Peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan selesai pada 2027. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Proyek ini digadang-gadang menjadi langkah penting untuk menambah kapasitas, meningkatkan keandalan, dan memperbaiki layanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6), seperti diberitakan Antara.

Menurutnya, jalur Green Line menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena dinilai paling mendesak untuk direalisasikan. Jalur ini terus mengalami peningkatan jumlah penumpang, sedangkan waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan penambahan rangkaian kereta untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal dan nyaman.

Dudy menyebut rangkaian yang akan digunakan nantinya bisa mengadopsi spesifikasi lebih besar, mirip armada yang sudah beroperasi di lintas Bekasi.

Dengan penguatan infrastruktur dan armada itu, kapasitas angkut di jalur Rangkasbitung ditargetkan dapat meningkat hingga 12 gerbong.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar agar daya angkut bertambah sekaligus menghadirkan kenyamanan lebih baik bagi penumpang.

Namun, Dudy mengakui proyek elektrifikasi tidak bisa diselesaikan secara instan. Salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan, yakni penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung. Proses ini membutuhkan waktu dan persiapan teknis yang matang.

Ia pun meminta masyarakat bersabar karena pembangunan infrastruktur perkeretaapian memang harus berjalan bertahap dan mengikuti tahapan teknis yang berlaku. Adapun pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan di jalur lain, seperti Cikampek.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Dudy.

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat.

Oleh karena itu, KAI bersama Kementerian Perhubungan berupaya menambah kapasitas sarana dan prasarana di lintasan tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan," kata Bobby di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah awal yang akan dilakukan, yakni penguatan sistem LAA. Saat ini daya listrik di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung masih berada pada level 3.000 volt, lebih rendah dibanding lintas Bogor dan Bekasi yang sudah didukung daya 4.000 volt.

Kondisi itu membuat rangkaian 12 kereta belum bisa dioperasikan, sehingga kapasitas masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta. Untuk mendukung peningkatan layanan, KAI berencana menambah 11 gardu traksi di lintas tersebut.

KAI juga mencatat volume pengguna KRL di jalur Rangkasbitung terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 43,3 juta pelanggan pada 2022 hingga 77,5 juta pelanggan pada 2025. Pada Januari-Mei 2026 saja, jumlah penumpang sudah mencapai 33,3 juta orang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan rute Moda Raya Terpadu (MRT) dari DKI Jakarta menuju Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, sengaja belum dibuka kepada publik.

Hal itu, katanya, demi mencegah spekulasi tanah yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan proyek akibat adanya calo tanah.

"Itu biasanya kita enggak akan buka, karena apa? Nanti calo tanahnya beredar di mana-mana, kasihan juga kan mereka (investor). Yang paling penting mereka akan lihat dari sudut ekonomisnya mana yang menguntungkan rutenya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy menanggapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebut jalur MRT akan melintasi sejumlah kawasan berbeda menuju Kota Tangsel yakni Pondok Cabe dan Pondok Aren.

"Mereka (investor) akan ngitung mau lewat Pondok Cabe kah atau mau lewat Pondok Aren," ujar Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah memilih menjaga kerahasiaan trase, karena informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan spekulasi harga tanah di sekitar jalur pembangunan nantinya.

Menurutnya kenaikan harga tanah akibat kebocoran informasi dapat meningkatkan biaya investasi, sehingga perencanaan proyek menjadi kurang efisien dan berpotensi membebani pengembangan infrastruktur transportasi.

"Kita belum tahu, kalau pun keluar (rutenya) itu akan mereka simpan sendiri, kenapa? Karena kan yang berinvestasi mereka. Karena kalau misalnya ini bocor keluar, itu akan mempengaruhi biaya perolehan tanahnya," ujarnya/

Dia menegaskan investor juga memiliki kepentingan menjaga kerahasiaan rute, agar proses pengadaan lahan tidak dipengaruhi lonjakan harga yang dapat mengganggu kelayakan investasi proyek.

