REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dapat meringankan beban pelaku usaha ultramikro.

“Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro,” kata Rizal, yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, bagi pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.

Menurut Rizal, selama ini nasabah Mekaar membayar biaya pembiayaan yang relatif tinggi karena karakteristik pembiayaan tanpa agunan, nominal pinjaman yang kecil, serta kebutuhan pendampingan yang intensif.

Dengan penurunan bunga tersebut, pelaku usaha ultramikro dinilai memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meski demikian, Rizal mengingatkan dampak kebijakan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis maupun merata pada seluruh penerima manfaat. Ia menjelaskan, berbagai studi mengenai UMKM menunjukkan persoalan utama usaha ultramikro tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga produktivitas yang rendah, akses pasar yang terbatas, serta kapasitas usaha yang masih lemah.

Menurut dia, penurunan bunga memang dapat memperbaiki arus kas pelaku usaha. Namun, tanpa penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses pemasaran, tambahan ruang keuangan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan omzet yang signifikan.

“Modal murah adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultramikro,” ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar penurunan bunga tidak mengurangi kualitas pendampingan maupun keberlanjutan model bisnis PNM. Menurut dia, pendampingan merupakan faktor pembeda utama PNM Mekaar dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar diputuskan dalam rapat koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10 juta hingga 15 juta nasabah PNM Mekaar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung perihal mahalnya bunga kredit ultra mikro di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan meminta CEO Danantara untuk memangkasnya. Bagaimana kemudian kiat yang bisa dilakukan pemerintah untuk memangkas kredit ultra mikro serta seperti apa dampaknya bagi lembaga jasa keuangan?

Dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI, Prabowo menjelaskan bahwa suku bunga di program kredit PNM, yakni PNM Mekaar, bagi pelaku usaha ultra mikro terlampau tinggi. Dia menjelaskan kredit yang disalurkan hingga Rp10 juta bagi pelaku usaha ultra mikro bisa mencapai 24%.

Padahal, menurutnya, pengusaha-pengusaha besar hanya dikenakan bunga sekitar 9% oleh lembaga keuangan.

Untuk itu, Prabowo mengumpulkan deretan menterinya mulai dari Menteri Keuangan hingga CEO Danantara. Kemudian, Prabowo memerintahkan kepada Danantara untuk menurunkan bunga kredit usaha ultra mikro di PNM.

"Ini keputusan politik saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujarnya.

Prabowo pun menanyakan kesiapan instruksinya itu kepada CEO Danantara Rosan Roeslani. Kemudian, Rosan menyanggupi instruksinya itu.

"Masa orang miskin bayar bunga lebih besar dari orang kaya. Terus-menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita yang lemah, di mana kita harus perbaiki," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memangkas bunga kredit ultra mikro itu dengan cara subsidi.

"Itu [penurunan bunga kredit ultra mikro] disubsidi. Cuma digeser sebagian dari KUR [kredit usaha rakyat] ke sana [kredit ultra mikro]. Nanti juga kita tambah. Tapi, basically langkah pertama adalah memastikan yang super mikro bisa dapat bunga rendah di bawah 9%," jelasnya.

Kiat dan Dampak

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa sebenarnya bunga ultra mikro memang tidak bisa langsung dibandingkan dengan bunga kredit korporasi besar. Sebab, struktur biayanya berbeda sangat jauh.

Kredit korporasi umumnya bernilai besar, risikonya lebih rendah, mempunyai agunan, laporan keuangan jelas, dan biaya operasional per kredit relatif kecil. Oleh karena itu, bunga yang diberikan relatif lebih kecil, dan 9% masih masuk akal bagi lembaga jasa keuangan.

Sementara, untuk ultra mikro seperti PNM Mekaar, model bisnisnya jauh lebih mahal, nilai pinjaman relatif kecil, banyak nasabah berada di daerah terpencil, dan pendampingan dilakukan secara intensif lewat pertemuan setiap pekan.

Petugas lapangan mesti datang langsung ke kelompok nasabah, sementara sebagian besar pembiayaan juga tanpa agunan. Alhasil, biaya operasional dan risiko kreditnya jauh lebih tinggi dibanding kredit korporasi.

