Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi kumulatif kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata mencapai Rp45 triliun hingga kuartal I/2026, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK pariwisata terus didorong sebagai instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Hingga tahun 2026 triwulan pertama, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata mencapai Rp45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang," kata Reza dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata, yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat empat KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Terdapat pula Badan Otorita Pariwisata (BOP) di tiga wilayah yakni Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Menurut Reza, pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi pariwisata prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Kepariwisataan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reza menjelaskan bahwa orientasi pengembangan KEK saat ini yaitu instrumen percepatan pembangunan kawasan melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan.

Pihaknya memperkuat dukungan terhadap pengembangan KEK melalui peningkatan daya saing destinasi di kawasan penyangga, fasilitasi investasi, promosi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemerintah aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

"Pendekatan seperti ini sebenarnya bagian dari upaya kami debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," kata Reza.

KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja

Tanjungpinang (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beroperasi sejak tahun 2018 hingga triwulan I 2026 telah menyerap 5.000 tenaga kerja yang didominasi warga lokal.

"KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo di Bintan, Selasa.

KEK Galang Batang ditargetkan mampu menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja selama beberapa tahun ke depan, seiring adanya perluasan investasi di kawasan industri pengolahan alumina tersebut.

Kehadiran kawasan ekonomi khusus ini juga berperan penting menurunkan angka pengangguran di Bintan secara signifikan, yaitu dari 8,21 persen pada 2021, menjadi 4,53 persen pada 2024.

Selain itu, kata Budhi, KEK Galang Batang terus menunjukkan pertumbuhan investasi signifikan sepanjang tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp15,6 triliun. Kawasan ini menjadi penyumbang investasi terbesar di wilayah Bintan.

Sementara pada triwulan I 2026, sambungnya, realisasi investasi di kawasan tersebut kembali bertambah sekitar Rp4,08 triliun.

"Dari total realisasi investasi Bintan triwulan I 2026 sebesar Rp5,8 triliun, sekitar 71 persen berasal dari kontribusi KEK Galang Batang," ujar dia.

Menurut Budhi saat ini terdapat 26 perusahaan yang beroperasi di KEK Galang Batang. Mayoritas merupakan perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) yang didominasi investor asal Tiongkok, dengan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai perusahaan penggerak utama.

Ia menjelaskan PT BAI tengah fokus membangun dan menyelesaikan Smelter Grade Alumina (SGA) tahap II, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 4 juta ton per tahun.

Selain proyek SGA, lanjutnya, sejumlah investasi baru pun tengah dipersiapkan, antara lain pembangunan industri kaustik soda, fasilitas smelter, serta pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

"PT BAI masih berfokus pada proses pemurnian bauksit menjadi SGA, sedangkan pembangunan fasilitas smelter akan dilakukan pada tahap berikutnya, menggunakan bahan baku bauksit yang dipasok dari Kalimantan Barat," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Hasfarizal Handra menyebutkan KEK Galang Batang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, karena sebagian pasokan kebutuhan logistik karyawan perusahaan itu dipasok dari UMKM lokal.

Ia mengutarakan KEK Galang Batang termasuk dalam 14 KEK yang ada di Kepri, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai kawasan ekonomi khusus terbanyak di Indonesia. Beberapa contoh KEK lainnya di Kepri, yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park di Kota Batam.

​Keberadaan KEK di Kepri mempermudah para pelaku usaha dalam berinvestasi, karena menawarkan efisiensi birokrasi yang efektif dan efisien. Pelaku usaha dapat menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan usaha secara langsung melalui administrator KEK yang dibentuk oleh Dewan Nasional KEK.

​"Administrator KEK siap memfasilitasi pelaku usaha atau investor, misalnya terkait perizinan, tanpa perlu repot-repot mengurus ke dinas terkait atau pemerintah pusat," kata Hasfarizal.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai sektor usaha masih melakukan ekspansi, didukung realisasi investasi pada triwulan I 2026 yang melampaui target pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaku usaha secara alami akan meningkatkan kapasitas produksi ketika melihat adanya peluang untuk meningkatkan penjualan.

