Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan kesiapannya untuk memimpin penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai platform kolaborasi internasional bagi negara-negara pemilik gambut tropis.

Hal tersebut disampaikan Ketua Delegasi Kemenhut sekaligus Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam The Fourth Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI-4) di Lima, Peru.

“Dengan pengalaman Indonesia dalam melindungi dan mengelola ekosistem gambut, serta mandat Kemenhut yang mengelola lebih dari 70 persen kawasan gambut di kawasan hutan negara, kami siap memimpin penguatan ITPC sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan kerja sama internasional untuk masa depan gambut dunia,” kata Ristianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, kepemimpinan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset bersama, inovasi teknologi, serta mobilisasi kemitraan internasional dalam mendukung pengelolaan gambut tropis yang berkelanjutan.

“Kami meyakini bahwa ITPC harus berkembang menjadi pusat kolaborasi global bagi negara-negara tropis,” ujar dia.

Ristianto menjelaskan Kemenhut telah membangun sistem tata kelola gambut yang komprehensif melalui penguatan regulasi, perlindungan kawasan gambut, restorasi ekosistem, pengelolaan berbasis lanskap, serta pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Berbagai kebijakan tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim.

“Sebagai negara dengan salah satu bentang gambut tropis terbesar di dunia, Indonesia memandang bahwa tantangan pelestarian gambut tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri,” kata Ristianto.

“Dibutuhkan kepemimpinan global yang mampu menjembatani kerja sama antarnegara, memperkuat kapasitas, mempercepat inovasi, dan membangun standar tata kelola gambut tropis yang semakin kuat,” imbuhnya.

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia juga mengundang seluruh negara anggota Global Peatlands Initiative, organisasi internasional, lembaga penelitian, sektor swasta, serta para mitra pembangunan untuk berpartisipasi pada Peatland Forest Forum 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Oktober 2026.

Forum tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat aksi kolektif global, memperluas kolaborasi lintas negara, serta menghasilkan langkah nyata dalam pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis.

“Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global melalui kepemimpinan, inovasi, dan kolaborasi yang nyata,” ujar Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai transformasi dan penyempurnaan tata kelola kehutanan harus bisa lebih inklusif, berkelanjutan, kompetitif, sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul.

Adapun pembenahan tata kelola pemanfaatan hutan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

“Kawasan hutan harus dikelola pihak yang memiliki kemampuan, komitmen, dan kesiapan berinvestasi serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan kelestarian lingkungan. Kita ingin memastikan setiap izin yang diberikan benar-benar menghasilkan pengelolaan hutan yang produktif, bukan hanya menguasai lahan,” ujar Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan tata kelola yang perlu segera diperbaiki.

Saat ini terdapat sekitar 500 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan sekitar 30 persen di antaranya menunjukkan kinerja yang belum optimal.

Selain itu, masih ditemukan konflik tenurial antara pemegang PBPH dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sementara permohonan perizinan baru juga terus bertambah dengan jumlah antrean yang telah mencapai lebih dari 200 permohonan.

“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme pemberian, evaluasi, dan pengelolaan PBPH agar izin benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang mampu secara teknis maupun finansial serta memiliki komitmen kuat untuk mengelola kawasan secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenhut juga akan memperketat tahapan proses perizinan agar tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk menguasai kawasan hutan tanpa kepastian investasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan penyempurnaan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tidak mengubah norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Fokusnya adalah memperbaiki kualitas tata kelola, menyederhanakan proses, meningkatkan kepastian usaha, memperkuat akuntabilitas, sekaligus memastikan manfaat pemanfaatan hutan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Laksmi.

Ia menambahkan penyempurnaan regulasi juga diarahkan memperkuat konsep Multiusaha Kehutanan, meningkatkan kepastian investasi, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat digitalisasi layanan perizinan, serta memastikan pengelolaan hutan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat jangka panjang yang diberikan hutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama itu mencakup peningkatan integrasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dan sertifikasi FSC.

Ia mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola kehutanan, serta memperluas peluang pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pendekatan nasional dan internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha berbasis kehutanan,” kata Laksmi.