"Karena itu, bunga sekitar 20%-an [kredit ultra mikro] sebenarnya lebih mencerminkan biaya melayani segmen ultra mikro, bukan semata-mata karena lembaga keuangannya mengambil margin besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan pinjaman informal atau rentenir, bunga Mekaar masih jauh lebih rendah," katanya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Sementara, menurutnya, apa yang ditargetkan Prabowo yakni bunga kredit bagi ultra mikro di bawah 9% secara realistis sangat sulit dilakukan tanpa subsidi pemerintah. Sebab, walaupun biaya dana bisa ditekan, biaya operasional model pendampingan seperti Mekaar tetap tinggi.

"Apabila bunga dipaksa turun terlalu rendah tanpa kompensasi, risikonya lembaga keuangan akan memperketat seleksi nasabah, mengurangi pendampingan, atau bahkan mengurangi penyaluran ke kelompok paling miskin. Pada akhirnya justru kelompok yang paling membutuhkan akses pembiayaan yang tersingkir," katanya.

Oleh karena itu, jalur yang paling sehat menurutnya sebenarnya adalah subsidi APBN yang transparan, seperti model subsidi bunga KUR. Jadi selisih bunganya memang ditanggung negara secara terbuka dan bisa diawasi publik.

Dia menjelaskan bahwa yang harus dihindari oleh pemerintah adalah skema subsidi terselubung melalui BUMN. Sebab, langkah itu tetap subsidi, hanya tidak tercatat jelas di APBN.

"Dampaknya bisa menekan profitabilitas BUMN, mengganggu valuasi saham, dan memberi sinyal bahwa BUMN kembali dipakai sebagai alat kuasi-fiskal pemerintah. Dalam jangka panjang, itu kurang baik untuk tata kelola maupun kepercayaan investor," tuturnya.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpandangan bahwa sebenarnya yang membentuk bunga kredit ultra mikro tinggi di antaranya tingkat risiko seperti minimnya agunan, biaya dana yang tinggi, dan kualitas data yang terbatas. Kondisi tersebut akan meningkatkan risiko pembiayaan.

Dia menjelaskan bahwa upaya pemangkasan bunga kredit ultra mikro bila dipaksakan, kemungkinan dapat berdampak pada kinerja lembaga jasa keuangan bila tidak diikuti dengan efisiensi dan biaya dana yang murah serta mengabaikan tingkat risiko pembiayaan.

"Subsidi bunga akan menjadi salah satu solusi; di samping itu, bisa juga dengan subsidi asuransi kredit yang dapat meminimalkan risiko," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji anggaran yang akan disiapkan untuk mendukung rencana penyaluran kredit UMKM dengan bunga 5%.

Keinginan untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) UMKM dari 6% ke 5% ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (6/5/2026), Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menyebut otoritas fiskal tengah mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan subsidi terhadap KUR UMKM itu.

"Saat ini pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan [bunga kredit] dari 6% ke 5% sedang kami hitung. Segera kami sampaikan," ujar Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran Kemenkeu Sudarto, dikutip Rabu (6/5/2026).

Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa keinginan Presiden Prabowo ini sudah dibahas dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (5/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Terkait dengan UMKM memang kemarin arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%, dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut telah memerintahkan para himpunan bank milik negara (himbara) untuk menyalurkan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5%.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," ujarnya kepada peserta acara Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung perubahan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menurunkan tingkat bunga KUR ke maksimal 5 persen.

Sebagai catatan, bunga KUR saat ini ditetapkan sebesar flat 6 persen. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan penurunan besaran subsidi bunga itu akan turut mengubah pagu anggaran.

“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5).

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan bunga KUR dibuat flat 6 persen.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo juga mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga maksimal 5% per tahun menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, di balik potensi dorongan akses pembiayaan, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru bagi perbankan, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi motor utama penyaluran.

Di tengah fungsi intermediasi yang belum sepenuhnya pulih, bank dihadapkan pada dilema antara memperluas kredit atau menjaga kualitas aset.

Skema bunga rendah berpotensi meningkatkan permintaan, tetapi di sisi lain dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban bunga yang selama ini dihadapi masyarakat kecil, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, dia mengarahkan bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun, meskipun waktu implementasinya belum dirinci.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/5/2026).

Mengenai hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan regulator terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit.

Namun demikian, Adhika menekankan pentingnya desain program yang tepat agar ekspansi kredit tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap akan menjadi landasan utama.

“Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis.

Seiring dengan hal tersebut, Head of Research LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ini masih dapat ditopang oleh kinerja bank, selama struktur biaya telah diperhitungkan dengan baik.

Menurutnya, selama kebijakan KUR 5% sudah memperhitungkan biaya dana atau ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti halnya kredit KUR harusnya kinerja bank masih akan tetap baik.