"Saya percaya para pengusaha kalau ada kesempatan untuk meningkatkan produksi, secara natural mereka akan meningkatkan produksi, terutama para pengusaha kan ingin me-leverage, sehingga tentu penjualan yang lebih tinggi itu yang selalu diharapkan oleh para pengusaha," katanya di Jakarta, Senin.

Airlangga mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang masih menunjukkan tren ekspansi, termasuk rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur, untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun, dengan investasi setelah penetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu di antaranya tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Selain itu, Airlangga menyebut tingkat keterisian KEK Kendal dan Batang juga telah mendekati kapasitas maksimal.

"Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat dinamika global dan tantangan domestik yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi.

Meski demikian, Airlangga menilai indikator investasi serta tingginya tingkat keterisian sejumlah kawasan industri menunjukkan aktivitas ekspansi dunia usaha masih terus berlangsung.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Muhammad Iqbal, Ph.D, Psikolog

Assoc Prof Universitas Paramadina

MEDIA sosial kembali dihebohkan dengan kasus dugaan penyiksaan dan penyekapan yang dialami seorang perempuan berusia 29 tahun di Jawa Barat, mirisnya korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya selama bertahun-tahun hingga mengakibatkan luka di hampir seluruh tubuh, bibit digunting, mata rusak, dan kelumpuhan. Yang lebih menyedihkan lagi, pelaku memaksa korban mentato nama dan wajahnya di tubuh korban yang tentu saja perlu menggali lebih dalam tentang kejiwaan pelaku.

Kasus ini menyita perhatian publik karena menunjukkan bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran yang sangat ekstrem dan diduga berlangsung dalam waktu yang lama. Pelaku yang sudah berhasil ditangkap mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

Lebih mengejutkan lagi ternyata pelaku seorang "Don Juan" karena ketika ditangkap, banyak postingan yang mengisahkan bahwa mereka adalah korban pelaku yang dibujuk rayu, dipacari, lalu mengalami kekerasan. Fenomena kekerasan dalam berpacaran (dating violence) bukanlah peristiwa baru.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan romantis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bentuknya tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, hingga perilaku mengontrol pasangan (coercive control) yang dalam kasus tertentu dapat berkembang menjadi penyiksaan bahkan pembunuhan (World Health Organization, 2021; Stark, 2007).

Kasus ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam berpacaran hampir selalu diawali oleh tanda-tanda yang tampak "kecil", seperti sikap posesif, membatasi pergaulan, mengontrol komunikasi, mengintimidasi, atau mengisolasi pasangan. Perilaku tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk cinta, melainkan sebagai sinyal awal hubungan yang tidak sehat.

Bahkan para korban KDRT mengaku sudah melihat tanda-tanda kekerasan sebelum menikah namun mereka tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah terlanjur cinta atau kasihan. Setiap individu perlu memahami bahwa hubungan yang sehat sudah seharusnya dibangun atas dasar rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kebebasan, bukan rasa takut, namun kemahiran pelaku memainkan psikologis korban dan banyak pula korban yang mudah terbujuk rayu karena tampilan fisik yang menarik sehingga korban terjebak dalam hubungan yang "toxic".

Kasus ini tidak hanya menyisakan pertanyaan mengenai proses hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan psikologis yang penting: bagaimana seseorang dapat melakukan kekerasan terhadap orang yang diklaim dicintainya selama bertahun-tahun?

Kekerasan dalam berpacaran adalah setiap tindakan atau pola perilaku dalam hubungan romantis yang bertujuan menyakiti, mengendalikan, mengintimidasi, mempertahankan kekuasaan atas pasangan sehingga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun kerugian ekonomi (WHO, 2021).

