Sepekan Ramadan berlalu, warga Indonesia berbuka puasa dalam hangatnya rumah. Namun, suasana di Tapanuli Tengah berbeda. Setelah tiga kali diterjang banjir sepanjang 2026, sebagian warga masih menjalani puasa di tenda pengungsian. Padahal, pemerintah provinsi sebelumnya menjanjikan kondisi “zero pengungsi” sebelum Ramadan tiba. Janji itu kandas, digantikan banjir susulan pada 11 dan 16 Februari yang memaksa warga bertahan di pengungsian. Saat tarawih pertama, gubernur menyampaikan pesan yang telah berulang didengar: sabar.

Sabar. Inti dari ibadah puasa, sekaligus beban yang tidak ringan bagi mereka yang kini tidur beralas terpal. Dan Tapanuli bukan satu-satunya. Pada 23 Februari, banjir kembali menyapu Bali dan Bondowoso, menambah daftar warga yang Ramadan ini kehilangan rumah sebagai tempatnya pulang. Pertanyaannya bukan lagi mengapa banjir datang, melainkan mengapa kelompok yang sama selalu paling lama menanggung dampaknya.

Tiga bulan setelah banjir pertama melanda Sumatera, hampir 13 ribu warga masih bermalam di tenda pengungsian saat Ramadan tiba. Di posko-posko pengungsian yang masih beroperasi, ada pola yang perlu dicermati: bukan hanya siapa yang terdampak, melainkan siapa yang masih di sana. Mereka yang memiliki tabungan, jaringan sosial, atau akses transportasi sudah mulai membangun ulang kehidupan. Yang tinggal adalah mereka yang tidak punya pilihan itu: petani yang kebun dan lahannya masih tertimbun lumpur, keluarga yang kehilangan satu-satunya tempat berlindung, warga lanjut usia yang bergantung pada bantuan posko. Seperti disoroti dalam opini Uli Arta Siagian di Katadata (20 Februari 2026), bencana memang tak pernah netral; bebannya selalu jatuh paling berat pada mereka yang dalam kondisi normal pun sudah paling terbebani.

Yang jarang masuk dalam laporan pemulihan adalah kondisi kesehatan jiwa korban. Bayangkan warga Tapanuli yang belum selesai membersihkan lumpur dari rumahnya ketika banjir kedua datang, diikuti yang ketiga. Rasa aman yang belum sempat pulih kembali runtuh. Paparan bencana berulang dalam waktu singkat bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik berlapis, tetapi juga menggerus kapasitas psikologis secara kumulatif.

Studi oleh Li dan Leppold (2025) menunjukkan bahwa paparan bencana berulang, terutama dalam jarak waktu yang berdekatan, memperburuk kondisi kesehatan mental. Dampak yang lebih berat ditemukan pada kelompok berpenghasilan rendah dan tinggal di pedesaan: pada konteks Tapanuli Tengah, mereka adalah orang yang sama yang tiga bulan lalu masih tidur di tenda pengungsian. Pada kelompok ini, resiliensi yang dibutuhkan untuk bertahan dari krisis berulang secara alamiah habis lebih cepat. Maka, mendelegasikan pemulihan ke level daerah tanpa memastikan dukungan psikososial yang sudah diamanatkan benar-benar berjalan, berarti mentransfer kegagalan sistem ke pundak individu yang paling tidak mampu menanggungnya.

Inilah ketidaksesuaian yang paling mendasar. Skema pemulihan seperti Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) bekerja di level provinsi dan kabupaten, dan upaya pemerintah Sumatera Utara bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan relawan patut diakui. Namun ada batas struktural yang tidak bisa dilampaui oleh kerja keras satu provinsi.

Penyebab bencana ini beroperasi pada skala yang lebih luas. Kajian Center for Analysis and Applying Geospatial Information (Cenago) Institut Teknologi Bandung yang dipublikasikan Tempo mencatat bahwa banjir November 2025 dipicu Siklon Tropis Senyar ekstrem yang hanya terjadi satu kali dalam 700-1.000 tahun. Angka itu hampir 20 kali standar mitigasi banjir yang umum digunakan. Artinya, infrastruktur mitigasi dan pemulihan yang kita miliki dibangun untuk iklim yang tidak lagi kita tinggali.

Sementara itu, alih fungsi lahan dan buruknya tata kelola hutan yang memperbesar dampak krisis iklim adalah produk keputusan di level nasional, bahkan global. Ketika tanggung jawab pemulihan didelegasikan ke bawah sementara akar masalahnya bersumber dari atas, beban terberat jatuh pada warga yang paling sedikit berkontribusi pada krisis dan paling terbatas sumber dayanya.

