REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) membayarkan klaim asuransi kredit senilai Rp394,2 juta kepada ahli waris nasabah Bank Sulselbar Cabang Takalar. Pembayaran klaim dilakukan setelah nasabah pemegang fasilitas kredit meninggal dunia.

Penyerahan klaim dilakukan secara simbolis kepada ahli waris almarhum Iwannuddin Mansyur di Kantor Pusat Bank Sulselbar, Makassar.

Direktur Bisnis Individu merangkap Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Korporasi IFG Life Fabiola Noralita mengatakan, pembayaran klaim dilakukan sesuai manfaat yang tercantum dalam polis asuransi kredit.

"Di balik setiap polis terdapat harapan dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada keluarga. Karena itu, kami memastikan setiap kewajiban kepada nasabah dan ahli waris dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Fabiola dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026).

Direktur Kredit dan UMKM Bank Sulselbar Dwi Zulkarnain mengatakan, asuransi kredit dapat membantu keluarga debitur ketika terjadi risiko selama masa pinjaman berlangsung.

"Kami percaya bahwa layanan perbankan yang baik tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan perlindungan yang dapat memberikan ketenangan bagi nasabah dan keluarganya. Karena itu, kami mengapresiasi komitmen IFG Life dalam memenuhi hak ahli waris sesuai manfaat yang dijanjikan," kata Dwi.

Ahli waris almarhum Iwannuddin Mansyur, Nuraeni Iwannuddin, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian klaim yang dilakukan IFG Life dan Bank Sulselbar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Sulselbar dan IFG Life atas bantuan dan pendampingan selama proses pengajuan klaim. Manfaat yang kami terima sangat berarti bagi keluarga dan memberikan ketenangan di tengah situasi yang kami hadapi," ujar Nuraeni.

IFG Life bekerja sama dengan sejumlah perbankan dalam penyediaan produk asuransi kredit. Produk tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan atas sisa kewajiban kredit apabila debitur meninggal dunia selama masa pertanggungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat telah melayani 1,4 juta pelanggan selama periode libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Lahir Pancasila, yakni pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api untuk berbagai keperluan, mulai dari berwisata, bersilaturahmi dengan keluarga, menghadiri kegiatan sosial, hingga perjalanan dinas dan bisnis.

“Mobilitas pelanggan selama masa libur panjang kali ini memperlihatkan pola yang berbeda dibandingkan periode liburan pada umumnya,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

“Jika biasanya lonjakan penumpang terpusat pada awal atau akhir masa libur, pergerakan pelanggan pada long weekend kali ini cenderung lebih merata sepanjang periode tersebut,” tambahnya.

Adapun volume pelanggan harian tetap terjaga pada level tinggi dan menunjukkan tren peningkatan menjelang berakhirnya masa liburan.

Pada 26 Mei 2026, KAI melayani 214.349 pelanggan, kemudian 155.110 pelanggan pada 27 Mei.

Jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 175.526 pelanggan pada 28 Mei, lalu mencapai 191.849 pelanggan pada 29 Mei.

Memasuki akhir pekan, volume pelanggan terus bertambah menjadi 214.142 pelanggan pada 30 Mei dan 218.289 pelanggan pada 31 Mei.

Puncak perjalanan terjadi pada 1 Juni 2026 dengan total 236.698 pelanggan.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memanfaatkan keleluasaan waktu libur untuk menentukan jadwal perjalanan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Arus keberangkatan maupun kepulangan berlangsung lebih tersebar sehingga pergerakan penumpang tidak terkonsentrasi pada satu hari tertentu.

Tingginya volume pelanggan pada hari terakhir liburan juga menunjukkan banyak masyarakat yang memilih memaksimalkan waktu berlibur sebelum kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tingginya mobilitas selama periode tersebut turut tecermin dari sejumlah relasi yang menjadi favorit pelanggan.

Rute-rute yang menghubungkan kota-kota tujuan wisata, pusat pendidikan, kawasan budaya, serta sentra ekonomi mendominasi pilihan perjalanan masyarakat.

Relasi Gambir–Yogyakarta menjadi yang paling banyak diminati dengan volume mencapai 18.514 pelanggan, diikuti Yogyakarta–Gambir sebanyak 15.047 pelanggan.

Selanjutnya, relasi Gambir–Semarang Tawang dan Semarang Tawang–Gambir masing-masing mencatat 11.935 pelanggan dan 11.746 pelanggan.

