MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengirim produk garmen atau balpres ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera. Purbaya mengatakan akan menjaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” kata Purbaya di Tanjung Priok Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.

Bila memang pihaknya ingin mengirim bantuan kepada korban bencana, dia mengaku lebih memilih untuk menggelontorkan anggaran baru guna menyiapkan barang yang lebih layak pakai bagi korban. Barang-barang itu pun akan dibeli melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

“Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membuka peluang menyalurkan sitaan baju ilegal untuk korban bencana Sumatera, menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto saat ditemui di Jakarta, Kamis lalu, menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

“Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang. Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman merespons usulan sejumlah pedagang terkait pembatasan kuota thrifting. Menurutnya, penyampaian aspirasi oleh para pelaku usaha adalah hal yang wajar.

"Itu kan aspirasi. Wajar dong setiap orang menyampaikan aspirasi. Saya pikir itu hal yang wajar dan biasa aja," ucap Maman saat dijumpai dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Maman menekankan, terdapat dua hal penting yang menjadi fokus pemerintah dalam isu thrifting. Pertama, dia mengingatkan bahwa impor pakaian bekas secara aturan tetap dilarang. 

Kedua, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan para pedagang yang selama ini menggantungkan pendapatan pada bisnis pakaian bekas.

Maman mengungkapkan, pemerintah akan mendorong substitusi produk, yaitu peralihan pedagang thrifting untuk menjual produk-produk lokal dari UMKM sebagai pengganti barang impor bekas.

"Nah kemarin juga teman-teman di sana prinsipnya setuju substitusi produk. Cuma nanti tinggal mekanisme teknisnya saja yang akan kita bicarakan lebih lanjut," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah pedagang barang bekas (thrifting) mengadu ke DPR, menyusul rencana pemerintah yang ingin menertibkan barang bekas impor. Mereka meminta agar usaha thrifting tidak sepenuhnya dilarang, melainkan diatur melalui skema kuota.

Rifai Silalahi, perwakilan pedagang Thrifting Pasar Senen, mengungkapkan bahwa pelarangan total akan memutus sumber penghidupan ribuan pedagang. Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas kuota barang impor bekas yang boleh dijual setiap tahun.

"Mungkin untuk dilegalkan sulit karena negara kita masih belum jelas kenapa thrifting ini tidak bisa dilegalkan, tapi setidaknya minimal barang ini bisa dikasih kuota, dikasih barang terbatas," tuturnya.

Dia menilai kebijakan berbasis kuota akan membuat pedagang lebih tenang dan memberikan kepastian usaha. Rifai juga menegaskan kesiapan para pedagang untuk patuh terhadap regulasi, termasuk membayar pajak dalam jumlah besar demi operasional yang legal dan transparan.

"Oke, kami para pedagang thrifting seluruh Indonesia boleh berjualan, tapi yang bisa kalian jual hanya sekian ton per tahun, nah itu lebih jelas. Kita siap bayar pajak 1.000 persen, daripada sekian ratus juta itu masuk ke oknum-oknum yang enggak jelas, lebih baik kita bayar ke negara," ujar Rifai.

Editor: Aditya Pratama

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi respons ihwal pedagang thrifting atau pakaian bekas impor yang meminta agar usahanya dilegalkan. Purbaya menyatakan tidak peduli dengan para pedagang thrifting. Dia berujar akan fokus mencegah masuknya barang ilegal ke dalam negeri.

“Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Kamis, 20 November 2025. Menurut dia, pemerintah tidak mungkin membuka pasar untuk barang-barang ilegal, sekalipun para pedagang membayar pajak.

Menurut Bendahara Negara, permintaan domestik menyumbang 90 persen dari ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya melindungi pasar domestik dari banjir produk luar negeri. Purbaya menilai para pedagang bisa beralih ke produk lokal yang kualitasnya bagus.

Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (BAM DPR), perwakilan pedagang thrifting menyampaikan keinginan agar usaha mereka dilegalkan. Mereka menyoroti usaha thrifting yang telah legal di negara-negara lain.

“Yang kami harapkan sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan tapi di kita tidak?” ucap pedagang pakaian bekas impor dari Pasar Senan Rifai Silalahi di Kompleks DPR, Rabu, 19 November 2025, dipantau dari YouTube TV Parlemen. Rifai mengatakan pasar thrifting di Indonesia melibatkan sekitar 7,5 juta orang. Sehingga jika usaha ini diberantas, maka akan berdampak terhadap jutaan orang.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah mendorong agar pengusaha di bidang thrifting yang menjual barang bekas impor agar mengganti produk dagangan. Ia mengatakan hingga 17 November 2025, Kementerian UMKM telah mengumpulkan sebanyak 1.300 pengusaha lokal agar bekerja sama dengan pengusaha barang bekas.

“Kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang-pedagang baju-baju bekas untuk mendorong substitusinya,” kata Maman saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Senin, 17 November 2025. Menurut Maman, kolaborasi antara merek lokal dan pengusaha thrifting bertujuan agar pengusaha barang bekas tetap bisa menjalankan usaha ketika tidak ada lagi celah penyelundupan sehingga stok barang bekas menjadi terbatas.

Alfitria Nefi Pratiwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

KEMENTERIAN Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM) sedang menjaring 1.300 produsen lokal untuk menjadi pemasok pakaian bagi pedagang thrifting di Pasar Senen dan sentra lain yang selama ini menjual baju bekas impor. Langkah ini menjadi bagian dari program peralihan (shifting) menuju produk lokal seiring pembatasan impor pakaian bekas.

“Siang ini kami juga bertemu perwakilan Pasar Senen. Kami berharap mereka mau shifting dan mulai mengganti barang yang mereka jual dengan produk lokal,” ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana kepada wartawan di gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa, 18 November 2025.

Temmy mengatakan 1.300 brand tersebut akan diseleksi kembali agar sesuai dengan kebutuhan pedagang. Para penjual nantinya dapat memilih bekerja sama secara business to business (B2B), baik sebagai reseller, distributor, maupun membuka merek sendiri.

Ia mengakui proses peralihan ini masih menghadapi tantangan, terutama karena pedagang terbiasa membeli pakaian bekas dalam bentuk bal dengan harga Rp 2 hingga Rp 5 juta per bal tergantung kualitas. Untuk itu, Kementerian UMKM meminta para pemilik brand lokal, baik perusahaan besar maupun skala kecil, menyusun skema paket yang setara agar secara harga dan volume tetap kompetitif bagi para pedagang.

“Ini bisnis, harus saling menguntungkan. Brand lokal juga kami minta menyiapkan paket mirip sistem bal, misalnya paket lima juta dapat berapa kuantitas dan variasinya,” kata Temmy.

Ia menambahkan, pada akhirnya konsumen yang menentukan apakah produk lokal dapat menggantikan pakaian bekas. Karena itu, kementerian melakukan kurasi terhadap 1.300 brand agar hanya merek yang benar-benar sesuai dengan skala usaha pedagang yang akan ditawarkan.

“Kita tidak bisa memaksakan jika paket bisnisnya terlalu mahal atau tidak cocok dengan segmen pasar pedagang. Karena itu semuanya harus disesuaikan,” ucapnya.

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak melarang pelaku UMKM menjual pakaian bekas. Ia menyatakan fokus penindakan hanya ditujukan kepada pihak yang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri.

“Yang kami tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya tidak melihat istilah thrifting atau apa pun. Yang menjadi masalah adalah impor pakaian bekas,” kata Maman kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 17 November 2025. Menurut Maman, praktik jual-beli pakaian bekas sebenarnya memiliki banyak bentuk dan tidak semuanya bermasalah. Persoalan muncul ketika barang bekas dari luar negeri masuk secara ilegal dan merugikan industri dalam negeri.