Ini bukan argumen untuk mengurangi peran pemerintah daerah, melainkan untuk memperluas tanggung jawab nasional secara nyata. Setidaknya tiga hal perlu berubah. Pertama, bencana berulang yang dipicu krisis iklim perlu diperlakukan sebagai persoalan kebijakan nasional, dengan alokasi dana yang mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kerentanan sosial-ekonomi, bukan hanya skala kerusakan fisik.

Kedua, dukungan psikososial perlu diperlakukan sebagai prioritas utama, bukan komponen yang pertama kali dikorbankan ketika kapasitas fiskal terbatas. Ketiga, mengikuti seruan Uli Arta Siagian, data terpilah berdasarkan kondisi sosial-ekonomi dan gender perlu menjadi prasyarat dalam perencanaan respons bencana. Tanpa data itu, rencana distribusi bantuan akan terus terlihat rata di atas permukaan, padahal dampak bencana itu sendiri tak pernah rata.

Ketika Ramadan berakhir, warga yang melewatinya di tenda pengungsian tidak akan langsung memiliki rumah untuk pulang. Banjir ketiga di Tapanuli adalah sinyal bahwa sistem pemulihan yang ada belum dirancang untuk menjawab bencana yang berakar dari level di atas kemampuan daerah untuk mengatasinya. Sabar adalah keutamaan. Namun menjadikannya satu-satunya respons negara terhadap krisis yang berulang, sementara akar masalahnya tidak disentuh di level yang semestinya, adalah pilihan kebijakan, bukan takdir.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut sebanyak 3.506 warga di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumut masih menghuni tenda pengungsian hingga momen Ramadan 1447 Hijriah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan ribuan warga itu terpaksa menjalankan ibadah puasa Ramadan di pengungsian sembari menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah.

“Saat ini jumlah masyarakat yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 909 kepala keluarga atau 3.506 jiwa,” ujar Basarin, Jumat (27/2/2026).

Dia mengatakan Pemprov Sumut terus mengebut upaya mewujudkan target zero pengungsi pascabencana. Sebanyak 1.427 unit huntara hingga saat ini masih dalam proses pembangunan dan terus dipercepat penyelesaiannya agar masyarakat segera berpindah ke hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Huntara tersebut tersebar di beberapa titik di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel). Di Tapsel, huntara yang sedang dalam tahap pembangunan sebanyak 379 unit. Sebelumnya, sebanyak 186 unit huntara di lapangan bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, dan 118 unit di Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok telah dihuni sebagian masyarakat terdampak bencana.

Sedangkan di Tapteng, ada pembangunan 1.048 unit hunian sementara yang masih berprogres. Huntara yang telah dihuni masyarakat antara lain di Asrama Haji Kecamatan Pinangsori sebanyak 52 unit, 12 unit di Kecamatan Tukka, dan 90 unit di Kecamatan Pandan.

Adapun di Tapanuli Utara tepatnya di Kecamatan Adiankoting sebanyak 40 unit juga telah ditempati masyarakat.

“Kalau penyediaan atau pembangunan selesai, semua akan tertampung di huntara. Mudah-mudahan mereka Lebaran nanti sudah bisa tinggal di huntara,” kata Basarin yang juga merupakan Ketua Harian Posko Tanggap Bencana Sumut.

Selain pembangunan Huntara, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan bantuan pengganti sewa rumah kepada 313 kepala keluarga. Bantuan tersebut diberikan sembari menunggu pembangunan hunian tetap rampung.

Basarin menjelaskan bahwa Pemprov Sumut saat ini juga telah merampungkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi diestimasi sebesar Rp30,5 triliun. Program ini direncanakan berlangsung mulai 2026 hingga 2028.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengakui target pemerintah agar korban bencana Sumut tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah di barak pengungsian tidak tercapai.

Hal itu lantaran sejumlah wilayah seperti halnya Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pasca banjir besar pertama pada akhir November 2025.

"Kami sebelumnya menargetkan agar saat Ramadan dan Idulfitri tahun ini bisa zero (nol) pengungsi. Namun, ternyata bencana kembali terjadi dan menambah dampak yang harus ditangani," ujar Bobby Nasution di sela kunjungannya ke lokasi terdampak bencana Kecamatan Tukka Tapteng, Rabu (18/2/2026).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak bencana pertama pada November 2025, Tapteng telah berulang kali dilanda banjir akibat curah hujan tinggi.