Sementara itu, rute Gambir–Bandung melayani 11.375 pelanggan, disusul Pasar Senen–Surabaya Pasarturi dengan 10.342 pelanggan dan Bandung–Gambir sebanyak 10.131 pelanggan.

Pada posisi berikutnya terdapat relasi Surabaya Pasarturi–Pasar Senen dengan 9.682 pelanggan, Surabaya Gubeng–Yogyakarta sebanyak 9.449 pelanggan, serta Yogyakarta–Surabaya Gubeng yang melayani 9.161 pelanggan.

Dominasi relasi yang menghubungkan Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya menunjukkan bahwa kota-kota tersebut tetap menjadi magnet perjalanan masyarakat selama masa libur panjang.

“Selain memiliki daya tarik wisata yang kuat, kota-kota tersebut juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan budaya yang mendorong tingginya mobilitas antardaerah,” ujar Anne.

Dengan jaringan yang menjangkau berbagai kota utama di Pulau Jawa, kereta api terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendukung mobilitas pada momen-momen libur nasional maupun aktivitas sehari-hari.

Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanannya menggunakan layanan kereta api selama masa libur panjang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah memilih kereta api sebagai bagian dari perjalanan mereka selama libur panjang ini,” ujarnya.

“Kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, keselamatan perjalanan, kenyamanan pelanggan, serta kemudahan akses layanan di berbagai titik perjalanan," lanjut Anne.

Anne menambahkan bahwa setiap periode liburan selalu menjadi ruang pembelajaran yang berharga bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

"Kami menyadari bahwa harapan pelanggan akan terus berkembang. Karena itu, KAI akan terus melakukan berbagai perbaikan, pengembangan layanan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas operasional agar pengalaman perjalanan dengan kereta api semakin nyaman, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya mendapatkan subsidi bunga 2 persen untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dalam mengejar target penyerapan 4 juta ton setara beras sesuai kebijakan pemerintah.

Rizal mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pembiayaan yang lebih ringan bagi Bulog dalam menjalankan penugasan penyerapan hasil pertanian.

"Sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) bahwa Bulog diberi subsidi bunga sejumlah 2 persen dari bank Himbara," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Subsidi bunga tersebut berasal dari fasilitas pembiayaan bank-bank Himbara, di mana total bunga sebesar 4 persen dibagi antara pemerintah dan Bulog masing-masing sebesar 2 persen.

Menurutnya, keputusan pemberian subsidi bunga itu telah mendapatkan persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sehingga memberikan kepastian dukungan finansial bagi Bulog ke depan.

"Kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2 persen," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya subsidi bunga dapat mengurangi beban biaya operasional sehingga mampu meningkatkan efisiensi dalam menjalankan fungsi penyerapan dan distribusi pangan nasional.

Dia menyebutkan alokasi anggaran penyerapan komoditas pangan yang mencakup gabah setara beras, kedelai, dan jagung pakan mencapai Rp68,6 triliun.

Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung target penyerapan gabah setara 4 juta ton beras sebagaimana diamanatkan dalam instruksi presiden untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

Lebih lanjut, Rizal menyebutkan hingga 13 April 2026, penyerapan beras Bulog telah mencapai sekitar 48,7 persen atau 1,9 juta ton setara beras dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, stok beras Bulog pada periode yang sama tercatat mencapai 4,727 juta ton, menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguatan cadangan pangan nasional.

Bulog memproyeksikan dalam waktu satu hingga sepuluh hari ke depan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dapat menembus angka 5 juta ton seiring percepatan penyerapan yang terus berlangsung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya telah menetapkan 360 ribuan hektare (ha) sebagai hutan adat dari target 1,4 juta ha, untuk pemberdayaan masyarakat dan kelestarian hutan.

Menhut mengatakan hutan adat menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kementeriannya berkomitmen mengeksekusi 1,4 juta hektar selama empat tahun ke depan secara bertahap dan terencana.

"Hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi, saya sudah berkomitmen akan memberikan dalam empat tahun ke depan ini sebesar 1,4 juta (ha). Sekarang udah sekitar 360 ribuan (ha yang ditetapkan sebagai hutan adat)," kata Menhut dalam Acara Lesson Learned Workshop bertajuk "Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera" di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan Kementerian Kehutanan telah menyusun rencana tahunan dengan dukungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perhutanan sosial agar penetapan hutan adat berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Meski demikian, Menhut belum merinci secara spesifik lokasi atau wilayah hutan adat yang sudah ditetapkan.

