JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor batu bara Indonesia secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan (year on year) menjadi 143,56 juta ton.

Analis menilai, apabila tren pelemahan ekspor tersebut berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih akibat menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata dibandingkan periode booming komoditas.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan penurunan volume tersebut menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya produksi batu bara domestik di China.

Di sisi lain, meningkatnya penetrasi energi terbarukan (EBT) di pasar global juga secara bertahap mulai mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Penurunan volume ini menjadi sinyal nyata bahwa permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India mulai melandai. Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

“Jika tren perlambatan volume ekspor ini berlanjut ke paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan akan mengalami kompresi (penurunan) pendapatan dan laba bersih secara tahunan,” paparnya.

Menurut Nafan, tekanan ini merupakan dampak ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan dan lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan periode booming komoditas sebelumnya, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan terhadap pelemahan ekspor batu bara adalah perusahaan dengan porsi ekspor tinggi atau di atas 70-80 persen, serta didominasi produksi batu bara berkalori rendah hingga menengah.

Risiko juga lebih besar dihadapi emiten yang memiliki fleksibilitas pasar dan jaringan logistik yang terbatas.

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar sehingga lebih sensitif terhadap pelemahan permintaan global.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih rentan apabila tren perlambatan ekspor terus berlanjut.

Di lain sisi, emiten yang memiliki porsi pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang besar, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), akan mampu bertahan karena memiliki kepastian volume penjualan yang lebih tinggi.

Hanya saja, harga batu bara untuk kebutuhan kelistrikan PT PLN (Persero) melalui skema DMO dipatok sebesar 70 dollar AS per ton.

Dengan demikian, ketika pasar batu bara global melemah, pendapatan PTBA cenderung tetap stabil.

Namun, margin keuntungan perusahaan bersifat lebih defensif atau tidak dapat meningkat secara signifikan karena adanya pembatasan harga.

Sebaliknya, emiten yang lebih bergantung pada pasar ekspor akan menghadapi volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi.

“Perlu dicatat bahwa harga DMO untuk kelistrikan PLN dipatok (capped) pada 70 dollar AS per ton. Jadi, saat pasar global lesu, pendapatan PTBA akan sangat stabil tetapi margin keuntungannya cenderung defensif (tidak bisa melonjak tinggi). Sebaliknya, emiten ekspor akan mengalami volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi,” sebut dia.

Lebih jauh, penurunan harga batu bara global dan koreksi volume ekspor memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kinerja keuangan emiten dibandingkan defisit neraca perdagangan.

Untuk diketahui, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

BPS melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei tahun ini terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Nafan menyebut sekitar 80 persen tekanan terhadap kinerja emiten berasal dari pelemahan harga batu bara dan berkurangnya volume ekspor, sementara defisit neraca perdagangan hanya merupakan indikator makroekonomi secara agregat saja.

Adapun, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) global dan volume pengiriman (shipment) menjadi aspek utama yang langsung menentukan pendapatan atau top-line perusahaan.

“Defisit neraca perdagangan hanyalah indikator makroekonomi agregat, sedangkan ASP global dan volume shipment langsung menentukan arus pendapatan baris paling atas (top-line) emiten,” katanya.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan ikut andil.

Pasalnya, sebagian besar pendapatan perusahaan diperoleh dalam mata uang dollar AS, sedangkan mayoritas biaya operasional pertambangan, seperti upah tenaga kerja lokal dan sebagian biaya penambangan, masih menggunakan rupiah.

Kondisi tersebut menciptakan mekanisme natural hedging atau lindung nilai alami yang berpotensi menghasilkan keuntungan selisih kurs (foreign exchange gain) pada laporan laba rugi perusahaan.

“Pelemahan rupiah akibat defisit perdagangan bertindak sebagai natural hedging (lindung nilai alami). Ini akan memunculkan keuntungan kurs (gain on foreign exchange) pada laporan laba rugi mereka,” ungkap Nafan.

BPS sebelumnya melaporkan kinerja ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai maupun volume sepanjang Januari-Mei 2026.

Berdasarkan data yang diumumkan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), nilai ekspor komoditas unggulan nonmigas tersebut turun 4,95 persen secara kumulatif menjadi 9,75 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor batu bara turun 4,95 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain dari sisi nilai, volume ekspor batu bara juga mengalami penurunan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, volume pengapalan batu bara ke luar negeri turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Meski demikian, batu bara masih menjadi komoditas nonmigas dengan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Indonesia, yakni sebesar 8,85 persen.

Penurunan kinerja ekspor tersebut terjadi setelah pemerintah sempat menerapkan kebijakan penahanan sementara ekspor untuk memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN tetap terjaga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik saat ini telah mencapai sekitar 141 juta metrik ton (MT) dari total proyeksi kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT.

“Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif,” ungkap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Anggia menambahkan, pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor batu bara.

Pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah sempat menahan sementara ekspor sejumlah jenis batu bara demi mengamankan kebutuhan energi primer PT PLN (Persero).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga saat ini sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Jumlah tersebut mendekati total kebutuhan tahunan PLN yang diperkirakan mencapai 154 juta MT.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan penundaan sementara ekspor dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional PLN terhadap batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu. Seiring membaiknya kondisi pasokan domestik, aktivitas ekspor kini telah kembali berjalan normal.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Selain memastikan kecukupan pasokan saat ini, pemerintah juga menyiapkan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengadaan energi primer PLN. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terganggunya pasokan batu bara bagi pembangkit listrik pada masa mendatang.