Setelah impor pakaian bekas dihentikan, Maman menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan industri tekstil dalam negeri untuk menyediakan produk pengganti bagi pedagang yang sebelumnya menjual barang impor tersebut. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha para pedagang sekaligus mengarahkan mereka beralih ke produk lokal.

“Kami ingin pedagang pakaian bekas yang sebelumnya menggantungkan pasokan dari impor tetap bisa berdagang. Karena itu, kami siapkan produk domestik sebagai pengganti,” kata dia.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Aturan ini diperkuat melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menindak langsung barang ilegal yang telanjur beredar di pasar. Pengetatan akan difokuskan di pintu masuk melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor ke pedagang berkurang dan habis. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

Ilona Estherina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

MENTERI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak melarang pelaku UMKM menjual pakaian bekas. Ia menyatakan fokus penindakan hanya ditujukan kepada pihak yang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri.

“Yang kami tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya tidak melihat istilah thrifting atau apa pun. Yang menjadi masalah adalah impor pakaian bekas,” kata Maman kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 17 November 2025. Menurut Maman, praktik jual beli pakaian bekas sebenarnya memiliki banyak bentuk dan tidak semuanya bermasalah. Persoalan muncul ketika barang bekas dari luar negeri masuk secara ilegal dan merugikan industri dalam negeri.

Setelah impor pakaian bekas dihentikan, Maman menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan industri tekstil dalam negeri untuk menyediakan produk pengganti bagi pedagang yang sebelumnya menjual barang impor tersebut. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha para pedagang sekaligus mengarahkan mereka beralih ke produk lokal.

“Kami ingin pedagang pakaian bekas yang sebelumnya menggantungkan pasokan dari impor tetap bisa berdagang. Karena itu, kami siapkan produk domestik sebagai pengganti,” kata dia.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Aturan ini diperkuat melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menindak langsung barang ilegal yang sudah terlanjur beredar di pasar. Pengetatan akan difokuskan di pintu masuk melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor ke pedagang berkurang dan habis. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

Ilona Estherina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

MENTERI Perdagangan Budi Santoso mengatakan akan menyisir toko-toko online yang menjual pakaian bekas untuk melacak asal-usul barang dan mengungkap rantai pasok impor ilegal yang masih beredar. "E-commerce adalah salah satu cara untuk menindaklanjuti barang-barang itu berasal di mana, impor dari mana," kata Budi setelah konferensi pers pemusnahan pakaian bekas impor di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 November 2025.Budi menegaskan fokus utama penindakan tetap ditujukan kepada distributor yang berhubungan langsung dengan pemasok dari luar negeri. Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar penanganan impor ilegal bisa lebih efektif.Kementerian Perdagangan sebelumnya memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor yang disita di Bandung, Jawa Barat. Barang senilai Rp 112,3 miliar itu berasal dari Korea, Jepang, dan Cina dan disita pada pertengahan Agustus 2025 dari delapan importir."Proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dihancurkan adalah 16.591 bal atau kurang lebih 85,56 persen," ujar Budi.Pada hari ini, 500 bal sisanya dimusnahkan di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, Kabupaten Bogor. Budi mengatakan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi pengawasan lintas instansi. Proses penyitaan sebelumnya melibatkan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan BAIS TNI. Ia berharap koordinasi yang lebih erat bisa mengungkap lebih banyak peredaran pakaian bekas impor yang masih masuk ke pasar.Para distributor yang terlibat telah dikenai sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha serta kewajiban menanggung biaya pemusnahan. “Hingga akhir November ini target kami semua pakaian bekas yang disita sudah dimusnahkan,” kata Budi.Meski demikian, dia belum dapat memastikan celah masuknya barang-barang itu. Ia mengingatkan bahwa kewenangan Kementerian Perdagangan berada pada pengawasan post-border, yakni pengawasan terhadap barang yang sudah masuk ke pasar. "Untuk barang yang belum masuk, kita bekerja sama agar penanganannya lebih baik," ujar dia.Larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir memasukkan barang dalam keadaan baru. Aturan itu diperkuat oleh Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menjelaskan pengawasan post-border dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi regulasi. “Berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis pada 29 Oktober 2025.Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum akan menindak langsung pakaian bekas impor yang sudah beredar di pasar. Pemerintah memilih memperketat pengawasan di pintu masuk, terutama di pelabuhan yang diawasi Bea dan Cukai.Dengan pengetatan itu, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor akan terhenti. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan importir pakaian bekas tetap diproses secara pidana meski sudah menerima sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha dan kewajiban menanggung biaya pemusnahan. Ia mengatakan Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penindakan hukum berjalan.

