Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada 2026 kepada warga lanjut usia yang memenuhi kriteria. Program ini menyasar lansia tidak mampu yang terdaftar dalam sistem kesejahteraan sosial daerah.

Penyaluran dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dengan skema pencairan tertentu, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup.

KLJ merupakan bagian dari program Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dikelola Dinas Sosial DKI Jakarta. Program ini berjalan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 dan Nomor 193 Tahun 2017, yang mengatur pemberian bantuan sosial bagi kelompok rentan, khususnya lansia tidak mampu.

Jadwal Pencairan KLJ 2026 Setelah Tahap Pertama

Mengacu pada pola penyaluran sebelumnya dan informasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta, pencairan KLJ 2026 tidak dilakukan setiap bulan, melainkan dicairkan secara bertahap per beberapa bulan. Setelah pencairan tahap pertama, penyaluran berikutnya umumnya dilakukan dalam interval tiga bulanan. Artinya, penerima manfaat berpotensi menerima bantuan pada periode berikutnya sesuai siklus tersebut, tergantung kesiapan data dan proses verifikasi. Namun, perlu dipahami bahwa jadwal pencairan tidak seragam di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Perbedaan waktu pencairan bisa terjadi karena:

• Proses validasi dan pemutakhiran data penerima
• Verifikasi oleh bank penyalur
• Status administrasi kependudukan
• Ketersediaan dan kesiapan anggaran daerah

Karena itu, penerima disarankan untuk secara berkala memantau informasi resmi dari Dinas Sosial.

Skema Pencairan dan Besaran Bantuan Kartu Lansia Jakarta

Salah satu ciri utama penyaluran KLJ adalah penggunaan skema rapel. Bantuan tidak selalu diberikan setiap bulan, tetapi dikumpulkan dan dicairkan sekaligus. Dalam praktiknya, pencairan biasanya dilakukan di 2 bulan sekaligus atau 3 bulan sekaligus. Skema ini diterapkan untuk efisiensi penyaluran serta menyesuaikan proses administrasi dan anggaran pemerintah daerah. Dengan sistem ini, penerima bisa menerima dana dalam jumlah lebih besar dalam satu waktu.

Besaran bantuan KLJ 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat. Nominal ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Dengan skema rapel, jumlah yang diterima dalam satu kali pencairan bisa mencapai Rp600.000 (untuk 2 bulan), atau Rp900.000 (untuk 3 bulan) Besaran tersebut bergantung pada periode pencairan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Syarat Penerima KLJ 2026

Untuk mendapatkan bantuan KLJ, lansia harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan pemerintah, antara lain:

1. Berstatus warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP dan KK)
2. Termasuk dalam kategori lansia (umumnya usia 60 tahun ke atas)
3. Tergolong tidak mampu secara ekonomi
4. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sistem data kesejahteraan daerah
5. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sejenis secara bersamaan

Pemenuhan syarat ini menjadi dasar utama dalam proses verifikasi dan penetapan penerima manfaat.

Cara Daftar KLJ 2026

Bagi lansia yang belum terdaftar, proses pendaftaran tidak dilakukan secara langsung oleh individu, melainkan melalui mekanisme pendataan sosial. Secara umum, alurnya sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan melalui RT/RW setempat
2. Data diteruskan ke kelurahan untuk verifikasi awal
3. Dinas Sosial melakukan validasi dan pencocokan data
4. Data yang lolos akan dimasukkan ke dalam sistem kesejahteraan sosial daerah
5. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan kuota yang tersedia

Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan status penerimaan melalui portal resmi Siladu Jakarta dengan memasukkan NIK.

Bansos KLJ 2026 tetap menjadi salah satu program perlindungan sosial penting bagi lansia di DKI Jakarta. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan skema rapel setiap dua hingga tiga bulan, sehingga penerima dapat memperoleh bantuan hingga Rp900.000 dalam satu kali pencairan. Meski jadwal tidak seragam di setiap wilayah, masyarakat dapat memantau status penerimaan melalui kanal resmi dan memastikan data kependudukan selalu mutakhir agar tidak terkendala dalam proses pencairan.

FAQ

1. Kapan pencairan KLJ 2026 tahap berikutnya?

Pencairan dilakukan bertahap dengan pola per tiga bulan, namun jadwal bisa berbeda di tiap wilayah tergantung proses verifikasi dan kesiapan data.

