Bisnis.com, JAKARTA – Emiten air minum kemasan milik Hermanto Tanoko, PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) optimistis mampu mempertahankan laju pertumbuhan dua digit pada 2026 didukung oleh ekspansi pabrik baru.

Direktur Utama CLEO Melisa Patricia mengatakan perseroan tetap optimistis mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dua digit sepanjang 2026.

"Dapat kami sampaikan bahwa kami tetap optimistis pada 2026 pertumbuhan kinerja double digit," ujarnya dalam Public Expose daring, Senin (21/6/2026).

Melisa mengatakan dengan beroperasinya tiga pabrik baru yang berlokasi di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menekan biaya distribusi yang terus meningkat.

Selain menambah kapasitas produksi, emiten produsen air minum dalam kemasan (AMDK) tersebut juga memperluas jaringan distribusi secara agresif. Perseroan menargetkan jumlah cabang distribusi mencapai sedikitnya 500 cabang pada akhir 2026.

Direktur Keuangan CLEO Lukas Setio Wongso menambahkan perseroan telah mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp700 miliar sepanjang 2026. Hingga kuartal I/2026, realisasi capex telah mencapai sekitar 25% dari total anggaran.

"Penyerapan capex masih berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Anggaran ini terutama digunakan untuk mendukung ekspansi pabrik dan distribusi," kata Lukas.

Pada kuartal I/2026, perseroan mencatatkan penjualan sebesar Rp774 miliar atau meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga tumbuh 5% seiring peningkatan volume penjualan dan efisiensi operasional.

Direktur Penjualan dan Distribusi CLEO Toto Sucartono menilai pasar AMDK nasional memang semakin kompetitif seiring agresivitas pemain-pemain besar dalam memperkuat pangsa pasar. Namun, perusahaan tetap yakin dapat tumbuh lebih cepat dibanding industri.

Menurutnya, keunggulan utama CLEO terletak pada kemampuan memetakan potensi pasar serta membangun jaringan distribusi yang menjangkau lebih banyak titik penjualan dibandingkan kompetitor.

"Kami memiliki strategi ekspansi yang sangat terukur. Kami memetakan wilayah-wilayah potensial dan memperkuat distribusi melalui pembukaan cabang baru. Dalam waktu dekat jaringan distribusi kami akan mencapai 500 cabang," ujar Toto.

Ia menambahkan, perusahaan juga terus memperluas kemitraan dengan pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar untuk mempercepat penetrasi pasar dan meningkatkan layanan kepada konsumen.

Toto menegaskan bisnis air minum sangat bergantung pada efisiensi distribusi. Karena itu, pembangunan pabrik baru di berbagai daerah menjadi strategi penting untuk mendekatkan produk ke pasar sekaligus menekan biaya logistik.

"Kami fokus pada pengembangan pasar, pengisian pasar, dan pelayanan pasar. Konsistensi dalam menambah pabrik dan memperkuat distribusi itulah yang membuat CLEO mampu tumbuh double digit dari tahun ke tahun," katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bank Indonesia (BI) menargetkan 200 pondok pesantren memiliki usaha air minum dalam kemasan (AMDK) melalui program Air Berkah Indonesia pada tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026 yang diluncurkan BI untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan program tersebut dikembangkan dari sejumlah model usaha pesantren yang telah berhasil dijalankan di berbagai daerah.

"Sekarang ada 36 ribu pesantren dan yang kami bina ada sekitar 1.500 pondok pesantren yang sudah mandiri secara ekonomi. Salah satunya yang berhasil adalah air minum dalam kemasan," ujar Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026 di Kantor BI, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Perry, usaha air minum kemasan dipilih karena memiliki pasar yang luas sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan bagi pesantren.

Melalui program tersebut, pesantren akan didorong mengembangkan unit usaha air minum kemasan berbasis sumber daya lokal dengan pendampingan dari BI dan para mentor yang telah lebih dulu berhasil menjalankan bisnis serupa.

"Kami menargetkan 200 pesantren sudah selesai. Kalau lima tahun berarti seribu pesantren semuanya sudah mampu bisnis. Bukan uji coba, bisnis," katanya.

