Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini biasanya diisi dengan upacara, pidato, dan berbagai kegiatan yang mengingatkan kita pada dasar negara. Namun di tengah meningkatnya krisis iklim, peringatan hari lahir Pancasila semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu menjadi ruang refleksi untuk menanyakan kembali: sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam cara kita mengelola lingkungan dan menghadapi perubahan iklim?

Pertanyaan ini penting karena perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sudah menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat hari ini. Banjir, longsor, kekeringan, gelombang panas, hingga kebakaran hutan semakin sering terjadi di berbagai wilayah. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan pemanasan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bahkan mencatat 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang semakin serius.

Indonesia tidak terlepas dari kondisi tersebut. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai panjang dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut mengancam wilayah pesisir. Perubahan pola musim memengaruhi sektor pertanian. Sementara banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi di berbagai daerah.

Ironisnya, di tengah ancaman yang semakin nyata, isu perubahan iklim sering kali masih kalah oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek. Banyak keputusan pembangunan lebih berorientasi pada keuntungan sesaat dibanding keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Krisis Iklim di Indonesia

Kita dapat melihatnya dari berbagai bencana yang terus berulang. Pada awal 2024, banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat menewaskan puluhan orang serta merusak ratusan rumah dan fasilitas publik. Pada akhir 2025, banjir dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banyak orang menganggap peristiwa tersebut semata-mata akibat hujan deras. Padahal, persoalannya jauh lebih kompleks.

BMKG telah berulang kali mengingatkan potensi cuaca ekstrem dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Namun, peringatan tersebut tidak selalu diikuti langkah mitigasi yang memadai. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 90% bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahun merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan terus berlangsung. WALHI mencatat bahwa sepanjang 2016–2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 1,4 juta hektare. Pada saat yang sama, izin pertambangan, perkebunan sawit, dan berbagai aktivitas ekstraktif terus berkembang di kawasan Bukit Barisan yang selama ini menjadi penyangga ekologis pulau Sumatera.

Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan alam menyerap dan menyimpan air juga menurun. Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi datang, risiko banjir dan longsor menjadi semakin besar. Sebaliknya, ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, masyarakat menghadapi ancaman kekeringan dan krisis air bersih.

Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Banjir dan longsor tidak hanya merusak rumah, sekolah, jalan, dan jembatan, tetapi juga merenggut nyawa. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian. Petani kehilangan lahan dan hasil panen. Nelayan menghadapi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Bahkan setelah bencana berlalu, kesulitan ekonomi dan sosial sering kali masih berlangsung dalam waktu yang lama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan. Ia juga merupakan persoalan keadilan, tata kelola, dan arah pembangunan. Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya.

Pancasila untuk Keadilan Iklim

Menurut Yudi Latif, Pancasila bukan sekadar dasar negara atau dokumen historis, melainkan "bintang penuntun" yang memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir sebagai pedoman etis agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan bersama.

Dalam konteks krisis iklim, gagasan tersebut menjadi semakin relevan. Sebab perubahan iklim pada dasarnya bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan ujian terhadap kemampuan bangsa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pembangunan.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak sambil membebankan risiko lingkungan kepada masyarakat luas.

Dalam konteks perubahan iklim, kelompok yang paling rentan justru sering menjadi pihak yang paling terdampak. Masyarakat miskin, petani, nelayan, masyarakat adat, dan warga yang tinggal di wilayah rawan bencana biasanya memiliki kapasitas paling rendah untuk beradaptasi. Mereka adalah kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi justru menanggung beban terbesar dari dampaknya.

Selain itu, sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi krisis iklim, musyawarah tidak cukup dimaknai sebagai proses politik semata. Musyawarah juga berarti kesediaan mendengarkan ilmu pengetahuan. Kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan data, riset, dan bukti ilmiah, bukan sekadar pertimbangan popularitas atau kepentingan jangka pendek.

Dari Seremoni ke Tindakan

Ilmuwan iklim Johan Rockström pernah mengatakan bahwa tantangan terbesar dunia saat ini bukan lagi memahami krisis iklim, melainkan menerjemahkan pengetahuan ilmiah menjadi tindakan nyata. Persoalannya bukan kurangnya informasi, melainkan kurangnya kemauan untuk bertindak.

