MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas pengembangan kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat di sela-sela rangkaian perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 26 Oktober 2025. Pembicaraan peluang kerja sama ini Airlangga sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Under Secretary of State (Economic Growth, Energy, and Environment) Amerika Serikat, Jacob Helberg, di konferensi tersebut.

Airlangga menyebut Indonesia terus membuka peluang investasi untuk Amerika Serikat di sejumlah sektor strategis yang berpotensi dikembangkan bersama. Ia mengatakan peluang investasi ini mencakup proyek pemurnian (refinery) untuk nikel dan mineral kritis lainnya, pengembangan teknologi tinggi seperti high-end semiconductor, tech talent development, artificial intelligence, data center, energi terbarukan, serta penjajakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil (Small Modular Reactor).

Airlangga menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat ini berada pada level yang sangat positif. Kata dia, ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi yang saling menguntungkan kedua negara. “Kami melihat banyak peluang konkret untuk bekerja sama,” katanya melalui keterangan tertulis dikutip pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Selain membahas kerja sama ekonomi dan energi, Airlangga menyampaikan Indonesia sedang mempertimbangkan untuk berpartisipasi sebagai tuan rumah Southeast Asia Forum on Export Control (SEAFEC) 2026. Ini sebuah forum internasional yang berfokus pada penguatan manajemen perdagangan strategis dan sistem pengawasan ekspor di kawasan.

Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat, khususnya dalam menciptakan rantai pasok yang tangguh, investasi berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. “Kemitraan antara Indonesia dan AS terus berkembang dalam semangat saling menghormati dan menguntungkan ekonomi kedua negara,” ucap Airlangga.

Sekilas Soal KTT Asean ke-47

KTT Asean ke-47 berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025. Pertemuan tahunan ini menghadirkan para kepala negara dan kepala pemerintahan dari seluruh anggota ASEAN. Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri perhelatan ini.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro, dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Oktober 2025, menyebut KTT ASEAN ke-47 membahas banyak aspek, mulai dari situasi di Myanmar hingga sengketa Laut Cina Selatan.

Pada puncak KTT, Ahad, 26 Oktober, para pemimpin ASEAN menghadiri seremonial pembukaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi penerimaan Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN.

Dalam tiga hari penyelenggaraan KTT ASEAN, para pemimpin mengikuti sidang pleno, retreat, serta pertemuan dengan negara mitra seperti Jepang, India, Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Sejumlah forum juga akan digelar, termasuk ASEAN Plus Three Summit, East Asia Summit, RCEP Leaders’ Summit, serta Asia Zero Emission Communities Meeting.

Terdapat pula tiga acara sampingan, yaitu ASEAN Business and Investment Summit, Bloomberg Business Summit, dan ASEAN Indo-Pacific Forum, yang melibatkan pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan kawasan. Menurut Sidharto, tuan rumah Malaysia juga mengundang tujuh tamu kehormatan, di antaranya Presiden Brasil, Presiden Afrika Selatan, Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Inggris, Presiden Dewan Eropa, Managing Director IMF, dan Presiden Bank Dunia.

Adinda Jasmine berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PT PERTAMINA Hulu Energi (PHE) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi Bobara, resmi mengakuisisi 24,5 persen hak partisipasi di Blok Migas Bobara dari Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Penandatanganan Farm-Out Agreement (FOA) dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam struktur kemitraan baru ini, Petronas tetap menjadi operator dengan kepemilikan 51 persen hak partisipasi, Pertamina Hulu Energi menguasai 24,5 persen, dan TotalEnergies juga memegang 24,5 persen. Wilayah Kerja (WK) Bobara berada di perairan laut dalam Papua Barat.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata penguatan kemitraan energi antara Indonesia dan Malaysia. “Seremoni ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi wujud sinergi kapabilitas yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Simon dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 27 Oktober 2025.