Berbeda dengan anggapan masyarakat bahwa kekerasan hanya berarti memukul, literatur psikologi modern menjelaskan bahwa kekerasan dalam hubungan merupakan pola perilaku yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar satu insiden. Pelaku dapat membatasi pergaulan korban, mengawasi komunikasi, mengisolasi dari keluarga, mengancam, memanipulasi emosi, hingga menggunakan kekerasan fisik sebagai alat mempertahankan dominasi (Stark, 2007).

Dalam psikologi forensik, pola tersebut dikenal sebagai coercive control, yaitu serangkaian tindakan sistematis yang bertujuan menghilangkan kebebasan, kemandirian, dan otonomi korban. Dengan demikian, inti dari kekerasan dalam berpacaran bukanlah kemarahan, melainkan keinginan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atas pasangan (Johnson, 2008; Stark, 2007).

Mengapa Pelaku Dapat Melakukan Kekerasan?

Ayah pelaku menjelaskan bahwa dalam proses pengasuhan, karena fisik pelaku yang tampan membuat apa pun keinginannya diturutin oleh orang tua sehingga pelaku tumbuh menjadi pribadi yang arogan dan suka memaksakan kehendak kepada orang, bahkan ayah kandungnya sendiri pernah dipukul oleh pelaku, ditambah lagi pelaku peminum alkohol yang membuatnya agresif dan tempramen.

Dari perspektif psikologi forensik, tidak ada satu penyebab tunggal yang menjelaskan perilaku kekerasan. Perilaku tersebut umumnya merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, perkembangan, kepribadian, proses belajar sosial, dan lingkungan (American Psychiatric Association [APA], 2022; Meloy & Hoffmann, 2021).

Kebutuhan untuk Menguasai Pasangan

Pada kasus kekerasan yang berlangsung kronis, motivasi utama pelaku sering kali bukan sekadar kemarahan, melainkan kebutuhan untuk mengontrol kehidupan pasangan. Pelaku secara bertahap membatasi kebebasan korban melalui intimidasi, ancaman, isolasi sosial, manipulasi psikologis, hingga kekerasan fisik. Kekerasan menjadi alat untuk mempertahankan hubungan yang timpang, di mana seluruh keputusan berada di bawah kendali pelaku (Stark, 2007).

Gangguan Fungsi Kepribadian

Literatur menunjukkan bahwa sebagian pelaku kekerasan berat memiliki gangguan fungsi kepribadian, terutama pada aspek identitas, pengarahan diri, empati, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat (APA, 2022). Penelitian menemukan bahwa pelaku sering menunjukkan empati yang rendah, kebutuhan tinggi untuk mengontrol pasangan, kecenderungan mengeksploitasi orang lain, sulit menerima penolakan, serta menggunakan intimidasi sebagai strategi menyelesaikan konflik (Day et al., 2025).

Namun demikian, karakteristik tersebut tidak otomatis berarti pelaku mengalami gangguan kepribadian. Diagnosis hanya dapat ditegakkan melalui pemeriksaan psikologi forensik dan psikiatri secara menyeluruh.

Ciri Antisosial dan Rendahnya Empati

Sebagian pelaku juga memperlihatkan karakteristik yang beririsan dengan ciri antisosial, seperti melanggar hak orang lain, manipulatif, minim rasa bersalah, dan rendah empati (Meloy & Hoffmann, 2021). Pada kondisi ini, penderitaan korban tidak lagi menjadi penghambat munculnya perilaku agresif.

Agresi sebagai Alat untuk Mengontrol

Tidak semua kekerasan terjadi karena pelaku kehilangan kontrol emosi. Dalam psikologi dikenal adanya agresi instrumental, yaitu kekerasan yang dilakukan secara sadar sebagai alat mencapai tujuan tertentu, misalnya membuat korban takut, patuh, dan tidak berani meninggalkan hubungan (Anderson & Bushman, 2002). Pada kasus yang berlangsung bertahun-tahun disertai penyekapan, pola ini lebih mungkin dibandingkan sekadar ledakan emosi sesaat.