Pengawasan akan dilakukan oleh tim yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, serta PLN. Tim tersebut akan mengawal pelaksanaan pengadaan sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut Anggi, pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai ketentuan.

“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik,” jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah tidak berencana menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor maupun kewajiban pasokan batu bara. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, yang di dalamnya mengatur pelaksanaan kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan lonjakan piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) tercatat mencapai Rp 110,74 triliun pada akhir 2025. Imaduddin menyebut nilai tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 43,29 triliun.

"Ini piutang PLN kepada pemerintah, bukan utang PLN. Pemerintah yang memiliki tagihan," ujar Imaduddin saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Imaduddin mengatakan persoalan utama yang muncul dari membengkaknya piutang tersebut adalah tekanan terhadap cash flow atau arus kas PLN. Sebagian besar dukungan pemerintah yang seharusnya diterima perusahaan belum berubah menjadi kas dan justru menumpuk sebagai tagihan.

"Masalah intinya ada pada arus kas. Sekitar sepertiga dukungan pemerintah pada 2025 tidak masuk sebagai kas, melainkan menjadi tagihan yang belum dibayarkan. Akibatnya, likuiditas PLN tertekan dan ruang untuk melakukan investasi menjadi semakin sempit," ucap Imaduddin.

Imaduddin menjelaskan kondisi tersebut memang tidak secara langsung menjadi penyebab pemadaman listrik. Namun, lanjut dia, keterbatasan kas dapat memperbesar risiko gangguan pasokan listrik karena mempersempit kemampuan PLN dalam menjalankan operasional secara optimal.

"Ketika kas PLN tertahan dalam bentuk piutang, ruang perusahaan untuk pengadaan energi primer dan pemeliharaan pembangkit menjadi lebih terbatas," lanjut Imaduddin.

Dia menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena sistem ketenagalistrikan nasional masih sangat bergantung pada batu bara. Imaduddin menyampaikan ketergantungan ini membuat PLN terus menghadapi persoalan harga batu bara melalui skema domestic market obligation (DMO).

"Selama sistem masih bergantung pada batu bara, PLN akan terus terjebak dalam tarik-menarik harga DMO. Jika harga DMO dinaikkan, pada dasarnya beban biaya hanya berpindah ke neraca PLN. Jadi, kebijakan tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah," sambungnya.

Oleh karena itu, Imaduddin mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan keuangan PLN. Dia menyebut PLTS tidak memiliki biaya bahan bakar yang berfluktuasi, tidak terikat pada mekanisme DMO, dan biaya operasionalnya relatif lebih stabil.

"Sehingga tidak terus-menerus melahirkan selisih biaya yang pada akhirnya menjadi piutang," ucap dia.

Imaduddin menyoroti adanya paradoks dalam upaya transisi energi nasional. PLN membutuhkan investasi besar untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Namun, di sisi lain, kemampuan investasi perusahaan justru tergerus akibat besarnya dana yang masih tertahan dalam bentuk piutang kepada pemerintah.

"Ironinya, untuk lepas dari batu bara butuh investasi besar, tetapi kemampuan investasi itu tergerus oleh kas yang tertahan dalam piutang," kata Imaduddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan, pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal), untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

“Kami juga mempercepat penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah,” ujar Darmawan dalam rekaman suara yang telah dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Dalam proses percepatan pengadaan pasokan batu bara, Darmawan melakukan koordinasi intens dan berkelanjutan dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno. Melalui koordinasi tersebut, Darmawan berharap proses penandatanganan kontrak dapat berjalan dengan cepat.

“Dengan alokasi medium rank coal dan juga arahan dari Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar,” ucap Darmawan.

Saat ini, tutur dia, proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seluruh Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia memerinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, serta PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

“Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” kata Darmawan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengamankan kontrak sebesar 134 juta ton sehingga kekurangannya hanya sekitar 20 juta ton.

Kementerian ESDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kkal per kilogram GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN. Bahlil kemudian membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Ia juga membuka peluang merevisi harga batu bara bagi PLN di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

Masalah pasokan batu bara untuk PLN kembali muncul. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan batu bara PLN sekitar 154 juta ton per tahun. Namun kontrak resmi yang sudah tersedia baru sekitar 134 juta ton. Artinya, masih ada kekurangan kontrak sekitar 20 juta ton.

Pemerintah juga mengakui satu hal penting. Sebagian produsen enggan memasok PLN karena harga Domestic Market Obligation (DMO) lebih rendah daripada harga global.

Pada waktu yang sama, terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Sumatra dan Jawa. Pemerintah telah menjelaskan secara resmi bahwa pemadaman itu disebabkan persoalan teknis dan pemeliharaan rutin, bukan karena stok batu bara.

Namun di mata publik, kecurigaan tetap muncul. Sebab publik tahu bahwa masalah pasokan batu bara PLN bukan hal baru. Masalah ini sudah beberapa kali terjadi. Polanya hampir sama. Ketika harga batu bara dunia naik, pasokan ke PLN menjadi rentan.