"Insya Allah kalau kita memiliki sumber daya manusia yang cukup, sumber dana yang cukup, kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat," ujar dia.

Ia menekankan jika negara mampu mengalokasikan hutan untuk pengusaha besar, maka lahan yang sama sebaiknya diberikan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

"Kenapa tidak diberikan kepada masyarakat yang dapat sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada satu sisi, tapi pada sisi lain insya Allah juga akan tetap menjaga kelestarian hutan kita," tegasnya.

Sebelumnya pada akhir 2025, Kemenhut sudah mengadakan "Lokakarya Nasional Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat" yang mempertemukan para pemangku kepentingan terkait isu hutan adat yang masuk dalam Perhutanan Sosial.

Target pemerintah dapat melakukan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat sebelumnya diumumkan oleh Menhut Raja Juli Antoni dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil pada November lalu.

Menhut Raja Juli Antoni dalam kesempatan tersebut mengatakan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat merupakan bukti dan komitmen pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di berbagai kawasan Indonesia.

Kemenhut juga sebelumnya sudah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam isu tersebut untuk memastikan percepatan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mobilitas masyarakat terjadi selama libur Imlek 16–17 Februari 2026 semakin pesat. Transportasi udara, kereta api, dan jalan tol mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang dan kendaraan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyebut jumlah penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai 1.744.820 orang. Adapun rute ke Medan, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bali, dan Palembang mengalami lonjakan yang ebrarti paling banyak disambangi.

“Penumpang kereta api dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa hampir menembus 1 juta penumpang. Penumpang kereta api cepat Whoosh naik 25% mencapai 25 ribu selama libur Imlek,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Jasa Marga mencatat sekitar 1,6 juta kendaraan melintas, dengan sekitar 831 ribu kendaraan meninggalkan Jabodetabek dan sisanya masuk. Terhitung, jika satu kendaraan diisi rata-rata empat orang, maka pergerakan manusia mencapai 6,4 juta orang.

Dengan adanya lonjakan mobilitas tersebut turut mendorong sektor pendukung seperti pariwisata, pusat kuliner, ritel, logistik, dan transportasi darat.

Ia menilai, tingginya mobilitas mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Terlebih, perjalanan ziarah menjelan momentum Ramadan juga ikut memperkuat permintaan jasa transportasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Lansia menjadi salah satu kelompok prioritas penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik melalui program nasional maupun daerah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, keberadaan bansos lansia dinilai krusial untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berusia di atas 60 tahun, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Salah satu skema bantuan sosial bagi lansia disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program ini, lansia berusia minimal 60 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin berhak menerima bantuan tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, gizi, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan ini juga ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Meski demikian, tidak semua lansia otomatis menerima bansos. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria penerima, antara lain berusia di atas 60 tahun, tidak memiliki penghasilan tetap, hidup sendiri atau bergantung pada keluarga, serta tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Selain PKH, Dilansir dari Budget Issue Brief (BIB) Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memiliki program perlindungan sosial khusus lansia, yaitu Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) yang kemudian berubah menjadi Program Bantuan Lanjut Usia (Bantu-LU) sejak 2019. Program ini ditujukan bagi lansia tidak potensial, tinggal sendiri atau hanya bersama pasangan, bukan penerima PKH, serta berada dalam kondisi sangat rentan, termasuk lansia yang terbaring di tempat tidur.

Pada 2019, besaran bantuan Bantu-LU sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan. Selanjutnya pada 2020, nilai bantuan meningkat menjadi Rp2.700.000 per tahun dengan komponen bantuan langsung, dukungan keluarga perawat lansia, serta dana perawatan dan terapi sosial. Namun, keterbatasan kuota dan wilayah membuat program ini belum menjangkau seluruh lansia di Indonesia.

Sementara itu, PKH Komponen Lansia telah berjalan sejak 2016 dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Awalnya, program ini hanya menyasar lansia berusia 70 tahun ke atas. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, besaran bantuan meningkat menjadi Rp3.000.000 per tahun atau Rp300.000 per bulan. Meski demikian, nilai tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, penerima PKH Komponen Lansia baru mencapai sekitar 11 persen dari total populasi lansia. Bahkan, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, di mana sebagian rumah tangga lansia kelompok ekonomi atas tercatat sebagai penerima, sementara lansia dari kelompok ekonomi terbawah belum sepenuhnya terjangkau.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan lansia agar berpeluang menerima bansos, pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Berikut tahapan yang dapat dilakukan:

Cara daftar bansos lansia secara online (melalui aplikasi):

• Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial melalui Play Store.
• Buat akun baru dengan mengisi Nomor KK, NIK, dan nama lengkap.
• Lakukan swafoto dengan KTP serta unggah foto KTP.
• Setelah akun diverifikasi admin, masuk ke menu “Daftar Usulan”.
• Klik “Tambah Usulan” dan lengkapi data lansia yang akan didaftarkan.
• Unggah foto rumah tampak depan serta foto kondisi kamar atau ruang tamu.