[Gambas:Youtube]

Perry menjelaskan pengembangan usaha tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru melalui penjualan ke masyarakat sekitar.

"Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko," ujarnya.

Ia mengatakan program Air Berkah Indonesia merupakan salah satu dari empat program unggulan yang dijalankan BI dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026. Tiga program lainnya adalah Cangkir Barista untuk sektor kopi, Citra Nusantara untuk produk wastra, dan Tani Berkah yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis green farming di lingkungan pesantren.

Dalam program tersebut, peserta tidak langsung memperoleh bantuan modal. Mereka terlebih dahulu mengikuti pelatihan kewirausahaan, praktik usaha atau sandboxing, hingga memperoleh sertifikasi sebelum mendapatkan akses pembiayaan.

Perry berharap langkah tersebut dapat memperluas dampak pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian global.

"Pesantren akan didorong mengembangkan unit usaha air minum dalam kemasan berbasis sumber daya lokal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distributor Coca Cola, PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM) menyiapkan strategi ekspansi bisnis pada 2026 dengan memperkuat penjualan produk air minum dalam kemasan (AMDK).

Direktur Utama GRPM Agus Susanto mengatakan perseroan akan melanjutkan sejumlah strategi pengembangan usaha yang telah dijalankan sebelumnya, mulai dari penambahan produk dan prinsipal, perluasan area distribusi, efisiensi biaya operasional, hingga penutupan area yang dinilai tidak optimal secara bisnis.

“Pada awal tahun 2026 ini, perseroan mulai lebih memfokuskan diri kepada produk-produk yang memberikan pertumbuhan lebih baik, antara lain air mineral dalam kemasan [AMDK],” ujarnya dalam paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Senin (11/5/2026).

Menurut Agus, segmen AMDK dinilai memiliki prospek menjanjikan karena mampu mencatat pertumbuhan yang baik sekaligus sejalan dengan perubahan preferensi konsumen ke arah gaya hidup yang lebih sehat.

Adapun strategi perseroan pada 2026 meliputi penambahan produk, penambahan prinsipal, perluasan area operasional, efisiensi biaya, serta penutupan area yang tidak optimal.

Saat ini, GRPM memiliki area operasional yang tersebar di berbagai wilayah seperti Medan, Pekanbaru, Cirebon, Sumedang, Bandung, Purwakarta, Cianjur, Bali hingga Balikpapan.

Sementara itu, entitas anak perseroan, PT Tri Usaha Jaya (TUJ), juga memiliki jaringan distribusi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta seperti Magelang, Solo, Tegal, Kudus, hingga Yogyakarta.

Dari sisi kinerja, GRPM membukukan penjualan sebesar Rp754,4 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan Rp705,5 miliar pada 2024. Namun, laba bersih perseroan tercatat turun menjadi Rp4,36 miliar dari Rp4,78 miliar pada tahun sebelumnya.

Agus mengatakan pertumbuhan penjualan tersebut menjadi capaian positif bagi perseroan di tengah tekanan yang dialami perusahaan-perusahaan distributor sejenis.

“Kenaikan penjualan ini menjadi catatan baik yang diperoleh GRPM di tengah banyaknya penurunan penjualan yang dialami perusahaan dalam industri sejenis,” katanya.

Selain itu, total aset perseroan tercatat sebesar Rp185,7 miliar dengan total ekuitas mencapai Rp89,7 miliar.

Dalam RUPST yang digelar pada Senin (11/5/2026), pemegang saham juga menyetujui tujuh mata acara rapat, termasuk pengesahan laporan keuangan tahun buku 2025, penggunaan laba bersih, penunjukan akuntan publik, hingga perubahan pengurus perseroan.

Pada agenda penggunaan laba bersih, GRPM memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025. Seluruh laba bersih akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.