Di sinilah persoalannya menjadi sensitif. Batu bara adalah sumber daya alam. Konstitusi menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tetapi praktiknya jauh dari ideal. Sebagian besar rente dinikmati perusahaan bahkan sebagian di antaranya terkait modal asing. Sementara ketika harga global naik, kebutuhan domestik dinomorduakan. Kondisi ini mengonfirmasi kegelisahan tersebut.

Perlu diketahui bahwa Indonesia selama ini memakai skema DMO untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN. Produsen wajib memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan domestik, terutama PLN, dengan harga maksimal US$70 per ton. Tujuannya agar biaya listrik agar tidak ikut melonjak ketika harga batu bara dunia naik.

Masalahnya, desain ini menciptakan masalah serius ketika harga global naik tinggi. Produsen menghadapi dua pilihan. Menjual ke PLN dengan harga DMO yang lebih murah. Atau menjual ke pasar ekspor dengan harga global yang jauh lebih tinggi.

Ketika selisihnya kecil, sistem masih bisa berjalan. Tetapi ketika selisihnya besar, insentif ekonomi menjadi tidak menarik. Sementara itu, hukuman juga tidak terlalu tegas bagi perusahaan yang melanggar komitmen tersebut.

Perusahaan bekerja menggunakan logika keuntungan yang rasional. Ketika dihadapkan pada dua pilihan: melanggar komitmen dan mendapatkan keuntungan besar tanpa sanksi yang memadai atau mengikuti komitmen dan mendapatkan keuntungan sedikit, mereka akan cenderung memilih yang pertama. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Mereka bisa menunda kontrak, mengurangi komitmen, menawar ulang, atau mencari celah lainnya agar kewajiban domestik tidak sepenuhnya terpenuhi.

Itulah sebabnya masalah ini berulang. Pada awal 2022, pemerintah bahkan sempat melarang sementara ekspor batu bara. Karena saat itu pasokan untuk pembangkit PLN kritis. Jika tidak ada langkah strategis, pemadaman luas bisa terjadi.

Karena itu, momentum ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki skema DMO. Dalam jangka menengah, DMO perlu diganti secara bertahap dengan mekanisme yang lebih rasional secara ekonomi, yaitu bea keluar.

Mengapa bea keluar? Karena bea keluar dapat membuat kebutuhan domestik terpenuhi dengan harga yang lebih murah, tetapi melalui mekanisme yang lebih alami daripada DMO.

DMO bekerja dengan perintah. Produsen diwajibkan menjual batu bara ke PLN dengan harga tertentu. Bea keluar bekerja melalui insentif harga. Ketika produsen mengekspor batu bara, mereka dikenai pungutan. Akibatnya, pendapatan bersih dari ekspor menjadi lebih rendah daripada harga global.

Contoh: jika harga batu bara global US$100 per ton dan pemerintah mengenakan bea keluar 30%, maka ekspor terkena pungutan US$30 per ton. Pendapatan bersih produsen dari ekspor menjadi sekitar US$70 per ton. Dalam kondisi itu, menjual di pasar domestik pada kisaran US$70 per ton menjadi lebih masuk akal secara bisnis.

Inilah keunggulan bea keluar. Ia menciptakan disparitas harga secara alami. Harga domestik bisa lebih murah daripada harga global, bukan karena dipaksa semata, tetapi karena ekspor dikenai biaya.

Bea keluar memiliki dua manfaat sekaligus. Pertama, bea keluar bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah. Untuk sektor batu bara, jumlahnya bisa signifikan. Dana hasil bea keluar bisa digunakan untuk subsidi untuk menahan dampak kenaikan biaya listrik.

Kedua, bea keluar secara alami juga membuat harga batu bara domestik lebih murah daripada di pasar internasional. Fungsi ini mirip dengan DMO. Hanya saja selisih harga dalam bea keluar bersifat natural, tidak membuka peluang arbitrase.

Mekanisme bea keluar juga dapat beradaptasi dengan baik pada kenaikan harga. Misalnya, ketika harga batu bara global naik signifikan, maka harga domestik juga akan ikut naik, walaupun masih tetap lebih murah daripada harga global.

Pendapatan pemerintah dari bea keluar juga akan ikut naik secara progresif. Pendapatan ini dapat digunakan untuk subsidi listrik secara langsung agar harganya tidak ikut naik.

Subsidi listrik melalui mekanisme bea keluar berbeda dengan DMO. Pada DMO, subsidi listriknya melekat pada batu bara. Harga batu bara tetap murah bagi PLN saat harga global naik. Sehingga ini menyulitkan bagi sumber energi listrik terbarukan untuk masuk dan bersaing.

Sebaliknya, subsidi melalui mekanisme bea keluar masuk ke bauran listriknya secara umum, dan tidak melekat pada batu bara. PLN tetap akan membayar batu bara lebih mahal saat harga global naik. Harga listriknya saja yang disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, listrik dari sumber energi terbarukan lebih mudah untuk masuk dan bersaing di jaringan PLN.

Intinya, mekanisme bea keluar dapat menjaga ketersediaan energi yang lebih murah dan natural daripada DMO sambil memperkuat energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan manfaat dari pemasukan bea keluar.