Di bulan Februari 2026, tercatat ada dua kejadian banjir di Tapteng yakni pada tanggal 11 dan 16 Februari. Rumah-rumah warga yang belum sepenuhnya bersih, serta trauma yang belum hilang pascabanjir besar akhir November lalu datang kembali. Sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga dilaporkan kembali rusak, membuat upaya pemulihan terhambat.

"Kalau kemarin tidak terjadi dua kali kejadian [banjir], InsyaAllah target zero pengungsi bisa berhasil. Tapi, kita bersama tahu ada dua kali kejadian lagi," kata Bobby.

Merespon kondisi tersebut, Gubernur Sumut dan jajaran meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana banjir bertubi-tubi di Tapteng pada Rabu (18/2/2026).

Bobby menemui warga korban bencana di Kecamatan Badiri Tapteng dan melihat proses evakuasi serta pembersihan lokasi terdampak banjir. Dia juga melihat langsung kondisi permukiman yang mengalami kerusakan berat bahkan bergeser sebagian akibat luapan air Sungai Lopian dari hulu.

Tak melewatkan kesempatan, masyarakat korban bencana langsung menyampaikan keluh kesah kepada Gubernur Sumut lantaran mereka kehilangan tempat tinggal.

Kepada para korban yang sebagian besar masih mengungsi Bobby menyampaikan pihaknya telah meninjau dan mendata rumah-rumah warga yang rusak.

"Karena ada kategori kerusakannya, ringan, sedang atau berat. Untuk beberapa titik yang terdampak, sudah kami tinjau,” ujarnya.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga meyakinkan warga terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah bagi korban bencana, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk penanganan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap (huntap).

Dia meminta pemerintah dari tingkat dusun hingga kabupaten untuk segera menyiapkan data faktual warga terdampak untuk mempercepat penanganan.

“Kita minta supaya data masyarakat yang terdampak bencana, segera bisa kami terima dari kabupaten. Begitu juga proses penanganan bencana, sudah ada skema Rencana Rekonstruksi, Rehabilitasi Pascabencana (R3P),” tegasnya.

Adapun untuk menghibur para korban, Bobby memutuskan untuk menjalankan salat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah bersama masyarakat di Tapteng, tepatnya di Masjid Al-Huda Kecamatan Tukka.

"Kita tahu masyarakat di sini sudah berulang kali merasakan bencana dalam waktu berdekatan. Kami di sini di momen awal Ramadan bersama masyarakat agar masyarakat semakin tenang dan nyaman menjalankan ibadahnya," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melaporkan adanya kerusakan infrastruktur jalan tepatnya di Jalan Sipan Sihaporas Kecamatan Pandan seiring hujan intensitas lebat yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah pada Rabu (11/2/2026) sore.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapteng Erianto Tambunan mengatakan curah hujan yang tinggi membuat ruas Jalan Sipan Sihaporas amblas. Derasnya hujan juga membuat sungai-sungai yang telah dibersihkan pascabanjir 25 November lalu kembali tertimbun sedimentasi.

"Dapat kami sampaikan laporan bahwa akibat banjir yang terjadi mengakibatkan ada fasilitas yang rusak seperti jalan dan jembatan. Sungai-sungai yg sudah dinormalisasi juga kembali tertutup oleh tumpukan kayu dan sedimen lumpur," ujar Erianto, Kamis (12/2/2026).

Erianto mengatakan BPBD Tapteng menerima laporan banjir di sejumlah titik akibat meluapnya sungai di wilayah tersebut, antara lain Sungai Sarudik.

Hingga Rabu (11/2/2026) pukul 20.30 WIB, tercatat ada 5 (lima) kecamatan yang melaporkan kejadian banjir seperti Kecamatan Sarudik, Tukka, Pandan, Badiri, dan Barus. Ketinggian air banjir bervariasi, bahkan hingga mencapai 1 (satu) meter yang membuat warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat aman.

Banjir Tapteng kali ini juga disebut Erianto kembali membawa tumpukan kayu-kayu dari hulu melalui aliran sungai. Dilaporkan banyak kayu-kayu tersangkut di sejumlah lokasi, seperti di jembatan Jalan St Z Tampubolon antara Kelurahan Aek Tolang Induk dan Aek Tolang.

Sejauh ini belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa akibat banjir Rabu sore yang kembali menerjang Tapteng. Namun BPBD mencatat sejumlah kerusakan fasilitas seperti ruas jalan yang amblas akibat longsor dan jembatan darurat menuju Desa Sibio-bio Kecamatan Sibabangun yang hanyut terbawa derasnya arus.