Menurut Dudy, kenaikan harga tanah yang tidak wajar justru lebih banyak menguntungkan para spekulan dibandingkan masyarakat yang membutuhkan pembangunan transportasi massal untuk meningkatkan mobilitas sehari-hari.

Ia menilai apabila biaya investasi meningkat akibat spekulasi lahan, dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena pengembangan proyek menjadi lebih mahal dibandingkan perencanaan awal pemerintah.

"Biasanya mereka enggak akan buka itu. Karena takutnya itu akan berpengaruh ke biaya investasinya mereka. Nanti tiba-tiba tanah yang tadinya Rp1 juta (per hektare) jadi Rp30 juta gitu. Nah, hitungannya sudah enggak masuk. Akhirnya apa, yang dikorbankan siapa? Masyarakat, yang diuntungkan cuman para makelar-makelar aja," ujar Dudy.

Dudy menegaskan pemerintah lebih mengutamakan perluasan jangkauan layanan transportasi massal serta peningkatan konektivitas, sehingga masyarakat memperoleh akses perjalanan yang semakin mudah dan efisien.

Ia menambahkan, investor memiliki kewenangan menentukan pola pengembangan jaringan berdasarkan hasil kajian bisnis dan kebutuhan kawasan tanpa harus mengungkapkan rute sejak tahap awal perencanaan.

"Tujuan akhir (MRT Tangsel) kan BSD. Ya terserah mereka mau lewat mana. Kalau saya sih yang penting jangkauannya sudah semakin jauh gitu, dan konektivitasnya lebih bagus," kata Menhub.

[Gambas:Youtube]

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan kajian pembangunan jalur MRT menuju Tangsel saat ini masih disusun oleh investor bersama PT MRT Jakarta.

Menurut Allan, proses kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penentuan rute dan tahapan pengembangan proyek tersebut.

"Terkait MRT Tangsel, Sinar Mas [investor] bersama MRT Jakarta sedang menyusun kajiannya dan kita harapkan di akhir tahun ini kajiannya sudah selesai," kata Allan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan.

"Memang saat ini sedang berproses. Sekarang sudah memasuki tahap harmonisasi," kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Ia memastikan rencana kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat terus berproses. Saat ini, kebijakan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat diterapkan pemerintah.

Menurut Dudy, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendorong percepatan pembebasan bea masuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional.

Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah pun berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai sehingga implementasi kebijakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Menko Perekonomian sangat membantu kami, khususnya berkaitan dengan usulan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Beliau sangat mendorong hal tersebut," kata Dudy.

Ia menilai penerapan pajak nol persen terhadap impor suku cadang pesawat akan membantu mengurangi beban operasional maskapai sehingga memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi layanan penerbangan nasional.

Meski demikian, Dudy menegaskan pengurangan beban operasional maskapai tidak serta-merta akan langsung menurunkan harga tiket pesawat. Namun, pemerintah berharap kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi industri penerbangan.

"Harapannya bisa segera diterapkan. Kebijakan ini tentu akan mengurangi beban maskapai penerbangan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaannya.

"Sudah harmonisasi, tinggal menunggu PMK saja," kata Lukman.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melakukan beautifikasi di Stasiun Gambir, Jakarta. Langkah ini dilakukan seiring dengan rencana pengintegrasian kereta api jarak jauh dan KRL di stasiun tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, beautifikasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kereta api sekaligus memperluas fungsi stasiun tersebut.

Rencananya, nanti Stasiun Gambir juga akan melayani rangkaian KRL.

"Nanti dengan wajah baru, Gambir akan menjadi semacam etalase atau wajah baru dari pelayanan kereta api kita, di mana Gambir yang selama ini melayani kereta jarak jauh juga akan melayani KRL," ujar Dudy dalam media briefing di Restoran Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Pelayanan KRL yang dikombinasikan dengan kereta api jarak jauh di Stasiun Gambir ini, sebut Dudy, dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarlayanan. Meski begitu, jumlah perjalanan KRL di Gambir masih dalam tahap pengkajian.