2. Berapa jumlah bantuan KLJ yang diterima?

Besaran bantuan adalah Rp300.000 per bulan, dengan pencairan bisa dirapel hingga Rp900.000 untuk tiga bulan.

3. Bagaimana cara mengecek apakah terdaftar sebagai penerima KLJ?

Pengecekan dapat dilakukan melalui situs Siladu Jakarta dengan memasukkan NIK untuk melihat status kepesertaan.

Bisnis.com, SEMARANG — Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan lansia yang membutuhkan dukungan.

Di Indonesia, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun program bantuan sosial dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia (lansia).

Dalam penyalurannya, lansia kerap menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan oleh pemerintah. Ada bantuan berupa uang hingga barang, berikut ini tiga jenis bantuan sosial yang diperuntukkan untuk lansia.

1. Bansos PKH

Dilansir dari laman resmi Pemerintah DKI Jakarta, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM). Sudah hadir sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial, bansos PKH bisa membantu keluarga miskin untuk dapat memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya.

Kriteria Penerima Manfaat PKH

1. Komponen Kesehatan

- Ibu Hamil: maksimal 2 kali kehamilan

- Anak Usia Dini: usia 0-6 tahun, maksimal dua anak

2. Komponen Pendidikan

- Anak SD/MI Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMP/MTs Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

- Anak SMA/MA Sederajat: anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- Lanjut usia 70+: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

- Penyandang Disabilitas Berat: maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- Ibu hamil: Rp2.400.000

- Anak usia dini: Rp2.400.000

- SD: Rp900.000

- SMP: Rp1.500.000

- SMA: Rp2.000.000

- Disabilitas berat: Rp2.400.000

- Lanjut usia: Rp2.400.000

2. PBI JK

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan program bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Melalui program ini, masyarakat miskin atau tidak mampu diberikan bantuan berupa pembayaran iuran BPJS untuk setiap bulannya.

Untuk manfaatnya, para penerima bantuan akan mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang hampir sama dengan peserta BPJS biasa seperti berobat gratis, rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan lab obat-obatan dan lain-lain, dan perlindungan dari risiko biaya pengobatan yang mahal. Berdasarkan penyalurannya, kelompok lansia menjadi salah satu prioritas dari bantuan ini.

Sasaran dan Kriteria Utama Penerima PBI JK:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif terdaftar di Dukcapil.

2. Termasuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu (biasanya desil 1-4 di DTKS)

3. Nama yang ingin didaftarkan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial

4. Prioritas untuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga rentan miskin.

3. Bansos Permakanan

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, bantuan sosial permakanan merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk makanan yang terdiri dari nasi/sejenisnya, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral yang diberikan sebanyak dua kali dalam sehari dalam satu kali pengantaran.

Adapun tujuan dari bantuan ini adalah untuk penghormatan, perlindungan, dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Untuk penyalurannya, bantuan sosial permakanan diperuntukkan bagi para lansia dan penyandang disabilitas tunggal.

Kriteria Penerima Manfaat Bansos Permakanan

1. Miskin atau tidak mampu

2. Berusia 75 tahun atau lebih

3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

4. Bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri

5. Memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga

6. Diusulkan oleh camat atau kepala distrik sebagai penerima bantuan sosial permakanan. (Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA - Warga Jakarta yang lansia bisa berbahagia, sebab KLJ (Kartu Lansia Jakarta) bulan Februari 2026 sudah cair.

Ya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2026 bagi warga lanjut usia yang memenuhi syarat.

Program ini bertujuan membantu menjaga daya beli lansia di tengah kenaikan biaya hidup yang terus berlangsung.

Bantuan KLJ diberikan secara tunai dalam periode tertentu kepada lansia kurang mampu yang sudah tercatat dalam sistem kesejahteraan sosial daerah.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial berkelanjutan yang fokus pada kelompok rentan.

Penyaluran KLJ dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, serta Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 mengenai Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Lansia.