Karena itu, memperingati hari lahir Pancasila tidak cukup dengan menghafal lima sila atau mengikuti upacara seremonial. Tantangan yang lebih penting adalah menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi panduan dalam mengelola sumber daya alam, menyusun tata ruang, melindungi hutan, mengurangi emisi, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya dasar negara. Ia juga merupakan pedoman moral untuk membangun hubungan yang adil antara manusia, negara, dan alam. Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kompas yang menuntun Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Hari lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Masa depan bangsa juga ditentukan oleh kemampuan kita menjaga lingkungan yang menjadi penopang kehidupan bersama. Sebab tanpa alam yang lestari, cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan yang terkandung dalam Pancasila akan semakin sulit diwujudkan.

Delapan puluh satu tahun lalu, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Sukarno mengucapkan sebuah kata yang kelak menjadi nama bagi dasar negara. Tanggal 1 Juni 1945 itu bukan sekadar momen lahirnya lima sila. Ia adalah kelahiran sebuah cita-cita tentang bagaimana sebuah bangsa hendak berdiri. Dan di antara kosakata yang paling sering diulang Sukarno sesudahnya, satu yang paling lekat dengan jiwa Pancasila adalah berdikari, kependekan dari berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara di Gedung Pancasila, Jakarta, dengan tema Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidatonya ia menggaungkan kembali gagasan ekonomi Pancasila, sebuah seruan agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi lebih banyak dinikmati pihak asing daripada rakyatnya sendiri.

Ia melontarkan otokritik atas pengelolaan sumber daya alam di masa lalu yang terlalu berorientasi ekspor tanpa nilai tambah. Ia juga membawa kabar optimistis tentang fondasi ketahanan nasional. “Kita sudah swasembada pangan saat banyak negara menghadapi kesulitan,” ujarnya. Pernyataan itu menyentuh sektor pangan dan energi sekaligus. Maka pada setiap peringatan 1 Juni, pertanyaan yang layak kita ajukan bukan seberapa hafal kita pada teks lima sila, melainkan seberapa jauh kita benar-benar berdiri di atas kaki sendiri di sektor energi. Dan jawabannya, sejauh ini, masih terasa kurang nyaman.

Dari Berdikari ke Bonanza

Sejarah kita sebenarnya pernah dekat sekali dengan cita-cita itu. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, gagasan berdiri di atas kaki sendiri bukan slogan kosong. Sukarno menolak menggadaikan kedaulatan ekonomi pada modal asing, dan perusahaan-perusahaan peninggalan kolonial dinasionalisasi agar kekayaan bumi nusantara dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, persis seperti yang kemudian dikukuhkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Energi sudah menjadi medan perjuangan kedaulatan sejak republik ini masih muda.

Lalu datang masa keemasan itu. Indonesia bergabung dengan OPEC sejak 1962, dan ketika harga minyak dunia melonjak berkali-kali lipat setelah krisis 1973, negeri ini mendadak banjir rezeki. Itulah era yang kemudian dikenang sebagai bonanza minyak. Pendapatan negara dari ekspor minyak membengkak, kas pembangunan meluap, dan untuk beberapa dekade Indonesia menikmati posisi sebagai pengekspor minyak yang disegani. Pertamina menjadi lambang kebanggaan, dan minyak menjadi mesin yang membiayai sekolah, jalan, serta pabrik di seluruh pelosok. Untuk sesaat, kita seolah benar-benar berdikari di atas tanah yang basah oleh emas hitam.

Namun, bonanza tidak pernah abadi. Sumur-sumur kita menua, eksplorasi melambat, sementara jumlah penduduk dan kendaraan terus bertambah. Produksi merosot, konsumsi membubung, dan keseimbangan pun berbalik. Pada 2008, Indonesia menangguhkan keanggotaannya di OPEC karena tidak lagi layak disebut sebagai eksportir. Kita berubah menjadi importir neto minyak. Bangsa yang dulu menjual minyak ke dunia kini harus membeli terangnya sendiri dari pasar global.

Angka-angka yang Membuat Gelisah

Ironi itu kini telanjang terbaca dalam angka. Konsumsi minyak nasional berkisar antara 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya menyentuh sekitar 600 ribu barel per hari. Lifting minyak sepanjang 2025 tercatat hanya 605,3 ribu barel per hari, jauh dari target 1 juta barel. Selisihnya, hampir satu juta barel sehari, ditambal dengan impor minyak mentah dan bahan bakar jadi, sebagiannya datang dari Nigeria, Angola, dan Arab Saudi.

Hingga 2025, sekitar separuh kebutuhan bahan bakar minyak nasional masih dipenuhi dari luar negeri, menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor minyak dan gas sepanjang 2025 sebesar US$32,77 miliar, sebuah beban yang terus menekan neraca perdagangan meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kerentanan itu kembali terbukti setiap kali harga minyak dunia melonjak akibat gejolak geopolitik, sementara rupiah berada di bawah tekanan menembus level Rp18 ribuan per dolar. Setiap guncangan harga di belahan dunia yang jauh langsung menyentuh dompet rakyat di sini.