Dian juga menilai bila bunga rendah maka potensi permintaan kredit akan naik semakin tinggi tentu dengan catatan didukung juga dengan perbaikan daya beli sehingga dapat optimal.

"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa kepada Bisnis.

Artinya, ruang pertumbuhan masih terbuka, tetapi sangat bergantung pada dua faktor utama yakni struktur bunga dan kondisi daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan di sisi permintaan riil, ekspansi kredit berisiko tidak optimal.

Hati-Hati NPL

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Financial Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kualitas aset jika ekspansi dilakukan tanpa seleksi yang ketat.

Dia mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara historis berada di kisaran 2% sampai 3%.

Namun, tekanan dapat meningkat ketika ekspansi dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha. Dengan tenor yang relatif singkat, yakni satu tahun, sebagian UMKM dinilai berpotensi mengalami ketidaksesuaian arus kas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% sampai dengan 4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk itu, Rizal menilai pendekatan penyaluran KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume menjadi lebih berfokus pada kualitas intermediasi.

Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi, skema penjaminan yang adaptif, serta pengawasan pasca-penyaluran melalui sistem peringatan dini.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi KUR dengan ekosistem usaha, termasuk keterhubungan dengan offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026 akan diperketat untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas penyaluran KUR sebelumnya yang dinilai masih perlu perbaikan dalam hal ketepatan penerima dan efektivitas penggunaan dana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa program pembiayaan dengan bunga rendah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan, kebijakan baru ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran KUR sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BulogAhmad Rizal Ramdhani mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan persetujuan subsidi bunga pinjaman bagi perum tersebut.

Dukungan ini memperkuat pendanaan penyerapan gabah petani yang nilainya mencapai Rp68,6 triliun.

"Kemarin lusa kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan (Purbaya) dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2 persen," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Ia menjelaskan subsidi bunga tersebut membuat beban pinjaman Bulog menjadi lebih ringan. Dari total bunga pinjaman sebesar 4 persen, separuhnya ditanggung pemerintah dan separuhnya lagi oleh Bulog.

"Kaitan dengan ketersediaan dana tersebut sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) bahwa Bulog diberi subsidi bunga sejumlah 2 persen dari Bank Himbara, yang mana bunga yang diterima Bulog adalah 4 persen. Dari 4 persen itu ditanggung 2 persen oleh Bulog dan 2 persen oleh pemerintah," ujarnya.

Dengan skema ini, biaya pinjaman menjadi lebih rendah sehingga Bulog memiliki ruang lebih besar untuk menyerap hasil panen petani.

"Untuk total serapan anggaran untuk gabah kemudian kedelai sama jagung itu adalah Rp68,6 triliun," ujar Rizal.

Di sisi lain, realisasi penyerapan beras Bulog hingga 13 April 2026 telah mencapai 48,7 persen dari target 4 juta ton atau setara sekitar 1,9 juta ton. Capaian ini menunjukkan progres signifikan dalam menjaga cadangan pangan nasional.

"Kita juga laporkan tadi kepada Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), Pak Wamentan (Sudaryono) bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen (dari target serapan 4 juta ton) yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini," ujar Rizal.

Sementara itu, stok beras Bulog terus meningkat. Hingga pertengahan April, cadangan beras tercatat sebesar 4,27 juta ton dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

"Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,72 juta ton. Ini prediksi kami dalam waktu dekat, prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton stok beras Bulog yang ada di gudang Bulog," ujarnya.

Mentan Amran sebelumnya menetapkan target penyerapan gabah sebesar 4 juta ton pada 2026 dengan harga pembelian Rp6.500 per kilogram di tingkat petani sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya mendapatkan subsidi bunga 2 persen untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dalam mengejar target penyerapan 4 juta ton setara beras sesuai kebijakan pemerintah.

Rizal mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pembiayaan yang lebih ringan bagi Bulog dalam menjalankan penugasan penyerapan hasil pertanian.

"Sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) bahwa Bulog diberi subsidi bunga sejumlah 2 persen dari bank Himbara," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Subsidi bunga tersebut berasal dari fasilitas pembiayaan bank-bank Himbara, di mana total bunga sebesar 4 persen dibagi antara pemerintah dan Bulog masing-masing sebesar 2 persen.

Menurutnya, keputusan pemberian subsidi bunga itu telah mendapatkan persetujuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sehingga memberikan kepastian dukungan finansial bagi Bulog ke depan.

"Kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2 persen," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya subsidi bunga dapat mengurangi beban biaya operasional sehingga mampu meningkatkan efisiensi dalam menjalankan fungsi penyerapan dan distribusi pangan nasional.

Dia menyebutkan alokasi anggaran penyerapan komoditas pangan yang mencakup gabah setara beras, kedelai, dan jagung pakan mencapai Rp68,6 triliun.

Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung target penyerapan gabah setara 4 juta ton beras sebagaimana diamanatkan dalam instruksi presiden untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

Lebih lanjut, Rizal menyebutkan hingga 13 April 2026, penyerapan beras Bulog telah mencapai sekitar 48,7 persen atau 1,9 juta ton setara beras dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, stok beras Bulog pada periode yang sama tercatat mencapai 4,727 juta ton, menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguatan cadangan pangan nasional.

Bulog memproyeksikan dalam waktu satu hingga sepuluh hari ke depan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dapat menembus angka 5 juta ton seiring percepatan penyerapan yang terus berlangsung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan persetujuan atas subsidi bunga pinjaman sebesar 2% kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan jagung.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang telah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kaitan dengan ketersediaan dana tersebut sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] melalui Bapak Mensesneg [Prasetyo Hadi] bahwa Bulog diberi subsidi bunga sejumlah 2% dari Bank Himbara,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, skema tersebut membuat bunga pinjaman Bulog berada di level 4%, dengan porsi 2% ditanggung pemerintah dan 2% lainnya oleh perusahaan. Dengan demikian, beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi lebih ringan.

“Kemarin lusa kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan, dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikangreen lightbahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2%,” terangnya.

Rizal berharap dukungan subsidi bunga ini dapat memperbaiki struktur keuangan Bulog sehingga lebih sehat dan efisien. Dengan beban bunga yang lebih rendah, Bulog berharap mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani.

“Harapan kami dengan bantuan ini sehingga Bulog makin sehat, tidak terlalu banyak bunga, bunga yang tidak terlalu besar yang harus ditanggung sehingga ke depan Bulog lebih bisa mandiri, lebih profesional dan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para petani-petani di daerah,” tuturnya.

Sampai dengan 13 April 2026, realisasi penyerapan beras telah mencapai 48,7% dari target 4 juta ton atau setara 1,9 juta ton. Sementara itu, stok beras yang dikelola Bulog tercatat mencapai 4,27 juta ton dan diproyeksikan dapat menembus 5 juta ton dalam 10 hari ke depan.

Antisipasi El Nino

Perum Bulog juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi potensi dampak fenomena iklim El Nino terhadap produksi dan penyerapan beras nasional.

Rizal menjelaskan, periode Mei–Juli 2026 diperkirakan menjadi puncak panen di berbagai daerah. Kondisi ini dinilai justru dapat menjadi momentum positif, terutama jika cuaca panas mendukung proses pengeringan gabah.

Menurutnya, kondisi panas yang identik dengan El Nino justru berpotensi menguntungkan petani dalam proses pascapanen.

“Kalau puncak-puncaknya panen, panas itu kalau petani tambah senang. Gabahnya makin kering,” ujarnya.

Untuk itu, Bulog mendorong seluruh jajaran di daerah, baik pimpinan wilayah (pimwil) maupun cabang, agar memaksimalkan penyerapan gabah pada periode awal panen hingga Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika El Nino berlangsung lebih panjang hingga akhir tahun.

Dengan strategi tersebut, Bulog berharap target penyerapan beras sebesar 4 juta ton dapat tercapai secara optimal dan merata di berbagai wilayah. Dia menambahkan, jika puncak El Nino bertepatan dengan musim panen, maka kualitas gabah justru berpotensi lebih baik.

“Kalau nanti El Nino itu puncaknya di Juni, Juli itu pas lagi puncak-puncaknya panen. Harapannya malah itu gabahnya makin kering, makin bagus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food meminta dukungan pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman hingga subsidi logistik sebagai penyangga ketahanan pangan nasional di tengah eskalasi perang Timur Tengah.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan kondisi geopolitik dan iklim global saat ini menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui penguatan sistem pangan nasional.

Menurut Ghimoyo, ID Food masih membutuhkan sejumlah dukungan agar perannya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional dapat berjalan lebih optimal.