Pengalaman Masa Kecil dan Pembelajaran Sosial

Perilaku agresif juga dapat dipelajari dari lingkungan. Individu yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan atau terbiasa melihat kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik memiliki risiko lebih tinggi menjadi pelaku pada masa dewasa (Bandura, 1977; Capaldi et al., 2012). Namun, penting dipahami bahwa pengalaman masa kecil bukanlah pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Banyak individu dengan riwayat serupa tetap mampu membangun hubungan yang sehat.

Apakah Pelaku Pasti Mengalami Gangguan Jiwa?

Jawabannya adalah belum tentu.

Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah menganggap setiap pelaku kekerasan pasti mengalami gangguan jiwa. Padahal, sebagian besar pelaku kekerasan dalam hubungan tetap mampu bekerja, berinteraksi secara sosial, dan memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

Oleh karena itu, informasi dari media tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang mengalami psikopati, gangguan kepribadian antisosial, atau gangguan kejiwaan lainnya. Penegakan diagnosis hanya dapat dilakukan melalui asesmen psikologi forensik yang komprehensif sesuai standar ilmiah (APA, 2022).

Untuk itu untuk memastikan jenis gangguan/profil kepribadian perilaku perlu dilakukan asesmen yang mendalam oleh psikolog dan psikiater

Dampak Kekerasan Pada Pelaku

Pertanyaan netizen di media sosial adalah kenapa dia tidak melawan? Kenapa tidak lari? Ini tentu saja bisa dijelaskan oleh korban, namun dalam kasus-kasus berpacaran banyak korban yang tidak bisa melawan karena alasan berikut :

1) Manipulasi Siklus Kekerasan: Pelaku sering memutarbalikkan fakta, melontarkan ancaman, atau membatasi ruang gerak, yang kemudian diikuti oleh permintaan maaf manis untuk membuat korban merasa bersalah atau kasihan.

2) Keterikatan Emosional (Traumatic Bonding): Korban mengembangkan ikatan batin paradoksal akibat siklus tersebut, di mana mereka menganggap kekerasan sebagai bentuk perhatian dan mulai melindungi pelaku.

3) Rasa Takut dan Minimnya Dukungan: Korban ketakutan akan keselamatan diri, ancaman pembalasan, atau kehilangan dukungan sosial.

4) Isolasi sosial yang dilakukan pelaku membuat korban merasa tidak memiliki tempat untuk meminta pertolongan.

5) Menurunnya Harga Diri: Perlakuan merendahkan yang diterima secara terus-menerus mengikis kepercayaan diri korban, sehingga mereka merasa tidak berdaya dan pantas mendapatkan perlakuan kasar.

6) Harapan Kosong: Korban sering kali bertahan dengan harapan sang kekasih akan berubah menjadi sosok yang lebih baik seperti saat awal masa pacaran.

Dampak Psikologis

Kekerasan yang dialami korban tentu saja memberikan dampak yang luar biasa kepada fisik, seksual dan psikologisnya, korban kekerasan dalam berpacaran tentu saja akan mengalami luka yang mendalam seperti : depresi, cemas, hilangnya percaya diri, malu, hilangnya harga diri, hingga gangguan mental berat: seperti sulit tidur, hingga pikiran atau tindakan untuk melukai diri sendiri bahkan keinginan bunuh diri sehingga korban kekerasan perlu mendapatkan bantu profesional psikolog/Ppsikiater dalam memulihkan kesehatan mentalnya.

Kesimpulan dan Saran

Hubungan pacaran yang berakhir dengan kekerasan (fisik, psikis dan ekonomi), perselingkuhan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan sudah sering terjadi, untuk itu penting bagi orang tua untuk dekat "bonding " dengan anak, khususnya ayah harus hadir dalam pengasuhan. Anak perempuan yang dekat dengan ayah tidak akan mudah dibujuk rayu oleh laki-laki lain.