"Proses hukum dan sanksi pidana tetap. Itu di wilayah lembaga terkait," kata Budi Santoso dalam jumpa pers pemusnahan ratusan bal pakaian bekas sitaan di PT Parsadha Pamunah Limbah Industri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 November 2025.

Importir pakaian bekas dapat dijerat pidana sesuai UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 111 dan 112 dengan ancaman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. Mereka juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. Untuk pedagang di e-commerce, aturan berlaku dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 35 dan Permendag 50 Tahun 2020.

Sebelumnya, Kemendag menyatakan telah memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor hasil sitaan di Bandung, Jawa Barat. Barang ilegal senilai Rp 112,3 miliar itu didatangkan dari Korea, Jepang, dan Cina. Sitaan dilakukan pada pertengahan Agustus 2025 dari delapan importir.

"Proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dihancurkan adalah 16.591 bal atau kurang lebih 85,56 persen," ujar Budi Santoso.

Ia menjelaskan para distributor sudah dikenai sanksi administrasi berupa penutupan lokasi usaha dan kewajiban membayar biaya pemusnahan. "Hingga akhir November ini target kami semua pakaian bekas yang disita sudah dimusnahkan," kata Budi Santoso.

Budi Santoso belum dapat memastikan celah masuknya barang-barang tersebut. Ia menegaskan kewenangan Kemendag berada pada pengawasan post-border atau setelah barang masuk dan beredar.

"Pengawasan Kemendag berada di post-border, artinya mengawasi barang yang sudah masuk. Untuk barang yang belum masuk, kita bekerja sama agar penanganannya lebih baik," ujarnya.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Aturan ini diperkuat melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pengawasan post-border dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar memenuhi regulasi. “Berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Oktober 2025.

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menindak langsung barang ilegal yang sudah terlanjur beredar di pasar. Pengetatan akan difokuskan di pintu masuk melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor ke pedagang berkurang dan habis. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

KEMENTERIAN Perdagangan memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor hasil sitaan di Bandung, Jawa Barat, secara bertahap. Ribuan bal pakaian bekas senilai Rp 112,3 miliar tersebut didatangkan dari Korea, Jepang, dan Cina.

Barang ilegal itu disita pada pertengahan Agustus 2025 dari delapan importir. "Proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dihancurkan adalah 16.591 bal atau kurang lebih 85,56 persen," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat, 14 November 2025.

Mendag memastikan seluruh barang ilegal itu dimusnahkan sebagai tindak lanjut pengawasan lintas instansi. Adapun hari ini terdapat 500 bal tersisa yang dihancurkan di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Budi melanjutkan, penyitaan ribuan bal pakaian bekas tersebut melibatkan sejumlah lembaga seperti Polri, Badan Intelijen Negara dan BAIS. Ia mengatakan koordinasi antarlembaga tersebut diharapkan bisa mengungkap lebih banyak lagi pakai bekas impor yang masih beredar.

