Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui mekanisme insentif perpajakan untuk rumah susun (rusun) subsidi berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Pada rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Rabu (24/6/2026), Purbaya menyebut, APBN akan mendukung instrumen pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak yang terjangkau.

Hal ini, terang Purbaya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat di kawasan perkotaan termasuk dalam bentuk rusun subsidi.

"Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses rumah pertama mereka secara terjangkau dan berkelanjutan," terang Purbaya, dikutip dari siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Purbaya lalu menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo, mekanisme PPN DTP ini pun disetujui oleh Komite Tapera di mana menkeu menjabat sebagai anggota (ex-officion). Insentif pajak ini diharapkan menjadi solusi transisi untuk mendukung implementasi pembiayaan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini, terang Purbaya, diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga rumah susun sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

Selain membahas dukungan fiskal bagi rumah susun subsidi, rapat Tapera kemarin turut mengevaluasi kinerja dan program kerja BP Tapera 2026, termasuk berbagai inovasi dan rencana kerja yang disiapkan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Komite Tapera menekankan pentingnya penguatan tata kelola, inovasi program, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Purbaya lalu berpesan agar dukungan fiskal yang diberikan pemerintah harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.

"Pemanfaatan mekanisme PPN ditanggung pemerintah menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga rumah susun subsidi

sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan keberlanjutan fiskal," ujarnya.

Selain itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Komite juga telah menyetujui mekanisme KPR subsidi dengan tenor 40 tahun. Pihaknya juga menyetujui agar bunga KPR rumah tapal subsidi tetap 5% meski level suku bunga acuan atau BI Rate sudah menyentuh 5,75%.

"Ya, jadi kami konsisten bagaimana program andalan Presiden Prabowo rumah subsidi tetap bunganya 5%. Tadi tenornya bisa 40 tahun, kemudian juga yang kedua tadi adalah soal bunganya tetap 5%," ujar Maruarar pada kesempatan yang sama.

Dengan PPN DTP rumah susun subsidi, otoritas fiskal memperluas insentif pajak ditanggung pemerintah. Sebelumnya, PPN DTP ditujukan untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal Rp5 miliar.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah melalui skema ini membebaskan PPN hingga Rp2 miliar. Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 nanti, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.

PPN DTP properti ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.90/2025 yang memperpanjang periode pemberian insentif sampai akhir 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Melalui bauran stimulus pelonggaran tenor dan stabilitas bunga tersebut, pemerintah optimistis dapat mengamankan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun ini.

Proyeksi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Untuk diketahui sebelumnya, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Sebagai informasi, implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, Komite Tapera juga diduduki oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota, Ketua DK OJK Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota, dan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota dari kalangan profesional.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, kebijakan perumahan di Indonesia terlalu berfokus pada pembangunan rumah tapak di pinggiran kota.

Model ini memang terlihat menjawab kebutuhan kepemilikan rumah, tetapi sering kali gagal menghadirkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Banyak warga akhirnya memiliki rumah murah namun harus menghadapi perjalanan panjang menuju tempat kerja, biaya transportasi tinggi, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam konteks itu, ide Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memperkuat pengembangan rumah susun subsidi sebenarnya merupakan langkah yang cukup visioner.

Pemerintah mulai melihat bahwa keterbatasan lahan perkotaan tidak lagi memungkinkan Indonesia terus bergantung pada pola rumah horizontal. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, hingga Medan membutuhkan model hunian vertikal yang lebih efisien dan dekat pusat aktivitas ekonomi.

Menteri PKP beberapa kali menegaskan bahwa rumah susun subsidi harus menjadi solusi hunian perkotaan masa depan, terutama di kawasan strategis dan dekat transportasi publik.

Gagasan ini sejalan dengan teori compact city dalam perencanaan kota yang menekankan pentingnya kota padat, terintegrasi, dan efisien dalam penggunaan lahan. Dalam teori ini, hunian vertikal dianggap mampu mengurangi urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali.

Konsep tersebut sebenarnya bukan hal baru di dunia.

Singapura menjadi contoh paling sukses melalui program Housing and Development Board (HDB). Pemerintah Singapura membangun apartemen subsidi yang terhubung dengan sekolah, pusat kesehatan, transportasi massal, dan ruang publik. Hasilnya, lebih dari 80 persen penduduk tinggal di hunian HDB dengan kualitas hidup relatif baik. Model ini berhasil karena negara tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun ekosistem perkotaan.