Kamis (12/2/2026) pagi, BPBD Tapteng melaporkan banjir telah surut. Cuaca di 20 kecamatan di Tapteng pun dilaporkan kembali cerah.

"Masyarakat yang malam tadi mengungsi pun telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan tempat tinggal mereka," ujar Erianto.

Bisnis.com, MEDAN - Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali dilanda banjir sejak Rabu (11/2/2026) sore akibat hujan dengan intensitas sangat deras yang mengguyur wilayah ini sore tadi.

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengonfirmasi kabar naiknya debit air di sejumlah wilayah di Tapteng yang menggenangi jalan dan permukiman warga melalui akun Instagram resminya.

Dia mengunggah beberapa video kepanikan warga mengevakuasi diri dan barang-barang berharga milik mereka saat melihat arus deras air banjir kembali menerobos permukiman.

"Kondisi di Tukka, Tapanuli Tengah, sore sampai malam ini kembali banjir," tulis Masinton dalam takarir unggahannya, Rabu (11/2/2026).

Disampaikan Masinton, Tapteng mengalami kondisi cuaca yang ekstrem. Sebelum hujan dengan intensitas sangat deras turun pada Rabu sore, wilayah ini masih diliputi cuaca cerah dan panas pada siang harinya, termasuk di daerah hulu.

Curah hujan yang tinggi membuat debit air sungai di wilayah ini meninggi. Pembersihan sungai pascabanjir bandang sebelumnya tetap tak mampu menampung debit air, begitupun dengan tanggul-tanggul darurat yang dibuat kembali jebol akibat derasnya debit air.

Akibatnya, sekitar pukul 17.00 WIB sejumlah daerah terutama yang sebelumnya dilanda banjir bandang kembali banjir pada sore hingga malam ini.

"Tanggul darurat yang kami buatkan sebelumnya, jebol, sehingga air mengalir sangat deras dan dipenuhi kayu," jelasnya.

Saat ini warga telah dievakuasi ke tempat-tempat aman seperti sekolah dan GOR di Pandan.

Masinton pun mengimbau warga yang tinggal di perbukitan untuk mewaspadai potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD Tapanuli Tengah per Rabu malam pukul 20.00 WIB, titik banjir di Tapteng sudah terdeteksi di 4 (empat) kecamatan, yakni di Kecamatan Sarudik yakni di Lingkungan 2 dan Lingkungan 8 Kelurahan Pasir Bidang, serta Kelurahan Pondok Batu.

Lalu, di Kecamatan Pandang persisnya di Kelurahan Lubuk Tukko; di Kecamatan Tukka yakni di Kelurahan Hutanabolon, Bona Lumban, dan Pasar Tukka.

Serta di Kecamatan Barus tepatnya di Kelurahan Padang Masiang dan Desa Kinali.

Belum ada informasi korban jiwa akibat peristiwa banjir yang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perhutani menyalurkan bantuan pascabencana kepada masyarakat terdampak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Bantuan tersebut diberikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Perhutani menyampaikan, bantuan yang disalurkan berupa produk madu dan minyak kayu putih. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud empati perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

“Perhutani turut merasakan duka yang dialami saudara-saudara kita di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kami untuk ikut meringankan beban masyarakat terdampak, melalui pemanfaatan produk andalan Perhutani yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, produk madu dan minyak kayu putih dipilih karena merupakan produk unggulan Perhutani yang diharapkan dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dalam masa pemulihan.

Untuk masyarakat terdampak di Kota Sibolga, Perhutani menyalurkan minyak kayu putih sebanyak 50 dus dengan total 5.000 botol. Selain itu, perusahaan juga menyalurkan Madu Klengkeng, Madu Bunga Liar, dan Madu Randu sebanyak 40 dus dengan total 480 botol.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pemerintah Kota Sibolga agar dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan dan selaras dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Perhutani menyalurkan bantuan dalam jumlah lebih besar.

Minyak Kayu Putih yang disalurkan mencapai 200 dus dengan total 20.000 botol. Adapun Madu Klengkeng, Madu Bunga Liar, dan Madu Randu yang diberikan sebanyak 156 dus dengan total 1.872 botol.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bagian dari sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana.

Perhutani menegaskan, melalui penyaluran bantuan ini perusahaan berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pengelola sumber daya hutan negara, tetapi juga sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pemulihan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Badan Pengelola BUMN yang mengimbau seluruh BUMN untuk memberikan dukungan dan kontribusi dalam percepatan pemulihan pascabencana, khususnya melalui penyediaan kebutuhan infrastruktur, peralatan, dan logistik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta maskapai Wings Air tak mematok harga tinggi untuk tiket rute baru dari Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah ke Pekanbaru Provinsi Riau (PP).