Selain itu, rapat juga menerima pengunduran diri Hendriyanto Liem dari jajaran direksi perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekspor produk air minum dalam kemasan (AMDK) diperkirakan lebih moderat pada 2026. Tekanan biaya produksi imbas gejolak global dinilai menjadi pemicunya.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Karyanto tetap optimistis bahwa produk AMDK akan mendorong surplus perdagangan sektor makanan dan minuman. Namun demikian, pertumbuhannya diperkirakan lebih moderat dibandingkan 2025 akibat tekanan biaya produksi di tengah kondisi global saat ini.

“Ekspor diproyeksikan tumbuh 5% pada 2026, yang mana pasar utama tetap berada di negara-negara Asia Tenggara,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa impor produk AMDK diperkirakan tetap terkendali di level rendah sepanjang tahun, karena faktor produksi dalam negeri yang kuat.

Kendati demikian, dia juga mengakui bahwa lonjakan harga bahan baku kemasan plastik menjadi faktor utama yang menahan akselerasi kinerja industri. Biaya produksi yang meningkat membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam ekspansi.

Menurutnya, dampak perang di Timur Tengah itu langsung dirasakan oleh industri AMDK, terutama melalui tekanan pada rantai pasok bahan baku. Dari sisi produksi, dia menyebut harga bahan baku kemasan plastik seperti PET (Polyethylene Terephthalate) resin, HDPE (High-Density Polyethylene), dan PP (Polypropylene) mengalami lonjakan tajam di kisaran 25%–60%.

“Bahkan pada beberapa jenis material mencapai kenaikan hingga 100%, seiring terganggunya pasokan minyak dan petrokimia global akibat ketegangan di Selat Hormuz,” kata Karyanto.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa kondisi ini mendorong kenaikan biaya produksi AMDK secara keseluruhan hingga 35%–45%. Karyanto memandang, produsen kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan banyak di antaranya terpaksa mengurangi volume produksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pelaku usaha di industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam melakukan konservasi dipertanyakan dit seiring dengan makin tingginya penggunaan air tanah.

Dalam rapat panitia kerja (panja) AMDK di Komisi VII DPR RI hari ini Senin (6/4/2026), pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Iskandar menyampaikan bahwa estimasi cadangan air tanah nasional yang mampu diisi dari air hujan cukup besar. Penggunaan air tanah untuk industri AMDK juga tercatat 0,51% secara nasional.

Kendati demikian, dia memandang konservasi air tanah perlu dilakukan mengingat penurunan muka tanah bukan semata disebabkan pengambilan air tanah industri AMDK, melainkan juga aktivitas pemanfaatan lainnya. Instrumen fiskal pemerintah dinilai dapat dioptimalkan untuk mengiringi upaya tersebut.

“Bukan bersifat voluntary, tapi mandatory. Kita mengambil air, kita dapat pajak air tanah. Berapa, sih, biaya yang kita kembalikan untuk mengisi kembali air tanah tersebut? Idealnya kita mampu mengisi lagi,” kata Irwan.

Menurutnya, sekitar 50% penerimaan dari pajak air tanah dapat dikembalikan untuk program konservasi seperti sumur resapan dan sumur imbuhan dalam, yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Dia pun menekankan pemanfaatan air tanah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk kebutuhan industri yang besar, Irwan memberi rekomendasi adanya skala prioritas dalam pemanfaatan air tanah. Prioritas pertama diusulkan untuk kebutuhan langsung manusia seperti air minum, makanan dan minuman, dan farmasi.

Sementara itu, industri yang terkait dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan ditempatkan pada prioritas berikutnya, sedangkan sektor lain seperti tekstil dan manufaktur berada pada prioritas ketiga. Irwan juga memberikan sudut pandang dari aspek kewajaran ekonomi untuk mengantisipasi potensi pengambilan air tanah secara ilegal.

“Jadi, jangan sampai kita melakukan perizinan tanpa melihat basis prioritas pemberian izin. Kalau bisa menjual sekian ribu botol [air minum], kok perizinannya hanya sekian liter per detik. Itu kan tidak wajar,” katanya.

Di samping itu, dia juga mendorong adanya perbaikan kelembagaan dari pengelolaan air tanah yang dinilai masih tersebar di berbagai instansi. Menurutnya, perhatian pemerintah masih lebih banyak tertuju pada air permukaan, meskipun pemanfaatan air tanah juga sangat besar.

