REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan menjelang batas waktu akhir April. Kebijakan ini diambil untuk memberi ruang bagi wajib pajak menyelesaikan kewajiban pelaporan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, relaksasi pelaporan SPT badan tengah difinalkan dan akan segera diumumkan. “Untuk pelaporan SPT PPh badan, insya Allah akan segera kami rilis. Untuk pembayaran masih kami hitung dan analisis,” ujarnya di KPP Madya, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan data per 30 April 2026 pukul 13.00 WIB, total pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 mencapai 12.705.335 SPT. Angka tersebut terdiri atas 11.933.994 SPT wajib pajak orang pribadi dan 771.341 SPT wajib pajak badan.

Capaian tersebut menunjukkan pelaporan masih berlangsung hingga mendekati tenggat. DJP sebelumnya menargetkan tingkat kepatuhan dapat menembus lebih dari 80 persen pada tahun ini.

Bimo menjelaskan, langkah relaksasi diambil setelah banyaknya permintaan perpanjangan dari wajib pajak. Tercatat sekitar 4.000 permohonan masuk dari pelaku usaha dan asosiasi.

“Ini kami pertimbangkan dengan kesiapan penerimaan negara yang harus kami capai pada April,” katanya.

Di sisi lain, DJP mengakui sistem administrasi perpajakan masih terus disempurnakan. Meski demikian, layanan tetap berjalan penuh, termasuk pada akhir pekan. Petugas pajak juga aktif memberikan asistensi kepada wajib pajak yang membutuhkan.

“Memang ada kebutuhan dari sisi pelayanan dan memastikan data bisa masuk dengan sempurna. Sistem juga terus kami sempurnakan,” ujar Bimo.

Selain itu, penggunaan sistem inti perpajakan Coretax terus meningkat. Hingga akhir April, sebanyak 18.837.611 wajib pajak telah mengaktivasi akun, didominasi wajib pajak orang pribadi.

DJP memastikan keamanan data dalam sistem tersebut tetap terjaga. “Data wajib pajak sangat aman karena diaudit dan diuji secara berkala,” kata Bimo.

Meski membuka ruang relaksasi bagi wajib pajak badan, DJP menegaskan tidak ada tambahan waktu bagi wajib pajak orang pribadi. Perpanjangan yang telah diberikan sebelumnya dinilai cukup. Dengan tambahan waktu yang tengah disiapkan, DJP berharap kepatuhan meningkat tanpa mengganggu target penerimaan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Kania Laily Salsabila menjelaskan konsekuensi yang bisa dihadapi wajib pajak jika menghapus bukti potong dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kania mengingatkan wajib pajak agar tidak sembarangan menghapus bukti potong dalam pelaporan SPT. Kania menjelaskan, sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment, yakni wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun, kewenangan tersebut tetap disertai tanggung jawab untuk melaporkan data secara benar, lengkap, dan jelas.

“Wajib pajak memang bisa saja menghapus bukti potong dari SPT Tahunan. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta membuat pelaporan sesuai ketentuan,” ujar Kania dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu fitur unggulan Coretax DJP dibandingkan aplikasi terdahulunya adalah tombol “Posting SPT”, tombol yang memungkinkan data bukti potong akan terisi otomatis di SPT. Bagi sebagian wajib pajak, fitur ini diklaim dapat menghemat waktu pelaporan SPT. Ternyata, bagi beberapa wajib pajak, fitur ini seperti menjadi penyebab timbulnya “kewajiban” baru.

Melalui fitur ini, data wajib pajak yang bekerja di dua pemberi kerja dalam satu tahun, menerima komisi, atau memperoleh tambahan penghasilan lainnya menjadi lebih “terlihat”. Penambahan penghasilan ini sering menjadi penyebab kurang bayar pada SPT tahunan, terutama apabila pemberi kerja tidak memperhitungkan penghasilan di tempat kerja sebelumnya atau tidak menghitung penghasilan yang disetahunkan saat menghitung pajak atas komisi atau tambahan penghasilan lainnya.