KLJ termasuk dalam skema Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), bersama program lain seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Jadwal Pencairan KLJ 2026

Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, bansos KLJ diberikan sekaligus untuk jangka waktu tiga bulan kepada setiap penerima. Namun, jadwal pencairan bisa berbeda di setiap wilayah, tergantung:

• Kesiapan data penerima
• Proses verifikasi oleh bank penyalur
• Validasi status kependudukan dan kesejahteraan sosial

Berapa KLJ yang Cair Februari 2026?

Setiap penerima KLJ akan menerima Rp300.000 per bulan, sama seperti periode sebelumnya. Dalam praktiknya, pencairan tidak selalu bulanan. Pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan sekaligus untuk dua hingga tiga bulan.

Dengan mekanisme ini, lansia berpotensi menerima hingga Rp900.000 dalam sekali pencairan, menyesuaikan anggaran dan kebijakan penyaluran.

Cara Cek Daftar Nama Penerina KLJ Februari 2026 (lanjut halaman 2)...

Cara Cek Penerima KLJ 2026

Lansia atau keluarga dapat memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bantuan melalui portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut caranya:

• Buka Portal Siladu Jakarta di alamat https://siladu.jakarta.go.id
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Tekan tombol “Cek”
• Sistem akan menampilkan status kepesertaan, termasuk periode penyaluran bantuan
• Pemerintah mengingatkan agar masyarakat selalu memperbarui data kependudukan agar proses verifikasi dan pencairan bantuan tidak terhambat.

Itulah cara cek nama pemerima KLJ bulan Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2026 bagi warga lanjut usia (lansia) yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga daya beli lansia di tengah tekanan kenaikan biaya hidup.

Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan KLJ secara tunai dalam jangka waktu berkala kepada kelompok lansia tidak mampu yang telah terdata dalam sistem kesejahteraan sosial daerah.

Program ini dijalankan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial berkelanjutan yang menyasar kelompok rentan.

Penyaluran KLJ dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia.

KLJ merupakan salah satu program yang masuk dalam skema Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), selain Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Jadwal Pencairan Bansos KLJ 2026

Mengacu pada informasi resmi Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, penyaluran bansos KLJ diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan kepada setiap penerima manfaat.

Jadwal pencairan KLJ ini dapat berbeda di setiap wilayah administratif di DKI Jakarta. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesiapan data penerima, proses verifikasi oleh bank penyalur, serta validasi status kependudukan dan kesejahteraan sosial penerima bantuan.

Besaran Bansos KLJ 2026

Berdasarkan keterangan Dinas Sosial DKI Jakarta, besaran bansos KLJ 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat. Nominal tersebut konsisten dengan besaran bantuan pada periode sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, pencairan bansos KLJ tidak selalu dilakukan setiap bulan. Pemerintah daerah dapat menerapkan mekanisme rapel, sehingga bantuan disalurkan untuk dua hingga tiga bulan sekaligus.

Dengan skema tersebut, penerima manfaat berpotensi menerima dana hingga Rp900.000 dalam satu kali pencairan, menyesuaikan dengan kebijakan penyaluran dan kesiapan anggaran pemerintah daerah.

Cara Cek Penerima Bansos KLJ 2026

Lansia atau keluarga penerima manfaat dapat memastikan status kepesertaan Bansos KLJ 2026 melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengecekan daftar penerima KLJ 2026 dapat dilakukan secara mandiri dengan langkah berikut:

• Cek melalui Portal Siladu Jakarta atau buka browser Siladu Jakarta di alamat https://siladu.jakarta.go.id
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tertera di KTP dalam kolom yang tersedia
• Tekan tombol “Cek” untuk menampilkan status kepesertaan dalam program bantuan sosial
• Sistem akan menunjukkan apakah NIK tersebut terdaftar sebagai penerima KLJ 2026 atau tidak

Hasil pengecekan akan menunjukkan status kepesertaan penerima manfaat, termasuk informasi terkait periode penyaluran bantuan.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan tetap mutakhir agar tidak menghambat proses verifikasi dan pencairan bantuan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan kembali melanjutkan penyaluran Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada tahun 2026 sebagai bagian dari program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Program ini secara konsisten ditujukan untuk membantu warga lanjut usia agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak.

Jika merujuk pada pola penyaluran tahun sebelumnya, bantuan KLJ biasanya dicairkan secara bertahap dan dilakukan bersamaan dengan bansos PKD lainnya yang dikelola oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyaluran KLJ 2026 diperkirakan akan mengikuti skema dan mekanisme serupa, termasuk waktu pencairan di awal tahun.