Ditjen PHL dan FSC memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia melalui pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC.

Audit gabungan memungkinkan dua atau lebih sistem pengelolaan dinilai secara bersamaan oleh satu tim auditor dalam satu proses audit, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya serta menghindari duplikasi proses, tanpa mengurangi kredibilitas maupun integritas masing-masing sistem sertifikasi.

Ia menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup pengembangan mekanisme audit gabungan mulai dari hutan hingga eksportir dan importir, peningkatan kinerja pengelolaan hutan, penyelarasan remedy framework dalam rangka pencapaian target Forestry and Other Land Use/FOLU Net Sink 2030.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dan promosi pengelolaan hutan berkelanjutan, pertukaran data dan informasi pasar, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia yang memenuhi standar SVLK dan FSC.

“Kami berharap pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC dapat mendorong peningkatan tata kelola kehutanan serta memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk-produk hasil hutan Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para pengelola hutan lestari di Indonesia,” ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal FSC International Subhra Bhattacharjee menegaskan kemitraan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen global FSC untuk menunjukkan nilai dan manfaat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

“Melalui pengembangan mekanisme audit gabungan SVLK-FSC, kami menyelaraskan berbagai upaya yang ada sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Subhra.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Saptadi Darmawan menilai tanaman aren berpotensi menjadi salah satu sumber bioetanol nasional karena mudah diolah, memiliki produktivitas yang berkelanjutan, serta dapat tumbuh di lahan marginal.

Dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Bogor, Jabar, Jumat, Saptadi mengatakan nira aren merupakan bahan baku bioetanol yang relatif mudah diproses karena mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang tinggi.

Berbeda dengan bioetanol berbahan pati maupun biomassa kayu yang memerlukan proses pengolahan lebih kompleks, bioetanol dari nira aren menurutnya cukup diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan.

Selain itu, menurut dia, bioetanol berbasis aren memiliki angka oktan sekitar 108, lebih tinggi dibandingkan bensin beroktan tinggi.

Pohon aren juga mampu menghasilkan nira hingga sekitar 20 tahun sehingga menjadi sumber bahan baku energi terbarukan yang berkelanjutan.

"Nilai ekonominya cukup bagus. Sifatnya juga terbarukan,” ujar dia.

Saptadi menjelaskan aren dapat dikembangkan di lahan marginal atau lahan yang kurang produktif untuk pertanian sehingga tidak bersaing dengan komoditas pangan.

Di sisi lain, tanaman ini juga berkontribusi terhadap konservasi karena memiliki sistem perakaran yang membantu menjaga tanah dan air, mengurangi risiko erosi, serta menghasilkan nektar sebagai sumber pakan lebah.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan bioetanol aren masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut Saptadi, kualitas bahan baku dan proses produksi bioetanol masih perlu lebih distandarkan. Selain itu, di sejumlah daerah nira aren juga bersaing dengan pemanfaatannya sebagai bahan baku minuman beralkohol tradisional yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Ia menilai pengembangan aren untuk kebutuhan bioetanol perlu dibedakan dari pemanfaatan untuk pangan agar tidak terjadi persaingan penggunaan bahan baku.

Menurut dia, pengelolaan aren untuk kebutuhan pangan dapat tetap dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pengembangan aren sebagai sumber energi memerlukan kawasan budidaya dengan skala yang ekonomis agar pasokan nira tersedia secara berkelanjutan.

"Untuk pengembangannya kita harus membuat dua klaster, yaitu aren untuk pangan dan aren untuk energi. Kalau tidak dipisahkan, pengembangannya tidak akan berjalan dengan lancar," katanya.

Dari sisi keekonomian, Saptadi menilai usaha bioetanol aren layak dikembangkan pada skala koperasi maupun industri kecil.

Berdasarkan hasil penelitian timnya, harga pokok produksi (HPP) bioetanol aren berkisar Rp8.500-Rp10.000 per liter, sedangkan harga jual diperkirakan mencapai Rp14.000-Rp16.000 per liter, dan margin kotor diperkirakan mencapai 35-45 persen.