Di sektor listrik, gambarnya tidak jauh berbeda. Menurut Badan Energi Internasional, lebih dari 60% pembangkit nasional masih ditopang batu bara, bahkan rencana penyediaan tenaga listrik terbaru memproyeksikan porsinya masih sekitar 64% pada 2025. Target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 gagal tercapai, realisasinya hanya 15,75%.

Lewat Kebijakan Energi Nasional yang baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, pemerintah justru menurunkan ambisinya dan menetapkan target bauran energi terbarukan pada 2030 di kisaran 19% hingga 23%, sebuah langkah yang lebih menyerupai penyesuaian ambisi dengan kenyataan ketimbang sebaliknya.

Energi adalah Soal Keadilan

Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya yang paling konkret. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberi energi sebuah dimensi moral. Energi menentukan siapa yang anaknya bisa belajar di bawah lampu pada malam hari, desa mana yang pabriknya bisa berputar, dan keluarga mana yang sanggup memasak tanpa cemas akan harga tabung gas.

Ketika hampir setengah dari kebutuhan bahan bakar kita bergantung pada impor, kita sesungguhnya menitipkan keadilan sosial rakyat sendiri pada harga minyak dunia dan turbulensi geopolitik yang sama sekali tidak kita kendalikan.

Sukarno, ketika ditantang memeras Pancasila menjadi satu kata, menjawab gotong royong. Roh itulah yang dibutuhkan dalam transisi energi. Membangun kemandirian energi yang adil tidak mungkin diserahkan pada satu kementerian atau satu BUMN.

Ia menuntut kerja bersama antara negara, daerah, dunia usaha, dan komunitas, dari koperasi listrik desa hingga panel surya di atap rumah tangga. Seruan ekonomi Pancasila yang disampaikan Presiden pada peringatan tahun ini akan kehilangan makna bila berhenti pada mineral dan pangan, lalu melupakan kedaulatan atas energi yang menjadi denyut dari semuanya.

Bonanza Berikutnya Ada di Atas Kepala Kita

Para pengamat berkali-kali mengingatkan bahwa akar persoalan energi terbarukan kita bukan teknologi, melainkan desain kebijakan dan struktur insentif. Tenaga surya dan angin masih pada tahap awal. Kilang kita terbatas sehingga, ironisnya, sebagai produsen minyak mentah pun kita tetap mengimpor bahan bakar olahan. Strategi biodiesel sawit memang menekan impor solar, tetapi membawa pertanyaannya sendiri soal lahan dan pangan. Mandiri tidak otomatis berarti lestari, dan lestari tidak otomatis berarti adil.

Karena itu, berdikari yang sejati hari ini menuntut tiga hal sekaligus. Kedaulatan, agar kita tidak lagi mudah terguncang oleh harga dan politik luar. Keberlanjutan, agar kita tidak menukar ketergantungan pada minyak impor dengan ketergantungan baru pada batu bara yang merusak iklim. Dan keadilan, agar transisi ini menerangi desa terpencil di timur sama benderangnya dengan kota besar.

Bonanza minyak telah berlalu dan tidak akan kembali. Tetapi bangsa yang lautnya seluas samudra, mataharinya sepanjang tahun, dan perutnya sepanas magma sebenarnya sedang berdiri di atas bonanza yang baru. Pertanyaannya hanya apakah kita cukup konsisten dan cukup berani untuk memanennya. Pancasila, pada akhirnya, bukan teks untuk dihafal. Ia adalah janji untuk ditunaikan. Dan di sektor energi, janji itu masih menunggu untuk dilunasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat telah melayani 1,4 juta pelanggan selama periode libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Lahir Pancasila, yakni pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api untuk berbagai keperluan, mulai dari berwisata, bersilaturahmi dengan keluarga, menghadiri kegiatan sosial, hingga perjalanan dinas dan bisnis.

“Mobilitas pelanggan selama masa libur panjang kali ini memperlihatkan pola yang berbeda dibandingkan periode liburan pada umumnya,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

“Jika biasanya lonjakan penumpang terpusat pada awal atau akhir masa libur, pergerakan pelanggan pada long weekend kali ini cenderung lebih merata sepanjang periode tersebut,” tambahnya.

Adapun volume pelanggan harian tetap terjaga pada level tinggi dan menunjukkan tren peningkatan menjelang berakhirnya masa liburan.