"Yang dipastikan bahwa Gambir akan melayani kereta jarak jauh maupun KRL. Gambir nantinya melayani perjalanan jarak jauh dan jarak dekat," terangnya.

Kendati demikian, peran Stasiun Manggarai sebagai transport hub tidak akan hilang. Kehadiran Stasiun Gambir yang anyar dianggap menjadi alternatif konektivitas.

"Gambir itu untuk memberikan bagaimana kita melayani masyarakat dengan konektivitas. Jadi KRL berhenti, kemudian juga bisa dilayani oleh kereta jarak jauh. Jadi konektivitas yang ingin kita jadikan Gambir sebagai etalase konektivitas," jelasnya.

Dudy mengatakan, proyek beautifikasi ini juga meliputi penambahan jalur agar bisa mengakomodasi operasional kereta jarak jauh dan KRL.

"Yang pasti ada penambahan jumlah track untuk menampung kereta jarak jauh dan juga KRL," ujarnya.

Dudy juga menambahkan, proyek ini ditargetkan bakal selesai secepatnya pada 2027 atau paling lambat 2028 mendatang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan jam operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) bakal diperpanjang ketika terdapat event seperti konser yang berlangsung hingga malam hari di lokasi tersebut.

Dudy menyebutkan jam operasional KRL di stasiun tersebut biasanya hanya sampai pukul 21.30 WIB sehingga akan diperpanjang guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat sepulang dari konser.

"Ketika ada event konser yang biasanya selesai malam, sementara KRL reguler tutup jam 21.30. Nah ketika ada event, pasti kita akan perpanjang jam operasional untuk mengakomodir masyarakat yang menggunakan kereta api dari lokasi event itu," ujar Dudy dalam Media Briefing di Restoran Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Ia pun mengatakan stasiun KRL JIS, yang saat ini hanya memiliki satu peron, bakal ditambah menjadi dua peron dalam kurun waktu setahun.

"Komitmennya bahwa harapannya dalam satu tahun maksimal mereka akan segera membuat dua peron. Jadi sekarang ini memang rutenya harus dari Kota ke Tanjung Priok dulu, kemudian ke Stasiun JIS," jelasnya.

Stasiun KRL JIS resmi beroperasi mulai Senin (22/6) lalu. Kehadiran stasiun baru ini membuka akses transportasi publik langsung menuju kawasan JIS sekaligus menambah pilihan mobilitas masyarakat yang ingin beraktivitas di kawasan Jakarta Utara.

Dudy mengatakan Stasiun JIS melayani lintas KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok atau yang dikenal sebagai Pink Line. Stasiun tersebut berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok.

"Stasiun JIS hadir di pink line yang kita kenal lintas KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok, tepatnya di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priuk, membuka akses langsung bagi masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium," kata Dudy saat peresmian operasional Stasiun JIS di Jakarta Utara, Senin (22/6), melansir detikfinance.

Menurutnya, keberadaan stasiun tersebut juga terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas melalui Stasiun Kampung Bandan dan Jakarta Kota sehingga menjadi bagian dari sistem transportasi publik terintegrasi di Jabodetabek.

"Melalui koneksi di Kampung Bandan dan Jakarta Kota, stasiun ini juga berhubung ke jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan peresmian Stasiun JIS bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta.

Menurutnya, stasiun tersebut akan memperluas akses masyarakat menuju kawasan JIS, baik untuk menonton pertandingan olahraga, konser, maupun berwisata ke kawasan Ancol.

"JIS-Ancol bisa kita koneksikan, kemudian tempat ini nantinya siapapun yang nonton konser, nonton sepak bola, mau ke Ancol, pilihannya apakah naik KRL atau naik TransJabodetabek atau TransJakarta," ujar Pramono.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengatur tarif batas atas (TBA) tiket pesawat saat harga avtur dan kondisi geopolitik stabil.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan penetapan TBA tersebut melalui formulasi baru yang telah dirumuskan oleh pihaknya.