“Pertama, kami membutuhkan pinjaman dengan subsidi bunga. Hal ini penting agar ID Food dapat lebih leluasa dalam melakukan pengadaan komoditas pangan strategis, sekaligus mendorong investasi di sektor hilirisasi, termasuk penguatan rantai pasok dan cold chain yang terintegrasi,” kata Ghimoyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, ID Food juga menyatakan kesiapan untuk menerima penugasan pemerintah dalam berbagai program pangan, termasuk bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ghimoyo turut menyinggung posisi penting dukungan pemerintah dalam subsidi distribusi pangan. Dia mengatakan tantangan terbesar tidak hanya terletak pada produksi, melainkan juga pada aspek distribusi, terutama untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Oleh karena itu, dukungan subsidi biaya angkutan logistik akan sangat membantu agar harga pangan di wilayah tersebut tetap terjangkau dan tidak terjadi disparitas yang tinggi,” ujarnya.

Dari sisi geopolitik, Ghimoyo menyampaikan bahwa potensi gangguan di Selat Hormuz mulai berdampak pada kenaikan indeks harga pangan global.

Selain faktor geopolitik, dia menuturkan bahwa ancaman juga datang dari sisi iklim melalui potensi super El Nino 2026 yang diperkirakan meningkatkan suhu global dan memengaruhi produksi, distribusi, hingga kualitas pangan.

“Bagi ID Food, situasi ini menjadi turning point, di mana peran kami harus bergeser. Tidak hanya sebagai buffer komersial, tetapi juga menjadi buffer ketahanan pangan negara,” imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa peran ID Food ke depan mencakup penjagaan ketersediaan stok, penguatan distribusi hingga wilayah rawan pangan, serta peningkatan efisiensi rantai pasok.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, lanjut Ghimoyo, ID Food saat ini fokus pada penguatan sumber pasokan dan distribusi untuk enam komoditas strategis, yakni daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung.

ID Food juga menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong dukungan subsidi logistik. Di sisi lain, perusahaan juga memperkuat sinergi antar-BUMN bersama Perum Bulog, PTPN, dan Agrinas Pangan untuk memastikan penyerapan produk dalam negeri dan distribusi hingga pasar tradisional.

Hingga saat ini, ID Food telah memiliki jaringan distribusi yang luas, mencakup 94 titik cabang, lebih dari 1.400 titik pasar pantauan, serta lebih dari 27.000 mitra ritel di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga menyuplai sekitar 420 titik dalam program gerakan pangan murah dari total 1.900 titik nasional pada 2026 sebagai bentuk intervensi harga langsung ke masyarakat.

Di sektor distribusi beras, ID Food juga menyatakan kesiapan bersinergi dengan Bulog dalam penyaluran beras SPHP secara nasional agar distribusi lebih cepat dan merata.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penarikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke bawah Kementerian Keuangan memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pengamat perbankan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah membahas kemungkinan agar PNM menjadi penyalur utama kredit usaha rakyat (KUR) untuk program pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban subsidi bunga yang saat ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Kalau dia dipaksa menjalankan program PSO pemerintah atau PNM-nya dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah dia enggak mengganggu valuasi BRI sendiri,” ujar Purbaya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Namun Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengambilalihan BUMN yang telah berjalan profesional oleh kementerian justru berisiko menimbulkan kerugian tata kelola.

“Ketika sudah mampu dikelola secara profesional oleh BUMN, maka seharusnya dibiarkan dikelola secara mandiri, tidak terikat lagi ke kementerian/lembaga. Maka, saya rasa tidak seharusnya PT PNM ini diambil oleh Kemenkeu,” katanya kepada Bisnis.

Menurutnya, mandat Kementerian Keuangan adalah mengelola fiskal dan keuangan negara, bukan operasional UMKM secara langsung. Jika tujuannya memperkuat pembiayaan rakyat kecil, pemerintah dapat mengembangkan skema yang sudah ada tanpa mengubah struktur kepemilikan.

Dari sisi industri, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan melihat spin off memiliki dua sisi. “Bila perusahaan anak memiliki kinerja baik maka dapat berdampak pada pengurangan kinerja konsolidasian,” ujarnya. Namun dia juga menilai entitas yang berdiri sendiri bisa lebih efektif karena birokrasi lebih pendek.

Sementara itu, manajemen BRI menegaskan belum ada pembahasan resmi. “Belum ada,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi.