Sejak ribuan tahun lalu Allah Swt untuk sudah mengingatkan kita tentang bahaya pacaran yang bagian dari perilaku mendekati zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًاArtinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji

dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra : 32)

Ayat ini melarang semua perbuatan yang berpotensi menjadi pintu masuk atau sarana terjadinya zina, seperti berdua-duaan (khalwat), bersentuhan fisik, atau berkhalwat melalui komunikasi yang membangkitkan syahwat.

Hari ini tugas orang tua ditengah berkembangnya teknologi informasi sangat berat, buka hanya mencegah anaknya menjadi korban namun juga mencegah anaknya menjadi pelaku. wallahualam

NTB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, krisis air bersih terjadi lantaran minimnya intensitas hujan di sana.

"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Muhari, Senin (29/6/2026).

Muhari merincikan, hal itu terjadi di Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat; Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda; Kelurahan Rontu di Kecamatan Raba; serta Kelurahan Melayu di Kecamatan Asakota.

"Kejadian ini berdampak pada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Menurut Muhari, belum laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kota Bima segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas instansi serta telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebanyak 70.000 liter.

Mataram, NTB (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pembangunan pariwisata butuh keterlibatan seluruh perangkat daerah agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pariwisata bukan hanya urusan Dinas Pariwisata. Semua sektor memiliki peran penting dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar dia di Mataram, NTB, Sabtu.

Kajian Bappeda NTB menyebutkan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif hingga pengembangan sumber daya manusia.

Nelly berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kawasan persawahan, hutan, pantai, serta kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan," ucap dia.

Pada triwulan I 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara tahunan mencapai 13,64 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi dua digit itu ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, dan jasa keuangan.

BPS mendata kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB melalui Bandara Lombok sebanyak 8.686 orang dan pergerakan wisatawan nusantara berjumlah 1,2 juta orang pada April 2026.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia menuturkan konsep pariwisata berkualitas yang sedang dikembangkan menitikberatkan terhadap peningkatan kualitas destinasi, produk wisata, sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung industri pariwisata.

"Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing pariwisata NTB di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Aulia.

Beberapa destinasi yang menjadi unggulan pemerintah NTB dalam menggaet kunjungan turis adalah wisata pendakian ke Gunung Rinjani, pesona hiu paus di Teluk Saleh, wisata sejarah-budaya di Museum NTB, dan wisata olahraga di kawasan KEK Mandalika.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan meningkatkan pemahaman tentang menghargai nilai kekayaan intelektual (intellectual property/IP) pada konten lokal dapat mendorong lahirnya karya yang dapat bersaing di panggung global.

“Jadi saya pikir kultur untuk menghargai IP dari kreator Indonesia adalah suatu keharusan. Ini salah satu kunci yang harus kita dorong dalam kebijakan regulasi untuk membuat masyarakat mengerti ini buatan Indonesia, masyarakat harus lebih mendukung,” kata Neil dalam acara diskusi panel bersama Coda di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan selama ini konten seperti gim buatan Indonesia lebih menjual di luar negeri karena kultur negara luar yang telah memahami dan menghargai nilai dari kekayaan intelektual suatu karya.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (IP) menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri kreatif Indonesia.

Akibatnya, gim lokal sering kali kurang mendapat apresiasi dibandingkan di luar negeri, sementara penggunaan gim bajakan masih menjadi persoalan.

Neil mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan gim berbasis budaya lokal. Kekayaan budaya, sejarah, kuliner, serta lebih dari 700 bahasa daerah dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembang gim dan merupakan aset ekonomi yang menjanjikan.

Gim yang mengangkat tema Indonesia, seperti sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya atau budaya lokal lainnya, berpotensi menarik minat pasar global sekaligus menjadi sarana edukasi melalui gamifikasi.

“Jadi kita harus mendorong, bukan untuk mengatur tapi lebih dari itu, untuk memberikan dukungan lebih untuk memungkinkan ekosistem ini terjadi, daripada mencoba mencapai 2 miliar dolar AS untuk pasar gim Indonesia, kenapa kita tidak menciptakan 2 juta dolar ekspor di sektor gim,” kata Neil.

