PT PLN berupaya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra Utara setelah cuaca ekstrem yang terjadi pada Kamis (4/6/2026) menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur transmisi.

Hingga kini, sembilan tower transmisi roboh dan tiga tower lainnya mengalami kerusakan sehingga memerlukan penanganan intensif.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatra, Yenti Elfina mengatakan PLN mengerahkan empat set Tower Emergency (TE) yang akan dipasang pada jalur transmisi terdampak ebagai langkah percepatan.

"Peralatan tersebut didatangkan dari berbagai wilayah, yakni satu set dari Aceh, satu set dari Sumatera Selatan, serta dua set dari Jakarta," ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Untuk mempercepat mobilisasi peralatan, dua set Tower Emergency dari Jakarta dikirim menggunakan pesawat Hercules dan telah tiba di Sumatera Utara pada Jumat (6/6).

Kehadiran peralatan ini dinilai penting guna mendukung pembangunan tower darurat dan mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terdampak.

"Pesawat Hercules yang membawa dua set Tower Emergency dari Jakarta tiba di Sumatera Utara. Dukungan peralatan ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan tower darurat dan pemulihan sistem transmisi yang terdampak," ujarnya.

Menurutnya saat ini, fokus utama PLN mendirikan Tower Emergency pada jalur transmisi SUTET 275 kV yang menjadi tulang punggung penyaluran listrik di wilayah tersebut.

Ratusan personel disiagakan di lapangan untuk memastikan proses mobilisasi material, konstruksi, hingga pengamanan lokasi berjalan sesuai rencana dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.

"Berdasarkan perencanaan teknis yang telah disusun, pembangunan Tower Emergency ditargetkan selesai pada 14 Juni 2026, dengan catatan kondisi cuaca dan akses menuju lokasi pekerjaan tetap mendukung," urainya.

Yenti menjelaskan, seluruh personel saat ini bekerja secara bergantian selama 24 jam untuk mempercepat proses pemulihan.

PLN juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan normalisasi sistem kelistrikan dapat berlangsung secepat mungkin.

"Seluruh personel bekerja maksimal selama 24 jam dengan mengedepankan keselamatan dan kualitas pekerjaan," tuturnya.

"Kami optimistis pembangunan Tower Emergency dapat selesai sesuai target sehingga proses normalisasi sistem kelistrikan dapat berjalan lebih cepat dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat segera pulih sepenuhnya," katanya.

Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, PLN masih menerapkan manajemen beban secara terukur di sejumlah wilayah guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri dalam percepatan pemulihan ini. Dukungan tersebut menjadi semangat bagi seluruh personel yang terus bekerja di lapangan," tutup Yenti.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Utara mengklaim pasokan listrik di seluruh wilayahnya yang sempat mengalami pemadaman massal selama lebih dari dua hari kini telah pulih sepenuhnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir Salman mengatakan proses pemulihan sistem kelistrikan rampung pada Minggu (24/5) malam. Seluruh 540 penyulang yang sebelumnya terdampak gangguan kini telah kembali beroperasi.

"Sejak Minggu (24/5/2026) pukul 20.21 WIB listrik di Sumut sudah pulih kembali. 540 penyulang telah kembali beroperasi, sementara 4.867.248 pelanggan kembali menikmati pasokan listrik secara bertahap," ujar Mundhakir, Senin (25/5).

Menurutnya, selama proses penormalan, PLN tetap mengutamakan aspek keselamatan, kehati-hatian, serta keandalan sistem agar pasokan listrik kembali stabil dan tidak menimbulkan gangguan lanjutan.

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan di wilayah Sumatra Utara kini telah kembali normal. Proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan pemerintah, TNI/Polri, serta doa dan pengertian masyarakat selama proses penormalan berlangsung," ujarnya.

Mundhakir juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama pemadaman massal tersebut.

Ia mengakui gangguan listrik berdampak luas terhadap aktivitas warga, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga layanan publik dan sektor usaha.

"Kami memahami listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan, sekaligus mengapresiasi kesabaran dan dukungan masyarakat selama proses pemulihan," katanya.

Meski sistem dinyatakan normal, PLN memastikan petugas tetap bersiaga untuk memantau kondisi jaringan secara menyeluruh guna menjaga keandalan pasokan listrik.

"Kami juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila masih menemukan gangguan kelistrikan melalui PLN Mobile atau layanan Contact Center PLN 123," sebutnya.

