Bisnis.com, RIAU - Dalam upaya nyata mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan dan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian kembali memperkuat sinergi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Kolaborasi strategis yang telah memasuki tahun ke-11 ini diwujudkan melalui pembukaan Workshop Berbasis Kompetensi Pembuatan Malam Sawit dan Workshop Berbasis Kompetensi Kerajinan Anyaman Lidi Sawit yang berlangsung selama empat hari, mulai 30 Juni hingga 3 Juli 2026 di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amin, Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi di Ponpes Al-Amin Riau yang juga merupakan salah satu lembaga binaan aktif BPDP menjadi simbol integrasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis potensi lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Kepala BBSPJIKB Kementerian Perindustrian, Kepala Bidang Perindustrian - Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, BSPJI Kementerian Perindustrian Pekanbaru, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BPDP, serta Narasumber dari UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah: Riau Sentra Sawit Nasional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan BPDP di wilayahnya. Menurutnya, program ini menjadi angin segar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor industri pengolahan non-migas. Hal ini dikarenakan Riau adalah provinsi dengan hamparan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Hadirnya workshop berbasis kompetensi ini merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat semakin meningkatkan pemanfaatan seluruh turunan dan limbahnya.

Malam Batik dari Minyak Jelantah

Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba dalam sambutannya menegaskan bahwa workshop tahun ini mengusung pembaruan teknis yang sangat signifikan melalui pendekatan circular economy (ekonomi sirkular) dan keberlanjutan (sustainability).

“Kemitraan kami dengan BPDP sejak 2015 senantiasa berfokus pada riset dan diversifikasi produk turunan sawit. Tahun 2026 ini, kami membawa inovasi yang lebih kuat ke Riau. Pada Workshop Pembuatan Malam Sawit, kami tidak hanya memanfaatkan stearin, atau salah satu produk samping kelapa sawit, melainkan mengintegrasikannya dengan limbah minyak jelantah (minyak goreng bekas) sebagai salah satu bahan baku utama. Ini adalah langkah konkret green industry—mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah tinggi untuk industri batik nasional,” ujar Kepala BBSPJIKB.

Selain malam batik, produk turunan kelapa sawit berupa lidi juga diangkat kelasnya melalui workshop anyaman. Sentuhan desain modern dan standardisasi mutu yang diajarkan diharapkan mampu menyulap limbah pelepah sawit menjadi produk kerajinan bernilai ekspor. Langkah ini melanjutkan kesuksesan program serupa yang telah digelar di Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Manado pada tahun-tahun sebelumnya.

Mendukung Misi Berkelanjutan dan Citra Positif Perkebunan

Sementara itu, Bapak Anwar Sadat dari Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BPDP menjelaskan bahwa workshop berbasis kompetensi ini selaras dengan mandat Perpres No. 132 Tahun 2024 untuk terus meningkatkan citra positif dan nilai tambah produk perkebunan Indonesia.

“BPDP memiliki komitmen kuat dalam menyalurkan dana sawit secara tepat guna dan profesional untuk memajukan UKM. Provinsi Riau sebagai salah satu sentra kelapa sawit terbesar di Indonesia memiliki potensi luar biasa. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, kami ingin memastikan para santri di Ponpes Al-Amin serta pelaku IKM lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok industri sawit berkelanjutan,” ungkapnya.

Melalui pembekalan teknis yang komprehensif, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum emas untuk melahirkan wirausaha baru yang mandiri, meningkatkan kelas (up-skilling) pengrajin lokal, serta membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu dikelola secara hijau, inovatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAMBI - Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) dengan dukungan penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan workshop bertajuk "Optimalisasi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Gambut" di Jambi, 11–12 Mei 2026. Agenda ini difokuskan pada penguatan kompetensi teknis petani swadaya guna memastikan implementasi tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan industri sawit nasional dari sektor hulu.

Jambi dipilih sebagai lokasi strategis mengingat wilayah ini merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut yang sangat signifikan di Indonesia.

Ketua Pelaksana sekaligus Ketua DPW Samade Jambi, Andi Ari, menjelaskan bahwa workshop ini mendatangkan para ahli di bidang pengelolaan lahan, pemupukan, hingga penggunaan herbisida ramah lingkungan. Tujuannya adalah memberikan edukasi praktis bagi petani swadaya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi budidaya di lahan marjinal.

"Workshop ini bertujuan mendidik petani swadaya agar mampu mengelola lahan gambut seoptimal mungkin. Kami menghadirkan pakar untuk membedah tata kelola lapangan, mulai dari pemupukan hingga penggunaan herbisida yang ramah lingkungan, agar produktivitas kebun rakyat di Jambi terus meningkat melalui penerapan tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan," ujar Andi.