Neil mengatakan diperlukan pembangunan ekosistem gim nasional yang kuat dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan industri gim Indonesia yang sukses dalam 5–10 tahun ke depan.

Hal ini mencakup pengembangan talenta, akses pembiayaan, akses pasar, penerbitan gim lokal, hingga peningkatan ekspor gim Indonesia. Berbagai program yang telah dijalankan selama satu dekade terakhir diarahkan untuk memperkuat ekosistem tersebut agar gim buatan Indonesia tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing secara global.

Dari sisi regulasi, pemerintah tengah berupaya memperbarui kebijakan terkait pengembangan industri gim nasional melalui revisi Peraturan Presiden yang diharapkan dapat lebih mendukung pertumbuhan ekosistem gim Indonesia.

Ke depan, pemerintah dan pelaku industri berharap dapat menciptakan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan industri saat ini sekaligus menghadapi tantangan global, termasuk kondisi ekonomi dan geopolitik.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan komunitas, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta memperbesar kontribusi sektor gim terhadap ekonomi kreatif nasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian kekeringan masih mendominasi di sejumlah daerah seiring meningkatnya wilayah yang memasuki musim kemarau.

BNPB merangkum pada periode Rabu, (24/6), pukul 07.00 WIB, hingga Kamis, (25/6), pukul 07.00 WIB juga tercatat kejadian tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan keringan melanda Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdampak pada 42 kepala keluarga atau 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro.

"BPBD Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang dilaporkan tersalurkan secara merata, aman, dan tertib kepada seluruh warga yang membutuhkan," ujar Aam sapaan Abdul Muhari, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, tanah longsor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 22 Juni 2026, sekitar pukul 04.00 WITA, yang berdampak pada 10 kepala keluarga atau 39 jiwa yang mengungsi serta 25 kepala keluarga atau 87 jiwa berisiko terdampak bencana tanah longsor di Desa Oinlasi, Kecamatan Kie.

Pemerintah daerah bersama BPBD telah membangun tenda pengungsian, menyalurkan sembako, serta memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Kie kepada para pengungsi.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Rabu, 24 Juni 2026, sekitar pukul 11.30 WIT, yang menghanguskan sekitar 50 hektare lahan di Kampung Mekar Sari, Distrik Bomberay. Tim gabungan berhasil mengendalikan api pada pukul 17.00 WIT di hari yang sama dan hingga kini kondisi di lokasi dilaporkan kondusif dengan pemantauan yang terus dilakukan.

Lihat video: Kemarau Panjang, Masyarakat Kuningan Kekeringan dan Krisis Air Bersih



Aam mengatakan BNPB juga terus memantau perkembangan sejumlah kejadian bencana yang masih dalam penanganan. Di Provinsi Jawa Barat, kekeringan yang mulai terjadi pada Selasa 9 Juni 2026, melanda Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

"Di Kabupaten Bekasi, bencana ini berdampak pada 2.172 kepala keluarga atau 5.425 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 10 Juni hingga 30 September 2026," kata Aam.

Aam pun mengungkapkan BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 5.000 liter air bersih kepada 30 kepala keluarga atau 85 jiwa di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, dengan total akumulasi distribusi mencapai 130.000 liter.

Selanjutnya, bencana kekeringan di Kabupaten Bogor berdampak pada 1.141 kepala keluarga atau 4.092 jiwa, dengan status siaga darurat yang juga berlaku sejak 10 Juni hingga 30 September 2026. BPBD Kabupaten Bogor terus menyalurkan bantuan air bersih, termasuk 5.000 liter yang telah didistribusikan ke wilayah Kecamatan Nanggung.

Di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah kejadian kekeringan dan banjir rob turut menjadi perhatian. Banjir rob di Kabupaten Pati yang berdampak pada 127 kepala keluarga dengan 73 unit rumah terdampak, berdasarkan data mutakhir Rabu, (24/6), menunjukkan kondisi yang berangsur surut, dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan yang masih dapat terpenuhi dengan baik.