Ia mengatakan para distributor yang mengimpor pakai bekas tersebut telah mendapatkan sanski administrasi berupa penutupan tempat usaha dan diwajibkan membayar ongkos pemusnahan. "Hingga akhir November ini target kami semua pakaian bekas yang disita sudah dimusnahkan," kata Budi.

Budi belum dapat memastikan celah impor pakaian bekas tersebut. Ia mengatakan lembaganya hanya berwenang menindak barang yang sudah masuk dan beredar di masyarakat.

"Pengawasan Kemendag berada di post-border, artinya mengawasi barang yang sudah masuk. Untuk barang yang belum masuk, kami bekerja sama agar penanganannya lebih baik," kata dia.

Impor barang tekstil seperti pakaian bekas dilarang dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kewajiban importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border).

Tujuannya untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. “Berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Oktober 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum akan menindak langsung barang impor ilegal di sejumlah pasar. Penanganan akan diperketat di pintu masuk, seperti di pelabuhan-pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dengan penindakan di pintu masuk, diharapkan barang-barang di pasaran akan berkurang dan habis karena pedagang tak lagi dapat pasokan barang bekas impor. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

Alfitria Nefi Pratiwi dan Ilona Estherina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

DIREKTUR Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai tingginya antusiasme kegiatan belanja barang bekas atau thrifting dipicu oleh kesukaan masyarakat terhadap barang bermerek tetapi terhalang dana. “Perilaku memakai barang-barang branded kerap kali dikaitkan dengan naiknya status sosial,” kata Esther dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 8 November 2025.

Esther mengatakan tidak heran jika aktivitas thrifting banyak diminati. Sebab, kata Esther, masyarakat bisa membeli barang bekas bermerek dengan harga relatif murah. Oleh karena iu, banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan antusiasme masyarakat dengan membuka usaha thrifting.

Menurut Esther, bisnis jual beli pakaian bekas dianggap menggiurkan bagi pedagang. Esther mengatakan pedagang bisa meraup keuntungan tiga kali lipat bahkan lebih dari bisnis ini. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, Esther mengatakan sebagian besar pedagang mengaku sudah balik modal dengan menjual 20 persen dari ratusan pakaian bekas.

Antusiasme masyarakat dan aktivitas bisnis ini membuat volume impor pakaian bekas meningkat tajam sehingga merugikan perekonomian Indonesia. Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro itu menyatakan impor pakaian bekas menggerus hingga 15 persen pangsa pasar produsen tekstil dalam negeri.

Esther mengatakan impor pakaian bekas di Indonesia tidak dipungut biaya bea dan cukai sehingga selundupan pakaian bekas akan merugikan negara. Sebab pemerintah mengkategorikan impor pakaian bekas sebagai aktivitas ilegal.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Esther mengatakan pedagang barang bekas dan importir akan rugi miliaran rupiah ketika pemerintah menindak tegas larangan penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Namun, Esther mengingatkan tekanan pedagang barang bekas dan importir tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung dari sisi penerimaan negara, kesehatan, dan lingkungan serta yang

Ia memperkirakan ada 520 ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya pada industri tekstil di Indonesia. Para pekerja tekstil domestik, kata Esther, pasti terdampak atas banjirnya impor pakaian bekas ke Indonesia yang mengakibatkan tren penjualan produk tekstil dalam negeri menurun.

Esther menyatakan banjir impor pakaian bekas merupakan bukti lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pelacakan dengan mengikuti jejak aktor (follow the actor) importir pakaian bekas. Kemudian, Esther mengatakan perlunya upaya serius mendeteksi potensi manipulasi kode Harmonized System (HS).