Perusahaan atau pemberi kerja seharusnya sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21. Adapun kewajiban yang tecermin dalam SPT tahunan PPh orang pribadi merupakan hasil perhitungan kembali seluruh penghasilan selama satu tahun dan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Artinya, seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban harus dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

Kania menuturkan, bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau pihak lain juga tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian, meskipun dihapus dari SPT, data tersebut tetap tersimpan dalam basis data DJP.

“Keberadaan bukti potong tidak hanya tercatat di sisi wajib pajak, tetapi juga di sisi pihak pemotong. Kedua data ini saling berkaitan,” kata dia.

Menurut Kania, dalam jangka pendek, menghapus bukti potong mungkin terlihat sebagai solusi untuk mengubah status SPT dari kurang bayar menjadi nihil. Namun, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi di kemudian hari.

Ia mengingatkan, pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat berujung pada pemeriksaan oleh otoritas pajak hingga dikenai sanksi administratif.

Kania menyarankan wajib pajak untuk meneliti kembali seluruh data sebelum melaporkan SPT Tahunan. Penghasilan, bukti potong, dan kredit pajak harus dipastikan telah dicantumkan dengan benar.

“Status kurang bayar tidak selalu disebabkan kesalahan perhitungan penghasilan, tetapi bisa juga karena kredit pajak belum dimasukkan secara tepat,” ujarnya.

Apabila setelah pengecekan masih terdapat kurang bayar, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui sistem yang tersedia sebelum melaporkan SPT. Selain itu, wajib pajak yang telah melaporkan SPT tetapi menemukan kesalahan masih dapat melakukan pembetulan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. (Baca artikel penjelasan lengkapnya di sini)

Kania menegaskan, sistem self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam mengelola pelaporan. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip pelaporan yang benar.

“Pelaporan SPT tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab wajib pajak kepada negara,” kata Kania.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mendukung implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyediaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) untuk memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dukungan tersebut juga diperkuat melalui kampanye edukatif bertajuk “Lapor Coretax: Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK”.

VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) tepercaya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 584/2022.

Implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan oleh DJP menuntut adanya jaminan keabsahan, integritas, dan keamanan tinggi untuk setiap dokumen elektronik.

Dalam hal ini, TTE VIDA yang telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, penggunaan NIK yang telah terverifikasi dapat mempermudah proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data wajib pajak.

“Kami membawa pesan ‘Jangan PaNIK, Cukup Pakai NIK’ yang menekankan kemudahan proses sekaligus menjamin legalitas dan keamanan data Wajib Pajak. Dengan NIK yang sudah terverifikasi, Wajib Pajak mendapatkan solusi TTE yang sah dan diakui penuh secara hukum,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, penunjukan VIDA sebagai PSrE menandakan TTE yang disediakan telah diakui oleh Kemenkeu RI dan DJP. Hal ini juga menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap layanan identitas digital yang dihadirkan perusahaan.

Menurut dia, TTE memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penggunaan TTE juga dinilai dapat memperkuat kepatuhan serta keamanan data wajib pajak.
VIDA menyebut, terdapat tiga fokus utama dalam mendukung wajib pajak melalui perannya sebagai PSrE.

Pertama, integrasi identitas melalui pemanfaatan NIK yang telah terverifikasi untuk menyederhanakan alur kerja TTE dan meningkatkan akurasi identitas dalam setiap pelaporan.

Kedua, jaminan legalitas dan kepatuhan regulasi. Sebagai PSrE yang ditunjuk melalui KMK 584/2022, VIDA memastikan TTE yang dihasilkan memiliki validitas dan kekuatan hukum setara tanda tangan basah, sehingga dokumen pelaporan pajak diakui secara resmi.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas dalam mendukung transformasi digital perpajakan. VIDA menyediakan solusi TTE yang terstandarisasi dan dapat digunakan secara luas oleh wajib pajak.