"Kekeringan di Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada periode Juni 2026 berdampak pada 339 kepala keluarga atau 2.069 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 22 Juni hingga 19 September 2026, dan BPBD setempat telah mendistribusikan 6.000 liter air bersih," katanya.

Kekeringan juga melanda Kabupaten Klaten pada periode Juni 2026 dengan dampak mencapai 2.161 kepala keluarga atau 6.859 jiwa, di mana distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 telah mencapai 121 tangki atau setara dengan 605.000 liter air.

Selain itu, kekeringan di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak (9/6)berdampak pada 667 kepala keluarga atau 2.386 jiwa, dengan BPBD setempat yang telah menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada 523 kepala keluarga atau 1.932 jiwa di Kecamatan Adipala, Patimuan, Kampung Laut, dan Gandrungmangu.

Di luar Jawa, Aam juga melaporkan sejumlah bencana juga terus dipantau. Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada Selasa, (23/6), berdampak pada 4.245 kepala keluarga atau 12.008 jiwa, dengan distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 yang telah menjangkau empat desa dan sembilan dusun dengan total volume 450.000 liter.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai terjadi pada Kamis, (15/1), masih menjadi perhatian dengan total luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 24 Juni 2026 mencapai 457,22 hektare, bertambah 0,44 hektare dibandingkan laporan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak serta memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.

"Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana," imbaunya.

Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang dikembangkan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah meningkatkan efisiensi investasi.

Hal itu tercermin dari nilai IncrementalCapital Output Ratio (ICOR) di kawasan hilirisasi yang hanya sekitar 3, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata ICOR nasional yang berada di level 6.

Menurut Airlangga, hilirisasi yang terintegrasi di kawasan industri dan KEK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas investasi.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, industri pengolahan kini menjadi motor utama pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi melalui hilirisasi mulai memberikan dampak yang lebih merata di berbagai daerah.

Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara anggota G20.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi pemerintah yang kuat, permintaan rumah tangga yang tetap terjaga, serta aktivitas investasi yang terus berlanjut.

Ia memandang capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap solid menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator makroekonomi juga berada dalam kondisi positif. Tingkat inflasi tercatat sebesar 3,08 persen, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, penyaluran kredit tumbuh 11,51 persen, serta neraca perdagangan membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara relatif merata di berbagai wilayah. Beberapa kawasan di luar Jawa bahkan mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional, antara lain Sulawesi sebesar 6,95 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen.

Menurut Airlangga, capaian tersebut memperlihatkan bahwa strategi hilirisasi dan pengembangan kawasan industri mulai menjadi sumber pertumbuhan baru di berbagai daerah.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan Program Pemukiman Kembali (PPK) di The Mandalika merupakan program yang disusun dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Corporate Secretary ITDC I Gusti Ngurah Agung Dwipramana menanggapi pemberitaan terkait laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"ITDC menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan kepada institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Dwipramana melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6).

Dwipramana menjelaskan PPK atau Resettlement Action Plan (RAP) merupakan bagian dari upaya penanganan dampak sosial atas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Program itu disebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Pemukiman Kembali merupakan program yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," ucap dia.

[Gambas:Youtube]

"Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman," sambungnya.

Lebih lanjut, Dwipramana menegaskan setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Perlu kami sampaikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam Program Pemukiman Kembali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Adapun penetapan penerima manfaat, pemberian kompensasi kepada masyarakat, serta pengelolaan anggaran program bukan merupakan kewenangan ITDC," jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia mengatakan ITDC tidak melakukan pembayaran, penyaluran, maupun pengelolaan dana kompensasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPK.

Hal itu dikarenakan ruang lingkup keterlibatan ITDC terbatas pada dukungan terhadap proses penataan kawasan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak, seluruh aspek yang berkaitan dengan penetapan penerima manfaat, kompensasi, maupun pengelolaan anggaran berada di luar kewenangan dan tanggung jawab perusahaan.