Cara daftar bansos lansia secara offline (melalui desa/kelurahan):

• Siapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) lansia.
• Datangi Kantor Desa atau Kelurahan setempat.
• Temui petugas operator SIKS-NG atau aparat desa.
• Ajukan permohonan agar lansia dimasukkan ke dalam DTKS.
• Data akan dibahas melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) sebelum diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota.

Jika terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima manfaat, lansia akan memperoleh bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun yang disalurkan secara bertahap. Pencairan bantuan dilakukan melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia, baik secara tunai maupun nontunai.Untuk jangka panjang, program bansos lansia diharapkan dapat terus diperluas cakupannya, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran bantuan, agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan tantangan meningkatnya populasi lanjut usia di Indonesia.

Bisnis.com, SOLO - Hanya ada 7 provinsi di Indonesia dengan UMP 2026 di atas Rp4 juta.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Di antara provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2026, ada beberapa di antaranya yang cukup tinggi yakni di atas Rp4 juta.

Berikut adalah 7 Provinsi dengan UMP 2026 di Atas Rp4 Juta

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

Jogja dan Jateng Merana, lanjut hal 2...

Jogja dan Jateng Merana

Di sisi lain, Jogja, Jateng, dan Jabar menjadi 3 provinsi dengan UMP 2026 terendah di Indonesia.

Berikut adalah daftarnya:

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Bisnis.com, SURABAYA – Unsur serikat buruh di Provinsi Jawa Timur menyatakan kekecewaan terhadap keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat menegaskan bahwa besaran upah minimum yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023.

"Buruh kecewa dengan penetapan UMP Jatim tahun 2026 yang hanya sebesar Rp. Rp2.446.880,68. Nilai ini masih jauh dari KHL Jatim tahun 2025 yang nilainya sebesar Rp3.575.938,00," ungkap Nuruddin, Rabu (24/12/2025).

Dirinya menyebut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023 tersebut seharusnya dipatuhi pemerintah daerah dengan menetapkan besaran upah minimum selaras dengan standar kehidupan layak bagi para buruh.

"Hari ini ribuan buruh Jatim kembali melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar lagi. Menuntut perubahan nilai UMP Jatim tahun 2026 dan mengawal penetapan UMK di Jatim tahun 2026," tegasnya.

Untuk itu, buruh menuntut kepada Gubernur Khofifah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur menggunakan rumus perhitungan alfa tertinggi, yakni 0,9.

"Buruh menghendaki dalam menetapkan UMK di Jatim tahun 2026, gubernur menggunakan nilai Alfa 0,9, sebagaimana rekomendasi Dewan Pengupahan Jatim unsur serikat pekerja/serikat buruh," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Angka upah minimum tersebut naik sebesar Rp140.895 atau 6,11% bila dibanding dengan besaran UMP Jawa Timur 2025, yakni sebesar Rp2.305.985.

Penetapan upah minimum tersebut telah termaktub pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang telah diteken Khofifah pada Selasa (23/12/2025) malam.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh koma enam delapan rupiah)," bunyi SK Gubernur Jawa Timur dalam Diktum Kesatu.

Dalam SK tersebut juga tertulis sejumlah ketentuan yang berlaku usai penetapan UMP 2026. Antara lain pada poin a tertulis bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Selanjutnya pada poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Selain itu, pada poin c tertulis bahwa dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," terang SK tersebut.

SulutBisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp227.205 atau naik 6,018% dibandingkan dengan besaran upah minimum tahun sebelumnya.

Keputusan kenaikan UMP 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling pada Sabtu (20/12/2025) melalui Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2025.

"UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp4.002.630 dan UMSP sebesar Rp4.102.696, masing-masing naik 6,018% dari tahun sebelumnya," jelas Yulius dalam keterangan resmi, Sabtu (20/12/2025).