Hal yang sama diterapkan di South Korea dan Japan. Di Seoul maupun Tokyo, hunian vertikal dikembangkan dekat pusat transportasi sehingga masyarakat dapat hidup lebih efisien tanpa ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Konsep ini dikenal sebagai Transit Oriented Development (TOD), yaitu pembangunan kawasan berbasis transportasi publik.

Teori TOD juga mulai banyak dibahas dalam penelitian di Indonesia. Penelitian tentang pengembangan rumah susun berbasis TOD di Makassar menyebut bahwa rumah susun yang tidak terintegrasi transportasi publik justru menciptakan biaya tambahan dan ketidakefisienan bagi penghuni (Firdaus, Wunas, dan Arifin dalam Jurnal Wilayah & Kota Maritim, 2019).

Secara teori kebijakan publik, pemerintah memang memiliki peran penting dalam penyediaan rumah untuk kelompok berpenghasilan rendah. Dalam jurnal Pendekatan dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, disebutkan bahwa subsidi perumahan merupakan instrumen negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama ketika mekanisme pasar gagal menjangkau kelompok miskin (Simbolon, Rusli, dan Candradewini, 2023).

Namun, keberhasilan rumah susun subsidi bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Banyak negara juga mengalami kegagalan besar ketika pembangunan hunian vertikal dilakukan tanpa perencanaan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang matang.

Salah satu contoh paling terkenal adalah proyek Pruitt-Igoe di St. Louis, Amerika Serikat. Kompleks apartemen subsidi yang dibangun pada 1950-an itu awalnya dipuji sebagai simbol modernisasi perumahan publik. Namun hanya dalam waktu kurang dari dua dekade, kawasan tersebut berubah menjadi pusat kriminalitas, kemiskinan, dan kerusakan sosial.

Buruknya pengelolaan, segregasi sosial, minimnya lapangan kerja, serta kurangnya perawatan membuat proyek ini akhirnya dihancurkan pada tahun 1972. Banyak akademisi bahkan menjadikan runtuhnya Pruitt-Igoe sebagai simbol kegagalan kebijakan perumahan publik modernis di Amerika (Bristol, Journal of Architectural Education, 1991).

Kegagalan serupa juga pernah terjadi di Prancis melalui pembangunan kawasan banlieue atau apartemen sosial berskala besar di pinggiran Paris. Pemerintah Prancis pada dekade 1960–1970 membangun hunian vertikal murah untuk kelompok pekerja dan migran. Namun karena lokasi terisolasi, minim integrasi ekonomi, dan lemahnya fasilitas sosial, banyak kawasan tersebut berkembang menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran dan konflik sosial tinggi.

Kerusuhan besar di pinggiran Paris tahun 2005 bahkan banyak dikaitkan dengan kegagalan integrasi sosial dalam kebijakan perumahan publik (Wacquant, Urban Outcasts, 2008).

Di Inggris, sejumlah proyek council housing berbentuk apartemen tinggi juga menuai kritik. Kompleks hunian vertikal seperti Robin Hood Gardens di London awalnya dianggap solusi modern untuk pekerja kota.

Namun dalam praktiknya, desain yang buruk, lemahnya pemeliharaan, dan meningkatnya segregasi sosial membuat kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas hidup dan akhirnya dibongkar sebagian pada akhir 2010-an. Penelitian Alice Coleman dalam buku Utopia on Trial bahkan menyebut desain apartemen bertingkat tanpa pengawasan sosial yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya vandalisme dan kriminalitas.

Contoh lain datang dari China. Dalam upaya urbanisasi besar-besaran, pemerintah membangun jutaan unit apartemen bersubsidi. Tetapi di sejumlah kota muncul fenomena ghost apartment atau apartemen kosong karena lokasi terlalu jauh dari pusat ekonomi dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian dalam International Journal of Housing Policy menyebut bahwa banyak proyek perumahan publik di China gagal dihuni optimal karena pembangunan lebih berorientasi target fisik dibanding kualitas keterhubungan kota (Chen, 2020).

Kegagalan-kegagalan tersebut memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa rumah susun subsidi tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek konstruksi. Jika pemerintah hanya mengejar angka pembangunan unit tanpa memperhatikan kualitas hidup penghuni, maka rusun dapat berubah menjadi “kantong kemiskinan vertikal”.