"Mengenai TBA sekarang sudah dirumuskan. Mungkin pada saatnya nanti ketika harga avtur ini diharapkan sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," ujar Dudy dalam Media Briefing di Restoran Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Dudy menjelaskan rencana tersebut dengan menimbang keberlanjutan berbagai operator penerbangan yang saat ini hanya dilakukan penyesuaian fuel surcharge imbas dari harga avtur yang melonjak.

"Saat ini yang diberlakukan adalah penyesuaian fuel surcharge karena ini dirasakan lebih tepat oleh khususnya teman-teman dari operator penerbangan," terangnya.

Kemenhub merumuskan formulasi TBA tiket pesawat yang baru tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah komponen yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Waktu kita menetapkan TBA terakhir (2019), di situ ada beberapa komponen yang berkaitan dengan biaya penerbangan yang harus kita review, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," beber Dudy.

Kendati demikian, Dudy belum membeberkan besaran angka penyesuaian TBA tiket pesawat yang baru.

"Saya rasa mungkin sudah diformulasikan angkanya, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah siap memberlakukan penurunan komisi aplikator ojekonline(ojol) menjadi maksimal delapan persen mulai 1 Juli 2026. Dudy mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan telah mendapat komitmen dari perusahaan aplikasi.

"Pada saat pertemuan para aplikator dengan pimpinan DPR sudah disepakati bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Juli," ujar Dudy saatmedia briefingmengenai sejumlah isu strategis terkini di sektor transportasi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dudy mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai jadwal. Menurut dia, para aplikator juga telah menyatakan kesiapannya menjalankan aturan baru tersebut.

"Tentunya kami akan mendukung itu dan kami akan menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pemberlakuan komisi baru tersebut, yakni delapan persen," ucap Dudy.

Menurut Dudy, hasil komunikasi intensif antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan perusahaan aplikasi menunjukkan mereka siap menjalankan kebijakan pemerintah. Dudy menjelaskan, pada tahap awal kebijakan ini hanya berlaku untuk layanan ojekonlineroda dua.

Untuk mengakomodasi kebijakan tersebut, lanjut Dudy, Kementerian Perhubungan akan merevisi aturan yang selama ini mengatur besaran potongan aplikasi. Selain mengubah ketentuan komisi, pemerintah juga akan memperbarui pengaturan mengenai aspek asuransi yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Dengan adanya komisi delapan persen, maka kami akan merevisi ketentuan yang semula berbunyi komisi maksimal 20 persen, yaitu 15 persen ditambah lima persen, menjadi maksimal delapan persen," sambung Dudy.

Meski masih terdapat sejumlah perusahaan aplikasi yang melakukan penyesuaian terhadap model bisnisnya, Dudy menegaskan hal tersebut tidak akan menghambat implementasi kebijakan. Dudy memahami para aplikator masih mencari keseimbangan baru terhadap pemberlakuan komisi delapan persen.

"Kalau seperti Grab, GoJek, maupun Maxim, sepertinya mereka sudah siap. Tentunya dengan keseimbangan yang baru, akan adaadjustmentatau penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan berbagai stimulus di sektor transportasi selama periode libur sekolah 2026 bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas. Menurut Dudy, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah merancang sejumlah insentif yang berlaku pada periode tertentu selama musim liburan.

"Stimulus transportasi meliputi semua moda transportasi, baik transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api," ujar Dudy saatmedia briefingmengenai sejumlah isu strategis terkini di sektor transportasi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Untuk transportasi penyeberangan, kata Dudy, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan berlaku pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini diperkirakan akan dimanfaatkan sekitar 160 ribu penumpang dan 377 ribu kendaraan yang melintasi sejumlah lintasan utama, seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Pototano, Sape–Labuan Bajo, Kuala Tungkal–Tanjung Uban, hingga Ajibata–Ambarita.

