Ia mengatakan penerapan kebijakan ini jangan sampai mematikan peluang usaha dan produktivitas UMKM.

Hermawati mengatakan selain penerapan PPh final 0,5 persen, negara juga harus menyediakan pasar, pembatasan barang impor masuk ke Indonesia untuk meningkatkan daya beli produk lokal dan meningkatkan daya saing, akses kredit di perbankan, serta literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro.

Pemerintah juga perlu melihat PPN yang tinggi yakni 11 persen yang cukup berpengaruh pada ongkos produksi pelaku UMKM.

"Misalnya akses perbankan, yang penting dia bisa tersalurkan kreditnya, tapi itu ada enggak edukasi, literasinya tentang keuangan, misalnya manajemen keuangan gitu. Kan itu enggak diajarin, sementara UMKM, setiap perusahaan itu enggak hanya pajak tapi retribusi di daerahnya masing-masing," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi memberlakukan aturan PPh Final 0,5 persen untuk memecahkan permasalahan ribuan wajib pajak UMKM yang terindikasi melakukan pemecahan usaha dan berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tersebut disusun untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian usaha bagi UMKM.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menegaskan kepada masyarakat bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang sedang dikumpulkan petugas bukan untuk mempengaruhi pajak.

“Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, namun perlu kami tegaskan bahwa tujuan SE bukan untuk penetapan maupun pengawasan pajak,” kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Rabu.

Hal ini disampaikan Agus Gede merespons banyaknya kekhawatiran masyarakat di media sosial bahwa pemerintah mengintip ekonomi masyarakat melalui data yang dikumpulkan SE 2026, untuk kemudian menaikkan pajak karena usaha mereka dinilai cukup baik hari ini.

Padahal, menurut dia data yang dikumpulkan oleh BPS Bali digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

Apalagi Sensus Ekonomi 2026 bukanlah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan, melainkan sudah kelima kalinya setiap 10 tahun sekali sejak 1986.

Praktiknya juga sama dengan sensus ekonomi di negara-negara dunia, sehingga BPS Bali meminta masyarakat tak perlu khawatir.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh semua sektor dan skala usaha tanpa terkecuali, data yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam memahami struktur perekonomian, memantau perkembangan dunia usaha, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data,” ujarnya.

Alih-alih mempengaruhi pajak yang ditagih negara, jawaban yang diberikan masyarakat justru akan digunakan pemerintah untuk memotret gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah, karakteristik, persebaran, dan struktur usaha di setiap wilayah.

Dengan data itu, pemerintah dapat menyusun berbagai indikator ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semakin lengkap dan akurat data usaha yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi, semakin baik pula kualitas statistik ekonomi yang dihasilkan, termasuk PDRB, dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi sektor unggulan, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bagi masyarakat pelaku usaha, hasil pengolahan dari sensus ini juga diyakini bisa digunakan untuk memperkuat perencanaan usaha, memahami struktur dan potensi pasar, serta mengidentifikasi peluang pengembangan usaha.

“Dengan demikian, Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi alat perencanaan pembangunan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan daya saing dunia usaha khususnya di Bali,” ucap Agus Gede.

Di luar itu, BPS Bali memastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat ke petugas sensus, sebab perlindungan data responden dijamin
oleh dua lapis regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Bali berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 melalui terima petugas sensus, isi data dengan benar, dan rahasia data terjaga, sebagai upaya bersama mewujudkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat.

Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik



Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali



Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.

Ia mengatakan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM.

“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman Abdurrahman.

Ia pun meminta agar PT PLN (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Menteri Maman.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan yang berbeda saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri ESDM Bahlill Lahadalia menyatakan bahwa persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi.

Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.

Ia menuturkan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sedangkan penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue," ujar Bahlill Lahadalia.

Selain karena pasokan batu bara, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6) bahwa dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Ia menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP) menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pihaknya pun segera menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan.

“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan Prasodjo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha kuliner di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan melalui kegiatan Food Safety Class yang digelar Intisari Purwokerto sebagai upaya memperkuat penerapan standar keamanan pangan di sektor makanan dan minuman.

Pendiri Intisari Purwokerto, Eddy Setio di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas usaha sekaligus kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan keamanan pangan secara konsisten.

"Ketika pelaku usaha memahami prinsip food safety (keamanan pangan) dan menerapkannya secara konsisten, maka risiko komplain, produk rusak, retur, hingga potensi keracunan makanan dapat ditekan, sementara kepercayaan pelanggan dan daya saing usaha dapat meningkat," katanya.

Menurut dia, keamanan pangan kini menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh pelaku usaha pangan, mulai dari hotel, restoran, kafe, katering, bakery hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan pakar kuliner nasional Stefu Santoso yang memiliki pengalaman panjang di industri perhotelan dan restoran serta tercatat sebagai Worldchefs Certified Continental Judge.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi kami dengan Association of Culinary Professionals (ACP) dalam mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor kuliner,” katanya.

Sejak berdiri pada 1981, pihaknya tidak hanya berperan sebagai toko bahan kue dan mitra usaha boga, tapi juga mengembangkan fungsi edukasi bagi pelaku usaha kuliner lokal melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Sementara itu, pakar kuliner nasional Stefu Santoso mengatakan kegiatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan dalam operasional bisnis makanan dan minuman.

"Hari ini kami mengadakan workshop tentang food safety bersama Intisari untuk memberikan pemahaman mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha di Purwokerto dan sekitarnya, sehingga dapat membantu mereka menjalankan bisnis F&B (Food and Beverage) dengan lebih baik," katanya.

Menurut dia, keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan usaha di sektor makanan dan minuman.

"Food safety atau keamanan pangan merupakan salah satu kunci bagi kelangsungan bisnis F&B. Ketika pelaku usaha menerapkannya secara konsisten, risiko komplain, produk rusak hingga potensi keracunan makanan dapat ditekan, sementara kepercayaan pelanggan dan daya saing usaha meningkat," kata Stefu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh (BBPOM Aceh) mengintensifkan pendampingan UMKM di daerah itu guna meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan.

"Peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan ini kami lakukan lewat pendampingan sertifikasi Nomor Izin Edar (NIE) dan audit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB)," kata Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh, Muhibuddin di Lhokseumawe, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pendampingan tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen administrasi, melainkan juga membantu pelaku usaha memahami aspek teknis yang menjadi persyaratan utama dalam memperoleh izin edar.

"Pendampingan ini kami fokuskan pada penyusunan denah ruang produksi yang sesuai standar keamanan pangan. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku, proses produksi, dan produk jadi, sehingga dapat dihasilkan pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar BPOM," kata Muhibuddin.

Muhibuddin mengatakan para pelaku usaha juga diberikan pembinaan terkait penyusunan dokumen manual mutu, penerapan sanitasi dan higiene, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai fondasi dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas.

BBPOM Aceh berharap semakin banyak pelaku usaha pangan di Aceh yang berhasil memperoleh Nomor Izin Edar BPOM dan menerapkan standar produksi yang baik.

"Dengan adanya izin edar dan standar produksi, produk pangan lokal Aceh tidak hanya mampu memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk menembus pasar nasional bahkan pasar internasional," katanya.

Kegiatan tersebut diikuti pelaku usaha pangan di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026