Ia menambahkan pengembangan industri bioetanol juga perlu didukung pemanfaatan seluruh bagian tanaman aren agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Selain nira sebagai bahan baku bioetanol, buah aren dapat diolah menjadi kolang-kaling, ijuk dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, sedangkan limbahnya dapat diolah menjadi biopelet maupun biobriket aren.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tanaman aren tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan luas areal aren terbesar, disusul Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang juga memiliki potensi pengembangan aren cukup besar.

Saptadi juga menyoroti tren penyusutan areal tanaman aren di Indonesia. Berdasarkan data BPS, luas areal tanaman aren sedikit menyusut dari 64.544 hektare pada 2019 menjadi 60.557 hektare pada 2023.

Produksi juga turun dari puncaknya sebesar 107.415 ton pada 2021 menjadi 100.273 ton pada 2023, sementara produktivitas menurun dari 2,8 ton per hektare menjadi 2,7 ton per hektare pada periode yang sama.

Menurut Saptadi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian apabila aren akan dikembangkan sebagai salah satu sumber bioetanol nasional.

Sebagai bagian dari pengembangan bioenergi berbasis aren, Kementerian Kehutanan pada Desember 2025 telah meresmikan Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang, Garut, Jawa Barat.

Saat peresmian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan proyek tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat pengembangan bioenergi hijau berbasis aren yang sejalan dengan agenda transisi energi pemerintah.

Menurut Raja Juli, aren merupakan salah satu komoditas yang berpotensi menopang kebutuhan bioetanol nasional karena dapat tumbuh dengan baik di kawasan hutan maupun lahan berlereng.

Proyek percontohan tersebut memanfaatkan nira aren yang dipasok oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong di Desa Bojong, Garut. Fasilitas itu memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari dengan kebutuhan bahan baku 300-500 kilogram nira aren per hari.

Kementerian Kehutanan memperkirakan satu hektare tanaman aren mampu menghasilkan sekitar 24.000 liter bioetanol per tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari

Bogor (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Krisdianto mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan (allowable cut), etat tebangan, hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan.

"Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari," kata Krisdianto dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan.

Menurut dia, apabila hutan dibiarkan tanpa pengelolaan, biomassa yang menumpuk di lantai hutan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun bencana seperti banjir dan longsor.

Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan hutan beserta hasil-hasilnya merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan.

Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan hasil hutan dinilai tidak sejalan dengan konsep pengelolaan hutan lestari.

Krisdianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pengembangan berbagai hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, sehingga kawasan hutan tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah beralih fungsi.

Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan berbagai potensi hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain hasil kayu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, aren, serta pengolahan biomassa hutan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan kayu dan biomassa yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan menjadi arang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan arang sebagai sumber energi, tetapi juga menghasilkan biochar dan asap cair (wood vinegar) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, biochar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon di dalam tanah, sedangkan asap cair dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian.

Pemanfaatan produk-produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Krisdianto menambahkan pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu fokus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau forest management unit yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak di bawah pemerintah daerah.

Menurut dia, KPH didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lestari, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi di masing-masing wilayah.

"Dengan multiusaha kehutanan, kita mendorong supaya KPH bisa lebih berperan secara ekonomi juga dari sektor kehutanan," katanya.

Ia menambahkan seluruh kegiatan multiusaha kehutanan wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Maman Turjaman mengatakan gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek besar di pasar internasional.

Menurut dia, Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis gaharu bernilai ekonomi tinggi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan negara-negara pesaing.

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, sementara di sisi lain tekanan terhadap hutan tetap bisa dikendalikan," katanya.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN Saptadi Darmawan mengatakan aren juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol karena lebih mudah diolah dibandingkan bahan baku bioetanol generasi kedua dan ketiga yang berasal dari biomassa berlignoselulosa.

Menurut dia, pengembangan aren diarahkan pada lahan-lahan marginal sehingga tetap sejalan dengan upaya pelestarian hutan.