Sebagaimana diketahui, rute baru Wings Air dari Pinangsori-Pekanbaru (PP) baru diresmikan pada Jumat (23/1/2026). Bobby berharap rute baru ini dapat dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau.

"Kalau bisa jangan mahal-mahal kali tiketnya, Pak," ucap Bobby Nasution Bobby saat peresmian rute baru tersebut di Bandara Dr Ferdinand Lumban Tobing Kecamatan Pinangsori, dikutip Senin (26/1/2026).

Dikatakan Bobby, penerbangan rute ini akan memberi manfaat bagi kedua wilayah. Selain mendukung konektivitas, rute ini juga penting terutama dalam kondisi darurat, seperti bencana banjir dan longsor yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatra.

Dia mengatakan sebelumnya akses udara menuju ke Tapanuli hanya dari Bandara Kualanamu Medan. Saat akses jalur darat ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan terputus total akibat bencana lalu, pasokan logistik sempat tersendat dan ribuan masyarakat yang terisolir terancam kelaparan.

Keberadaan rute Pinangsori-Pekanbaru (PP) via Bandara Dr FL Tobing dari maskapai Wings Air diapresiasi penuh Bobby.

Penambahan akses udara ke Tapanuli Tengah dari Pekanbaru disebutnya akan menguntungkan kedua daerah. Namun dia berharap penerbangan itu tersedia dengan tiket yang dapat dijangkau masyarakat.

"Kalau mahal, setengah-setengah membuka rutenya itu," ujarnya sambil tertawa.

Senada dengan Gubernur Sumut, Direktur Produksi Wings Air Kapten Fitzgerald Julian Rachman meyakini rute baru ini akan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dari segi perekonomian, distribusi, dan pariwisata.

Menurut dia pembukaan rute ini merupakan komitmen Wings Air untuk menghadirkan akses udara antarwilayah yang belum terhubung sebelumnya.

"16 tahun yang lalu saya perdana duduk di cockpit untuk rute ini (Medan–Sibolga) dan sekarang sudah bertambah, dan manfaatnya nyata untuk masyarakat kita,” kata Fitzgerald.

Adapun jadwal penerbangan rute Pinangsori–Pekanbaru tersedia setiap Senin dan Jumat pukul 12.05–13.30 WIB. Sementara rute Pekanbaru–Pinangsori dilayani pada pukul 10.25–11.40 WIB.

Wings Air juga disebut bakal membuka rute baru Pinangsori–Padang dan sebaliknya dalam waktu dekat.

Pandan (ANTARA) - Para penyintas banjir dan longsor berharap aktivitas ekonomi di Pasar Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara meningkat hingga jelang dan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Hari ini sudah mulai ramai dan berharap ini terus berlanjut hingga Ramadhan dan Lebaran 1447 Hijriah,” kata pedagang ikan di Pasar Pandan, Isnawati Matondang di Pandan, Senin.

Ia mengatakan sebelum bencana, dirinya mampu menjual ikan setiap harinya mencapai 60 kilogram (kg) hingga 70 kg di pasar tersebut.

“Saat ini dari pagi jualan sampai sore masih di angka 40 kilogram saja yang terjual,” kata dia.

Is mengaku pascabencana dirinya terpaksa meliburkan diri selama tiga pekan dan baru kembali berjualan setelah itu.

“Awal jualan juga tidak terlalu ramai,” kata dia menambahkan.

Dirinya berharap dengan adanya pembukaan akses jalan dan kondisi daerah yang semakin pulih membuat orang datang ke pasar buat berbelanja.

“Mudah-mudahan semakin membaik,” kata dia.

Ia mengatakan sebagai pedagang, rumah miliknya juga terdampak bencana dan lumpur masuk ke rumah setinggi satu meter di kawasan Hanjoran, Kecamatan Pandan.

“Kami baru bisa berjualan setelah membersihkan. Kami berharap jangan ada lagi bencana seperti ini,” kata dia.

Sementara, pedagang ikan lainnya, Rahma Wasita Mendrofa mengaku baru enam bulan berjualan di Pasar Pandan ini.

“Datang musibah dan ini tentu berdampak karena modal jualan yang belum balik,” kata dia.

Ia berharap kondisi ini semakin membaik dan pulih seperti normal sehingga pendapatan dirinya semakin baik.