Skala rumah tangga dan industri ...

Kolam Resapan dan Komitmen Industri

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti Syah Alam menilai upaya konservasi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari skala rumah tangga hingga industri.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah artificial recharge atau pengisian kembali akuifer melalui pemanfaatan air hujan. Untuk sektor industri, dia menekankan pentingnya pembangunan kolam resapan secara lebih masif, terutama bagi perusahaan yang melakukan pengambilan air tanah dalam jumlah besar.

“Yang bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk rumah tangga, itu dengan artificial recharge,” ujar Boy.

Komitmen Pelaku Usaha

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menyampaikan bahwa realitas pemanfaatan sumber air untuk produk AMDK jauh lebih kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan, mencakup aspek hidrogeologi, geologi, dan mikrobiologi. Dia menyebut bahwa sumber air anggota Amdatara berasal dari mata air pegunungan alami langsung, akuifer dalam pegunungan, hingga air tanah dalam.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepada Bisnis.

Menurutnya, isu keberlanjutan menjadi perhatian penting pelaku usaha, yang mana Amdatara memandang sorotan publik sebagai pengingat sekaligus momentum untuk memperkuat praktik industri yang bertanggung jawab.

Terkait perwujudan upaya konservasi, pihaknya menerapkan prinsip water stewardship dengan melakukan kajian keseimbangan air, perlindungan daerah tangkapan air, serta kepatuhan terhadap izin dan daya dukung lingkungan. Amdatara juga mendorong investasi aktif dalam konservasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis daerah aliran sungai (DAS) penanaman kembali pohon, pembangunan sumur resapan, rorak, dan restorasi lahan.

Selain itu, Amdatara juga mendorong efisiensi penggunaan air dan energi, pengurangan emisi, serta inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini diiringi aspek perlindungan konsumen untuk mendapatkan air minum berkualitas, dan transparansi berupa keterbukaan terhadap dialog publik.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri air minum dalam kemasan (AMDK) tengah menghadapi lonjakan harga bahan baku kemasan di tengah gejolak perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang mempengaruhi pasokan energi global.

Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Amdatara) mencatat kenaikan harga material kemasan berbasis plastik mencapai hingga 100% berdasarkan laporan pelaku usaha di berbagai daerah.

Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo mengatakan lonjakan tersebut terjadi di tengah upaya pelaku usaha menjaga harga jual air minum dalam kemasan (AMDK) tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kenaikan harga bahan baku kemasan yang mencapai dua kali lipat ini tidak lagi bisa dianggap sebagai fluktuasi biasa. Ini merupakan tekanan struktural yang secara langsung memukul daya tahan industri,” kata Karyanto dalam keterangannya, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Menurutnya, gejolak global telah berdampak terhadap lonjakan harga minyak mentah dan gas alam yang kemudian mendorong kenaikan biaya produksi plastik, mengingat lebih dari 99% plastik global berbasis bahan bakar fosil.

Karyanto lantas menjelaskan bahwa gangguan pasokan juga terjadi di Timur Tengah, yang selama ini menyumbang sekitar seperempat ekspor polietilen (PE) dan polipropilen (PP) dunia.

Sejumlah perusahaan petrokimia di kawasan itu disebutnya telah menetapkan keadaan kahar alias force majeure, sehingga kontrak pembelian bahan baku dibatalkan secara massal. Situasi ini pun dinilai memperparah tekanan pada industri AMDK.

“Amdatara memperkirakan lonjakan harga bahan baku tersebut akan mendorong kenaikan harga kemasan jadi sekitar 25% hingga 50%, bergantung pada jenis material dan skala produksi,” ujarnya.

Jika kondisi ini berlanjut, Karyanto menyebut harga jual produk AMDK berpotensi ikut naik, terutama bagi produsen kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan stok dan likuiditas.

Untuk itu, Amdatara mendorong agar pemerintah berperan menjadi penyangga alias shock absorber dengan memberikan relaksasi kebijakan sebesar 20% hingga 30% pada komponen biaya terkait bahan baku dan energi.