Yulius menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2026, ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun, serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Sebagai informasi, UMP Sulut pada 2025 lalu berada di angka Rp3.775.425. Dengan kenaikan sebesar 6,018% atau Rp227.205, maka UMP 2026 Sulteng menjadi Rp4,10 juta. Sementara itu, kenaikan UMSP Sulteng pada 2026 sebesar Rp232.885.

Dia menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum ini menggunakan formula dengan variabel alfa 0,8 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

UMSP berlaku khusus untuk sektor pertambangan yang meliputi tambang minyak bumi, gas alam, panas bumi, serta bijih logam dan sektor energi yang mencakup pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.

"Saya meminta seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk mematuhi aturan ini dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif," ujar Yulius.

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait dengan formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, kegiatan business matching pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) sepanjang Januari-November 2025 mencapai 134,40 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) menyebut, transaksi 134,4 juta dollar AS itu terdiri dari purchase order (PO) 57,45 juta dollar AS dan potensi transaksi 76,95 juta dollar AS.

Busan mengatakan, nilai transaksi itu menunjukkan aktivitas business matching efektif membuka akses pasar untuk pelaku UMKM lokal.

“Kinerja business matching kita hingga November 2025 sangat menggembirakan. Nilai transaksi USD 134,40 juta mencerminkan tingginya minat buyer terhadap produk UMKM Indonesia,” kata Busan dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

Busan mengungkapkan, sejak Januari hingga November 2025, Kemendag telah menggelar 581 business matching.

Rinciannya, 377 di antaranya merupakan sesi pitching sementara 204 lainnya sesi pertemuan UMKM dengan pembeli.

Capaian 11 bulan ini membuat Kemendag yakin business matching tahun 2025 akan melebihi target dan memperkuat peran UMKM pada ekspor nonmigas.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran kolaborasi pemerintah, perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, dan pembina UMKM.

Mereka juga berperan dalam meningkatkan kapasitas ekspor UMKM. “Dukungan dari perwakilan perdagangan RI di 33 negara juga sangat penting dalam membuka akses pasar baru,” ujar Busan.

Lebih lanjut, Busan merincikan, nilai transaksi UMKM BISA Ekspor pada November 2024 mencapai 4,23 juta dollar AS dengan rincian 462.435 dollar AS dan potensi transaksi 3,77 dollar AS.

Ia menyebut, Korea Selatan dan Singapura menjadi dua negara dengan minat tinggi, termasuk terkait pembelian produk makanan olahan dan fesyen Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

“Pantauan kami, minat buyer pada November 2025 didominasi produk olahan boga bahari, perikanan, rempah, kerajinan, kopi, furnitur, serta aneka makanan dan minuman olahan,” tutur Busan.

Salah satu peserta UMKM BISA Ekspor adalah CV Harvest Green Global Agriculture asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjual produk rempah, kelapa, dan cengkih.

Berkat program dari Kemendag tersebut, UMKM itu bisa masuk ke pasar global.

“Program business matching UMKM BISA Ekspor membantu kami membuka akses ke pasar yang sebelumnya tidak terjangkau,” kata Direktur CV Harvest Green Global Agriculture, Alfian Sabir.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) berencana untuk memproduksi 2,4 juta ton batu bara pada 2026.

Amir Antolis, Direktur Utama Singaraja Putra, mengatakan saat ini perseroan sedang menyampaikan permohonan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk tahun 2026.

Dalam RKAB tambang itu, SINI mengajukan permohonan rencana jumlah produksi batu bara sebanyak 900.000 ton untuk PT Pasir Bara Prima dan 1.500.000 ton untuk PT Persada Kapuas Prima.

SINI menyampaikan perseroan telah melakukan penjualan batu bara pada November 2025. Amir menjelaskan batu bara dijual kepada pembeli di China.

“Kami juga tidak lupa untuk melakukan kewajiban pemenuhan pasar lokal yaitu pemenuhan untuk Domestic Market Obligation (DMO),” tuturnya dalam laporan public expose, dikutip Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, entitas usaha perseroan terus melakukan kegiatan produksi aktivitas hauling dan proses penjualan batu bara yang diproduksi. Per November 2025, SINI mencatat stock batu bara yang tersisa di stockpile diestimasikan sekitar 7.000 ton untuk PT Pasir Bara Prima, dan 15.000 ton untuk PT Persada Kapuas Prima.