Selain memiliki nilai ekonomi, aren juga merupakan tanaman konservasi yang dapat mendukung pemulihan kawasan hutan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Ia menambahkan pemanfaatan bioetanol berbasis aren telah diuji coba melalui Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang pada Desember 2025.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan pendanaan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional guna mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun kesepahaman yang diteken dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan diskusi secara konstruktif mengenai berbagai peluang dan dukungan mobilisasi pendanaan iklim bagi upaya perlindungan serta pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan tersebut mencakup potensi pemanfaatan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi melalui FCPF maupun peluang pendanaan berbasis kinerja (results-based payments) serta skema pendanaan iklim lainnya melalui berbagai standar dan mekanisme internasional yang memiliki integritas tinggi.

Menhut menilai, Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam perlindungan dan restorasi hutan.

Melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi yang terverifikasi dan memperoleh pendanaan iklim sebesar 110 juta dolar AS.

Pengalaman tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjajaki berbagai peluang baru dalam pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menegaskan Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi.

Pemerintah tengah membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, President and CEO Emergent, Eron Bloomgarden menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya perlindungan hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.

“Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Bloomgarden.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia siap untuk menjadi pemimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin transisi global dari ambisi iklim menuju implementasi nyata melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, serta inovasi pembiayaan konservasi.

“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Antoni.

Ia mengatakan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan nyata dalam pengelolaan hutan dan aksi iklim.

Salah satu capaian penting adalah keberhasilan menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 2,61 juta hektare pada tahun 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada tahun 2025 melalui penguatan pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Selain itu, program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga, sementara pengakuan hutan adat terus dipercepat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.

Untuk mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030, Indonesia terus memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi kegiatan karbon di sektor kehutanan.

“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” kata Raja Antoni.

“Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” imbuhnya.

Selain itu, Menhut juga memperkenalkan berbagai langkah inovatif Indonesia dalam pembiayaan konservasi, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Gugus tugas tersebut sedang mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, dan blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional Indonesia.

Di sisi lain, ia menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperkuat kemitraan dalam bidang keuangan berkelanjutan, infrastruktur pasar, tata kelola, dan inovasi pembiayaan iklim.

“Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mobilisasi investasi hijau, serta penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hutan hingga 10 kali lipat dibandingkan model bisnis konvensional yang bertumpu pada hasil kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya nilai ekonomi hutan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan lestari.

Kondisi tersebut membuat kawasan hutan kerap kalah bersaing dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kalau kita masih bisnisnya seperti sekarang, nilai per hektare dari hutan itu rendah. Kalau kita lihat hutan itu isinya apa saja, itu jelas-jelas underpricing. Wajar kalau kemudian orang menganggap lebih baik diganti saja dengan yang lain," katanya.

Sejumlah kajian menunjukkan nilai ekonomi langsung hutan masih relatif rendah. Studi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mencatat nilainya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh di bawah perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun.

Untuk itu, Laksmi mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan secara bersamaan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, wisata alam, hingga perdagangan karbon.

Ia mengatakan skema tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara signifikan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

"Kita harapkan dengan multiusaha itu naik 10 kali lipat. Ini masih memakai multiusaha agroforestri untuk cadangan pangan dulu. Itu sudah otomatis naik 10 kali lipat," ujarnya menambahkan.

Laksmi mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan karena model bisnis kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menghadapi tantangan daya saing.

Menurut dia, sejumlah produk kehutanan berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan sehingga menekan tingkat keuntungan usaha dan minat investasi untuk pengelolaan hutan jangka panjang.

Saat ini, luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare, sementara pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemegang konsesi didorong menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengembangan agroforestri dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan sebagian konsesi yang telah menerapkan multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare untuk kemitraan dengan masyarakat, antara lain melalui pengembangan agroforestri.

"Kita ingin pemanfaatan hutan itu adil. Tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak saja. Masyarakat juga harus didorong terlibat," katanya.