Ia berharap kerja sama bisnis Pertamina dapat terus tumbuh di Malaysia, termasuk peluang untuk menjadi operator di Balingian PSC dan proyek lainnya. Direktur Utama PHE Awang Lazuardi menambahkan kerja sama di Blok Bobara menunjukkan komitmen kuat antara Pertamina, Petronas, dan TotalEnergies dalam memperluas eksplorasi migas di wilayah frontier. “PSC Bobara sejalan dengan strategi PHE untuk mencari dan mengembangkan potensi energi baru di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.

Sebelum kesepakatan ini, hak pengelolaan Blok Bobara sepenuhnya dimiliki Petronas. Pada Juni lalu, TotalEnergies telah lebih dulu mengakuisisi 24,5 persen hak partisipasi dari Petronas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas yang saat itu dijabat, Tri Winarno, mengatakan keterlibatan Total Energies merupakan hasil pendekatan strategis pemerintah dalam menarik investasi migas global. “Masuknya TotalEnergies dan Pertamina ke WK Bobara menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai target lifting migas nasional,” ujar Tri melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Juni 2025.

Ia menambahkan langkah ini juga menegaskan masih besarnya potensi cadangan migas Indonesia, khususnya di Papua Barat dan kawasan timur lainnya seperti WK Gaea I–II dan Akimeugah I–II.

Blok Bobara memiliki luas area sekitar 8.444,49 kilometer persegi dengan potensi sumber daya migas sebesar 6,8 billion barrel oil equivalent (BBOE). Kontrak bagi hasil WK Bobara memiliki jangka waktu 30 tahun dan ditandatangani pada Mei 2024, dengan komitmen pasti senilai US$ 16,92 juta untuk studi geologi, survei seismik 2.000 km², dan bonus tanda tangan sebesar US$ 50 ribu.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) menjadi perjanjian perdagangan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global. “Perjanjian ini mencerminkan keyakinan ASEAN untuk terus bergerak maju dan tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi pada agenda prosesi penyerahan naskah perjanjian dagang ATIGA Upgrade dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam prosesi tersebut, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Abdul Aziz selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menyerahkan naskah perjanjian dagang kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Menurut Budi, penyerahan naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Ia mengatakan peningkatan perjanjian ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru. Misalnya ketentuan yang mendorong perdagangan berwawasan lingkungan; penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); peningkatan konektivitas rantai pasok; dan penyediaan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa. “Ini bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan juga langkah untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta pengembangan rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing,” kata dia.

Budi menyatakan telah menandatangani naskah perjanjian ATIGA pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Negara lain yang telah menandatangani perjanjian dagang adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan menandatangani perjanjian pada November 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan implementasi perjanjian ini diprediksi berlaku 18 bulan setelah penandatanganan rampung oleh setiap negara.

Adapun Kementerian Perdagangan RI mencatat perdagangan intra-ASEAN masih menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai US$ 823,1 miliar pada 2024 atau 21,4 persen dari total perdagangan kawasan.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) menjadi perjanjian perdagangan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global. “Perjanjian ini mencerminkan keyakinan ASEAN untuk terus bergerak maju dan tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi pada agenda prosesi penyerahan naskah perjanjian dagang ATIGA Upgrade dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-47, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam prosesi tersebut, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Abdul Aziz selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menyerahkan naskah perjanjian dagang kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Menurut Budi, penyerahan naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Ia mengatakan peningkatan perjanjian ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru. Misalnya ketentuan yang mendorong perdagangan berwawasan lingkungan, penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan konektivitas rantai pasok, dan penyediaan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa. “Ini bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan langkah untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta pengembangan rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing,” kata dia.

Budi menyatakan telah menandatangani naskah perjanjian ATIGA pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Negara lain yang telah menandatangani perjanjian dagang adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan melakukan penandatanganan perjanjian pada November 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan implementasi perjanjian ini diprediksi akan berlaku 18 bulan setelah penandatanganan rampung oleh setiap negara.

Adapun Kementerian Perdagangan RI mencatat perdagangan intra-ASEAN masih menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai US$ 823,1 miliar pada 2024 atau 21,4 persen dari total perdagangan kawasan.