Senada dengan itu, Anggota Bidang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok dan Koperasi DPP SAMADE, Sukanto, menegaskan bahwa penguatan sektor hulu adalah syarat mutlak bagi keberhasilan program hilirisasi pemerintah.

Samade berkomitmen melakukan pendampingan penuh bagi petani, termasuk dalam akses program Beasiswa Sawit bagi anak-anak petani.

"Kunci utama hilirisasi adalah sektor hulu harus diperkuat terlebih dahulu. Samade ambil peran untuk mendukung produktivitas melalui workshop ini, karena lahan gambut bisa dioptimalkan secara produktif jika kita disiplin menerapkan prinsip tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan," tutur Sukanto.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyoroti pentingnya optimalisasi di sektor hulu untuk mendukung kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Ia menekankan bahwa penyelesaian hambatan teknis melalui tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan merupakan langkah krusial agar penyerapan dana bantuan pemerintah dapat berjalan maksimal.

"Penguatan di sektor hulu adalah kunci, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang luas seperti Jambi. Melalui forum ini, kami ingin memastikan masalah teknis dapat diselesaikan bersama agar dana PSR dan sarpras segera terealisasi. Implementasi tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung program strategis pemerintah seperti B50, sehingga kebutuhan sawit nasional terpenuhi secara konsisten," jelas Helmi.

Ia juga menambahkan bahwa BPDP membuka ruang bagi produk UMKM berbasis perkebunan di Jambi untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan akses pemasaran.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henrizal, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini. Ia menilai workshop ini sebagai langkah nyata dalam menyelesaikan hambatan administratif dan teknis yang selama ini menghambat serapan program pemerintah di daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Samade dan dukungan BPDP. Workshop ini sangat membantu Dinas Perkebunan dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bibit unggul serta pentingnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan. Ini adalah solusi konkret untuk mempercepat program PSR di Provinsi Jambi sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat," tegas Henrizal.

Melalui sinergi yang didukung oleh BPDP ini, diharapkan produktivitas kelapa sawit di Jambi dapat meningkat, sekaligus memperkuat daya saing sektor perkebunan melalui komitmen bersama terhadap tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU – Organisasi petani sawit yakni Sawitku Masa Depanku (Samade) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Gen Z Sawit guna menyiapkan tenaga admin dan operator yang kompeten dalam proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknologi dan administrasi yang selama ini menghambat pencapaian target percepatan peremajaan sawit rakyat di wilayah Riau.

Ketua Samade Bengkalis sekaligus Ketua Panitia, Sukanto menjelaskan bahwa workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDPKS dan 55 pemuda perwakilan lembaga pekebun se-Provinsi Riau.

Langkah ini diambil karena banyak pengurus kelompok tani (poktan) saat ini sudah berusia lanjut dan kurang menguasai sistem aplikasi pengusulan terbaru.

"Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai," ujar Sukanto, Selasa (10/2/2026).

Sementara itu Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

Dirinya menekankan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat Rakornas Pemda di Sentul Jawa Barat, bahwa sawit adalah miracle crop yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya terus meningkat dengan nilai US24,2 miliar pada 2025, atau setara kurang lebih Rp404 triliun.

"Gen Z harus ambil peran dalam perputaran ekonomi ini. Karena itu kami tidak hanya ingin kegiatan ini menjadi seremoni, tapi harus ada hasil nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, kami mendorong anak muda Riau untuk kreatif menciptakan produk turunan sawit seperti yang sudah dilakukan alumni LPDP dengan produk batik menggunakan malam dari sawit," tegas Helmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Vera Virgianti mengungkapkan bahwa realisasi PSR di Riau saat ini baru mencapai 40-50% dari target tahunan 10.000 hektare. Dari total 3,7 juta hektare lahan sawit di Riau, sekitar 60% merupakan kebun rakyat yang memerlukan peremajaan.

"Sejak 2017, Riau sudah merealisasikan 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun. Namun, kendala utama di lapangan adalah kurangnya penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan," jelas Vera.

Dia berharap kehadiran para admin dari kalangan Gen Z ini dapat mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten, mulai dari pengunggahan legalitas kelembagaan hingga pemahaman regulasi lahan.

"Legalitas lahan tidak harus SHM, bisa SKT atau SKGR selama di luar kawasan hutan. Aturan-aturan terbaru ini yang harus dipahami dan dibantu oleh anak muda agar proses di aplikasi tidak mandek," tambahnya.

Melalui kolaborasi antara Samade, BPDP, dan Disbun Riau ini, diharapkan kendala teknis dalam pengusulan program pemerintah dapat teratasi sehingga kesejahteraan petani sawit rakyat di Riau terus meningkat.