Pada 26 Mei 2026, KAI melayani 214.349 pelanggan, kemudian 155.110 pelanggan pada 27 Mei.

Jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 175.526 pelanggan pada 28 Mei, lalu mencapai 191.849 pelanggan pada 29 Mei.

Memasuki akhir pekan, volume pelanggan terus bertambah menjadi 214.142 pelanggan pada 30 Mei dan 218.289 pelanggan pada 31 Mei.

Puncak perjalanan terjadi pada 1 Juni 2026 dengan total 236.698 pelanggan.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memanfaatkan keleluasaan waktu libur untuk menentukan jadwal perjalanan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Arus keberangkatan maupun kepulangan berlangsung lebih tersebar sehingga pergerakan penumpang tidak terkonsentrasi pada satu hari tertentu.

Tingginya volume pelanggan pada hari terakhir liburan juga menunjukkan banyak masyarakat yang memilih memaksimalkan waktu berlibur sebelum kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tingginya mobilitas selama periode tersebut turut tecermin dari sejumlah relasi yang menjadi favorit pelanggan.

Rute-rute yang menghubungkan kota-kota tujuan wisata, pusat pendidikan, kawasan budaya, serta sentra ekonomi mendominasi pilihan perjalanan masyarakat.

Relasi Gambir–Yogyakarta menjadi yang paling banyak diminati dengan volume mencapai 18.514 pelanggan, diikuti Yogyakarta–Gambir sebanyak 15.047 pelanggan.

Selanjutnya, relasi Gambir–Semarang Tawang dan Semarang Tawang–Gambir masing-masing mencatat 11.935 pelanggan dan 11.746 pelanggan.

Sementara itu, rute Gambir–Bandung melayani 11.375 pelanggan, disusul Pasar Senen–Surabaya Pasarturi dengan 10.342 pelanggan dan Bandung–Gambir sebanyak 10.131 pelanggan.

Pada posisi berikutnya terdapat relasi Surabaya Pasarturi–Pasar Senen dengan 9.682 pelanggan, Surabaya Gubeng–Yogyakarta sebanyak 9.449 pelanggan, serta Yogyakarta–Surabaya Gubeng yang melayani 9.161 pelanggan.

Dominasi relasi yang menghubungkan Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya menunjukkan bahwa kota-kota tersebut tetap menjadi magnet perjalanan masyarakat selama masa libur panjang.

“Selain memiliki daya tarik wisata yang kuat, kota-kota tersebut juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan budaya yang mendorong tingginya mobilitas antardaerah,” ujar Anne.

Dengan jaringan yang menjangkau berbagai kota utama di Pulau Jawa, kereta api terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendukung mobilitas pada momen-momen libur nasional maupun aktivitas sehari-hari.

Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanannya menggunakan layanan kereta api selama masa libur panjang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah memilih kereta api sebagai bagian dari perjalanan mereka selama libur panjang ini,” ujarnya.

“Kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, keselamatan perjalanan, kenyamanan pelanggan, serta kemudahan akses layanan di berbagai titik perjalanan," lanjut Anne.

Anne menambahkan bahwa setiap periode liburan selalu menjadi ruang pembelajaran yang berharga bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

"Kami menyadari bahwa harapan pelanggan akan terus berkembang. Karena itu, KAI akan terus melakukan berbagai perbaikan, pengembangan layanan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas operasional agar pengalaman perjalanan dengan kereta api semakin nyaman, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Tanggal 1 Juni selalu menjadi momen yang istimewa bagi keluarga besar Permodalan Nasional Madani (PNM). Pada hari yang sama, seluruh insan PNM memperingati dua momentum penting sekaligus, yaitu Hari Lahir Pancasila dan hari jadi PNM ke-27.

Sebuah pengingat bahwa perjalanan perusahaan tidak pernah lepas dari nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi dalam melayani masyarakat. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pembuka rangkaian kegiatan yang diikuti secara khidmat oleh lebih dari 2.700 karyawan PNM di GOR Soemantri Jakarta.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, upacara ini mengajak seluruh insan PNM untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap tindakan, menjaga persatuan, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi sesama. Semangat tersebut sejalan dengan tugas dan peran PNM dalam mendampingi jutaan masyarakat prasejahtera.

Direktur Utama PNM, Kindaris mengajak seluruh insan PNM untuk terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan keadilan sosial, menjamin kesempatan yang setara bagi kelompok kecil, serta memastikan tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal dalam proses pembangunan.