"Untuk sektor transportasi laut, diberikan diskon tiket angkutan laut kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni sebesar 30 persen dari tarif dasar," ucap Dudy.

Dudy menjelaskan diskon tersebut berlaku selama masa libur sekolah, yakni mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026, dengan estimasi penerima manfaat mencapai sekitar 693 ribu penumpang. Potongan harga diberikan kepada seluruh penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang bersubsidi (public service obligation/PSO).

Sementara itu, pada sektor penerbangan, lanjut Dudy, pemerintah memberikan insentif berupa penanggungan atau pembebasan PPN sebesar 100 persen dari tarif dasar tiket pesawat yang berlaku pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Dudy mengatakan pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen pada periode 27 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Program tersebut diperkirakan akan dimanfaatkan sekitar 1,043 juta penumpang," lanjut Dudy.

Dudy berharap seluruh stimulus tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Dia optimistis insentif tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

"Dengan banyaknya mobilitas masyarakat, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik selama liburan," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dudy juga menjelaskan perkembangan kebijakan tarif tiket pesawat. Dudy mengatakan pemerintah saat ini belum menerapkan perubahan tarif batas atas (TBA) dan masih menggunakan mekanisme penyesuaianfuel surcharge.

"Saat ini, berkaitan dengan harga tiket dan tarif batas atas, memang masih dibicarakan. Adapun yang diberlakukan saat ini adalah penyesuaianfuel surcharge," lanjut dia.

Menurut Dudy, langkah tersebut dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengakomodasi kenaikan harga avtur yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dudy mengatakan hal ini mendapat respons positif dari industri penerbangan nasional.

"Dari pihak maskapai menganggap penyesuaianfuel surchargeitu bisa menjawab kenaikan harga avtur," ungkap Dudy.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah telah menyusun formulasi baru tarif batas atas. Dudy mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan setelah harga bahan bakar kembali stabil.

"Mungkin pada saatnya nanti, ketika hargafuelini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," lanjutnya.

Dudy menambahkan evaluasi yang dilakukan bukan sekadar mengubah formula tarif, melainkan meninjau kembali berbagai komponen biaya penerbangan yang terakhir disusun pada 2019 agar sesuai dengan kondisi industri saat ini.

Dudy optimistis tarif batas atas dan tarif batas bawah yang baru dapat diberlakukan apabila harga avtur dan kondisi geopolitik global semakin stabil.

"Kita melihat sekarang hargafueldunia sudah mulai menurun. Apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah telah merumuskan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat terbaru yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

"Mengenai TBA, sekarang sudah dirumuskan. Mungkin pada saatnya nanti, ketika harga fuel ini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penerapan TBA terbaru tersebut masih menunggu kondisi harga avtur dunia kembali stabil sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perumusan besaran tarif batas atas baru yang kini hanya menunggu momentum yang tepat untuk mulai diberlakukan kepada seluruh maskapai penerbangan.

Meski demikian, Menhub tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besaran tarif tersebut.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," ujar Dudy.

Dia menegaskan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui peninjauan kembali komponen pembentuk tarif yang sebelumnya digunakan saat penetapan tarif batas atas terakhir pada 2019.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya operasional penerbangan agar besaran tarif baru lebih mencerminkan kondisi industri dan perkembangan biaya transportasi udara saat ini.

Pemerintah menilai perubahan berbagai komponen biaya penerbangan sejak 2019 menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas yang lebih relevan.

Selain mempertimbangkan harga avtur, pemerintah juga mencermati perkembangan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dunia.

Kementerian Perhubungan melihat tren harga avtur dunia mulai mengalami penurunan sehingga peluang penerapan tarif batas atas baru semakin terbuka apabila stabilitas terus terjaga.

Pemerintah berharap kebijakan tarif batas atas terbaru nantinya dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang terjangkau dan keberlangsungan usaha industri penerbangan nasional.

