ASOSIASI Persepatuan Indonesia (Asprisindo) mendukung langkah pemerintah mengupayakan menekan tarif resiprokal Amerika Serikat jauh di bawah 19 persen untuk produk alas kaki.

“Tarif resiprokal ke AS diupayakan lebih rendah mencapai 0 persen atau harus di bawah jauh angka saat ini 19 persen,” kata Direktur Eksekutif Asprisindo Yoseph Billie Dosiwoda melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Ia mendesak agar besaran tarif Trump atas produk alas kaki lokal lebih rendah dari negara pesaing lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan Cina. Yoseph pun memetakan alasan dari urgensi pengurangan besaran tarif resiprokal Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Pertama, soal pengupahan. Yoseph mencontohkan Vietnam yang selama dua tahun tidak menaikkan upah pekerja. Urgensi kedua adalah tingginya biaya produksi baik harga listrik dan gas, importasi bahan baku, sertifikasi mesin, hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Urgensi terakhir adalah potensi perluasan pasar di negara selain Amerika Serikat. Yoseph menyoroti perjanjian dagang antara Indonesia dan negara lainnya seperti IEU-CEPA yang memberikan bebas tarif impor tetapi belum berlaku hingga 2027.

Yoseph berharap pemerintah bisa melindungi industri alas kaki dalam negeri sehingga bisa bersaing secara kompetitif di pasar global. Sebagai gambaran, dia menjelaskan kondisi industri alas sepatu ketika tarif Trump sebesar 19 persen berlaku pada 7 Agustus 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik, kata Yoseph, ekspor alas kaki ke Amerika periode Agustus-September 2025 turun menjadi 23,14 persen. “Dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pesanan,” kata Yoseph.

Penurunan jumlah pesanan, ujar Yoseph, mengancam produktivitas yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Yoseph mengatakan ancaman PHK sangat dihindari para pelaku industri alas kaki meskipun sudah terjadi di sektor lain, seperti tekstil.

Karena itu, Yoseph mengatakan, tarif resiprokal lebih rendah dari negara pesaing dibutuhkan untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga kerja dan menghindari fenomena sunset industry.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Haratarto mengatakan kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat ditargetkan selesai pada awal 2026. Ia mengatakan, Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump diharapkan sudah bisa menandatangani dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) pada akhir Januari 2026.

“Saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut,” ucap Airlangga dalam konferensi pers daring dari Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Senin, 3 Desember 2025 waktu Jakarta. Perkembangan ini dilaporkan Airlangga setelah bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR).

Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini

NEGOSIASI lanjutan soal tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat terkatung-katung. Pada awal Agustus, Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan kesepakatan bisa tercapai sebelum 1 September 2025. Namun hingga kini perundingan masih bergulir.Kesepakatan awal sebenarnya sudah tercapai pada 22 Juli 2025. Saat itu Presiden Prabowo Subianto menyepakati sejumlah syarat yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar mendapatkan penurunan tarif resiprokal, dari 32 persen menjadi 19 persen.Setelah kesepakatan awal tersebut, Indonesia masih melobi pemerintah AS untuk mendapatkan pengecualian tarif terhadap komoditas ekspor tertentu, seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit. Pemerintah juga ingin produk-produk Indonesia yang tidak diproduksi di AS bisa memperoleh tarif 0 persen.Namun negosiasi lanjutan tersebut menggantung. Apalagi pemerintah AS sempat stop beroperasi atau shutdown pada 1 Oktober 2025. Hal ini membuat negosiasi tarif dagang dengan Indonesia ikut terhenti.Angin segar baru muncul setelah Amerika Serikat menghentikan shutdown pada pertengahan November. Kementerian Koordinator Perekonomian pun langsung menargetkan kesepakatan bisa tercapai pada bulan itu juga. Namun kabar tak sedap kembali muncul. Sejumlah media asing mewartakan ancaman gagalnya negosiasi dengan Amerika Serikat.