"Tugas PNM ke depan tentu semakin menantang, tetapi dengan tekad yang kuat dan sinergi yang berkelanjutan, kita pasti mampu menghadirkan pembiayaan dan pemberdayaan yang memberi manfaat lebih," ungkapnya, Selasa (2/6/2026).

Komitmen tersebut tercermin dalam filosofi HUT PNM tahun ini yaitu bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjalanan. Filosofi yang menjadi kompas perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi masyarakat di berbagai pelosok negeri.

"Tahun ini, semangat tersebut terus diperkuat seiring perubahan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna yang mengembalikan status PNM sebagai perusahaan persero, sekaligus menjadi energi baru dalam melanjutkan transformasi yang lebih berdampak," ucapnya.

Memasuki usia ke-27, PNM meyakini keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu, rasa syukur atas perjalanan perusahaan diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi hari ini maupun generasi mendatang.

Sebagai wujud komitmen tersebut, PNM bergerak serentak di 58 wilayah di seluruh Indonesia dengan menanam 27.000 pohon. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghijaukan kembali lingkungan, menjaga keseimbangan alam, serta meninggalkan jejak kebaikan yang tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.

“Di usia yang ke-27, PNM memahami bahwa setiap langkah pemberdayaan sejatinya adalah ikhtiar menumbuhkan harapan,” tambahnya.

Sebagaimana pohon yang ditanam hari ini tidak langsung memberikan keteduhan, pemberdayaan pun membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan keberlanjutan. Namun dari akar yang kuat, akan tumbuh manfaat yang luas. Dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama, akan lahir perubahan besar bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari menanggapi momen Presiden Prabowo Subianto yang terlihat mesra bergandengan tangan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Qodari mengungkapkan kedekatan Prabowo dan Megawati adalah manifestasi dari tema peringatan Hari Lahir Pancasila.

"Merupakan manifestasi dari tema Harlah Pancasila 2026: Pancasila pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia," kata Qodari kepada awak media, Selasa (2/6/2026).

Qodari juga menyinggung hubungan panjang yang telah terjalin antara Prabowo dan Megawati. "Selain itu, Presiden Prabowo dan Bu Mega memiliki sejarah hubungan yang panjang," katanya.

Menurutnya, hubungan keduanya telah melalui berbagai dinamika politik, namun tetap mengedepankan persatuan bangsa. "Ada kalanya bersama dan berkompetisi namun tetap satu dalam menjaga Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa," kata Qodari.

Qodari pun membantah spekulasi masyarakat mengenai kemungkinan adanya agenda politik di balik keakraban Prabowo dan Megawati. "Sepengetahuan saya tidak ada. Masing-masing sedang menjalankan tugas dan peran," jawabnya.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo saat ini fokus menjalankan roda pemerintahan, sementara Megawati dan PDIP memilih berada di luar pemerintahan.

"Presiden Prabowo sebagai pemerintah fokus pada menjalankan program pembangunan dan melindungi serta memajukan kesejahteraan umum. Sebaliknya Bu Mega dan PDIP memilih berada di luar pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo dan Megawati menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keakraban keduanya kembali terlihat usai upacara. Saat itu, Prabowo sempat berbincang dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Sementara Megawati berada di belakang kedua tokoh tersebut.

Prabowo kemudian mempersilakan Megawati, Jusuf Kalla, dan Ma'ruf Amin untuk berjalan lebih dahulu. Namun, Megawati mengajak Prabowo berjalan bersama. Momen hangat pun terjadi ketika Megawati menggandeng tangan Prabowo. Keduanya tampak berjalan berdampingan sambil berbincang dan tertawa bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobilitas masyarakat selama libur panjang Hari Lahir Pancasila 2026 menunjukkan tren yang tetap tinggi. Hingga Senin (1/6/2026) pukul 10.00 WIB, penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 1,3 juta tiket.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung. Sementara itu, selama enam hari periode long weekend pada 26-31 Mei 2026, KAI telah melayani 1.176.013 pelanggan di berbagai wilayah operasi di Jawa dan Sumatra.

“Pola perjalanan pelanggan selama periode long weekend tahun ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang semakin fleksibel,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

“Kereta api dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang berlangsung secara bersamaan, mulai dari berwisata, mengunjungi keluarga, menghadiri kegiatan keagamaan, hingga perjalanan bisnis yang tetap berjalan selama masa libur,” tambah dia.

Menurut Anne, pola perjalanan selama libur panjang kali ini berbeda dengan periode mudik yang umumnya terkonsentrasi pada hari-hari tertentu. Pada long weekend Hari Lahir Pancasila, pergerakan pelanggan justru tersebar lebih merata sepanjang masa liburan.