Pada tahap awal, bea keluar bisa diterapkan berdampingan dengan DMO. Tarifnya bisa dimulai rendah, misalnya di kisaran 5%–11%. Angka ini belum cukup untuk menggantikan DMO. Namun ia sudah bisa mengurangi selisih keuntungan antara ekspor dan pasokan domestik.

Dengan tarif awal tersebut, tekanan arbitrase berkurang. Produsen masih wajib memenuhi DMO. Tetapi insentif untuk menghindar menjadi lebih kecil karena keuntungan ekspor sudah dipotong bea keluar.

Setelah sistem berjalan, tarif dapat dinaikkan bertahap. Pada saat yang sama, harga DMO bisa dibuat lebih fleksibel. Tidak lagi kaku. Tidak lagi terlalu jauh dari keekonomian. Perlahan-lahan, peran DMO bisa dikurangi dan peran bea keluar diperbesar.

Skema ini lebih masuk akal secara ekonomi dan lebih transparan secara administratif. Pasokan domestik menjadi lebih aman. Negara memperoleh penerimaan lebih besar. Tarif listrik bisa dijaga. Energi terbarukan mendapat ruang lebih luas. Rente batu bara juga kembali lebih banyak kepada rakyat sesuai dengan amanah konstitusi.

Pemerintah sudah berulang kali menyatakan sedang menyiapkan skema bea keluar batu bara. Namun pelaksanaannya terus tertunda. Sekarang adalah momentum paling tepat untuk menerapkannya. Harga batu bara sedang cukup tinggi. Margin produsen masih terbuka. Saat ini, sulit menerima alasan bahwa bea keluar akan membebani industri batu bara.

Apalagi, pada saat yang sama, sebagian produsen justru enggan memenuhi kebutuhan PLN karena harga domestik dianggap kurang menarik dibandingkan harga ekspor. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan industri sedang tertekan, tapi mereka sedang mengejar rente ekspor yang sangat besar.

Publik dapat melihat ketimpangan itu dengan jelas. Karena itu, dukungan masyarakat terhadap bea keluar batu bara saat ini sedang kuat. Momentum ini tidak boleh hilang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah menuai sorotan publik. Kondisi tersebut bertentangan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjamin pasokan energi, termasuk batu bara untuk pembangkit listrik, dalam kondisi aman sehingga tidak akan terjadi pemadaman.

"Terjadinya pemadaman tadi ada dua hal yang barangkali menjadi penyebab. Yang pertama, barangkali kekurangan pasokan batu bara itu bisa saja terjadi, meskipun hal itu dibantah oleh pemerintah," ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Bagi Fahmy, pemadaman listrik yang masih berulang mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai pasok batu bara ke pembangkit listrik PLN. Menurut dia, secara regulasi pemerintah memang telah mengatur kewajiban pemasokan batu bara melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

Dalam aturan tersebut, perusahaan tambang diwajibkan mengalokasikan 20 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, Fahmy menilai terdapat kelemahan mendasar dalam implementasi aturan tersebut karena tidak mengatur secara detail jadwal penyerahan pasokan kepada PLN.

"Yang saya tahu di aturan DMO itu hanya menyebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setiap pengusaha batu bara harus memasok 20 persen batu bara ke PLN dengan harga yang sudah ditentukan. Tetapi tidak ada batasan waktu kapan harus memasok," ucap dia.

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuka ruang bagi perusahaan tambang untuk menunda pemenuhan kewajiban domestik ketika harga batu bara di pasar internasional sedang tinggi. Fahmy menyampaikan perusahaan tambang tidak sepenuhnya dapat disalahkan apabila lebih memilih ekspor saat harga internasional sedang tinggi.

"Nah, biasanya para pengusaha baru memenuhi kewajibannya setelah melihat perkembangan harga batu bara dunia. Kalau harga masih tinggi, mereka akan memilih ekspor terlebih dahulu karena lebih menguntungkan, baru menjelang akhir tahun memenuhi kewajiban DMO," sambung Fahmy.

Fahmy menduga ketidaksesuaian waktu pasokan itulah yang berpotensi menyebabkan kekurangan batu bara di pembangkit listrik sehingga berujung pada pemadaman. Ia juga mengkritik komunikasi pemerintah yang belum memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman yang terjadi.

"Terutama Kementerian ESDM yang paling bertanggung jawab itu membuat penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Disebutkan bukan masalah pasokan batu bara, tetapi pemadaman terjadi hampir di semua daerah. Sampai sekarang juga belum dijelaskan apakah masalahnya teknis atau memang karena pasokan batu bara," ungkap dia.

Menurut Fahmy, apabila benar terjadi keterlambatan pasokan batu bara, dampaknya akan sangat besar. Pasalnya, sebagian besar pembangkit listrik nasional masih bergantung pada komoditas tersebut.

"Kalau benar terjadi, pemadaman itu bisa terjadi karena hampir 56 persen pembangkit PLN masih menggunakan batu bara. Kalau pasokannya terganggu, tentu bisa menyebabkan pemadaman," lanjutnya.

Fahmy menilai pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah telah memiliki kontrak pasokan batu bara dengan perusahaan tambang memang benar adanya. Namun, kontrak tersebut hanya mengatur kewajiban dalam periode satu tahun tanpa mengatur distribusi secara berkala.