Pihaknya juga mengusulkan penurunan sementara pajak pertambahan nilai (PPN) kemasan dari 11% menjadi 8%, relaksasi bea masuk antidumping (BMAD), serta stimulus pajak penghasilan bagi pelaku usaha, khususnya segmen UMKM.

“Insentif yang diminta bukanlah privilese, melainkan penopang agar industri tetap dapat berjalan, tenaga kerja terlindungi, dan pasokan produk ke masyarakat tetap terjaga,” pungkas Karyanto.

Jakarta: Momentum Hari Air Sedunia 2026 bertepatan dengan bulan Lebaran, periode ketika aktivitas konsumsi rumah tangga di Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Laporan Redseer Strategy Consultants memperkirakan total belanja masyarakat Indonesia selama Ramadan 2025 lalu mencapai sekitar Rp1.188 triliun.

Ramadan menjadi salah satu periode dengan aktivitas belanja rumah tangga yang tinggi, termasuk untuk berbagai kebutuhan pokok.

Dalam dinamika tersebut, kebutuhan dasar seperti air minum turut menjadi bagian dari struktur belanja rumah tangga. Namun, akses terhadap air minum yang benar-benar aman masih menjadi tantangan.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS menunjukkan meskipun lebih dari 90 persen rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak, proporsi rumah tangga dengan akses air minum aman, yang memenuhi standar kualitas kesehatan, masih berada di kisaran sekitar 11-12 persen secara nasional.

Kesenjangan ini masih terlihat di sejumlah wilayah dan menjadi perhatian dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 terkait akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau.

Secara global, Hari Air Sedunia yang diperingati setiap 22 Maret menjadi pengingat air bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan esensial yang berkaitan langsung dengan kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Direktur PT Biru Semesta Abadi Yantje Wongso, menegaskan bahwa momentum Hari Air Sedunia harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan.

“Hari Air Sedunia adalah pengingat akses terhadap air minum aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga secara berkelanjutan. Ini bukan isu musiman dan bukan sekadar agenda simbolis. Air minum berkualitas adalah fondasi kesehatan dan produktivitas masyarakat.” tegas dia.

Ia menambahkan kedekatan momentum tahun ini dengan Ramadan dan Lebaran semakin memperkuat relevansi isu tersebut.

“Ramadan memang menjadi periode ketika konsumsi rumah tangga meningkat, termasuk kebutuhan air minum. Namun bagi kami, konteks waktunya boleh berubah, urgensinya tetap sama. Air minum berkualitas adalah hak seluruh masyarakat, kapan pun dan dalam kondisi apa pun,” jelas dia.

Lebih dari sekadar peringatan tahunan, Hari Air Sedunia menjadi momen untuk menilai kembali sejauh mana kebutuhan paling esensial masyarakat telah terpenuhi secara merata. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus bergerak, memastikan akses terhadap air minum yang aman bukan lagi menjadi kesenjangan, melainkan standar dasar yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Air Minum Biru kembali menjalankan program tahunan Gratis Isi 1 Galon Air Minum Biru, yang telah konsisten dilakukan selama lima tahun terakhir dalam rangka Hari Air Sedunia.

Menurut Yantje, keberlanjutan program selama lima tahun menunjukkan inisiatif ini bukan respons sesaat terhadap momentum, melainkan bagian dari tanggung jawab jangka panjang perusahaan dalam memperluas akses air minum yang aman dan terjangkau di Indonesia.

Setiap warga berhak mendapatkan 1 galon air minum secara gratis, tanpa syarat pembelian atau transaksi. Warga hanya perlu membawa botol galon kosong milik sendiri ke gerai Biru terdekat.

Tahun ini, pembagian diproyeksikan mencapai sekitar 150.000 galon atau setara 2.850.000 liter air minum dengan estimasi nilai sekitar Rp1,3 miliar di 766 gerai yang tersebar di 46 kota dan 15 provinsi di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya yang mencatat pembagian sekitar 1,28 juta liter air minum kepada masyarakat.