"Kami melihat masyarakat semakin leluasa menentukan waktu perjalanannya. Mobilitas tidak terpusat pada satu hari tertentu, melainkan tersebar sepanjang masa liburan," ujar Anne.

"Pola ini menunjukkan kereta api dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berlangsung secara bersamaan di banyak daerah," lanjutnya.

Perjalanan Tetap Ramai Sepanjang Libur

Kondisi tersebut tercermin dari volume pelanggan harian yang bertahan pada level tinggi selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Pada 26 Mei 2026, jumlah pelanggan tercatat mencapai 215.311 orang. Angka itu kemudian turun menjadi 155.653 pelanggan pada 27 Mei sebelum kembali meningkat menjadi 176.866 pelanggan pada 28 Mei.

Memasuki masa libur panjang, jumlah pelanggan terus bertambah menjadi 192.957 pelanggan pada 29 Mei dan 215.506 pelanggan pada 30 Mei.

Puncak okupansi harian terjadi pada 31 Mei 2026 dengan total 219.720 pelanggan, yang menjadi capaian tertinggi selama periode tersebut. Sementara pada 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, volume pelanggan tercatat sebanyak 202.691 orang.

Data tersebut menunjukkan permintaan perjalanan yang tetap tinggi sepanjang masa libur. Volume pelanggan tidak mengalami lonjakan tajam pada satu hari tertentu, melainkan bertahan pada level tinggi selama hampir seluruh periode long weekend.

“Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi, sosial, keagamaan, dan pariwisata berlangsung secara bersamaan di berbagai daerah,” ujar Anne.

“Pergerakan masyarakat yang lebih merata memberi ruang bagi tumbuhnya aktivitas di banyak kota sekaligus, baik sebagai daerah tujuan maupun daerah asal perjalanan,” lanjutnya.

Yogyakarta Jadi Magnet Perjalanan

Pola perjalanan masyarakat selama libur panjang juga terlihat dari daftar relasi kereta api yang paling banyak dipilih pelanggan.

Selama periode long weekend 26 Mei hingga 1 Juni 2026, relasi Gambir-Yogyakarta menjadi rute paling diminati dengan total 18.278 pelanggan. Posisi berikutnya ditempati relasi Yogyakarta-Gambir yang melayani 15.003 pelanggan.

Tingginya volume pada kedua relasi tersebut menunjukkan kuatnya mobilitas antara Jakarta dan Yogyakarta untuk berbagai kebutuhan perjalanan.

Relasi Gambir-Semarang Tawang berada di posisi berikutnya dengan 11.734 pelanggan, sementara Semarang Tawang-Gambir melayani 11.711 pelanggan.

Adapun relasi Gambir-Bandung dan Bandung-Gambir masing-masing mencatat 11.212 pelanggan dan 10.108 pelanggan.

Pada koridor Jakarta-Yogyakarta melalui Stasiun Pasarsenen dan Lempuyangan, relasi Pasarsenen-Lempuyangan melayani 10.331 pelanggan, sedangkan relasi Lempuyangan-Pasarsenen mengangkut 9.684 pelanggan.

Sementara itu, relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta dan Yogyakarta-Surabaya Gubeng melengkapi daftar 10 besar rute favorit dengan masing-masing mencatat 9.181 pelanggan dan 9.096 pelanggan.

Data tersebut menunjukkan Yogyakarta menjadi salah satu tujuan utama masyarakat selama masa libur panjang. Tiga pasangan relasi terbesar terhubung langsung dengan kota tersebut, baik dari Jakarta maupun Surabaya.

Selain itu, tingginya volume perjalanan pada relasi Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung juga memperlihatkan bahwa mobilitas antarkota besar masih menjadi salah satu penggerak utama pergerakan masyarakat.

Masuknya relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta dan Yogyakarta-Surabaya Gubeng dalam daftar rute favorit turut menggambarkan semakin kuatnya konektivitas antardaerah seiring berkembangnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial di berbagai kota.

Anne menilai tingginya mobilitas selama long weekend mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai bagian dari perjalanan mereka.

"Libur panjang selalu menghadirkan cerita yang berbeda bagi setiap pelanggan. Ada yang pulang membawa kenangan bersama keluarga, ada yang kembali melanjutkan pekerjaan, pendidikan, maupun usaha yang menjadi bagian dari kehidupannya,” kata Anne.