Masalah ini sebenarnya sudah diperingatkan dalam berbagai penelitian Indonesia. Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana menyebut bahwa rumah susun yang tidak dikelola baik hanya akan “memindahkan kekumuhan horizontal menjadi kekumuhan vertikal” (Sukmajati, Hardi, dan Muladi, 2013).

Karena itu, Indonesia perlu belajar bukan hanya dari keberhasilan Singapura atau Jepang, tetapi juga dari kegagalan Amerika Serikat, Prancis, dan beberapa negara lain. Ada beberapa syarat utama agar rumah susun subsidi berhasil.

Pertama, lokasi harus dekat pusat aktivitas ekonomi dan transportasi publik. Kedua, pengelolaan gedung harus profesional dan berkelanjutan. Ketiga, fasilitas sosial seperti sekolah, ruang terbuka, pusat kesehatan, dan keamanan harus tersedia. Keempat, penghuni tidak boleh tersegregasi secara sosial sehingga rumah susun berubah menjadi simbol kemiskinan baru.

Dalam perspektif yang lebih luas, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah instrumen keadilan sosial. Pemikiran David Madden dan Peter Marcuse dalam buku In Defense of Housing menegaskan bahwa rumah tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga hak dasar warga negara.

Karena itu, ide rumah susun subsidi dari Kementerian PKP sebenarnya bisa menjadi titik balik kebijakan perumahan nasional.

Indonesia memiliki kesempatan untuk keluar dari paradigma lama yang terlalu bergantung pada rumah tapak murah di pinggiran kota. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah menjalankan reformasi besar, yakni integrasi dengan transportasi publik, penyediaan fasilitas sosial, tata kelola profesional, dan keberpihakan nyata pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika hanya mengejar jumlah unit, rumah susun subsidi berpotensi gagal. Namun jika dibangun sebagai bagian dari strategi kota modern yang inklusif, program ini bisa menjadi fondasi baru perumahan perkotaan Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional (BSN), entitas hasil spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) segera merealisasikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan pada tahun ini.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, perseroan mendorong penyaluran senilai Rp500 miliar.

Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," ujarnya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.

Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.

BSN mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.

Alex mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat.

Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.

"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.

Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.

"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.

Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, Minggu (8/3/2026). Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan di lokasi, Minggu (8/3/2026).

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa LPCK berkomitmen untuk menghadirkan suplai unit rusun subsidi hingga 100.000 unit. Pahala menyebut perusahaan terafiliasi James Riady itu akan membangun masing-masing 18 tower lewat dua tahap pembangunan.

"18 tower [tahap pertama] plus 18 [tahap kedua] ya. Jadi, total 36 tower itu bisa sampai 100.000 unit," kata Pahala saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai berapa capex yang bakal digelontorkan, Pahala enggan merinci. Hanya saja dia memberikan gambaran bahwa rusun subsidi tersebut akan dijual mulai dari Rp350 juta.

"Kalau harga per unit akan diatur di Peraturan Menteri yang sebentar lagi [terbit], di situ disebut besarannya segini, mulai sekitar Rp350 juta kira-kira segitu," jelasnya.

Mengacu pada asumsi harga jual minimum tersebut, total penjualan 100.000 unit rusun subsidi di Meikarta bakal tembus di angka Rp3,5 triliun.

Sementara itu, ditemui Bisnis di lokasi groundbreaking pada Minggu (8/3/2026), pendiri Grup Lippo Mochtar Riady menjelaskan alasannya memberikan 30 hektare tanah hibah adalah ingin mendukung program Prabowo. Konglomerat dengan julukan 'Raja Mal' tersebut juga mengaku hibah ini juga bukan menyoal benefit bisnis, namun menjadi kepuasan tersendiri ketika perusahaan yang dia dirikan dapat berkontribusi mendukung salah satu program prioritas Prabowo itu.

"Mengikuti instruksi pemerintah, Bapak Presiden. Kita mendukung ide-ide dari pemerintah. Kita tidak melihat benefit kita sendiri, tapi kita akan sangat senang sekali kita bisa mendukung suatu program pemerintah," ujar Mochtar.