“Kegiatan akan terus berlanjut dengan memperhatikan situasi jalan dan cuaca yang mendukung. Kami berharap ini akan terus berjalan ke depannya sampai dengan memenuhi proyeksi di tahun depan sesuai dengan RKAB yang sudah direncanakan.”

Lebih lanjut, manajemen SINI menjelaskan anak usaha perseroan yaitu PT Dwi Daya Swakarya masih memiliki dua anak perusahaan yang belum beroperasi secara komersial dan belum berproduksi hingga saat ini. Beberapa tahap sedang dilakukan, termasuk penyempurnaan perizinan, ganti rugi pembebasan lahan, hingga pembangunan infrastruktur tambang.

SINI menjabarkan perseroan masih terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung proses hauling batu bara. Saat ini, pembangunan infrastruktur tersebut masih terus berlanjut.

“Perseroan memperkuat infrastruktur dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk infrastruktur dari pada pertambangan ini terutama untuk jalan hauling yang akan terus dilanjutkan pada kuartal IV dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi perlu diketahui untuk infrastruktur ini diperlukan juga pemeliharaan.”

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten afiliasi Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) membidik laba bersih sekitar US$14 juta, atau setara Rp233,13 miliar (kurs Rp16.652 per dolar AS) pada akhir 2025.

Direktur RATU, Adrian Hartadi memaparkan bahwa dalam periode Januari-September 2025, RATU membukukan laba bersih sebesar US$11,8 juta atau sekitar Rp196,49 miliar. Laba bersih tersebut naik 28,4% secara year on year (YoY).

"Apabila kita disetahunkan, diperkirakan kita bisa menutup tahun ini di sekitar US$14 jutaan. Kita masih menunggu satu bulan ke depan seperti apa," ujarnya dalam public expose daring, Rabu (26/11/2025).

Kenaikan laba bersih dibukukan saat pendapatan RATU dalam 9 bulan 2025 susut 13% YoY menjadi US$37,6 juta.

Penurunan pendapatan tersebut disebabkan salah satunya karena volume lifting minyak dan gas (migas) yang lebih rendah, yaitu dari 52,61 thousand barrels of oil equivalent (MBOEPD) pada periode yang sama 2024 menjadi 52,61 MBOEPD pada 9 bulan 2025.

"Selain itu juga karena average selling price yang lebih rendah karena memang rata-rata harga minyak dunia dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun ini, memang tahun ini lebih rendah," ujar Adrian.

Sejalan dengan pendapatan yang mengecil, cost of goods sold (COGS) atau beban pokok penjualan RATU juga turun 32% YoY menjadi US$19,1 juta. Adrian menjelaskan, penurunan ini mencerminkan berkurangnya aktivitas eksplorasi setelah menyelesaikan komitmen operator wajib pada 2024.

Akibatnya, selain membuat laba bersih RATU meningkat 28,4% YoY, EBITDA perseroan juga meningkat sebesar 4,8% YoY menjadi US$23,7 juta.

Sementara dari sisi neraca keuangan, hingga 30 September 2025 total aset RATU meningkat menjadi US$66,3 juta, terutama didorong oleh saldo kas yang lebih tinggi dalam aset lancar.

Sementara itu, total liabilitas turun menjadi US$20,4 juta setelah pembayaran pinjaman dan reklasifikasi utang. Adapun, ekuitas perseroan menguat signifikan menjadi US$45,8 juta, didukung oleh modal yang dikumpulkan dari IPO pada awal 2025.

Menilik rasio keuangan, Adrian merinci bahwa EBITDA margin RATU pada kuartal III/2025 ini mencapai 57,5%. Margin tersebut tetap bisa dijaga di atas 50% didukung oleh pengendalian biaya yang stabil. Sementara itu, net profit margin mengalami peningkatan moderat menjadi 31,5% karena biaya pendapatan yang lebih rendah.

Berdasarkan data perseroan, DSCR atau debt service coverage RATU tetap tinggi di level 2,36 kali, yang mencerminkan kemampuan pembayaran utang yang kuat. Sederhananya, untuk setiap Rp1 kewajiban pembayaran utang, perusahan memiliki Rp2,36 kas untuk membayarnya.

Berikutnya, return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) RATU juga menunjukkan peningkatan konsisten sejak IPO pada kuartal I/2025 lalu, menjadi masing-masing sebesar 17,9% dan 25,8% pada kuartal III 2025.

"Mungkin apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya, ini RATU juga cukup mempunyai return on equity yang cukup tinggi," tandasnya.