Selain itu, VIDA juga menyediakan video tutorial singkat untuk membantu wajib pajak yang belum familiar dengan penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan secara digital. Panduan tersebut juga dilengkapi dengan infografis yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami.

Melalui kampanye edukatif tersebut, VIDA mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax sebagai bagian dari upaya menuju sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan tepercaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerima 11,43 juta laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 per 19 April 2026.

"Untuk periode sampai dengan 19 April 2026, tercatat 11.434.264 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Rinciannya, untuk tahun buku Januari–Desember, laporan SPT berasal dari 9.858.579 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.227.889 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 343.765 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 250 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, laporan berasal dari 3.745 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Dari sisi progres aktivasi akun Coretax, DJP mencatat jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun mencapai 18.199.350.

Jumlah itu terdiri atas 17.094.257 wajib pajak orang pribadi, 1.013.884 wajib pajak badan, 90.982 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan.

Saat ini, DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini.

Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026. DJP juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Namun, menjelang batas waktu pelaporan, apakah pelaporan SPT bisa diperpanjang jika belum siap?

Secara aturan, jawabannya adalah bisa. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 3 ayat (4), yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan.

Batas Waktu dan Ketentuan Perpanjangan SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas waktu normal pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Apabila tidak dapat memenuhi tenggat tersebut, wajib pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan. Namun, perpanjangan ini tidak otomatis diberikan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara resmi dengan mencantumkan alasan serta melengkapi sejumlah dokumen pendukung.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

• Perhitungan sementara Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu tahun pajak
• Laporan keuangan sementara
• Bukti pembayaran pajak (jika ada kekurangan bayar)
• Surat keterangan dari akuntan publik (jika laporan keuangan belum final)
• Surat kuasa khusus (jika diwakilkan)

Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah diajukan, DJP akan memproses permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Apakah Sanksi Telat Lapor Pajak Dihapus?

Di tengah kewajiban pelaporan tersebut, beredar anggapan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan lapor pajak telah dihapus, padahal faktanya kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya berupa penghapusan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan relaksasi khusus untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu normal pelaporan dan pembayaran tetap jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi yang baru melapor atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif
Penghapusan ini mencakup:

• Denda keterlambatan pelaporan
• Bunga atas keterlambatan pembayaran

Menariknya, penghapusan sanksi ini dilakukan tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bahkan, jika STP sudah sempat diterbitkan, DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Selain itu, keterlambatan dalam periode relaksasi ini juga tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu, seperti tidak menjadi alasan pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Kebijakan Bersifat Sementara

Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini bukan berarti sanksi keterlambatan dihapus secara permanen. Relaksasi ini diberikan dalam rangka penyesuaian terhadap implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP).

Artinya, di luar periode dan ketentuan tersebut, sanksi administratif tetap berlaku sesuai aturan dalam UU KUP. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu, tanpa perpanjangan atau tanpa masuk dalam kebijakan relaksasi, tetap berpotensi dikenakan denda dan sanksi lainnya.

Dengan demikian, meskipun ada kelonggaran hingga 30 April 2026, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan SPT tepat waktu atau segera mengajukan perpanjangan guna menghindari risiko sanksi di kemudian hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan terus bertambah menjelang batas akhir. Hingga Ahad (29/3/2026) pukul 24.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 9.751.452 SPT telah disampaikan wajib pajak.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai 8.562.326 SPT. Disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebanyak 988.464 SPT, serta wajib pajak badan yang terdiri atas 198.788 SPT badan (rupiah) dan 140 SPT badan (dolar AS).

Selain itu, terdapat pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda, yakni 1.713 SPT badan (rupiah) dan 21 SPT badan (dolar AS).