“Kami berharap pemerintah dapat membantu memberikan bantuan modal kepada pedagang yang terdampak bencana ini,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

TAPANULI TENGAH - Panitia Natal Nasional PDI Perjuangan ( PDIP ) menggelar bakti sosial di sejumlah titik terdampak bencana di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026). Panitia Natal Nasional PDIP memilih menggelar perayaan Natal bersama para korban bencana dengan mengusung tema "Gotong Royong Dalam Kasih Allah".

Seluruh Panitia Natal Nasional PDIP menyusuri posko-posko pengungsian korban bencana di Tapteng, seperti di Kecamatan Tukka Desa Hutanabolon, Kecamatan Badiri, Sibolga, dan sejumlah lokasi lainnya yang terdampak bencana.

Marianus Gea selaku ketua Panitia Natal Nasional PDIP menyatakan bahwa perayaan Natal bersama pengungsi di Tapanuli Tengah memberikan makna Natal yang berbeda, tidak hanya sebatas pada liturgi semata tetapi lebih menerapkan cinta kasih Allah yang sesungguhnya.

"Ini membuktikan kepedulian dan kehadiran PDI Perjuangan di tengah-tengah masyarakat, bahwa PDI Perjuangan mengusung prinsip menangis dan tertawa bersama rakyat. Kami dari panitia Natal Nasional PDIP berbagi kasih bersama rakyat," kata Marianus Gea.

Marianus Gea menuturkan, perayaan Natal Nasional PDIP bersama masyarakat terdampak bencana alam di Tapteng, tepatnya di Gereja HKBP Hutanabolon, Kecamatan Tukka, merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri . Lokasi ini dipilih secara khusus karena merupakan daerah yang terdampak bencana alam.

"Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar Natal Nasional dilaksanakan bersama saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kita ingin hadir, merasakan apa yang mereka rasakan, dan berbagi pengharapan dan sukacita," tutur Marianus.

Ia menjelaskan, perayaan Natal Nasional ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi iman dan aksi nyata. Kehadiran PDIP di tengah masyarakat mencerminkan makna kelahiran Yesus Kristus yang hadir dalam kesederhanaan dan pengorbanan demi keselamatan umat manusia.

"Sebagaimana hakikat Natal, Tuhan Yesus hadir membawa keselamatan melalui pengorbanan. Demikian pula kita sebagai anak bangsa, bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana," kata Marianus.

Pada Natal Nasional PDIP tahun ini, diangkat Subtema "Dengan Perayaan Natal PDI Perjuangan, Kita Pulihkan Semangat Masyarakat Tapanuli Tengah untuk Bangkit Lebih Cepat", serta Subtema Khusus PDI Perjuangan "Gotong Royong dalam Cinta dan Kasih Allah".

Panitia Natal Nasional PDIP beserta seluruh kader juga turut bersama-sama melakukan potong tumpeng bersama masyarakat terdampak bencana, sebagai perayaan hari ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyampaikan, kegiatan sosial ini sebagai bentuk kebersamaan PDIP bersama masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, PDIP hadir merasakan penderitaan masyarakat.

"Kehadiran PDI Perjuangan sebagai bentuk semangat kebersamaan. Pada kesempatan ini akan dilakukan pembangunan 50 unit hunian sementara," kata Masinton dalam sambutannya.

Sebelum puncak kegiatan Natal Nasional PDIP, juga turut dilakukan aksi nyata dengan menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan, antara lain bantuan untuk rumah ibadah gereja dan masjid yang rusak, bedah rumah bagi keluarga terdampak bencana dengan kategori rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang, serta santunan bagi keluarga korban jiwa.

Selain itu, disalurkan pula bantuan peralatan kebersihan, perlengkapan sekolah berupa seragam sekolah dan seragam guru, dan peralatan masak, baik untuk pengungsi maupun warga yang telah kembali ke rumah masing-masing, hingga kegiatan trauma healing berupa proses pemulihan psikologis untuk mengatasi dampak emosional atas peristiwa bencana.

Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan turut diberikan kepada masyarakat melalui pengerahan Kapal Kesehatan Laksamana Malahayati yang melayani pengobatan gratis bagi warga terdampak.

Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp93 miliar untuk pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari pagu Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp546 miliar yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan dana pemulihan difokuskan bagi pelaku UMKM di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana alam.

"Jadi ada kebijakan untuk mengkonsolidasikan anggaran dari Rp 546 miliar nanti akan dipersiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana Sumatra yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar sebesar Rp 93 miliar," ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

Maman mengatakan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, ia memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian UMKM telah membentuk Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi tersebut. Aceh menjadi wilayah dengan jumlah klinik terbanyak karena memiliki tingkat kerusakan yang paling parah.