"Tidak ada jadwal yang rinci kapan harus memasok, sehingga ketika kebutuhan tinggi justru pasokan bisa tidak tersedia," ucap Fahmy.

Fahmy mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan merevisi aturan DMO agar tidak hanya mengatur besaran kewajiban pasokan, tetapi juga waktu penyerahannya. Fahmy menilai penetapan jadwal pasokan secara berkala akan memberikan kepastian bagi PLN dalam menjaga stok batu bara dan mengurangi risiko gangguan operasional pembangkit listrik.

"Barangkali aturan itu perlu didetailkan, terutama terkait masalah jadwalnya. Dalam waktu satu tahun itu kapan saja harus setor. Kalau tidak memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan, pengusaha harus dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun sanksi terhadap izin usahanya," kata Fahmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diikuti pembukaan kembali Selat Hormuz sempat memunculkan harapan stabilitas di pasar energi global. Harga minyak dunia yang sebelumnya melonjak akibat kekhawatiran gangguan pasokan pun mulai mendingin.

Namun, di tengah kondisi tersebut, pemerintah justru tetap membuka ruang relaksasi terhadap kebijakan pembatasan produksi batu bara nasional melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan. Jika risiko geopolitik mulai mereda dan tekanan terhadap pasokan energi global berkurang, apakah relaksasi produksi batu bara masih relevan?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan produksi batu bara tahun depan akan disesuaikan dengan kebutuhan domestik, khususnya untuk memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

"Iya pasti [di atas 600 juta ton]. Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO yang ditetapkan," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa target produksi batu bara nasional bakal melampaui batas 600 juta ton yang sebelumnya sempat digadang-gadang pemerintah. Padahal, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi produksi batu bara nasional yang mencapai 834 juta ton pada 2024 dan 790 juta ton pada 2025.

Gagasan relaksasi pertama kali disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal Juni lalu. Saat itu, pemerintah mengakui perlu menyesuaikan kebijakan produksi dengan perkembangan harga komoditas dan dinamika pasar global.

Menurut Bahlil, pengelolaan produksi tidak dapat dilakukan secara kaku. Pemerintah harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan volume produksi dengan kondisi harga dan permintaan pasar.

"Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," ujar Bahlil.

Kepastian Lebih Penting dari Relaksasi

Pelaku industri menyambut positif sinyal relaksasi RKAB. Namun, mereka menilai isu utama yang dihadapi sektor pertambangan saat ini bukan sekadar tambahan kuota produksi, melainkan kepastian perizinan dan operasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, penentuan angka produksi ideal seharusnya tetap mengacu pada perhitungan pemerintah yang memiliki data lengkap mengenai kebutuhan domestik maupun ekspor.

"Soal angka produksi yang ideal tahun ini, sejujurnya itu bukan angka yang bisa saya sebutkan sepihak dari sisi asosiasi. Yang lebih tepat punya gambaran komprehensif ya pemerintah," ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Gita, hingga kini belum ada keputusan final mengenai relaksasi RKAB sehingga masih terlalu dini untuk menghitung dampaknya terhadap harga batu bara global.

Meski demikian, APBI melihat kebijakan tersebut sebagai sinyal positif karena memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menyusun rencana produksi.

"Yang pasti, kami melihat sinyal relaksasi ini sebagai langkah positif karena memberikan kepastian dan stabilitas bagi pelaku usaha untuk bisa merencanakan produksi dengan lebih baik," ucap Gita.

Dia menambahkan bahwa relaksasi pembatasan produksi batu bara masih tetap relevan meski risiko geopolitik mulai mereda dan tekanan terhadap pasokan energi global berkurang.

"Masih," katanya singkat.

Gita menilai relaksasi tetap diperlukan karena berkaitan dengan kepastian usaha dan perencanaan produksi jangka panjang. Dinamika harga minyak tidak serta-merta mengubah kebutuhan industri terhadap kepastian regulasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo. Menurutnya, kebutuhan utama industri sebenarnya bukan relaksasi produksi, melainkan kepastian RKAB dalam jangka panjang.

"Yang dibutuhkan semestinya bukan relaksasi, tapi kepastian RKAB tiga tahun yang tepat," kata Singgih.

Dia menilai ketidakpastian RKAB sepanjang awal tahun justru menjadi sumber persoalan utama bagi industri batu bara. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan biaya produksi, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), hingga berbagai perubahan tata kelola sektor pertambangan.

Bahkan jika relaksasi diberikan saat ini, implementasinya tidak serta-merta bisa meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Perusahaan masih membutuhkan waktu untuk membuka area tambang baru atau melakukan penyesuaian operasional.

"Relaksasi perlu waktu. Bisa jadi tambang mesti melakukan pembukaan pit terlebih dahulu," ujarnya.

Di sisi lain, efektivitas relaksasi juga dipengaruhi oleh skema harga DMO yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

Saat ini harga batu bara untuk PLN ditetapkan sebesar US$70 per ton untuk batu bara acuan 6.322 kcal/kg. Untuk batu bara berkalori lebih rendah sekitar 4.000 kcal/kg, harga yang diterima pemasok bisa berada di kisaran US$44 per ton.