Di sisi lain, aktivasi akun sistem Coretax juga terus meningkat. Hingga periode yang sama, sebanyak 17.189.768 wajib pajak telah mengaktifkan akun, yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 16.135.564. Selebihnya terdiri atas 963.517 wajib pajak badan, 90.460 instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak PMSE.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, sebelumnya menyebut jumlah pelapor masih akan terus bertambah karena masih ada jutaan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujar Inge dalam keterangan, Senin (30/3/2026).

Pemerintah memberikan kelonggaran waktu pelaporan hingga 30 April 2026 tanpa sanksi denda maupun bunga. Kebijakan ini diambil untuk memberi ruang bagi wajib pajak yang masih menyesuaikan diri dengan sistem Coretax.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui, sistem baru membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena data wajib pajak kini terintegrasi dan harus diverifikasi dengan berbagai basis data lain.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan basis data pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” ujarnya.

Di lapangan, sejumlah wajib pajak masih menghadapi kendala teknis, seperti sistem yang lambat. DJP menilai kondisi ini sebagai bagian dari proses penyesuaian.

“Ini sistem baru, ibarat bayi baru lahir. Ada learning curve, baik dari pengguna maupun dari kami,” kata Bimo.

Meski tren pelaporan meningkat, DJP tetap mengimbau masyarakat segera melaporkan SPT sebelum batas waktu berakhir. Tambahan waktu hingga akhir April diharapkan dapat dimanfaatkan tanpa harus menanggung sanksi administratif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem Coretax. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026), Purbaya mengatakan pemerintah menemukan persoalan baru dalam pengelolaan sistem Coretax yang memerlukan pembenahan internal. Dalam evaluasi tersebut, Purbaya mengungkap adanya vendor layanan yang sebelumnya telah dihentikan karena kinerja lambat, tetapi kembali digunakan tanpa persetujuan resmi.

"Di Coretax tiba-tiba ada laporan lagi bahwa itu muter-muter Coretax-nya, padahal sebelumnya sudah hilang, rupanya di tempat kita juga ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang kita sudah berhentiin karena lelet service-nya, dimasukin lagi diam-diam," kata Purbaya.

Ia juga menilai, desain awal Coretax belum sepenuhnya ramah pengguna. Dia menyampaikan sistem seharusnya langsung terhubung dengan masyarakat. Namun dalam praktiknya, terdapat lapisan aplikasi tambahan yang membuat proses menjadi lebih kompleks.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan baru mengetahui adanya pihak tertentu yang memanfaatkan lapisan antara muka atau interface tambahan, untuk menyediakan layanan kepada perusahaan-perusahaan besar.

"Ini Coretax desainnya agak aneh. Harusnya kan ketika baru kan dibuat langsung interface dengan masyarakat biar gampang kan. Rupanya dibuat agak rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface sendiri. Ini ada yang jual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya baru tahu," jelasnya.

Purbaya mengatakan pemerintah saat ini memprioritas stabilitas layanan Cortex agar proses pelaporan pajak berjalan lancar. Setelah masa pelaporan selesai, Kementerian Keuangan berencana melakukan pembenahan menyeluruh.

"Kita amankan dulu semua Coretax-nya itu yang ada hambatan-hambatan, habis itu saya bersihin yang ini, yang ruang interface yang sengaja diciptakan itu," imbuh Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan dan membayar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif. Kelonggaran ini tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Dalam beleid tersebut ditegaskan, wajib pajak yang menyampaikan SPT, membayar PPh Pasal 29, maupun melunasi kekurangan pajak setelah 31 Maret hingga 30 April 2026 akan dibebaskan dari sanksi denda dan bunga.

Tak hanya itu, jika sebelumnya sudah terlanjur diterbitkan surat tagihan pajak, DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Keterlambatan pelaporan dalam periode ini juga tidak akan memengaruhi status wajib pajak, termasuk tidak menjadi dasar pencabutan kriteria wajib pajak tertentu.

Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat yang belum sempat memenuhi kewajiban hingga batas normal 31 Maret, sekaligus merespons kondisi sistem administrasi perpajakan yang masih dalam masa penyesuaian.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut penerapan sistem baru Coretax membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena data wajib pajak kini terintegrasi dan terisi otomatis (pre-populated). Bimo menjelaskan, setiap data yang masuk harus dikonfirmasi dengan berbagai basis data lain, seperti data kependudukan dan perizinan usaha.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” jelas Bimo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Bimo tak memungkiri di lapangan wajib pajak masih menghadapi kendala teknis, seperti sistem yang lambat atau buffering. Hal tersebut pun dijadikan bagian dari proses adaptasi.

“Ini sistem baru, ibarat bayi baru lahir. Ada learning curve, baik dari pengguna maupun dari kami,” katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah menambah kapasitas layanan. Saat ini, sistem mampu menampung hingga 390 ribu SPT per hari.

Hingga Kamis (26/3/2026) pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang telah disampaikan mencapai 9.131.427. Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.196.513, disusul nonkaryawan 924.443, serta badan usaha sekitar 190 ribu.

Sementara itu, aktivasi akun Coretax DJP juga terus meningkat. Tercatat 16.963.643 wajib pajak telah mengaktifkan akun, didominasi oleh orang pribadi.

DJP juga tetap membuka layanan di sejumlah daerah selama libur Lebaran, termasuk di Papua dan Maluku, untuk membantu masyarakat melaporkan SPT.

Di tengah kelonggaran tersebut, Bimo menyebut masih ada jutaan wajib pajak yang belum melapor.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismamawanti.

Bimo menambahkan, DJP memberi ruang hingga akhir April untuk pelaporan dan pembayaran, seiring masih berlangsungnya penyesuaian sistem.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” kata Bimo.

KOMPAS.com – Cara lapor SPT tahunan pribadi kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, cukup menggunakan perangkat yang terhubung internet.

Kabar baiknya, pemerintah resmi memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2025 untuk wajib pajak orang pribadi. Jika sebelumnya jatuh pada 31 Maret 2026, kini diperpanjang hingga 30 April 2026.

Dengan tambahan waktu ini, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan untuk lapor SPT Tahunan tanpa terburu-buru.

Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026

Perpanjangan pelaporan SPT Tahunan disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah memberikan kelonggaran selama satu bulan agar wajib pajak memiliki waktu lebih panjang dalam memenuhi kewajiban lapor pajak.

Kebijakan ini diambil karena periode pelaporan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan libur Idul Fitri, sehingga banyak wajib pajak belum sempat menyelesaikan pelaporan tepat waktu.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya juga telah menyiapkan skema relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi bagi keterlambatan pelaporan.

Meski demikian, wajib pajak tetap disarankan untuk tidak menunda dan segera lapor SPT Tahunan sebelum batas akhir terbaru.

Apa itu Coretax DJP?

Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan DJP sebagai bagian dari transformasi digital.

Melalui platform ini, proses lapor SPT tahunan online menjadi lebih cepat, praktis, dan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus antre di kantor pajak.

Dengan sistem Coretax, wajib pajak dapat:

• Mengisi formulir SPT secara elektronik
• Mengirim laporan secara online
• Mengakses riwayat pelaporan
• Mengunduh bukti penerimaan elektronik

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi.

Aktivasi akun Coretax sebelum lapor pajak

Sebelum mulai lapor pajak Coretax, wajib pajak perlu memastikan akun sudah aktif.

Aktivasi dapat dilakukan melalui situs resmi Coretax DJP dengan menggunakan data perpajakan seperti NPWP. Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan mengakses layanan pelaporan SPT.