Diketahui, pemadaman listrik massal melanda seluruh wilayah Sumatra Utara sejak Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB. Gangguan tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga layanan transportasi umum di sejumlah daerah.

Bahkan, hingga Sabtu malam, sejumlah kawasan di Sumut dilaporkan mengalami pemadaman listrik. Blackout terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo - Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang dipicu cuaca buruk. Gangguan itu kemudian memengaruhi sistem interkoneksi kelistrikan di Pulau Sumatra, termasuk wilayah Sumatra Utara. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menebar senyum saat ditanya soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026.

Data pertumbuhan ekonomi tersebut rencananya diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pukul 11.00 WIB, Selasa (5/5) esok hari.

"Ya kita tunggu saja besok jam 11 (siang)," kata Airlangga ketika ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin malam (4/5).

Saat ditanya lebih lanjut apakah angkanya sesuai target pemerintah, Airlangga tidak memberi jawaban rinci. Ia hanya memberi sinyal positif.

"Proyeksinya kuartal I alhamdulillah," ujar Airlangga.

"Masih sesuai dengan ini... Nanti kita lihat tunggu (besok) jam 11 ya. Tanggal mainnya besok sudah jelas, jam mainnya juga jelas," katanya lagi sambil tersenyum.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen. Sementara, pada kuartal I 2024 berada di level 5,11 persen dan kuartal I 2023 sebesar 5,04 persen.

Airlangga sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 bisa mencapai 5,5 persen.

Menurut dia, momentum Idulfitri 1447 Hijriah menjadi salah satu penopang utama, ditambah stimulus Lebaran 2026 senilai Rp809 triliun.

Stimulus tersebut meliputi diskon tarif tol, bantuan pangan, hingga pemberian tunjangan hari raya (THR) yang mendorong konsumsi masyarakat.

"Kami memprediksi bahwa pertumbuhan kuartal pertama secara fundamental relatif baik dan angkanya lebih besar atau dengan 5,5 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Kamis (23/4).

Capaian kuartal I tersebut dinilai akan terus berlanjut hingga kuartal II meski di tengah banyak tekanan dari global.

Ia berjanji pemerintah akan mencari cara untuk bisa tetap menumbuhkan perekonomian dalam negeri sehingga mencapai target sepanjang tahun ini, 5,4 persen.

Salah satu yang akan diberikan untuk menopang perekonomian kuartal II tahun ini adalah gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI/Polri dan pensiunannya.

"Kuartal II tentu kita mencari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali antara lain pembayaran gaji ke 13 di Juni dan program social safety net tetap berjalan. Kita melihat salah satu utama yang bisa mendongkrak sektornya menteri investasi, atau investasi," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 bisa mencapai 5,5 persen. Penopang utamanya adalah momentum Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Menurutnya, pemberian paket stimulus lebaran 2026 sebesar Rp809 triliun, melalui diskon tarif tol, bantuan pangan hingga tunjangan hari raya (THR) ikut menopang perekonomian kuartal I.

"Kami memprediksi bahwa pertumbuhan kuartal pertama secara fundamental relatif baik dan angkanya lebih besar atau dengan 5,5 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Kamis (23/4).

Capaian kuartal I tersebut dinilai akan terus berlanjut hingga kuartal II meski di tengah banyak tekanan dari global. Ia berjanji pemerintah akan mencari cara untuk bisa tetap menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

Salah satu yang akan diberikan untuk menopang perekonomian kuartal II tahun ini adalah gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI/Polri dan pensiunannya.

"Kuartal II tentu kita mencari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali antara lain pembayaran gaji ke 13 di Juni dan program social safety net tetap berjalan. Kita melihat salah satu utama yang bisa mendongkrak sektornya menteri investasi, atau investasi," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Perbaikan perekonomian yang terus berjalan dinilai tercermin dari keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 4,75 persen. Begitu juga dengan PMI Manufaktur yang tetap di atas level 50 serta neraca dagang yang tercatat surplus 70 bulan berturut-turut.

"Ini menunjukkan resiliensi Indonesia dengan cadangan devisa memadai di US$148,2 miliar. Defisit APBN terjaga di 0,93 persen dari PDB, jadi disiplin fiskal dijaga di tengah ekspansi yang terukur," terangnya.

Selain itu, dampak positif lainnya yang menandakan perekonomian negara tetap kuat adalah hasil riset lembaga JP Morgan baru saja merilis data bahwa Indonesia menjadi negara nomor dua yang paling tahan terhadap krisis energi.