Di Aceh, Klinik UMKM Bangkit didirikan di lima kabupaten/kota, yakni Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementera di Sumatra Utara, klinik dibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Medan. Adapun di Sumatra Barat, klinik hanya didirikan di Kota Padang.

"Kenapa dari jumlah ini yang paling banyak Aceh? Ya tentunya kita sudah sama-sama tahu karena memang dari tingkat keterparahan ataupun yang paling kena dampak itu adalah di Aceh. Nomor dua adalah Sumatra Utara. Memang kalau dilihat dari recovery-nya Sumatra Barat lewatnya bisa lebih cepat recovery-nya, maka dari itu kami hanya buat di satu saja, yaitu di Kota Padang," jelas Maman.

Setelah alokasi pemulihan bencana, sisa anggaran Kementerian UMKM pada 2026 tercatat sebesar Rp453 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, operasional dan pemeliharaan sarana prasarana Rp85 miliar, belanja nonoperasional Rp216 miliar, serta Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) UMKM sebesar Rp35 miliar.

Belanja nonoperasional digunakan untuk mendukung program nasional sebesar Rp166 miliar dan kegiatan strategis kementerian sebesar Rp50 miliar. Kementerian UMKM juga menetapkan delapan program strategis nasional, antara lain Sapa UMKM, Kartu Usaha UMKM, Holding UMKM, keterlibatan UMKM dalam program Makanan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) memulai tahap pemulihan sektor pertanian pascabencana yang dipusatkan dipusatkan di Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (15/1/2026).

Wakil Gubernur Sumut, Surya mengatakan Tukka merupakan bagian penting dari sentra pertanian rakyat. Gangguan pada lahan dan irigasi berdampak pada penurunan produktivitas dan pendapatan petani secara drastis.

“Groundbreaking hari ini adalah komitmen nyata untuk memulihkan kembali fungsi lahan dan sistem irigasi," ujar Surya, Kamis (15/1/2026).

Dikatakan Surya, Pemprov berkomitmen penuh dalam pemulihan sektor pertanian di sejumlah wilayah pasca dihantam bencana.

Dia menyebut groundbreaking ini menjadi titik balik bagi penguatan ketahanan pangan di Sumut yang menandai dimulainya perbaikan besar-besaran terhadap infrastruktur pertanian yang rusak, termasuk penyediaan traktor roda empat, rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah terdampak.

Berdasarkan data yang direkap Pemprov, kerusakan lahan sawah di Sumut akibat bencana mencapai 37.318 hektare (ha), dengan rincian 22.274 ha rusak ringan, 10.690 ha rusak sedang, dan 4.354 ha rusak berat.

Khusus di Tapteng, kerusakan lahan mencapai 3.205 ha yang tersebar di berbagai kecamatan.

Surya juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam program rehabilitasi tersebut. “Pembangunan pertanian tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan,” tambahnya.

Groundbreaking rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana ini dibuka secara virtual oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Amran menyampaikan pemerintah pusat memberi bantuan senilai total Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan ini meliputi pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan pokok masyarakat.

Mentan menekankan agar pelaksanaan rehabilitasi menggunakan skema padat karya.

"Saudara-saudara yang memiliki sawah yang bekerja (rehabilitasi) sendiri, upahnya dibayar oleh pusat. Kami ingin masyarakat punya lapangan kerja di tengah masa sulit ini," ujarnya.

Lebih jauh, Mentan juga memerintahkan jajarannya untuk tetap berada di lokasi hingga proses pemulihan selesai.

“Saya tugaskan direktur dan tim untuk standby. Tolong dipercepat, saudara kita butuh uluran tangan segera," kata dia. (240)

TAPANULI TENGAH - Sejumlah kepala desa secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi informasi terkait penyebab banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara (Sumut) berdasarkan kondisi di lapangan.

Tidak hanya itu, para kepala desa juga meminta agar penanganan bencana didasarkan pada fakta geografis dan kondisi riil di lapangan.

Kepala Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Oloan Pasaribu, dalam suratnya kepada Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pemberitaan aparat hukum yang mengaitkan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sebagai salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

”Kami dapat menjelaskan bahwa aktivitas PT. Tri Bahtera Srikandi bukanlah penyebab bencana banjir bandang dan longsor yang menghanyutkan ribuan kubik kayu di Aek Garoga,’’ kata Oloan Pasaribu dalam suratnya, Rabu (14/1/2026).