Apa Itu Kartu Lansia Jakarta (KLJ)?

Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada warga berusia 60 tahun ke atas yang masuk kategori rentan secara sosial dan ekonomi.

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan lansia melalui dukungan finansial rutin, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan kebutuhan harian lainnya. KLJ menjadi salah satu skema utama dalam Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang selama ini dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

Mengacu pada ketentuan dan realisasi penyaluran sebelumnya, besaran bantuan KLJ yang kemungkinan diterapkan pada 2026 adalah:

• Rp300.000 per bulan
• Dicairkan sekaligus untuk tiga bulan
• Total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000 per tahap pencairan

Skema pencairan ini biasanya merupakan akumulasi bantuan untuk beberapa bulan awal tahun dan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.

Jika melihat tahun sebelumnya, jumlah penerima KLJ cenderung mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan pemutakhiran data dan perluasan cakupan penerima.

Pada periode sebelumnya, jumlah penerima KLJ tercatat mencapai lebih dari 170 ribu lansia, dengan pencairan tahap awal menyasar sebagian besar penerima aktif. Angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandakan adanya perluasan akses bantuan sosial bagi warga lansia di DKI Jakarta.

Dengan pola tersebut, jumlah penerima KLJ 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran yang sama atau berpotensi bertambah, tergantung hasil verifikasi dan validasi data terbaru.

Syarat Penerima Kartu Lansia Jakarta

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022, penerima KLJ wajib memenuhi sejumlah kriteria berikut:

• Memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Berusia 60 tahun ke atas.
• Telah melalui proses verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas Dinas Sosial DKI Jakarta.

Kriteria ini diperkirakan tetap menjadi acuan utama dalam penetapan penerima KLJ tahun 2026.

Penetapan penerima KLJ didasarkan pada DTKS yang diperbarui secara berkala. Jika melihat praktik sebelumnya, data yang digunakan merupakan hasil pemutakhiran dari beberapa periode pendataan dan kemudian dipadankan dengan:

• Data kependudukan
• Data kepemilikan aset
• Informasi bantuan sosial lain

Pemadanan ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan hanya diterima oleh lansia yang benar-benar memenuhi kriteria.

Alasan Lansia Tidak Menerima Bantuan KLJ

Tidak semua lansia otomatis menjadi penerima KLJ. Berdasarkan evaluasi sebelumnya, beberapa faktor yang dapat menyebabkan lansia tidak masuk daftar penerima antara lain:

• Meninggal dunia
• Pindah domisili ke luar DKI Jakarta
• Tinggal di panti sosial
• Tidak memenuhi kriteria kelayakan DTKS
• Menerima bantuan sosial lain yang bersumber dari APBN
• Memiliki aset atau kondisi ekonomi di atas ketentuan

Dinas Sosial DKI Jakarta secara rutin melakukan evaluasi penerima KLJ melalui pemadanan data lintas instansi dan laporan masyarakat.

Apabila penerima dinilai tidak lagi memenuhi kriteria, bantuan dapat dihentikan dan dialihkan kepada lansia lain yang lebih membutuhkan. Mekanisme ini diperkirakan tetap diterapkan pada penyaluran KLJ 2026.

Untuk pencairan tahap selanjutnya, biasanya dilakukan proses verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas pendamping sosial. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terbaru.

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Melalui DTKS

Perlu diketahui, tidak ada pendaftaran khusus untuk KLJ. Penentuan penerima dilakukan secara top-down berdasarkan data DTKS yang telah diverifikasi.

Dengan demikian, pintu masuk utama agar lansia berpeluang menerima KLJ 2026 adalah melalui pendaftaran DTKS, baik secara daring maupun luring.

Pendaftaran DTKS Online:

1. Akses situs resmi dtks.jakarta.go.id saat periode pendaftaran dibuka.
2. Buat akun menggunakan NIK KTP kepala keluarga.
3. Login dan pilih menu pendaftaran.
4. Isi formulir indikator kemiskinan.
5. Kirim formulir dan simpan bukti pendaftaran.