Program ini menegaskan bahwa air minum berkualitas adalah hak semua orang. Inisiatif ini menempatkan akses air minum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperluas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten air minum dalam kemasan (AMDK) milik crazy richHermanto Tanoko, PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) berencana mengoperasikan tiga pabrik baru pada tahun ini.

CEO CLEO Melisa Patricia mengatakan perseroan secara konsisten berupaya memperluas pasar dan mengelola bisnis supaya bisa terus tumbuh secara berkesinambungan. Untuk itu, perseroan terus menambah jaringan pabrik dan distribusi di berbagai wilayah Indonesia.

“Saat ini, CLEO telah memiliki 32 pabrik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini, CLEO menargetkan untuk mengoperasikan tiga pabrik baru, yang masing-masing berada di kota Palu, Pontianak, dan Pekanbaru,” paparnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selaras dengan target pertumbuhan jangka panjang berkesinambungan yang ingin dicapai melalui ekspansi yang konsisten, lanjutnya, CLEO terus mengedepankan langkah keberlanjutan. Salah satunya dengan melengkapi pabrik-pabrik milik perseroan dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pada awal 2026, CLEO akan menambah satu pabrik yang dilengkapi PLTS sehingga total kapasitas PLTS terpasang yang turut bertambah menjadi 8 MWp.

Terkait dengan pencapaian target net zero emission,CLEO mencatat perseroan telah memproduksi energi listrik dari PLTS sebesar 18.333.240 kWH selama periode 2022–2025 sehingga mengurangi 15.948 ton emisi CO2.

Di sisi kinerja keuangan, CLEO secara konsisten terus menunjukkan kinerja yang meyakinkan. Hingga laporan keuangan kuartal III/2025, CLEO mencatatkan pertumbuhan penjualan 6% YoY menjadi Rp2,09 triliun. Pertumbuhan penjualan CLEO ini melampaui kinerja rata-rata industri yang tumbuh sekitar 5% setiap tahunnya.

“CLEO terus berupaya melanjutkan kinerja positif setiap tahunnya, secara proaktif terus mencermati perkembangan dinamika pasar agar dapat menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, serta terus melanjutkan ekspansi ke wilayah-wilayah potensial sebagai bagian dari pelaksanaan strategi pertumbuhan jangka panjang,” imbuh Melisa.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) meminta waktu penyesuaian dan transisi dalam penerapan kebijakan larangan operasional truk sumbu 3.

Hal ini menyusul Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang berlaku awal Januari ini. SE tersebut meminta pengusaha untuk beralih menggunakan angkutan logistik sumbu 2.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo mengatakan, pihaknya siap mendukung aturan tersebut. Namun, dibutuhkan waktu transisi yang realistis. Pasalnya, pemerintah pusat baru akan mewajibkan zero over dimension over load (ODOL) pada awal Januari mendatang.

"Kami berharap juga penerapan zero ODOL tahun 2027 itu menjadi acuan dari pemerintah daerah. Jadi, tidak ada pemerintah daerah yang misalkan membuat aturan yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat," kata Karyoto dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/1/2026).

Dia bercerita kala SE Gubernur Jawa Barat tersebut dikeluarkan, industri AMDK sangat bingung. Para pengusaha menilai pemda memaksa industri AMDK untuk mengalihkan distribusi menggunakan truk sumbu 2.

Artinya, akan dibutuhkan jumlah truk yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan kasarnya, dibutuhkan kurang lebih tambahan 2.700 truk. Sementara itu, SE dikeluarkan pada Oktober 2025 dan diimplementasikan pada 2 Januari 2026.

"Ini kan sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita implementasikan. Karena tidak mungkin kita bisa switch dalam jangka waktu yang singkat 2 bulan. Industri harus melakukan pengkajian truk secara masif, sementara kapasitas dari perusahaan yang memproduksi truk itu sangat terbatas," terangnya.

Kondisi ini akan memicu biaya logistik yang naik secara signifikan. Hal itu disebabkan muatan berkurang, frekuensi tinggi, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat juga naik secara signifikan.