Menurut Oloan, berdasarkan pengetahuan aparatur desa dan pengecekan langsung di lapangan, aktivitas PT TBS tidak berkaitan dengan peristiwa banjir bandang yang terjadi di DAS Aek Garoga. Oloan menjelaskan aliran air dari area PT TBS hanya berupa mata air kecil yang mengalir ke Aek Nahombar, lalu bermuara ke Sungai Muara Sibuntuon dengan jarak sekitar 3–4 kilometer dan alur sungai yang sempit serta berkelok.

“Dengan kondisi tersebut, sangat tidak mungkin kayu-kayu dari area PT TBS dapat hanyut hingga ke jembatan Aek Garoga,” tulis Oloan.

Lihat video: Banjir dan Longsor Belum Usai, 8 Desa di Tapanuli Tengah Masih Terisolir



Oloan juga menegaskan lahan yang masuk dalam izin lokasi PT TBS bukan kawasan hutan negara, melainkan areal penggunaan lain (APL) yang sejak lama telah digarap masyarakat dengan tanaman karet, durian, aren, petai, dan sebagian sawit. Bahkan, sejumlah lahan masyarakat di Desa Anggoli tidak pernah diganti rugi karena warga masih menggantungkan hidup dari hasil kebun mereka.

Oloan menyebut titik longsor yang terjadi di sekitar Desa Anggoli berada di lahan milik masyarakat, bukan di areal bukaan PT TBS. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Anggoli berharap Presiden dapat mengambil kebijakan yang arif dengan menghentikan penyidikan dan proses hukum terhadap PT TBS, mengingat keberadaan perusahaan tersebut dinilai memberi manfaat ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal.

Sikap serupa disampaikan Kepala Desa Simanosor, Tua Pandapotan Batubara. Dalam surat terpisah kepada Presiden Prabowo Subianto, dia menyebut tudingan terhadap PT TBS sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga sebagai keliru, menyesatkan, dan tidak logis. “Kami yang sangat mengenal kondisi lapangan, jaringan aliran sungai, dan aktivitas PT TBS menilai tudingan tersebut tidak sesuai dengan fakta,” jelas Tua Pandapotan.

Dia merinci sebelum dikembangkan menjadi kebun sawit, areal PT TBS merupakan kebun rakyat, bukan kawasan hutan negara. Dari tiga lokasi kebun yang dibuka, hanya sekitar 20 hektare yang masuk wilayah DAS Garoga.

Selain itu, sungai-sungai yang berhulu dan melintasi kebun PT TBS tidak terhubung dengan Sungai Aek Garoga yang meluap saat bencana. “Secara geografis, mustahil air dan kayu dari lokasi PT TBS mengalir ke hulu Sungai Garoga yang berjarak 4 hingga 5 kilometer,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Desa Hutagurgur, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rinto Harean Sibabangun juga membuat surat tertulis terkait banjir di wilayahnya. ‘’Tidak ada kayu gelondongan yang hanyut ke aliran sungai hutagurgur yang berasal dari bukaan lahan PT TBS pada saat terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah,’’ kata Rinto Harean Sibabangun.

Para kepala desa menilai klarifikasi ini penting untuk mencegah kesimpulan sepihak yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan ketidakadilan hukum. Mereka berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali informasi yang beredar, dengan mengedepankan verifikasi lapangan dan keterangan dari masyarakat yang tinggal langsung di wilayah terdampak.

Langkah berkirim surat ke Presiden Prabowo ini disebut sebagai ikhtiar terakhir pemerintah desa agar penanganan bencana alam di DAS Aek Garoga tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh terhadap faktor alam, tata ruang, dan kondisi geografis setempat.

Sebelumnya, Kajian ilmiah tim IPB University menyatakan aktivitas PT TBS tidak menunjukkan bukti kuat sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Singai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara. Temuan IPB mengungkap fakta lain, bahwa luasan kebun PT TBS yang benar-benar berada di wilayah DAS Garoga sangat kecil, bahkan diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai sekitar 12.767 hektare.

Dari total izin lokasi 2.497 hektare, lahan yang telah dibuka hanya sekitar 282 hektare, dan yang telah ditanami sawit baru 86,5 hektare.

“Jika dibandingkan dengan skala DAS, kontribusi luasan tersebut secara hidrologis sangat terbatas. Secara ilmiah, sulit menyimpulkan bahwa luasan sekecil itu menjadi pemicu utama bencana berskala besar,” ujar Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University Prof. Dr. Yanto Santoso.

Hasil kajian IPB menyimpulkan bahwa bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, antara lain: curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, kondisi geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah yang tipis pada lereng-lereng curam, serta kemiringan lereng yang tinggi.