Langkah ini penting agar proses lapor SPT tahunan pribadi berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Cara lapor SPT Tahunan pribadi lewat Coretax DJP

Berikut langkah-langkah cara lapor SPT tahunan pribadi melalui sistem Coretax DJP:

• Login ke situs Coretax DJP
• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)
• Klik Buat Konsep SPT
• Pilih jenis PPh Orang Pribadi
• Tentukan SPT Tahunan dan isi periode pajak (misalnya Januari–Desember 2025)
• Klik Buat Konsep SPT
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir
• Tekan Posting untuk memunculkan data otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik Bayar dan Lapor
• Pilih penyedia tanda tangan digital
• Masukkan ID dan password
• Klik Konfirmasi Tanda Tangan
• Setelah selesai, status pelaporan akan muncul di sistem.
• Jika kurang bayar, SPT masuk ke menu Menunggu Pembayaran
• Jika sudah lengkap, akan masuk ke menu SPT Dilaporkan

Wajib pajak juga dapat langsung mengunduh bukti penerimaan elektronik sebagai tanda laporan telah berhasil dikirim.

Data terbaru pelaporan SPT Tahunan 2026

Meski batas waktu diperpanjang, jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT Tahunan terus meningkat. Berikut rincian pelaporan SPT Tahunan hingga 24 Maret 2026:

• 16,7 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax
• 8,8 juta wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan

Mayoritas pelapor berasal dari wajib pajak orang pribadi, terutama karyawan.

Memahami cara lapor SPT tahunan pribadi sangat penting agar kewajiban perpajakan terpenuhi tepat waktu. Melaporkan SPT lebih awal memberikan beberapa keuntungan:

• Menghindari kendala teknis saat sistem ramai
• Mengurangi risiko kesalahan data
• Terhindar dari sanksi administrasi
• Proses lebih cepat dan nyaman

Dengan adanya perpanjangan hingga 30 April 2026, wajib pajak memiliki waktu lebih longgar. Namun, sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati batas akhir.

Itulah cara lapor SPT tahunan pribadi melalui Coretax DJP. Sistem ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara online tanpa harus ke kantor pajak.

Dengan batas waktu yang diperpanjang hingga 30 April 2026, wajib pajak diharapkan segera menyelesaikan kewajibannya.

KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberikan kelonggaran bagi wajib pajak. Pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) diperpanjang hingga 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan adanya perpanjangan ini, masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk lapor SPT Tahunan dan memenuhi kewajiban lapor pajak tanpa terburu-buru.

“(Perpanjangan masa lapor SPT Tahunan) 31 April. Perpanjang 1 bulan,” ujar Purbaya di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (25/3/2026).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan aturan resmi berupa Surat Edaran (SE) yang menjadi dasar kebijakan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan tersebut.

Alasan perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuka peluang perpanjangan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini mempertimbangkan periode lapor SPT Tahunan yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan libur Idulfitri.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat banyak wajib pajak belum sempat lapor pajak tepat waktu.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa opsi relaksasi sebenarnya telah disiapkan.

“Sebenarnya yang kami siapkan adalah pemberian relaksasi pengenaan sanksi administrasi untuk SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan setelah batas waktu 31 Maret,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas normal pelaporan SPT Tahunan adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret.

Bingung cara lapor SPT Tahunan di Coretax? Berikut panduan resmi DJP untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan informasi batas lapor SPT Tahunan 2026.

Data terbaru: Jutaan wajib pajak sudah lapor SPT Tahunan

Meski batas waktu diperpanjang, jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT Tahunan terus meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, hingga 24 Maret 2026 sebanyak 16.723.354 wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax.

Dari jumlah tersebut, 8.874.904 wajib pajak sudah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan mereka.

Rinciannya meliputi:

• 15.677.209 wajib pajak orang pribadi
• 955.508 wajib pajak badan
• 90.411 wajib pajak instansi pemerintah
• 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Sementara itu, berdasarkan jenis pelaporan:

• 7.826.341 wajib pajak karyawan telah lapor pajak
• 863.272 wajib pajak nonkaryawan sudah lapor SPT Tahunan
• 183.583 wajib pajak badan (rupiah)
• 138 wajib pajak badan (dolar AS)

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda:

• 1.549 wajib pajak badan (rupiah)
• 21 wajib pajak badan (dolar AS)

Dengan adanya perpanjangan ini, wajib pajak diimbau segera memanfaatkan waktu tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan. Jangan menunggu mendekati batas akhir agar proses lapor SPT Tahunan berjalan lancar.