Bisnis.com, JAKARTA — President Director PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Marlo Budiman dilaporkan mengajukan pengunduran diri. Keputusan tersebut diumumkan di tengah rencana perseroan menggarap rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta.

Corporate Secretary LPCK, Peter Adrian menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman pada 30 Januari 2026.

"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan pada tanggal 30 Januari 2026," jelasnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, belum disampaikan secara pasti apa penyebab pengunduran diri Marlo tersebut. Akan tetapi, manajemen LPCK memastikan bahwa keputusan tersebut tidak berdampak pada laju bisnis perseroan.

"Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Peter.

Untuk diketahui, pengunduran diri Marlo disampaikan tepat sehari setelah Lippo Group melakukan land clearing bersama pemerintah menyusul rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun di luar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih di luar tanah," jelasnya dalam agenda Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta, Cikarang Selatan, Kamis (29/1/2026).

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

Profil Marlo Budiman

Melansir laman resmi Lippo Cikarang, Marlo merupakan merupakan profesional dengan rekam jejak ekstensif selama lebih dari 25 tahun. Perjalanan kariernya dimulai di New York, Amerika Serikat, sebagai manajer di Kenlin Inc., sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan mengasah taji manajerialnya di berbagai sektor.

Lulusan Bachelor of Science (Magna Cumlaude) di bidang Business Administration dari The Ohio State University (1995) ini tercatat pernah menduduki posisi krusial di Sinarmas Group (Asia Pulp & Paper) sebagai CFO di PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills serta PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry pada periode 1997–2006.

Selain itu, Marlo juga sempat menjabat sebagai Commercial Director di PT Argo Pantes Tbk pada tahun 2006, CFO & Corporate Resources Officer di PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2008, Managing Partner di PT Y&K Capital pada tahun 2016, dan Director & Deputy CEO di PT Bumiputera Investasi Indonesia Tbk pada tahun 2016.

Sejak Juni 2024, Marlo Budiman dipercaya mengemban tongkat estafet kepemimpinan sebagai Presiden Direktur di PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dan PT Lippo Malls Indonesia, serta menjabat Direktur di PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) sejak 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal rumah susun (rusun) subsidi Meikarta nantinya dapat dipasarkan meski masih dalam tahap persiapan pembangunan oleh Lippo Group.

Ara menjelaskan bahwa opsi tersebut tengah digodok dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal.

"Kalau rumah subsidi tapak kan dia jadi dulu baru bisa dibeli. Nah, kalau ini kita akan berlakukan [berbeda], tetapi makanya kita tanya tadi kepada ekosistem perbankan, developer, kontraktor semuanya," kata Maruarar saat ditemui di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (30/1/2026).

Pasalnya, tambah Ara, sepanjang 2025 pemerintah hanya menyalurkan 3 unit rusun subsidi. Berkaca dari hal itu, maka akan diberlakukan aturan baru dalam rangka mendorong penyerapan rusun subsidi.

"Artinya skemanya itu tidak menarik, kan gitu. [Apakah akan inden] kita bicarakan, kita diskusikan semuanya," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa pihaknya akan segera meneken dan menerbitkan aturan baru mengenai penyaluran rusun subsidi.

Untuk diketahui sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025, pembiayaan KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya diberlakukan bagi unit siap huni atau ready stock.

Aturan itu ditetapkan guna menjamin kesesuaian fisik bangunan dengan standar subsidi dan mencegah masalah serah terima.

Sementara itu, konstruksi rusun subsidi Meikarta dijadwalkan bakal berlangsung pada awal Maret 2026 lewat pemasangan tiang pancang sebagai fondasi konstruksi.

Berdasarkan lini masa yang disampaikan Kementerian PKP, pembangunan struktur konstruksi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 dan akan rampung mulai 2028.

Bisnis.com, BEKASI — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengungkap rencana pengembangan rumah susun (Rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (Ha).

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Adapun, satu tower rusun subsidi tersebut akan terdiri dari 32 lantai mencakup area komersial hingga residensial. Fritz merinci, nantinya rusun subsidi itu akan memiliki 3 tipe unit

Dia menyebut, tipe unit yang pertama adalah satu kamar dengan luas 25 meter persegi (m2). Kemudian, tipe yang kedua yakni mencakup dua kamar tidur seluas 37 m2, sedangkan tipe ketiga mencakup 3 kamar tidur dengan luas bangunan 45m2.