Menurut Singgih, harga tersebut pada sejumlah tambang hanya sedikit berada di atas biaya produksi. Akibatnya, minat perusahaan untuk meningkatkan pasokan domestik tidak terlalu besar meski kuota produksi diperluas.

Persoalan ini menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, kenaikan harga DMO dapat memperbaiki keamanan pasokan dan kualitas batu bara bagi PLN. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan listrik dan memperbesar kebutuhan subsidi energi.

"Kondisi ekonomi nasional saat ini jelas membuat pemerintah berat untuk merevisi harga DMO batu bara," katanya.

Harga Bisa Tertekan, Tetapi Terbatas

Dari perspektif pasar, relaksasi produksi berpotensi meningkatkan pasokan batu bara global dan memberikan tekanan terhadap harga. Namun dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, produksi batu bara nasional berpotensi kembali mendekati level tinggi seperti beberapa tahun terakhir.

"Untuk batu bara sepertinya tetap berada di kisaran 900 juta ton. Ini angka yang paling moderat atau bisa lebih sedikit," ujarnya.

Menurut Bisman, tambahan pasokan memang secara teori dapat menekan harga. Namun kondisi pasar global saat ini masih ditopang permintaan yang relatif kuat sehingga efek penurunannya diperkirakan terbatas.

"Secara normatif iya bisa jadi penyebab potensi turun, karena tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Tetapi tidak akan besar dampaknya karena permintaan global juga lagi tinggi," ujarnya.

Senada dengan APBI, Bisman juga menilai relaksasi tetap dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

"Iya tentu relaksasi masih relevan, baik karena kondisi juga untuk kepastian usaha dan penerimaan negara," ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai penurunan kinerja eksporbatu bara pada Januari–April 2026 tak lepas dari pemangkasan volume produksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor batu bara sepanjang Januari–April 2026 mencapai US$7,57 miliar. Angka itu turun 7,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$8,17 miliar.
Penurunan itu sejalan dengan kontraksi volume ekspor sebesar 6,7% secara tahunan, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton. Pelemahan tersebut menjadikan batu bara sebagai satu-satunya komoditas unggulan ekspor Indonesia yang mencatatkan kinerja negatif pada empat bulan pertama tahun ini.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menilai penurunan kinerja ekspor itu merupakan konsekuensi dari pemangkasan produksi emas hitam tahun ini. Dia mengatakan volume produksi batu bara terganjal pembatasan rencana target produksi tahun ini yang sudah disampaikan pemerintah melalui mekanisme persetujuan RKAB 2026.
"Seperti kita ketahui bersama, Menteri ESDM telah menyampaikan jika target rencana produksi batu bara Indonesia di tahun 2026 hanya akan dibatasi pada kisaran volume 600 juta ton saja atau menurun signifikan dibandingkan pencapaian realisasi volume produksi di tahun 2025 sebesar 790 juta ton dan di tahun 2024 sebesar 836 juta ton," jelas Sudirman kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan perusahaan-perusahaan batu bara yang saat ini telah menerima persetujuan dokumen RKAB dari Kementerian ESDM, mendapat pemangkasan volume.
Sudirman menilai pelaku usaha harus tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di tengah pembatasan tersebut. Pasalnya, kebutuhan DMO untuk pembangkit listrik dan industri pupuk serta semen juga krusial.
"Sementara untuk ekspor, mereka [pelaku usaha] memprioritaskan untuk memenuhi suplai kepada pembeli [buyer] yang sudah memiliki keterikatan kontrak penjualan dengan perusahaan-perusahaan produsen batu bara tersebut, apalagi jika kontrak penjualan tersebut merupakan kontrak penjualan jangka panjang yang sudah disepakati sebelumnya," jelas Sudirman.
Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2026 ini dengan keterbatasan produksi batu bara yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka penjualan emas hitam secara ekspor juga menurun terutama penjualan secara spot ke pasar bebas.
Sudirman mengatakan penurunan kinerja ekspor batu bara tentunya memunculkan potensi tergerusnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. Padahal, harga batu bara sudah mulai merangkak naik dibandingkan harga di tahun sebelumnya.
"Sebenarnya memang cukup disayangkan jika kenaikan harga batu bara yang sedang terjadi saat ini tidak dijadikan kesempatan bagi pemerintah guna dapat kembali meningkatkan potensi penerimaan negara yang lebih besar," imbuhnya.
Dia pun menilai masih terdapat peluang bagi pemerintah untuk kembali meningkatkan pendapatan dari ekspor batu bara. Syaratnya, pemerintah harus bersedia kembali membuka keran kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tambang batu bara untuk dapat meningkatkan produksinya kembali melalui mekanisme revisi persetujuan RKAB.
Sudirman menyebut pemerintah tentunya dapat menyeleksi perusahaan-perusahaan tambang mana yang bisa diberikan persetujuan untuk meningkatkan produksinya. Misalnya, dengan kondisi syarat patuh aturan; taat membayar pajak; terbukti menerapkan kaidah good mining practice di dalam pelaksanaan operasional tambangnya; hingga rendah kecelakaan kerja.
"Ini maupun syarat atau kondisi lain yang dianggap mendukung guna dapat diberikan persetujuan revisi RKAB untuk peningkatan produksi batu baranya," ucap Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas strategis akan sepenuhnya dialihkan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini sejalan dengan mandat DSI sebagai pengekspor tunggal mulai Juni 2026.