Selain menghindari kendala teknis, lapor pajak lebih awal juga membantu memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi tanpa risiko sanksi di kemudian hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP). Tenggat yang semula berakhir 31 Maret 2026 berpotensi diundur hingga akhir April 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyamaan batas waktu pelaporan hingga akhir April menjadi opsi yang tengah dibahas. “Batas lapor SPT bisa disamakan sampai akhir April,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Jika diterapkan, batas waktu WP OP akan sejajar dengan wajib pajak badan. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang lebih bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan keputusan final belum diambil. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebut perpanjangan masih dalam tahap pertimbangan.

“Perpanjangan batas lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi sampai saat ini masih menjadi opsi yang akan kami pertimbangkan setelah dilakukan evaluasi menjelang akhir bulan Maret,” ujar Inge.

Sebagai langkah antisipasi, DJP menyiapkan relaksasi sanksi administrasi bagi WP OP yang terlambat melapor.

“Sebenarnya yang kami siapkan adalah pemberian relaksasi pengenaan sanksi administrasi untuk SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan setelah batas waktu 31 Maret,” kata dia.

Mengacu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 31 Maret 2026.

Di sisi lain, realisasi pelaporan SPT terus bertambah. Hingga 24 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang masuk mencapai 8.874.904.

Capaian tersebut didominasi WP OP karyawan sebanyak 7.826.341 SPT, diikuti WP OP nonkaryawan 863.272 SPT. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat menyampaikan 183.583 SPT dengan pembukuan rupiah dan 138 SPT dengan pembukuan dolar AS.

DJP memastikan akan terus mengevaluasi perkembangan hingga akhir Maret sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah menjelang batas akhir pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Ahad (22/3/2026) pukul 24.00 WIB, sebanyak 8.783.653 SPT telah disampaikan untuk Tahun Pajak 2025.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai 7.753.294 pelaporan. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat 846.494, disusul wajib pajak badan dalam rupiah sebanyak 182.171 dan dalam dolar AS sebanyak 138.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya relatif kecil, yakni 1.535 untuk badan dalam rupiah dan 21 dalam dolar AS.

Di sisi lain, penggunaan sistem Coretax DJP juga terus meningkat. Hingga periode yang sama, sebanyak 16.676.712 wajib pajak telah mengaktivasi akun mereka. Rinciannya terdiri dari 15.631.073 wajib pajak orang pribadi, 955.005 wajib pajak badan, 90.408 instansi pemerintah, serta 226 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, pelaporan SPT kini semakin terpusat melalui sistem digital. “Progres pelaporan SPT Tahunan PPh terus berjalan seiring dengan meningkatnya penggunaan Coretax DJP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Bagi masyarakat, kemudahan pelaporan secara daring menjadi pilihan utama. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT sekaligus mengaktivasi akun Coretax secara mandiri tanpa harus datang ke kantor pajak.

Namun demikian, DJP mengingatkan agar wajib pajak tidak menunda pelaporan hingga mendekati tenggat waktu. Selain berisiko mengalami kendala teknis akibat lonjakan akses, keterlambatan juga dikenai sanksi administrasi.

DJP menetapkan denda sebesar Rp 100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT.

Untuk membantu masyarakat, DJP menyediakan berbagai kanal layanan, mulai dari Kring Pajak hingga pendampingan di kantor pajak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan sekaligus mempermudah proses pelaporan di tengah meningkatnya penggunaan sistem digital.

Dengan jumlah pelaporan yang terus bertambah, periode ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sekaligus beradaptasi dengan sistem layanan yang semakin terdigitalisasi.