DEPUTI Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan selama ini perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat soal tarif resiprokal masih terus berlanjut meski pemerintah AS sempat berhenti beroperasi.“(Targetnya) secepatnya, makanya kalau bulan ini bisa selesai, kami dorong selesai bulan ini,” ucap Edi kepada media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 14 November 2025.Produk Indonesia dikenakan tarif sebesar 19 persen oleh pemerintahan Donald Trump. Namun pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi agar sejumlah komoditas bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah.Menurut Edi, kecepatan proses negosiasi bergantung pada fleksibilitas pemerintah AS untuk menampung aspirasi Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah ingin agar perdagangan dengan AS dilakukan secara adil. Apalagi, kata Edi, Indonesia bukan penyebab dari defisit neraca perdagangan AS. Selain itu, Edi juga menyebut bahwa pemerintah berharap kedua negara berada dalam posisi yang seimbang dalam perundingan tersebut.Edi menuturkan, dalam perundingan tersebut, pemerintah menargetkan tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas yang ditak diproduksi di AS. Selain itu, pemerintah menargetkan tarif lebih rendah dari 19 persen untuk sejumlah produk yang dibutuhkan AS namun tidak mungkin tersedia dalam waktu dekat. “(Contohnya) pakaian jadi, sepatu, karena selama ini yang dibangun di sana kan lebih kepada industri, lebih di atasnya kan,” ucap Edi.Pemerintah AS sebelumnya sudah menetapkan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia. Indonesia pun saat ini masih melobi pemerintah AS untuk mendapatkan pengecualian tarif terhadap komoditas ekspor tertentu; seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit.Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyatakan pemerintah menargetkan negosiasi lanjutan mengenai tarif resiprokal dapat diselesaikan pada November 2025. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah ingin produk-produk Indonesia yang tidak diproduksi di AS bisa memperoleh tarif 0 persen. “Kami ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh Amerika, tetapi diekspor ke sana, mendapatkan tarif 0 persen,” katanya saat ditemui setelah menghadiri acara CEO Insight di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menargetkan negosiasi lanjutan mengenai tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat diselesaikan pada November 2025. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah ingin produk-produk Indonesia yang tidak diproduksi di AS bisa memperoleh tarif 0 persen.“Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh Amerika, tetapi diekspor ke sana, mendapatkan tarif 0 persen,” katanya saat ditemui setelah menghadiri acara CEO Insight di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.Ia mengatakan proses negosiasi tersebut masih terus berlangsung dan dilakukan secara hati-hati. Pertimbangan lain yakni harus memperhatikan posisi tawar Indonesia di hadapan Amerika Serikat. Budi melanjutkan, perundingan lanjutan dengan AS dijadwalkan berlangsung minggu depan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif resiprokal sebesar 19 persen mulai diberlakukan oleh AS terhadap produk Indonesia pada 7 Agustus 2025. Kebijakan ini diumumkan AS kepada 92 negara mitra dagangnya.“Sudah diumumkan (tarif) ke 92 negara, dan Indonesia, seperti kita ketahui, sudah selesai (sepakat) dan berlaku tanggal 7 (Agustus),” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 1 Agustus, dikutip dari Antara.Airlangga menjelaskan, tarif 19 persen yang dikenakan kepada Indonesia termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Menurut dia, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar ekspor AS, terutama terhadap India yang menjadi pesaing utama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). India dikenakan tarif 25 persen oleh AS.“Kalau level of playing field-nya sama, berarti yang ditingkatkan daya saing saja. Dan beberapa komoditas kita yang memang AS tidak produksi diberi tarif lebih rendah,” katanya.Airlangga menambahkan, saat ini beberapa komoditas Indonesia yang dikenakan tarif nol persen antara lain konsentrat tembaga (copper concentrate) dan katoda tembaga (copper cathode). Airlangga menyebut hal ini sejalan dengan pembahasan strategis kedua negara mengenai perdagangan mineral.

"Jadi itu sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis, antara lain copper, dan itu AS sudah umumkan juga. Itu yang Indonesia sebut industrial commodities, jadi produk hasil proses sekunder setelah bijih (ore), sejalan dengan apa yang diumumkan juga oleh Menteri Perdagangan dari Gedung Putih," tuturnya.