"Artinya Indonesia adalah negara kedua di bawah Afrika Selatan yang punya resiliensi terhadap goncangan energi, salah satu Indonesia punya domestik energi yang sudah direncanakan dalam kebijakan energi terutama akibat domestik energi gas, batu bara hydro dan yang lain," pungkasnya.

PT PLN (Persero) melanjutkan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dengan mengoptimalkan pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA) atau abu sisa pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara berkelanjutan. Sepanjang 2025, PLN Group memanfaatkan hingga 3,44 juta ton FABA atau 103,46 persen dari total produksi FABA.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa pemanfaatan FABA bukan hanya solusi pengelolaan residu pembakaran batu bara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kini, produk-produk pengolahan FABA PLN yang semakin beragam telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di berbagai sektor dan masyarakat sekitar lokasi pembangkit listrik.

"PLN memandang FABA sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Pemanfaatannya tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, namun juga mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional," ujar Darmawan.

Sementara dibanding tahun sebelumnya, pemanfaatan FABA di 2025 juga mengalami peningkatan 2,44 persen year on year (yoy) dari 3,40 juta ton pada 2024.

Adapun sejak 2023, pemanfaatan FABA tercatat telah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seiring masifnya pemanfaatan FABA sebagai limbah non-B3, timbunan FABA di ash yard menunjukkan tren penurunan sejak 2023.

"Kondisi ini menunjukkan pengelolaan FABA PLN semakin terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memastikan tidak ada lagi penumpukan residu pembangkitan yang berpotensi berdampak pada lingkungan," kata Darmawan.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo menjelaskan, pemanfaatan FABA PLN Group juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Hingga Desember 2025, total pengurangan emisi dari pemanfaatan FABA mencapai 166.472 ton CO2 yang berasal dari substitusi semen, subgrade atau lapisan dasar jalan, beton pracetak, dan beton ready mix. Selain sektor infrastruktur, FABA juga berguna untuk berbagai kebutuhan lain, seperti penetralisir air asam tambang dan pembenah tanah di sektor pertanian.

"Saat ini PLTU di lingkungan PLN Group telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 300 pemanfaat FABA, yang terdiri dari badan usaha berizin, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah, TNI/Polri, kelompok masyarakat, hingga lembaga pemasyarakatan di sekitar PLTU," tutur Rizal.

Rizal melanjutkan, pemanfaatan FABA skala industri dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pelaku usaha. Salah satunya adalah kerja sama pemanfaatan FABA sebagai bahan baku semen Portland Composite Cement (PCC).

"Kerja sama ini melibatkan 18 PLTU dan 15 pabrik semen nasional. FABA diambil langsung dari unit PLTU dan diangkut menuju fasilitas produksi pabrik semen menggunakan armada khusus," ucapnya.

Di sektor pertambangan, PLN melalui PLTU Ombilin bekerja sama dengan perusahaan tambang di Sumatra Barat dalam pemanfaatan FABA. Hingga Desember 2025, total 251.406 ton FABA PLTU Ombilin digunakan sebagai penetralisir air asam tambang.

PLN Group juga bersinergi dengan 22 perusahaan batching plant (industri pembuat beton cair siap pakai) yang memanfaatkan FABA dari 13 PLTU. PLTU Tanjung Jati B menjadi unit dengan pemanfaatan terbesar untuk skema ini, yakni mencapai 140.436 ton, yang dimanfaatkan oleh lebih dari 15 perusahaan batching plant.

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI/Polri, wajib mengaktivasi sistem perpajakan baru Coretax paling lambat Rabu (31/12) besok.

Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Surat edaran tersebut mengimbau agar seluruh ASN, termasuk calon pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri untuk melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta permintaan dan validasi kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) paling lambat tanggal 31 Desember 2025," bunyi keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada November lalu.

DJP mengatakan seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri wajib menggunakan Coretax untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025.

Untuk itu, seluruh ASN, TNI, dan anggota Polri diimbau untuk segera melakukan registrasi serta aktivasi akun wajib pajak pada Coretax.

DJP mencatat baru 10,22 wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax per Selasa (30/12) ini.

Angka itu masih jauh dari 14 juta WP yang ditargetkan mengaktivasi akun pada sistem baru itu hingga batas waktu pembayaran SPT pada 2026.

"Capaian Aktivasi Akun Coretax. Data 30 Desember 2025 jam 12:52 WIB aktivasi akun: 10,22 juta," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangannya.