"Kita melihat sekarang harga fuel dunia sudah mulai menurun. Apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," imbuh Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,54 triliun untuk program diskon transportasi yang berlaku selama periode libur sekolah pertengahan tahun dan libur Natal Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan insentif diberikan untuk mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah maupun Natal dan Tahun Baru, adalah sebesar Rp1,54 triliun," ujar Dudy dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).

Untuk periode libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni-5 Juli 2026. Selain itu, tarif dasar kapal milik PT Pelni juga dipangkas 30 persen untuk perjalanan 20 Juni-15 Agustus 2026.

Pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry selama 20 Juni-5 Juli 2026.

"Untuk insentif dan diskon transportasi, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus," kata Dudy.

Program diskon transportasi selama libur sekolah tersebut menelan anggaran Rp190,5 miliar dan ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta penumpang.

Selain itu, pemerintah kembali menanggung seluruh Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal. Insentif tersebut disiapkan dengan anggaran Rp472,7 miliar dan ditargetkan menyasar 2,3 juta penumpang.

Tak hanya saat libur sekolah, pemerintah juga memastikan insentif serupa akan diberikan pada periode Nataru.

Untuk angkutan Nataru, diskon tiket kereta api sebesar 30 persen berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Sementara diskon 30 persen tarif dasar kapal Pelni diberikan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Program tersebut disiapkan dengan anggaran Rp161,4 miliar dan ditargetkan melayani 2,8 juta penumpang.

Di sektor penerbangan, subsidi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi kembali diberikan dengan anggaran Rp722 miliar untuk sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Dudy, pengumuman insentif transportasi untuk Nataru dilakukan lebih awal agar masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan dan kebutuhan liburan sejak dini.

"Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru," pungkasnya/

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyiapkan program stimulus tarif transportasi untuk periode Libur Sekolah 2026 serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program diskon tarif dan insentif transportasi disiapkan untuk moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar Rp 2,04 triliun.

Kebijakan yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi Semester II Tahun 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto itu diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Konferensi Pers Kebijakan Stimulus untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

“Selain pada periode libur sekolah, pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kami mengumumkannya lebih awal agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik. Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dudy.

Pada periode libur sekolah 2026, lanjut Dudy, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai sekitar Rp 663,26 miliar. Adapun rinciannya, yakni diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar Rp 96,21 miliar, diskon tarif angkutan laut PT Pelni (Persero) sebesar Rp 67,33 miliar, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan sebesar Rp 26,96 miliar. Pemerintah juga masih menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar Rp 472,73 miliar.

Program tersebut ditargetkan memberikan manfaat kepada sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan. Rinciannya meliputi lebih dari 1,17 juta penumpang kereta api, lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 164 ribu penumpang jasa penyeberangan, lebih dari 377 ribu kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat.

“Masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta api komersial kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026,” ucap Dudy.

Dudy menyampaikan, pemerintah juga memberikan diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen pada seluruh trayek kapal penumpang PT Pelni (Persero) untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Sementara itu, pada layanan penyeberangan, pemerintah memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan golongan II serta IVA pada 14 pelabuhan dan tujuh lintasan penyeberangan selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,54 triliun untuk program diskon tiket transportasi pada periode libur sekolah dan Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mendukung mobilitas masyarakat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merinci pada periode libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen selama 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen selama 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP selama 20 Juni-5 Juli 2026.

"Total alokasi anggarannya sebesar Rp190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program tersebut memiliki alokasi anggaran Rp472,7 miliar dengan target menjangkau 2,3 juta penumpang.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah kembali memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen selama 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen selama 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP selama 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

"Total alokasi sebesar Rp161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang," ujarnya.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar dan target 3,7 juta penumpang selama periode Nataru.

Dengan berbagai program tersebut, maka total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk insentif dan diskon transportasi pada dua momentum besar tersebut mencapai Rp1,54 triliun.

"Total anggaran untuk inisiatif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar Rp1,54 triliun,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026