Pendaftaran DTKS Offline di Kelurahan:

1. Siapkan fotokopi KTP dan KK serta surat pengantar RT/RW.
2. Datang ke kantor kelurahan sesuai domisili.
3. Berkas diinput ke sistem SIKS-NG oleh petugas.
4. Dokumen diverifikasi awal.
5. Simpan tanda terima pendaftaran.

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2026 diperkirakan tetap menjadi salah satu instrumen utama Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kesejahteraan warga lanjut usia. Dengan skema bantuan tunai yang disalurkan secara berkala dan berbasis data DTKS, program ini diharapkan terus membantu lansia memenuhi kebutuhan dasar secara lebih layak.

Masyarakat diimbau untuk memastikan data kependudukan dan DTKS selalu diperbarui agar peluang menerima bantuan sosial tetap terbuka pada penyaluran KLJ tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Lansia menjadi salah satu kelompok prioritas penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik melalui program nasional maupun daerah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, keberadaan bansos lansia dinilai krusial untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berusia di atas 60 tahun, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Salah satu skema bantuan sosial bagi lansia disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program ini, lansia berusia minimal 60 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin berhak menerima bantuan tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, gizi, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan ini juga ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Meski demikian, tidak semua lansia otomatis menerima bansos. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria penerima, antara lain berusia di atas 60 tahun, tidak memiliki penghasilan tetap, hidup sendiri atau bergantung pada keluarga, serta tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Selain PKH, Dilansir dari Budget Issue Brief (BIB) Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memiliki program perlindungan sosial khusus lansia, yaitu Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) yang kemudian berubah menjadi Program Bantuan Lanjut Usia (Bantu-LU) sejak 2019. Program ini ditujukan bagi lansia tidak potensial, tinggal sendiri atau hanya bersama pasangan, bukan penerima PKH, serta berada dalam kondisi sangat rentan, termasuk lansia yang terbaring di tempat tidur.

Pada 2019, besaran bantuan Bantu-LU sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan. Selanjutnya pada 2020, nilai bantuan meningkat menjadi Rp2.700.000 per tahun dengan komponen bantuan langsung, dukungan keluarga perawat lansia, serta dana perawatan dan terapi sosial. Namun, keterbatasan kuota dan wilayah membuat program ini belum menjangkau seluruh lansia di Indonesia.

Sementara itu, PKH Komponen Lansia telah berjalan sejak 2016 dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Awalnya, program ini hanya menyasar lansia berusia 70 tahun ke atas. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, besaran bantuan meningkat menjadi Rp3.000.000 per tahun atau Rp300.000 per bulan. Meski demikian, nilai tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, penerima PKH Komponen Lansia baru mencapai sekitar 11 persen dari total populasi lansia. Bahkan, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, di mana sebagian rumah tangga lansia kelompok ekonomi atas tercatat sebagai penerima, sementara lansia dari kelompok ekonomi terbawah belum sepenuhnya terjangkau.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan lansia agar berpeluang menerima bansos, pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Berikut tahapan yang dapat dilakukan:

Cara daftar bansos lansia secara online (melalui aplikasi):

• Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial melalui Play Store.
• Buat akun baru dengan mengisi Nomor KK, NIK, dan nama lengkap.
• Lakukan swafoto dengan KTP serta unggah foto KTP.
• Setelah akun diverifikasi admin, masuk ke menu “Daftar Usulan”.
• Klik “Tambah Usulan” dan lengkapi data lansia yang akan didaftarkan.
• Unggah foto rumah tampak depan serta foto kondisi kamar atau ruang tamu.

Cara daftar bansos lansia secara offline (melalui desa/kelurahan):

• Siapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) lansia.
• Datangi Kantor Desa atau Kelurahan setempat.
• Temui petugas operator SIKS-NG atau aparat desa.
• Ajukan permohonan agar lansia dimasukkan ke dalam DTKS.
• Data akan dibahas melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) sebelum diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota.

Jika terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima manfaat, lansia akan memperoleh bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun yang disalurkan secara bertahap. Pencairan bantuan dilakukan melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia, baik secara tunai maupun nontunai.Untuk jangka panjang, program bansos lansia diharapkan dapat terus diperluas cakupannya, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran bantuan, agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan tantangan meningkatnya populasi lanjut usia di Indonesia.