“Tentunya semua itu akan membebani operasional cost dari logistik tersebut,” tukasnya.

Dampak lainnya terhadap industri AMDK adalah adanya potensi gangguan distribusi dan juga keterlambatan pasokan. Menurutnya, jika mengikuti SE dengan harus berpindah ke truk yang lebih kecil dengan jumlah armada yang sangat banyak dan pasti juga akan menambah kemacetan di jalan.

"Tentunya peruntukannya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan karena harus ditarik juga sampai ke hulunya. Karena di pabrik pun, kita harus memodifikasi semua proses yang harus kita lakukan pada waktu bongkar muat. Termasuk di dalamnya adalah loading dan unloading facility-nya itu akan memerlukan perubahan di situ,” ujarnya.

Dia juga menilai harus ada instrumen pendukung yang harus disinkronkan terkait dengan peraturan, mulai dari pusat sampai dengan implementasi di daerah. Terlebih, pihaknya juga berharap implementasi zero ODOL ini juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kelas jalan.

Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut, aturan yang melarang truk sumbu 3 di industri AMDK jika diterapkan tanpa kesiapan yang jelas, maka akan banyak sekali yang menjadi korban.

Sebab, industri AMDK ini tidak sekadar bisnis, tetapi sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Terutama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki air bersih cukup, masyarakat membutuhkan air minum dalam kemasan ini dalam jumlah yang besar.

"Apa siap masyarakat kita untuk mendapatkan harga AMDK yang lebih tinggi. Kemudian, jangan-jangan juga karena tidak tersedianya armada, maka untuk sampai ke lokasi itu menjadi susah sehingga akan terjadi kelangkaan barang. Itu juga perlu dipikirkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026.

Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan.

"Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah," kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025.

"Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat," jelasnya.

Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal.

"Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri.

"Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua, PT Tirta Investama buka suara perihal pembayaran sebesar Rp600 juta kepada PDAM Subang, Jawa Barat.

Manajemen Aqua yang diwakili Corporate Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto memaparkan bahwa nominal tersebut merupakan biaya kontribusi perawatan sumber air Aqua yang berdekatan dengan sumber air PDAM Subang.

“Sehingga sejak pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar,” kata Vera dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, kesepakatan itu dilandaskan pada kekhawatiran bahwa sumber air yang digunakan Aqua dapat berpengaruh terhadap debit atau level air PDAM.

Di samping pengeluaran biaya kompensasi tersebut, dia menyampaikan bahwa Aqua tetap membayar retribusi pajak air ke daerah sebagaimana perizinan yang diperoleh.

“Jadi, bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air, karena kami bayarnya dengan pajak air kepada daerah. Pembayaran [ke PDAM] lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan,” tegas Vera.

Di samping itu, dia menegaskan bahwa sumber air Aqua berasal dari pegunungan, dibuktikan dengan studi hidrogeologi untuk memastikan bahwa sumber air berasal dari daerah tangkapan air hujan di pegunungan.

“Sehingga sumber air kami adalah sumber air pegunungan sesuai dengan studi hidrogeologi tersebut, tentunya perizinannya menggunakan perizinan air tanah dalam atau SIPA oleh [Kementerian] ESDM,” ujarnya.

Adapun, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan delapan perusahaan terkait standarisasi bahan baku AMDK pada hari ini, Senin (10/11/2025).

Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

Berdasarkan catatan Bisnis, polemik pembayaran Rp600 juta dari Aqua kepada PDAM Subang mencuat usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beremu dengan direksi Aqua, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita, hingga manajemen PDAM Subang pada Rabu (29/10/2025).

Di sela pertemuan, Dedi menyoroti adanya pembayaran bulanan rata-rata Rp600 juta dari pihak pabrik kepada PDAM Subang. Sebaliknya, pihak PDAM menjelaskan bahwa transaksi ini adalah bentuk kompensasi karena potensi pengaruh pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air PDAM.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan delapan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) pada hari ini, Senin (10/11/2025).

Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

Dalam kesempatan itu, masing-masing perusahaan menyampaikan sumber air yang mereka gunakan untuk memproduksi produk air minum kemasan, usai kegaduhan publik mengenai asal muasal produk Aqua beberapa waktu lalu.

1. Aqua

PT Tirta Investama selaku produsen Aqua menyampaikan bahwa sumber air yang digunakan berasal dari sumber air pegunungan, yang dibuktikan dengan studi hidrogeologi sebelum penentuan lokasi pabrik.

“Tentu perizinannya menggunakan perizinan air tanah dalam atau SIPA oleh [Kementerian] ESDM,” kata Corporate Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Terkait persepsi bahwa air Aqua berasal dari sumur bor, dia menyampaikan bahwa pengeboran adalah cara yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan air dari sumber tanah dalam. Hal ini disebutnya sebagai akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi.

2. Cleo

Berikutnya, Sariguna Primatirta selaku produsen Cleo menjelaskan bahwa sumber air yang digunakan adalah air bawah tanah dalam. Zakka Pratama selaku HSE & Sustainability Manager Tanobel menjelaskan bahwa pabrik Cleo tersebar di berbagai daerah seperti Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi air demineral kami tepatnya, [sumber] air yang kami gunakan sama dengan rekan-rekan semua di sini, yaitu air bawah tanah dalam,” kata Zakka.

3. Le Minerale

Selain itu, produk Le Minerale dikonfirmasi berasal dari sumber air bawah tanah dalam. Hal ini disampaikan Johan Muliawan selaku Direktur External Affairs & Regulatory PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), induk usaha Tirta Fresindo Jaya.

“Sumber air kami dari air tanah yang dalam. Jadi di bawah 80 meter, sampai 120 meter di akuifer dalam. Sebelum perizinan, kami sudah membuat studi kelayakan bersama perguruan tinggi,” tutur Johan.

4. Pristine

Lebih lanjut, Direktur PT Super Wahana Tehno Edwin menyampaikan bahwa produk Pristine berasal dari sumber air pegunungan, tepatnya Gunung Pangrango sisi Kabupaten Bogor.

“Mata airnya kita menggunakan mata air dari Gunung Pangrango. Bukan [air tanah]. Kategori mata airnya kan air permukaan,” ujar Edwin.

5. RON 88

Selanjutnya adalah PT Panfila Indosari yang memproduksi air minum RON 88. Dewi selaku perwakilan Panfila Indosari menyampaikan bahwa produk RON 88 berasal dari mata air Gunung Mandalawangi.

“Karena lokasi pabrik kami juga di kaki Gunung Mandalawangi, tepatnya di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jadi, sumber yang kami gunakan adalah mata air pegunungan yang keluar langsung melalui celah batuan tanpa pengeboran,” ujarnya.

6. Amidis

PT Amidis Tirta Mulia menyampaikan bahwa Amidis merupakan air minum distilasi yang bersumber dari air bawah tanah dalam. Produk Amidis banyak dipasarkan di Bandung Raya.

“Kami di iklan tidak ada klaim air pegunungan, tetapi air distilasi. Kalau tadi disebutkan ada air mineral, kami air demineral,” kata perwakilan Amidis.

7. Al Ma’soem

Di samping itu, PT Muawanah Al Ma’soem menjelaskan bahwa produk Al Ma’soem berasal dari kaki Gunung Manglayang, Kabupaten Bandung Barat.

“Kami ambil dari mata air Gunung Manglayang, jaraknya 6 km dari Cileunyi, Kabupaten Bandung. Posisi pabrik kita tak jauh dari sana,” kata perwakilan Al Ma’soem Evan Agustianto.

8. Le Yasmin

Terakhir, PT Jaya Lestari Sejahtera menyatakan bahwa produk Le Yasmin menggunakan sumber air bawah tanah dalam, dengan lokasi di Kabupaten Bogor.

“Untuk sumber air baku, kami menggunakan sumber air tanah, sumber dalam. Kebetulan kami mempunyai empat izin SIPA yang rata-rata kedalaman sekitar 100 sampai 120 meter,” ujar perwakilan Le Yasmin.