Ia merinci 10,22 juta yang sudah aktivasi Coretax terdiri atas WP Orang Pribadi 9.332.720, WP Badan sebanyak 805.607, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221.

Presiden Prabowo Subianto mengetahui keterlibatan oknum pejabat pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang melindungi bisnis ilegal hingga leluasa beroperasi dalam waktu lama.

Prabowo menyinggung hal tersebut dengan mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

"Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ujar Prabowo.

Awalnya, Prabowo menyinggung aksi nakal perusahaan yang merugikan Indonesia karena melakukan bisnis ilegal yang melanggar peraturan.

"Sebagai contoh terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," singgungnya.

Dengan begitu, ia berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat yang melindungi bisnis ilegal dan kegiatan penyelundupan lainnya.

"Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Prabowo.

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga menekankan dunia usaha tidak bisa mengatur negara meski pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," ujarnya.

Prabowo menilai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dikuasai negara.

Karenanya, ia menekankan seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 harus direvisi.

"Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani kita tinggalkan dan kita ubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33," ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengirimkan bantuan dengan total nilai lebih dari Rp1,2 triliun untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh bantuan yang sudah dilepas merupakan bantuan dalam bentuk barang, baik dari pemerintah maupun pegawai Kementan serta mitra usaha.

"Hari ini kita berangkatkan bantuan untuk saudara-saudara kita ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini dalam bentuk barang, saya ulangi, bantuan dalam bentuk barang, tidak ada pembelian bentuk barang. Kami lakukan pengawalan mulai dari sini sampai naik kapal tiba," ujar Amran dalam konferensi pers pelepasan 153 truk bantuan kemanusiaan tahap kedua di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Amran menegaskan seluruh bantuan dikawal ketat mulai dari pelepasan di Kementan hingga tiba di pelabuhan.

Ia menunjuk pejabat eselon I sebagai penanggung jawab di lokasi bencana, yakni Inspektur Jenderal Kementan Irham Waroihan di Aceh, Plt Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Ali Jamil di Sumatra Utara, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti di Sumatra Barat.

"Kami kawal sampai naik kapal, dan yang menerima adalah orang Kementerian Pertanian dan Bapanas di Aceh oleh Pak Irham, di Sumatera Utara oleh Pak Ali Jamil, dan di Sumbar oleh Ibu Santi," ucapnya.

Amran menjelaskan bantuan yang dikirim terdiri dari dua kategori. Pertama, bantuan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa alokasi reguler dan nonreguler untuk tiga provinsi. Nilainya mencapai total sekitar Rp918 miliar untuk reguler dan Rp330 miliar untuk nonreguler, dengan total dukungan pemerintah mencapai Rp1,249 triliun.

"Bantuan pemerintah itu totalnya regular Rp918 miliar, yang kedua adalah non regular nilainya Rp330 miliar. Totalnya Rp1,249 triliun itu dari pemerintah," jelasnya.

Kategori kedua adalah bantuan Kementan Peduli, yaitu dukungan dari pegawai Kementan, pejabat, dan perusahaan mitra, yang dikirim dalam bentuk barang. Pada dua kali pengiriman, nilai bantuan mencapai sekitar Rp44 miliar.

"Yang kami kirim ini tolong diperhatikan baik-baik jangan bercampur. Ini sangat sensitif, bentuk barang ada dua dari pemerintah dan dari Kementan Peduli. Hari ini kurang lebih Rp10 miliar, sudah berangkat Rp34 miliar, sudah Rp44 miliar dan itu (dalam bentuk) barang," kata Amran.

Seluruh logistik diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok menuju posko BNPB dan titik-titik terdampak, mencakup bantuan pangan siap konsumsi hingga kebutuhan sandang. Amran memastikan mekanisme distribusi berlangsung ketat, mulai pelepasan truk, keberangkatan kapal, hingga penyerahan oleh pejabat yang ditugaskan di daerah.

"Bantuan kami lepas di Kementan, kemudian kami kawal hingga diberangkatkan di Tanjung Priok, kemudian penanggung jawab Kementan dan Bapanas di tiga provinsi menerima bantuan dan dikawal hingga posko BNPB dan wilayah terdampak," terangnya.

Amran menyampaikan bahwa pemerintah, Kementan, Bapanas, TNI/Polri, BNPB, serta para mitra akan terus bekerja bersama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama penanganan bencana berlangsung.