"Kalau yang 3 kamar masih progres. Ukurannya 45 m2," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rusun subsidi Meikarta.

Angka tersebut murni merupakan investasi pembangunan rusun di luar harga tanah. Ara menjelaskan, saat ini pihaknya Masih melakukan negosiasi lanjutan dengan Lippo mengenai nasib status lahan tersebut.

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arah pembangunan program 3 juta rumah sepanjang 2026.

Ara menekankan bahwa pada 2026 pemerintah akan fokus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi untuk mempercepat suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi," kata Ara saat ditemui Kantor KPK, Rabu (21/1/2026).

Ara menjelaskan, fokus pembangunan rusun subsidi dilakukan lantaran untuk menyeimbangkan penjualan rumah tapak subsidi yang telah memiliki pasar besar.

Selain itu, pengembangan rusun subsidi juga dilakukan dalam rangka menyiasati ketersediaan lahan khususnya di wilayah perkotaan.

Adapun, untuk tahap pertama rusun subsidi tersebut akan dibangun bersama dengan Lippo Group yang berlokasi di Meikarta.

"Ini untuk konsumen yaitu rakyat, rakyat itu artinya MBR yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang harus kita kasihkan kesempatan tinggal di tempati layak ya, untuk bisa negara hadir menyiapkan perumahan," ujarnya.

Senada, sebelumnya Satuan Tugas (Satgas) Perumahan juga sempat mengungkap rencana pemerintah hendak membangun hunian vertikal rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Di mana, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta akan direalisasikan lewat skema renovasi.

"Ide kita jangan 3 juta rumah itu [dibangun semua] yang penting adalah 2 juta renovasi karena kan perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Meikarta besutan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memasuki babak baru. Proyek yang semula di desain sebagai kota mandiri kini turut merambah segmen hunian vertikal bersubsidi.

CEO Lippo Group, James Riady bahkan mengungkap bahwa rencana pengembangan kota mandiri yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu telah dirintisnya sejak tahun 90-an.

"Saya pertama kali membangun kota baru di Indonesia itu tahun 1990 Membangun Cikarang yang 5.000 hektare, lalu Karawaci itu 2.000, dan kita ada 6-7 kota baru," kata James saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, dikutip Kamis (22/1/2026).

Dalam perkembangannya, Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian menyampaikan alasan LPCK mulai merambah pasar subsidi dalam rangka mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi.

Sulap Meikarta Jadi Rusun Subsidi

Menurut Peter, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan LPCK, lanjutnya, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.

Meski LPCK sendiri belum menyampaikan secara detail mengenai rencana ekspansinya tersebut, pemerintah sesumbar bahwa LPCK bakal membangun hunian subsidi di lahan seluas 20 hektare (Ha).

Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman, (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menyebut pihaknya telah melakukan kunjungan dan kajian megenai status hukum atas lahan yang akan digunakan.

Ara mengatakan kepastian tersebut dia dapatkan usai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sebelumnya Meikarta sendiri sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Budi Prasetyo] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Adapun, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

LPCK Suplai 100.000 Unit Rusun Subsidi

Tenaga Ahli Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa LPCK berkomitmen untuk menghadirkan suplai unit rusun subsidi hingga 100.000 unit.

Pahala menyebut perusahaan terafiliasi James Riady itu akan membangun masing-masing 18 tower lewat dua tahap pembangunan.

"18 tower [tahap pertama] plus 18 [tahap kedua] ya. Jadi total 36 tower itu bisa sampai 100.000 unit," kata Pahala saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai berapa capex yang bakal digelontorkan, Pahala engga merinci. Hanya saja dia memberikan gambaran bahwa rusun subsidi tersebut akan dijual mulai dari Rp350 juta.

"Kalau harga per unit akan diatur di Peraturan Menteri yang sebentar lagi [terbit], di situ disebut besarannya segini, mulai sekitar Rp350 juta kira-kira segitu," jelasnya.

Mengacu pada asumsi harga jual minimum tersebut, total penjualan 100.000 unit rusun subsidi di Meikarta bakal tembus di angka Rp3,5 triliun.

Namun demikian, komitmen suplai 100.000 unit rusun subsidi yang disampaikan oleh LPCK tak berbanding lurus dengan kondisi pasar (demand) rusun subsidi saat ini.