Selain melalui agroforestri, Laksmi menilai nilai ekonomi hutan masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan jasa lingkungan, termasuk perdagangan karbon yang saat ini mulai dibuka pemerintah sebagai sumber pendapatan baru bagi pengelola hutan.

Ia mengatakan peluang peningkatan nilai ekonomi juga dapat datang dari berkembangnya instrumen kredit biodiversitas (biodiversity credit) dan berbagai skema pembiayaan berbasis lingkungan yang mulai berkembang di tingkat global.

"Kami yakin sebetulnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari nilai yang ada sekarang," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat sekitar hutan untuk memperluas pemerataan manfaat pengelolaan kawasan hutan yang selama ini banyak dikelola korporasi, yang saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah ingin pemanfaatan kawasan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

"Pemanfaatan hutan itu harus adil. Maka tidak boleh sebetulnya pemanfaatan hutan terkonsentrasi hanya ke sebagian orang saja. Jadi masyarakat itu justru harus didorong," kata Laksmi.

Menurut dia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan selama ini dilakukan melalui program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Namun, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

"Yang 29 juta hektare itu juga kami buat konsepnya bisa berbagi bersama melalui multiusaha kehutanan dan kewajiban melakukan kemitraan," ujarnya.

Laksmi menjelaskan kemitraan tersebut akan dijalankan melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, hingga wisata alam.

Menurut dia, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Masyarakat sekitar itu pasti tahu dari dulu yang cocok itu tanaman seperti ini. Itu yang mau kita kapitalisasikan. Local knowledge-nya itu kemudian kita wajibkan konsesi, dia harus punya multiusaha kehutanan, juga harus ada alokasi untuk kemitraan," katanya.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada korporasi.

Laksmi menambahkan sebagian konsesi yang telah bertransformasi ke skema multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare lahan untuk kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan agroforestri dengan komoditas yang mendukung cadangan pangan serta sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kopi, cokelat, dan vanila.

Menurut dia, skema kemitraan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemegang konsesi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai instrumen penting dalam mobilisasi pembiayaan iklim global.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, saat memberikan closing remarks pada sesi tingkat tinggi “From Fragile to Financeable – De-risking Carbon Credit Markets” yang diselenggarakan dalam rangka London Climate Action Week 2026 di Kota London, Inggris.

Menhut menegaskan tantangan utama pembiayaan iklim saat ini bukanlah minimnya ambisi atau keterbatasan modal, melainkan belum terciptanya kondisi yang kondusif agar investasi dapat mengalir dengan aman dan dalam skala besar ke berbagai solusi iklim.

“Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” kata Menhut, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam penguatan pasar karbon global mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui berbagai reformasi kebijakan dan penguatan instrumen kelembagaan. Salah yang telah ditetapkan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan kredibel.

Di sektor kehutanan, penguatan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, transparansi, integritas lingkungan, serta kepastian investasi dalam kegiatan karbon kehutanan.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar karbon nasional, Indonesia juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini akan menjadi fondasi utama tata kelola pasar karbon Indonesia melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan (traceability), dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor.

Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kemenhut juga akan menerbitkan persetujuan Menteri dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO?e. Langkah ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah pengembangan pasar karbon kehutanan Indonesia dan menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadirkan peluang investasi iklim yang nyata dan terukur.

“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk membangun pasar karbon global yang semakin kuat. Menurutnya, pusat-pusat keuangan dunia memiliki peran penting dalam membangun institusi pasar yang terpercaya, mengembangkan instrumen pengelolaan risiko, serta memobilisasi investasi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dia juga menegaskan bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh jumlah kredit karbon yang diperdagangkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang dibangun, investasi yang berhasil dimobilisasi, serta manfaat iklim dan pembangunan yang dihasilkan.

Sesi yang diselenggarakan bersama The Coalition to Grow Carbon Markets tersebut mempertemukan para pemimpin pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, organisasi internasional, dan pengembang pasar karbon.

Sesi ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mentransformasi pasar karbon dari pasar yang masih terfragmentasi dan berisiko tinggi menjadi pasar yang matang, terpercaya, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

(Febrina Ratna Iskana)