Ajang Sutami Awards 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum turut menjadi momen resmi peluncuran strategi besar bertajuk "PU 608" yang disebut sebagai bentuk terjemahan praktis dari Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan ratusan tamu undangan Sutami Awards 2025, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa PU 608 dirancang agar visi besar Presiden dapat dijalankan secara fokus, terukur, efektif, efisien, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Strategi ini akan menjadi pedoman utama Kementerian PUPR dalam lima tahun ke depan dalam upaya pencapaian target nasional yang ambisius.

"PU 608 memiliki tiga indikator utama yang harus dicapai secara bersamaan," ujar Dody dalam sambutannya pada Malam Apresiasi Sutami Awards 2025, Senin (1/12) malam.

Dody memaparkan, ketiga indikator dalam PU 608 adalah efisiensi investasi infrastruktur (i-Core) di bawah 6 persen;penuntasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen; serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 8 persen.

"Angka 608 ini bukan slogan kosong. Ini menjadi alat ukur kami sehari-hari agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal bagi rakyat," ujar Dody.

Menurutnya, Asta Cita dari Presiden Prabowo memberikan arah yang jelas, yakni memperkuat layanan dasar, meningkatkan ketahanan pangan dan air, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memastikan pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Kementerian PUPR menerjemahkan arahan itu menjadi program-program infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari bendungan, irigasi, jalan, jembatan, hingga rumah layak huni," tambah Dody.

Di tengah tantangan iklim dan bencana yang semakin kompleks, Presiden memberikan dua prioritas utama kepada Menteri PU dan jajarannya, yaitu keselamatan warga dan kecepatan respons.

Hal tersebut langsung dijalankan Dody melalui kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) beberapa hari lalu. Saat itu, Dody sengaja memilih jalur darat dari Bandara Sibolga menuju Tapanuli Tengah untuk melihat kondisi riil di lapangan.

"Saya melihat sendiri masyarakat masih memasak dengan kayu bakar dan mencuci di pinggir jalan karena sumber air bersih tertutup lumpur. Kondisinya mirip pasca-tsunami Aceh dulu. Ini mengingatkan kami bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi soal nyawa dan martabat rakyat," tuturnya.

PU 608 ditegaskan Dody menjadi jawaban konkret Kementerian PUPR dalam menghadapi tantangan tersebut, melalui membangun infrastruktur yang lebih cepat, lebih hemat, dan mengentaskan kemiskinan secara langsung. Untuk itu, Kementerian PU menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju

"Dengan PU 608, kami tidak lagi bekerja business as usual. Setiap program harus berkontribusi nyata pada tiga angka itu: efisiensi di bawah 6 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen," pungkas Dody.

Untuk diketahui, malam Anugerah Sutami Awards 2025 diselenggarakan sebagai bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang mengusung tema 'Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Utara melakukan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan pesawat perintis ke wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh, untuk mengatasi akses darat ke wilayah terkait yang masih terhambat akibat banjir dan longsor beberapa waktu lalu.

Dalam penyaluran tahap awal ini, Pertamina Patra Niaga mengirimkan 1.000 liter Pertalite atau setara 5 drum, dan 1.000 liter Biosolar yang juga setara 5 drum. BBM tersebut didistribusikan sebagian ke Kabupaten Bener Meriah dan sebagian lainnya ke Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, operasional pemerintahan, layanan publik, serta kebutuhan logistik penanggulangan bencana.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan bahwa pengiriman ini mewujudkan komitmen perusahaan menjaga keberlanjutan energi bagi masyarakat, terutama di daerah yang sedang menghadapi situasi bencana.

"Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus. Pengiriman melalui pesawat perintis adalah opsi terbaik untuk mempercepat penyaluran BBM ke titik-titik yang membutuhkan. Energi tidak boleh berhenti, terlebih dalam situasi bencana," ujar Roberth.

Roberth menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Daerah, BPBD, aparat TNI/Polri, dan seluruh pihak termasuk penerbangan perintis untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus memonitor kebutuhan energi di lokasi terdampak, dan memastikan kesiapan melakukan penyaluran lanjutan sesuai kondisi dan situasi di lokasi untuk pemulihan Sumatera.

PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, menyalurkan beragam bentuk bantuan darurat kepada korban bencana banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

PTAR menyampaikan, bantuan telah diserahkan sejak hari pertama musibah. Situasi diharapkan dapat segera terkendali, dengan pemulihan yang berjalan cepat dan aman.

"Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga korban, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, cedera, dan warga yang terpaksa mengungsi akibat bencana ini," pernyataan PTAR dalam rilis resmi.