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul langkah pemerintah meresmikan PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengawal tata kelola ekspor. Pembentukan entitas ini dimaksudkan untuk menutup praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer (transfer pricing).

Budi menjelaskan, peralihan kewajiban DMO dari produsen ke PT DSI merupakan konsekuensi logis dari regulasi tata niaga yang berlaku.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya," ungkap Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Terkait teknis pelaksanaan dan nasib kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli di luar negeri selama masa transisi, Budi menyebut bahwa secara bertahap seluruh kendali akan diambil alih oleh BUMN.

Dia menekankan bahwa sentralisasi ekspor melalui PT DSI bukan sekadar perkara administratif, melainkan strategi besar pemerintah untuk merebut kendali atas pembentukan harga di pasar global.

"Ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita. Katakanlah CPO saja, kita nomor satu ekspornya di dunia. Maksudnya, biar kita itu mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai margin keuntungan bagi PT DSI sebagai pelaksana ekspor, Budi menyatakan bahwa mekanisme bisnis akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, pergantian eksportir ke BUMN diharapkan mampu memangkas inefisiensi rantai pasok dan memaksimalkan nilai jual.

Demi memberikan kepastian dan landasan hukum bagi operasional PT DSI, Kementerian Perdagangan kini tengah memacu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Regulasi ini akan mengatur secara komprehensif tata niaga ekspor untuk tiga komoditas awal, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Mendag memastikan bahwa beleid tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat untuk mengejar target implementasi transisi pada 1 Juni 2026.

"Otomatis ada Permendag baru. Ini harus selesai, hari ini paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara nasional mencapai 229 juta ton sepanjang Januari–April 2026. Volume ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan dari total produksi tersebut, sebanyak 84 juta ton dialokasikan untuk domestic market obligation (DMO), sedangkan 145 juta ton lainnya untuk ekspor.

"Untuk realisasi tahun 2026 ini pada saat ini adalah sebesar 229 juta ton, dengan DMO 84 juta ton dan sisanya dilakukan ekspor atau sekitar 145 juta ton," ujar Tri dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Menurut Tri, realisasi produksi batu bara hingga April 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dia tidak memerinci angka produksi pada Januari–April 2025.

"Memang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2025," katanya.

Pemerintah sebelumnya berencana memangkas target produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara sebesar 600 juta ton pada tahun ini.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara nasional yang mencapai 790 juta ton pada 2025 dan 834 juta ton pada 2024.

Meski demikian, Tri mengatakan pemerintah masih akan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan produksi tersebut.

"Mudah-mudahan hasil dari evaluasi kami dapat memberikan masukan kepada pemerintahan dan kemudian mana yang terbaik untuk pengusaha batu bara ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pembatasan produksi turut mendorong kenaikan harga batu bara di pasar internasional.

Menurutnya, perusahaan tambang cenderung menurunkan tingkat produksi dan memprioritaskan pasokan untuk kontrak jangka panjang dibandingkan penjualan di pasar spot. Kondisi itu membuat pasokan batu bara di pasar spot berkurang sehingga harga naik.

Namun, Sudirman mengatakan kenaikan harga batu bara juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan energi di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan bakar minyak global.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu menghitung lebih lanjut apakah kenaikan harga batu bara dapat menutup potensi penurunan penerimaan negara akibat berkurangnya volume produksi.

Selain penerimaan negara, pemerintah juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap daerah penghasil batu bara yang bergantung pada aktivitas pertambangan.

“Selain pendapatan negara, yang juga harus dilihat pemerintah seharusnya adalah penurunan kondisi ekonomi di wilayah di sekitar lokasi operasional tambang tersebut,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, pembatasan produksi berpotensi membuat sejumlah rencana pengembangan tambang dan investasi perusahaan tertunda. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan sebagian alat tambang tidak beroperasi.

Dia menambahkan dampak pembatasan produksi juga dapat menjalar ke sektor ketenagakerjaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tambang.

Selain itu, berkurangnya aktivitas pertambangan dinilai dapat menekan perekonomian di sekitar wilayah operasi tambang dan mengurangi penerimaan daerah dari sektor batu bara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan ketersediaan pasokan minyak goreng rakyat Minyakita di pasar sangat bergantung pada realisasi domestic market obligation (DMO) yang dipengaruhi volume ekspor produk turunan kelapa sawit.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kondisi pasokan minyak goreng nasional saat ini masih aman meskipun distribusi Minyakita mengikuti dinamika ekspor sawit. Namun demikian, dia menjelaskan Minyakita bukan merupakan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng.

Selain itu, Budi juga menegaskan Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan kontribusi pelaku usaha yang melaksanakan ekspor.

“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi. Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Kemendag mencatat hingga 10 April 2026, realisasi distribusi DMO minyak goreng rakyat melalui Perum Bulog dan badan usaha milik negara (BUMN) pangan telah mencapai sekitar 49,45%. Angka tersebut melampaui batas minimal 35% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Menurutnya, kebijakan DMO minimal 35% melalui BUMN Pangan efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Adapun, lanjut dia, ketentuan DMO sebesar 35% merupakan batas minimal yang wajib dipenuhi pelaku usaha.