Dia menuturkan keterlibatan ITDC dalam PPK diwujudkan melalui dukungan terhadap proses penataan kawasan. Antara lain melalui penyediaan lahan sementara dan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang terdampak.

ITDC menyediakan lahan sementara di HPL Nomor 94 berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2019, untuk digunakan sebagai lokasi resettlement sementara bagi masyarakat terdampak yang menempati area pengembangan kawasan The Mandalika, hingga lokasi resettlement di Desa Ngolang siap digunakan.

Selain itu, ITDC turut mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas guna menunjang kebutuhan masyarakat selama masa transisi.

Sebagai BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata, kata Dwipramana, ITDC senantiasa menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis perusahaan.

ITDC meyakini seluruh fakta dan informasi terkait pelaksanaan program tersebut dapat dijelaskan secara utuh melalui mekanisme yang berlaku.

"Terkait laporan yang diterima KPK, ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga siap memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lanjut dia, laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses telaah dan verifikasi guna menguji validitas informasi, kelengkapan data, serta relevansi bukti awal yang disampaikan oleh pelapor.

"ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Dwipramana.

Laporan dugaan korupsi terkait itu disampaikan LSBH NTB ke KPK pada Senin, 22 Juni kemarin.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah besarnya kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri. Prabowo mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh manusia yang kehilangan darah secara terus-menerus hingga akhirnya mengalami kolaps.

“Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (23/6/2026).

Prabowo Panggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana, Bahas Kejatuhan Rupiah?



“Kalau darah kita tiap hari keluar, ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menjelaskan, bahwa berdasarkan data selama 22 tahun terakhir nilai dana yang keluar dari Indonesia mencapai USD343 miliar. Sementara keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar AS, sehingga porsi kekayaan yang benar-benar tinggal di dalam negeri dinilai sangat minim.

Desain Cetak Biru RAPBN 2027, Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS



“Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan, di depan kita saudara-saudara sekalian,” katanya.

Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara karena sebagian penerimaan tidak tercatat secara benar.

“Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujarnya.

Prabowo pun membeberkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD908 miliar dalam kurun waktu 34 tahun. Nilai tersebut setara sekitar Rp15.000 triliun.

“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun! Saudara-saudara ini semua data keluar,” paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2025 telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp4,96 triliun.

Nilai tersebut berasal dari peningkatan kunjungan wisatawan, pergerakan sektor transportasi dan akomodasi, perdagangan, serta berbagai aktivitas usaha yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Capaian ini menunjukkan MotoGP Mandalika telah memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional.

"Penyelenggaraan event ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional. Tidak semua negara yang mampu bayar juga dipercaya menyelenggarakan event, itu kuncinya," kata Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP selama lima tahun berturut-turut, lanjutnya, mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar perhelatan berskala global.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan sport tourism dan sport industry merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita percaya dalam mendorong daripada sport tourism dan sport industry, yang salah satunya bagaimana berbagai pihak, baik pemerintah, private sector, dan juga masyarakat, kita semua spending sama-sama untuk pertumbuhan daripada ekonomi," ujar Erick.

Sementara dari sisi daerah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mengatakan MotoGP telah memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat, termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam berbagai aktivitas pendukung acara.

Kehadiran gelaran itu turut memperkuat daya tarik Mandalika dan destinasi wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), sekaligus membuka peluang investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Senada, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati yang menegaskan wisata olahraga sudah berkembang menjadi industri yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Selain menghasilkan dampak ekonomi hingga triliunan rupiah, penyelenggaraan MotoGP juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem pariwisata dan olahraga yang berkelanjutan.

Adapun Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9-11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan sejak pertama kali digelar pada 2022, ajang balap motor kelas dunia tersebut terus berkembang menjadi salah satu agenda wisata olahraga terbesar di Indonesia yang memberikan dampak bagi perekonomian dan pariwisata nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026