Ia juga mendorong penghentian sementara izin impor Angka Pengenal Impor Umum (APU) untuk mencegah kemungkinan impor pakaian bekas. Esther berpendapat, sebaiknya pemerintah memprioritaskan izin impor Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meminta semua platform lokapasar atau e-commerce menertibkan pedagang yang masih menjual barang yang melanggar aturan, yaitu pakaian bekas impor. Menurut dia, Kementerian UMKM bakal berkolaborasi dengan semua lokapakasar agar platform menjual dagangan sesuai dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

“Karena dalam operasionalnya teman-teman platform terikat dengan regulasi yang ada di Pemerintah 31 dan juga antara seller dengan platform ada perjanjian yang memang mengikat. Bahwa memang barang-barang yang tidak diperbolehkan undang-undang atau peraturan tidak boleh diperjualbelikan,” kata Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) Hilmi Adrianto mengatakan organisasinya berkomitmen mematuhi peraturan yang ada. Menurut dia, isu pakaian impor ilegal memang harus menjadi perhatian.

Dalam konferensi pers ini, Kementerian UMKM mengajak perwakilan dari Shoppe Indonesia, Lazada Indonesia, Tokopedia, dan IDEA. Hilmi mengatakan kerja sama ini bakal mengetatkan dan membuat ekosistem di lokal pasar lebih nyaman. “Sehingga pakaian yang dilarang dijual oleh e-commerce itu bisa kita tertibkan dengan lebih baik lagi,” katanya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan jumlah impor barang bekas, khususnya pakaian bekas meningkat sejak 2021. Jumlah impor tertinggi terjadi pada 2024. “Per Agustus 2025 kurang lebih sekitar 1.800 ton,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, kata Maman, jumlah impor pakaian bekas pada 2021 sebanyak 7 ton. Kemudian pada 2022 dan 2023 sekitar 12 ton, melonjak drastis pada 2024 menjadi 3.600 ton.

Maman mengatakan permintaan domestik semakin marak, tapi di satu sisi merugikan produk lokal, khususnya pelaku UMKM. Padahal, impor produk pakaian bekas dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

Masuknya produk tersebut karena dari sisi hulu tidak terbendung oleh pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kemarin, Maman menghadap Presiden Prabowo Subianto dan diminta untuk melindungi pelaku UMKM. Solusi yang dia tawarkan adalah para pedagang thrifting akan diberi kesempatan substitusi produk dengan produk dari produsen lokal. “Kami panggil mereka semua produsen baju dan segala macam, kami kumpulkan, nanti kami dorong menggantikan produk barang bekas itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa pemerintah akan menindak para pelaku impor pakaian bekas. Sanksi terhadap pemasok barang bekas akan diperberat.

Salah satu opsinya adalah pelarangan impor seumur hidup bagi pihak yang terlibat. “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tutur Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat kenaikan jumlah impor barang bekas, khususnya pakaian bekas, sejak 2021. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan jumlahnya meningkat setiap tahun dan paling banyak tercatat pada 2024.“Per Agustus 2025 kurang lebih sekitar 1.800 ton,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, kata Maman, jumlah impor pakaian bekas pada 2021 sebanyak 7 ton. Kemudian pada 2022 dan 2023 sekitar 12 ton, melonjak drastis pada 2024 menjadi 3.600 ton.Maman mengatakan permintaan domestik semakin marak, tapi di satu sisi merugikan produk lokal, khususnya pelaku UMKM. Padahal, impor produk pakaian bekas dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Masuknya produk tersebut karena dari sisi hulu tidak terbendung oleh pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.Kemarin, Maman menghadap Presiden Prabowo Subianto dan diminta untuk melindungi pelaku UMKM. Solusi yang dia tawarkan adalah para pedagang thrifting akan diberi kesempatan substitusi produk dengan produk dari produsen lokal.“Kami panggil mereka semua produsen baju dan segala macam, kami kumpulkan, nanti kami dorong menggantikan produk barang bekas itu,” ucapnya.Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa pemerintah akan menindak para pelaku impor pakaian bekas. Sanksi terhadap pemasok barang bekas akan diperberat.Salah satu opsinya adalah pelarangan impor seumur hidup bagi pihak yang terlibat. “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tutur Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.