Untuk itu, Budi menyampaikan, realisasi distribusi masih dimungkinkan meningkat sepanjang didukung kesiapan pasokan dan aktivitas ekspor.

“Ketentuan DMO sebesar 35% melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat di tengah dinamika global dan fluktuasi pasokan.

Budi menuturkan Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemerintah daerah terus mengintensifkan pengawasan distribusi Minyakita untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga.

Di samping distribusi, pemerintah turut mencermati potensi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak goreng, seperti kenaikan harga bahan baku kemasan akibat dinamika global serta terganggunya jalur logistik internasional.

Dia menyatakan koordinasi dengan pelaku usaha terus diperkuat untuk mencegah terjadinya gangguan pasokan maupun kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan, Kemendag telah menjatuhkan sanksi kepada delapan produsen dan/atau eksportir nonprodusen minyak goreng yang terbukti tidak memenuhi ketentuan DMO.

“Sanksi yang diberikan terhadap kedelapan produsen dan/atau eksportir yaitu berupa penangguhan penerbitan persetujuan ekspor,” tuturnya.

Selain itu, Kemendag juga telah menjatuhkan sanksi terhadap dua pelaku usaha, yaitu produsen dan distributor yang melakukan pelanggaran dengan menjual Minyakita di atas ketentuan DPO serta belum memenuhi persyaratan administratif seperti kepemilikan Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan meminta pelaku usaha segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penguatan jalur distribusi melalui Perum Bulog dan BUMN pangan menjadi strategi utama pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar rakyat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus mencegah potensi spekulasi harga di tingkat pasar.

Menurut Iqbal, penyaluran Minyakita melalui jalur BUMN terus dioptimalkan agar produk dapat langsung diterima pedagang pasar rakyat. Pada saat yang sama, Kemendag bersama dinas perdagangan daerah serta kementerian dan lembaga terkait juga memperketat pengawasan, terutama menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Dia menuturkan, secara umum stok Minyakita di tingkat pengecer dan pasar pantauan masih dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi telah mencatatkan harga sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter.

Meski demikian, pemerintah masih memantau adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur, dengan harga yang tercatat lebih dari 10% di atas HET.

Lebih lanjut, Kemendag juga mencermati dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir.

“Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat,” pungkas Iqbal.

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Jawa Timur melaporkan ketersediaan minyak goreng rakyat atau Minyakita di wilayah setempat saat ini dalam kondisi menipis. Saat ini, stok yang dikuasai Bulog Jatim tercatat hanya mampu mencukupi sekitar 10% dari total kebutuhan bulanan masyarakat.

Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu mengungkapkan bahwa stok Minyakita yang dimiliki pihaknya saat ini tercatat hanya sekitar 400 ribu liter. Jumlah tersebut tampak tak ideal mengingat tingkat konsumsi masyarakat di Jawa Timur mencapai jutaan liter per bulan.

"Kebutuhan itu sekitar 4,5 juta liter per bulan. Jadi, dengan stok [400 ribu liter], saat ini memang sangat minim. Mudah-mudahan awal Mei nanti kita dapat pasokan lagi," ujar Langgeng saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebut terbatasnya pasokan komoditas tersebut diduga disebabkan oleh suplai dari pihak produsen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 43/2025, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita diatur dengan proporsi 65% dikelola swasta dan 35% BUMN Pangan, yang dibagi antara Perum Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma.

Dari jatah yang diatur bagi BUMN pangan tersebut, Langgeng membeberkan bahwa secara nasional Perum Bulog hanya mendapatkan jatah Minyakita sekitar 50% yang kemudian didistribusikan ke seluruh penjuru Tanah Air. Ia menyatakan kuota yang diterima Bulog tersebut sangat bergantung pada realisasi kuota ekspor para produsen tersebut.

"Suplai dari produsen memang terbatas. Kita tidak tahu pasti kuota masing-masing produsen karena itu terkait dengan kuota ekspor mereka. Bulog hanya menerima alokasi yang ditentukan dari pusat," jelasnya.

Guna menyiasati keterbatasan stok itu, Bulog Jatim pun telah menerapkan strategi prioritas penyaluran. Untuk sementara, pasokan Minyakita difokuskan hanya untuk pasar-pasar tradisional yang terpantau dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di seluruh Provinsi Jawa Timur.

"Strategi kami saat ini adalah mengutamakan pasar-pasar SP2KP. Nanti jika pasokan sudah kembali banyak, kemungkinan awal Mei, baru kami akan mendistribusikan lagi ke pasar non-SP2KP," tegasnya.

Meski stok terbatas dan harga minyak goreng kemasan premium cenderung naik imbas melonjaknya biaya kemasan plastik, Langgeng memastikan bahwa harga Minyakita di tingkat konsumen tetap dijaga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Selain masalah pasokan, Langgeng menyebut pihaknya juga terus mendorong para pengecer untuk sesegera mungkin melengkapi syarat perizinan yang diwajibkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB menjadi krusial agar para pedagang dapat mengakses pasokan Minyakita secara resmi.

"Yang bisa dapat Minyakita itu yang sudah punya NIB. Kami terus melakukan sosialisasi dan berkoordinasi secara lanjut dengan Dinas Perdagangan untuk membantu proses perizinan para pengecer ini," pungkasnya.