Dia menekankan keputusan terkait aksi korporasi merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini Danantara. Dengan kontribusi aset sekitar Rp55 triliun dan laba lebih dari Rp1 triliun menurut data BRI konsolidasian per kuartal tiga 2025, PNM memang bukan entitas kecil dalam struktur BRI Group.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah kuota pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI untuk tahun ini.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI mendapat mandat untuk menyalurkan pembiayaan KPR FLPP sebanyak 60.000 unit pada 2026, meningkat 100% dari kuota tahun lalu yang sebesar 30.000 unit.

“KPR subsidi tadi kita sudah sampaikan, sudah dikasih target baru tahun lalu kita menyalurkan sekitar 36.000 [unit], tahun ini mungkin 60.000 [unit],” kata Hery dalam konferensi pers di Kantor BRI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Kendati target yang diberikan meningkat 100% dari tahun lalu, Hery optimistis BRI dapat menjalankan penugasan pemerintah, dengan dukungan dari 7.500 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, BRI hingga akhir Desember 2025 mendapat kuota KPR FLPP sebanyak 33.000 unit. Kemudian untuk tahun ini, BRI semula mendapat mandat untuk menyalurkan pembiayaan KPR FLPP sebesar 36.261 unit, sebelum akhirnya ditambah menjadi 60.000 unit.

“Dengan kemampuan distribution yang besar ini, kami dengan senang hati akan membantu untuk menyalurkan program-program pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Hery mengungkapkan bahwa BRI telah menyalurkan lebih dari Rp16 triliun untuk pembiayaan rumah bersubsidi. Dalam catatan Bisnis, BRI tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi sebesar Rp16,6 triliun kepada lebih dari 118.000 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir 2025.

Penyaluran KPR Subsidi mencakup beberapa skema pembiayaan. Perinciannya, KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp15,74 triliun, dan KPR Tapera sebesar Rp321,23 miliar.

Kemudian, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp94,03 miliar dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,06 miliar.

“Harapannya tahun ini juga [mencapai] target. Tadi Pak Menteri [Maruarar Sirait] sudah nambahin target lagi 100% lagi naik. Luar biasa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah guna membangkitkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional mengingat potensinya sebagai pemain di pasar global.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menuturkan, pemerintah melihat industri TPT Indonesia potensial untuk diintegrasikan dan dikembangkan. Hal tersebut seiring dengan potensi jumlah penduduk dunia yang akan mencapai 8 miliar orang kedepannya.

Menurutnya, dengan pengembangan tersebut, Indonesia nantinya dapat menjadi pemain besar tekstil dunia. Dia juga mengatakan, industri tekstil Indonesia akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Prospek ini perlu dibarengi dengan peningkatan teknologi, peningkatan skill SDM, serta butuh investasi untuk revitalisasi," katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (29/1/2026).

Seiring dengan hal tersebut, Haryo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah program dan insentif guna memulihkan industri tekstil nasional.

Dia mengatakan, salah satu insentif yang diberikan pemerintah pada sektor ini adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja industri padat karya mencakup tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kulit dan produk kulit, serta furnitur. Haryo menuturkan, kebijakan tersebut telah berjalan sejak 2025 lalu dan akan dilanjutkan tahun ini

Selain itu, pemerintah juga memberikan program Kredit Investasi Padat Karya (KIPK). Haryo menjelaskan, skema KIPK menyediakan akses kredit/pembiayaan dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar bagi pelaku usaha di enam sektor industri padat karya tertentu.

"Dukungan pemerintah kepada penerima KIPK berupa subsidi bunga/margin sebesar 5% per tahun untuk modernisasi peralatan atau mesin," jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga memberikan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi perusahaan industri padat karya tertentu, mencakup pengurangan beban iuran hingga 50%

Sebelumnya, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, perlambatan industri TPT tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Dari sisi eksternal, persaingan global semakin ketat dengan munculnya negara-negara produsen baru seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja yang menawarkan struktur biaya lebih kompetitif.

Dia menjelaskan, negara-negara tersebut memiliki posisi tawar yang lebih baik, terutama dari sisi upah tenaga kerja yang relatif murah dan efisiensi produksi yang tinggi.

"Akibatnya, banyak buyer internasional mengalihkan pesanan ke sana,” ujarnya.

Sementara itu, di dalam negeri, industri TPT justru dibebani kenaikan biaya produksi yang berkelanjutan. Peningkatan upah, mahalnya energi dan logistik, serta ketergantungan pada bahan baku impor yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar membuat margin industri semakin tertekan dan ruang ekspansi kian terbatas.