“Kami bersyukur dapat mengantarkan perjalanan-perjalanan tersebut dengan aman dan nyaman. Bagi KAI, setiap pelanggan yang tiba di tujuan dengan selamat adalah bagian penting dari keberhasilan layanan yang kami bangun bersama," tegas Anne.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila . Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengajak generasi muda menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila momentum memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Yuke, Pancasila tidak hanya sebatas sejarah yang dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama di tengah dinamika kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

Wakil Bendahara Umum Bidang Eksternal PDI Perjuangan ( PDIP ) itu menilai, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini berbeda dengan masa perjuangan para pahlawan. Jika dahulu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan, kini anak muda harus menghadapi derasnya arus informasi digital, meningkatnya sikap individualisme, hingga berbagai persoalan sosial seperti judi online dan krisis kesehatan mental.

"Jakarta adalah miniatur Indonesia. Semua suku, budaya, dan latar belakang berkumpul di kota ini. Di tengah modernisasi yang bergerak sangat cepat, Pancasila menjadi jangkar yang menjaga kita tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Saya mengajak anak-anak muda Jakarta untuk mencintai Pancasila dengan cara yang nyata dan relevan dengan perkembangan zaman," ujar Yuke, Senin (1/6/2026).

Yuke menjelaskan, salah satu cara membumikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan menghidupkan semangat sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab itu, ia mendorong generasi muda untuk aktif dalam berbagai kegiatan positif, mulai dari bergabung dalam komunitas, terlibat dalam aksi sosial, hingga membangun kepedulian terhadap sesama.

"Mencintai Pancasila itu keren. Wujudnya bisa melalui kolaborasi kreatif, menjaga toleransi di media sosial, menjauhi tawuran, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan biarkan sikap individualistis mengikis budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa," tegasnya.

Lebih lanjut, Yuke memastikan DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong pemerintah daerah menghadirkan lebih banyak ruang publik yang ramah bagi generasi muda. Menurutnya, ruang-ruang tersebut dapat menjadi wadah interaksi positif sekaligus sarana menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan inklusivitas.

"Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita jaga semangat persatuan ini. Masa depan Jakarta dan Indonesia berada di tangan generasi muda yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Senin (1/6/2026). Upacara ini menjadi momentum refleksi dan peneguhan komitmen BNPP RI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

Dalam amanatnya, Sekretaris BNPP RI membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI. Dia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan nilai hidup yang relevan dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Menurut dia, Pancasila telah terbukti menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan etnis. “Pancasila adalah bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Makhruzi.

Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi modal penting diplomasi Indonesia dalam menjembatani perbedaan dan meredam konflik internasional.

Makhruzi menekankan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, termasuk keterlibatan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa serta peran aktif dalam mediasi konflik regional merupakan wujud nyata pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Perdamaian sejati bukan hanya ketiadaan perang, tetapi hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, kemajuan ekonomi dan teknologi harus tetap berpijak pada arah moral yang jelas. Pancasila harus menjadi living ideology yang dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda sebagai penjaga masa depan bangsa.

Setiap kebijakan publik diharapkan berlandaskan keadilan sosial, menjamin hak masyarakat kecil, serta menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan BNPP diikuti pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI dengan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan keamanan, tetapi juga pada penguatan nilai kebangsaan.

Melalui peringatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan program kerja. Dengan semangat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, BNPP RI optimistis Pancasila akan senantiasa hidup dan relevan dalam menjaga keutuhan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah tokoh di sela peringatan Hari Lahir Pancasila . Pertemuan itu dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).

Perbincangan itu dilakukan dalam sebuah ruangan. Prabowo duduk di tengah ruangan dengan Megawati di sampingnya.

Di sisi Prabowo, terlihat Wapres Gibran, Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara, di sisi Megawati terlihat Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Mereka berbincang santai dengan ekspresi penuh keakraban. Belum diketahui secara pasti apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Di kesempatan lain, Prabowo dan Megawati berswafoto bersama anak-anak SD. Keduanya ceria ketika menyalami anak-anak tersebut.

Diketahui, Prabowo memimpin langsung upacara Hari Lahir Pancasila. Upacara dihadiri Gibran, Megawati, KH Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla (JK), dan istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, Soraya Hamzah Haz.

Sementara, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam upacara tersebut.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi DPP PSI Irfan Aghasar mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi ini sebagai fondasi utama menjaga persatuan, memperkuat keadilan sosial, dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan dunia yang tengah menghadapi berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Menurut Irfan, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga kompas moral dan arah pembangunan bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik.

“Pancasila adalah rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Di atas segala perbedaan yang ada, Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan bangsa ini sejak kemerdekaan hingga hari ini. Karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Irfan, Senin (1/6/2026).

Tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga munculnya polarisasi sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian, serta meningkatnya sikap intoleransi yang dapat mengancam kohesi sosial dan persatuan nasional.

“Persatuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila ketiga harus terus dijaga. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda keyakinan. Namun, kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas utama demi menjaga keutuhan Indonesia,” katanya.

Sebagai praktisi hukum, Irfan menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum nasional. Hukum harus hadir secara adil, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menilai bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki relevansi global. Di tengah berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan harmoni sosial.

“Tema tahun ini mengingatkan kita bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia harus terus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat dikelola dalam semangat persaudaraan, toleransi, dan kerja sama,” ungkap Irfan.

Dia mengajak generasi muda menjadi pelopor pengamalan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan literasi masyarakat, serta membangun ruang publik yang sehat dan produktif.

Dia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila harus terus hidup dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Jika seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, saya yakin Indonesia akan semakin kuat, maju, berkeadilan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian serta peradaban dunia,” ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber daya alam, mulai dari nikel, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batu bara, hingga kelapa sawit. Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia.

Menurut dia, Indonesia telah swasembada pangan di saat banyak negara masih menghadapi tantangan ketahanan pangan. "Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang," ujar Prabowo di Upacara Hari Lahir Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

"Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap," sambungnya.

Namun, dia menilai manfaat dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Selama ini, sebagian besar nilai dari pengelolaan komoditas sumber daya alam justru lebih banyak mengalir ke luar negeri.

"Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan terus mendorong transformasi ekonomi nasional. Dia memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri melalui ekonomi Pancasila.

"Tugas saya untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila," kata Prabowo.

JAKARTA - Peringatan Hari Lahir Pancasila digelar pada 1 Juni 2026 secara serentak. Universitas Pancasila (UP) turut memperingatinya dengan upacara di lingkungan kampus, Jalan Srengseng Sawah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bagi UP, Pancasila bukan hanya sebagai identitas, akan tetapi amanah dan tujuan dari pendidikan sebagaimana tercermin dalam visi Universitas Pancasila, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus didorong dan tercermin dalam kehidupan di kampus.

Rektor Universitas Pancasila, Adnan Hamid menegaskan komitmennya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai praktik nyata dalam kehidupan kampus, bukan sekadar identitas atau slogan institusi.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila, dilakukan melalui pendekatan yang lebih aplikatif, kepada seluruh civitas akademika dengan menghadirkan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konkret yang dimulai dari lingkungan internal.

Komitmen tersebut diharapkan dapat segera diwujudkan, dengan adanya Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila (LPIP) yang langsung berada di bawah Rektor, agar segera mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam aktifitas sehari-hari di lingkungan kampus.

Kehadiran LPIP menjadi langkah baru yang berorientasi pada implementasi, bukan hanya berkutat pada kajian konseptual.

Rektor Universitas Pancasila, Prof Adnan Hamid menyatakan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga besar Universitas Pancasila yang terdiri dari pimpinan baik pimpinan Universitas maupun pimpinan fakultas, para dosen, tenaga kependidikan, dan tentunya para mahasiswa.

Dengan demikian, penerapan Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat dirasakan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kampus.

"Keberadaan LPIP ini , diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh elemen universitas, agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Apabila di dalam kampus, sudah konsisten dilaksanakan tentunya langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten," kata Adnan dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Oleh karena itu, lanjut dia, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus diperlukan adanya indikator yang terukur.

Universitas Pancasila berupaya menyusun indikator pengamalan nilai-nilai Pancasila, sebagai parameter yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kampus. Khususnya dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademik.

"Sebagai langkah konkret, Universitas Pancasila telah menyiapkan program sosialisasi dan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang akan digelar akhir bulan Juni mendatang. Kegiatan tersebut menyasar lebih dahulu, kepada pimpinan organisasi kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan kampus," jelasnya.

Program tersebut juga telah diberikan kepada tenaga kependidikan, sebagai pembekalan bagi dan tenaga kependidikan baru yang akan diangkat. Melalui rangkaian kegiatan berkelanjutan ini, kampus berharap akan tercipta keselarasan visi dalam membangun budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

"Agar nilai-nilai Pancasila ini bisa benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi Gagasan seperti 'Pancasila Untuk Kita' menjadi harapan dan cita cita kita semua, dalam upaya menghadirkan Pancasila dalam tindakan kita sehari-hari," tegasnya.

Dia berharap UP dapat menjadi 'model percontohan' dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya terlihat dalam narasi, tetapi juga dapat diukur, dievaluasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.