Bantuan PTAR tersebut, antara lain pendirian 4 posko penanggulangan bencana di Batu Hula, Sumuran, Sopo Daganak, dan Kantor Camat yang secara keseluruhan dapat menampung lebih dari 700 warga, dilengkapi layanan kesehatan, dapur umum, dan tenaga juru masak. Posko menampung penyintas dari sejumlah desa terdampak, terutama Desa Garoga, Hutagodang, Batu Horing, dan Huta Raja.

PTAR menyalurkan pangan dan makanan siap saji, paket sembako, air mineral untuk mendukung kebutuhan dasar warga termasuk mengirimkan paket makanan untuk lokasi yang tidak terjangkau di Huta Raja; menyediakan pakaian layak pakai, selimut, dan kebutuhan khusus untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan pengungsi; juga layanan kesehatan oleh tenaga medis dan menyalurkan obat-obatan di setiap posko.

Dalam evakuasi, PTAR turut menerjunkan Emergency Response Team (ERT) lengkap dengan perahu karet untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat, serta mengerahkan helikopter untuk distribusi logistik ke lokasi yang sulit dijangkau dan mendukung mobilitas teknisi PLN guna percepatan pemulihan jaringan listrik.

Kemudian, PTAR ikut ambil peran sebagai pusat call centre dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk merespons cepat korban bencana, serta menurunkan ekskavator/backhoe loader untuk membantu pemerintah daerah membuka kembali akses jalan dan jembatan yang tertutup longsor dalam upaya memulihkan akses.

"PTAR juga siap menambah posko dan dapur umum apabila diperlukan dan akses memungkinkan," katanya.

Pada saat bersamaan, PTAR juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, TNI/Polri, Basarnas, mitra kerja, serta para relawan dan pemangku kepentingan lokal, agar seluruh upaya evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan kesehatan berlangsung terarah.

PTAR menjelaskan, lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi.

"Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. PTAR mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan," pernyataan PTAR.

PTAR menegaskan, keselamatan karyawan, mitra kerja, dan masyarakat adalah prioritas utama di tengah bencana. Saat ini, PTAR berfokus terhadap penanggulangan bencana, dukungan evakuasi, bantuan medis, distribusi logistik, serta penguatan koordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan respons yang cepat, terarah, dan sesuai standar keselamatan.

Untuk itu, PTAR berkomitmen terus memberikan dukungan yang cepat dan tepat selama proses penanganan bencana.

"PTAR akan terus memberikan dukungan bagi warga terdampak serta meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat Tim Tanggap Darurat di lapangan. Kami berdoa agar kondisi segera pulih dan masyarakat dapat bangkit kembali dengan lebih kuat," pungkas perwakilan PTAR.

Pemerintah memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah meresmikan alih fungsi itu pada Rabu (29/10) kemarin dengan proses serah terima kunci rumah susun ke para abdi negara tersebut.

"Wisma Atlet memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dan bermakna. Dibangun pada tahun 2016 untuk mendukung Asian Games 2018, kemudian dimanfaatkan kembali sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 pada masa pandemi dan menjadi saksi perjuangan bangsa menghadapi situasi sulit. Setelah pandemi berakhir, pemerintah melakukan revitalisasi secara menyeluruh agar fasilitas ini dapat terus hidup dan bermanfaat. Kini, Wisma Atlet kembali berfungsi sebagai rusun bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan resminya Rabu kemarin.

Selain untuk abdi negara, pemerintah juga tengah menyiapkan Wisma Atlet untuk hunian layak bagi masyarakat pada awal tahun 2026 mendatang.

Saat ini, blok yang akan digunakan untuk masyarakat tersebut sedang dalam proses revitalisasi.

"Blok D-10 ditargetkan siap digunakan pada Januari 2026. Nantinya, blok tersebut akan difungsikan tidak hanya untuk hunian ASN dan TNI/Polri, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan Barang Milik Negara lain seperti hotel dan serviced apartment, serta kemungkinan fasilitas rumah sakit apabila telah dikonfirmasi oleh PPK Kemayoran. Wisma Atlet ini nantinya juga diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat menikmati manfaat dari infrastruktur publik yang telah dibangun dengan dana negara. Semua ini sejalan dengan program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah," tutur Juri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa ikut menempati Wisma Atlet.

Pemerintah akan dialokasikan 650 unit hunian Wisma Atlet untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan hunian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi semua, terutama di kawasan strategis perkotaan," tambah Didyk.