Potensi Serapan Rusun Subsidi

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan hanya menyalurkan pembiayaan untuk 3 unit rumah susun (rusun) subsidi sepanjang 2025.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran rusun subsidi sejak program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diluncurkan pada 2011 memang sangatlah rendah. Di mana, secara akumulatif, sejak 2011 hingga 2025 BP Tapera baru membiayai sebanyak 638 unit hunian vertikal, angka yang sangat timpang dibandingkan realisasi rumah tapak.

"Iya, [hanya laku 3] di 2025. Kan dari 2011 sebenarnya kan FLPP itu tidak hanya rumah tapak, tapi juga untuk rusun subsidi, tapi dari 2011 sampai 2025 kemarin, data kita hanya membiayai sekitar 638 unit," ujar Heru saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Heru membeberkan tiga kendala utama yang menghambat penetrasi rusun subsidi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Faktor pertama berkaitan dengan mindset atau pola pikir masyarakat yang masih enggan untuk beralih tinggal di hunian vertikal dan lebih memilih rumah tapak meskipun jaraknya jauh dari pusat kota.

Persoalan kedua datang dari sisi suplai yang masih sangat minim. Menurut Heru, para pengembang saat ini merasa tidak bergairah membangun rusun subsidi karena harga patokan yang ditetapkan pemerintah dianggap sudah tidak relevan dengan kenaikan biaya konstruksi dan harga lahan.

Sebagai pembanding, Heru menyebut harga jual rusun subsidi per meter persegi di DKI Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 995/2021 yang hanya sebesar Rp9 juta. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah menetapkan harga di kisaran Rp13,5 juta hingga Rp14 juta per meter persegi.

"Jadi dari sisi supply-nya belum support karena perlu penyesuaian harga," tambahnya.

Kendala ketiga yang menjadi penghambat adalah tingginya biaya hidup tambahan atau overhead saat tinggal di rusun, terutama terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Biaya operasional rutin ini seringkali dianggap memberatkan bagi kantong MBR dibandingkan tinggal di rumah tapak biasa.

"IPL yang itu yang di bicarakan Pak Menteri supaya bagaimana IPL-nya bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga menjadi insentif MBR untuk bisa atau tertarik tinggal di hunian vertikal," tambahnya.

Meski demikian, Heru menyebut bahwa pemerintah telah memiliki jawaban atas tiga persoalan penghambat pasar rusun subsidi. Sehingga, dia optimistis rencana pembangunan rusun subsidi ini bakal disambut optimal oleh masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mendapat restu menggunakan lahan Meikarta untuk membangun rumah susun subsidi.

Izin penggunaan lahan sitaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung program perumahan rakyat.

Ara mengatakan pihaknya mengirim surat ke KPK terkait dengan penggunaan lahan-lahan yang disita untuk program perumahan rakyat. KPK pun mengizinkan asal tidak dipakai untuk tujuan komersil.

"Saya merasa ada kepastian hukum, karena tiga pihak itu menunggu kepastian. (Pihak) Pertama itu adalah dari rakyat sendiri," kata Ara di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, mengutip Detik, Rabu (21/1).

Pria yang akrab disapa Ara mengaku sudah menemui warga di sekitar lokasi, menyambangi beberapa sekolah, rumah sakit, pasar hingga kawasan industri sekitar. Dia menyampaikan bahwa lahan tersebut harus bebas dari masalah.

Pihak lainnya yang juga menunggu kejelasan status hukum lahan Meikarta adalah pengembang. Usai ada kejelasan status lahan, pengembang akan lebih mudah membangun rusun subsidi tersebut.

"Jadi kita ada kepastian hukum yang sangat jelas, sehingga kita bisa bergerak dengan cepat," ujarnya.

Di samping itu, Ara juga meminta KPK untuk melakukan pendampingan terhadap proyek pembangunan rusun subsidi tersebut. Harapannya, proyek bisa berjalan sesuai aturan.

"Tadi saya sampaikan, 'Pak Budi (Jubir KPK) tolong nanti Pak Pahala kawal dari KPK, supaya proses semuanya memenuhi peraturan perundangan'. Dan ada pencegahan, jangan ada hal-hal yang melanggar aturan," tambah Ara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menjelaskan kepastian tersebut dia dapatkan usai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sebelumnya Meikarta sendiri sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.

Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.