Pertamina Patra Niaga mengatakan penetapan harga Pertamax series pada 10 Juni lalu sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penetapan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini sejalan dengan informasi yang telah disampaikan pemerintah bahwa Pertamax series merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku.

Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan pemerintah tidak ada perubahan. Selain itu, Roberth menjelaskan secara normal evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala.

"BBM non subsidi seperti Pertamax series merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi." ujar Roberth dalam keterangan resmi, Kamis (18/6).

"Pada prinsipnya, harga BBM non subsidi dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian. Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah," ucapnya menambahkan.

Di tengah kondisi dan dinamika global dimana harga minyak dunia beranjak naik dampak kondisi geopolitik, Pemerintah senantiasa menjaga harga BBM non-subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan.

Penyesuaian harga yang dilakukan pada bulan Juni untuk BBM jenis Pertamax mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.

Penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan saat ini adalah 50% dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga Asean tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian.

"Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina yaitu Pertamina Customer Solution 135 agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat," ujar Roberth.

PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan alasan harga keekonomian BBM subsidi Pertalite tercatat lebih mahal dibandingkan harga jual Pertamax.

Penjelasan itu disampaikan menyusul ramainya unggahan di media sosial yang menampilkan struk pembelian Pertalite dengan harga keekonomian mencapai Rp18.040 per liter, sementara konsumen hanya membayar Rp10 ribu per liter. 

Sementara Pertamax saat ini dijual Rp16.250 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun membenarkan angka Rp18.040 per liter tersebut merupakan harga keekonomian Pertalite yang berlaku saat itu.

"Betul, ada unsur subsidinya makanya hanya dijual Rp10.000 per liter," kata Roberth kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Menurut dia, kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Karena itu, Pertamina hanya menjalankan mandat sebagai operator dalam penyaluran BBM subsidi.

Roberth menjelaskan Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) memperoleh subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah.

"Subsidi bertujuan untuk menjaga kestabilan nasional dari sisi menjaga daya beli dan roda perekonomian masyarakat. Subsidi diberikan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah supaya tetap bisa beraktivitas dan menjaga daya beli," ujarnya.

Ia mengatakan selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertalite yang mencapai sekitar Rp8 ribu per liter merupakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

"Benar, besaran Rp8.000-an itu adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah," kata Roberth.

Di sisi lain, Roberth menegaskan harga Pertamax yang saat ini berlaku juga belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian.

Menurut dia, pemerintah bersama Pertamina sempat menahan harga Pertamax agar tidak mengalami penyesuaian sejak April 2026, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Baru pada 10 Juni lalu Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

"Harga Pertamax ditahan untuk tidak naik. Per 10 Juni dilakukan penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan agar beban fiskal pemerintah dan badan usaha tetap kondusif," ujarnya.

Roberth mengatakan harga Pertamax saat ini masih berada di bawah harga keekonomian.

Ia menyebut kenaikan harga yang dilakukan Pertamina baru mencerminkan sekitar separuh dari harga keekonomian yang seharusnya berlaku di pasar.

"Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50 persen dari harga keekonomian," katanya.

Karena itu, menurut Roberth, apabila Pertamax dijual sepenuhnya berdasarkan harga pasar dan formula keekonomian, maka harganya akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite tanpa subsidi.

"Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," ujarnya.

Roberth menegaskan terdapat peran pemerintah dan Pertamina dalam penetapan harga jual Pertamax yang berlaku saat ini.

"Poin penting saat ini adalah bahwa harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina," katanya.

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan soal ketersediaan pertalite bagi masyarakat saat ini.

Mereka memastikan bahwa saat ini pasokan pertalite dalam kondisi cukup dan tersedia.

Mereka menyatakan distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal. Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga," lanjutnya.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk Bijak menggunakan Energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga," tutup Roberth.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi cukup dan tersedia di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026) lalu, mengatakan distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di Tanah Air.

Pihaknya terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. "Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, lanjut dia, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan jaringan unit operasi kami di delapan cabang kantor wilayah (Regional 1-8), dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ucapnya.

Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kata dia, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. "Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan," kata Roberth MV Dumatubun.

Pertamina Patra Niaga, lanjut dia, akan terus menjalankan tugas penyaluran energi secara optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas kemungkinan pemberian stimulus atau insentif bagi masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik.

Menurut Misbakhun, pembahasan tersebut dilakukan karena pengguna Pertamax dinilai memiliki karakteristik yang beririsan dengan pengguna Pertalite, sehingga perlu dipastikan bentuk bantuan yang tepat.

"Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

"Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berhimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," jelasnya.

Di sisi lain, Misbakhun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax tetap akan memberikan dampak terhadap inflasi Indonesia.

"Kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, nol koma sekiannya itu kita belum tahu," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai dampak inflasi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika kenaikan terjadi pada BBM yang banyak digunakan sektor industri.

"Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri," ujar Misbakhun.

Misbakhun juga mengamini kemungkinan terjadinya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi naik.

"Pasti orang kan begitu. Harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah. Untuk kalkulasinya, itu kan belum kita lakukan exercise-nya lebih dalam, nanti akan kita lihat impactnya seperti apa," ucapnya.

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Roberth dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujarnya.

Adapun harga Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter. Sementara Pertamina Dex masih Rp24.800 per liter dan Dexlite Rp23.000 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi masih Rp6.800 per liter.

[Gambas:Youtube]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar, meski harga Pertamax naik per 10 Juni 2026.

Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan itu menyusul lonjakan harga minyak dunia imbas perang Timur Tengah.

Menurut Bahlil, harga Pertalite dijaga tetap sama atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan," tegas Bahlil di hadapan Prabowo saat menghadiri Munas Hipmi di Lampung, Rabu (10/6) kemarin.

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Per Rabu 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Berdasarkan keterangan pers Pertamina, Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun melalui keterangan resmi.

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di DIY usai penyesuaian harga pada BBM non-subsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green, mulai Rabu (10/6).

Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17 ribu per liter.

Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Taufiq Kurniawan memaparkan data ketersediaan BBM di DIY untuk menjawab kemungkinan peralihan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga diterapkan.

Menurut Taufiq, cadangan Pertalite yang tersedia saat ini setara dengan 12 kali konsumsi harian normal. Sementara itu, stok Solar berada pada level 20 kali kebutuhan harian, kemudianstok  Pertamax dan Pertamina Dex masing-masing mencapai sekitar 18 kali lipat dari konsumsi normal.

Terkait kemungkinan meningkatnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Pertamina akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pola konsumsi masyarakat.

"Kita evaluasi berkala pasca perubahan harga," kata Taufiq, Rabu (10/6).

Taufiq juga memastikan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan BBM di DIY. Menurutnya, stok baik di fasilitas penyimpanan maupun jaringan SPBU berada dalam kondisi aman.

"Stok aman sekali di (Fuel Terminal) Rewulu dan di SPBU," bebernya.

Berdasarkan data konsumsi BBM hingga Juni 2026 di wilayah Jawa Bagian Tengah, penggunaan BBM masih didominasi oleh produk subsidi dan penugasan yang tidak mengalami perubahan harga.

Pada segmen gasoline, Pertalite menyumbang 73,3 persen dari total konsumsi, sedangkan Pertamax sebesar 25,9 persen. Adapun gabungan konsumsi Pertamax Turbo dan Pertamax Green hanya sekitar 0,9 persen.

Sementara pada segmen gasoil, Biosolar mendominasi dengan pangsa 96,6 persen. Konsumsi Dexlite dan Pertamina Dex secara kumulatif tercatat sekitar 3,4 persen.

Data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih mengandalkan BBM yang tidak terdampak kebijakan penyesuaian harga.

Adapun Pertamax Turbo dan Pertamax Green secara total hanya sekitar 0,9 persen. Sedangkan pada segmen gasoil, konsumsi Biosolar mencapai 96,6 persen, sementara Dexlite dan Pertamina Dex secara total hanya sekitar 3,4 persen.

Dengan komposisi tersebut, lebih dari 98 persen konsumsi BBM masyarakat berasal dari produk yang harganya tetap, sehingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat secara umum diperkirakan tidak terlalu signifikan.

"Pertamina sebagai operator menjalankan penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan pemerintah dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bagi seluruh masyarakat," tutup Taufiq.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

Roberth juga menyampaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

[Gambas:Youtube]

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan keuangan PT Pertamina (Persero) seret sehingga memutuskan menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026.

Menurut Dony, keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi tersebut karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang melonjak karena perang di Timur Tengah. Ia menegaskan kenaikan harga BBM ini tak ada kaitannya dengan keuangan Pertamina.

"Danantara itu kan berlaku secara komersial karena itu memang di Undang-undangnya juga untuk yang non-subsidi itu mengikuti harga pasar," kata Dony menekankan usai Rapat tertutup dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/6).

Dony menekankan kalau harga Pertamax tidak dinaikkan, maka pemerintah harus terus menanggung selisihnya, padahal Pertamax bukan produk subsidi, penggunanya juga orang yang mampu.

"Kalau nggak (naik), nanti masa orang yang kaya ditanggung sama masyarakat yang di bawah, kan enggak boleh. Ini kan masalah fair aja. Nanti kalau nggak dinaikin, salah, dinaikin juga salah," ujar Dony.

Selain itu, Dony menegaskan kenaikan harga Pertamax masih sejalan dengan perkembangan minyak dunia. Menurutnya, perubahan harga masih ditahap wajar.

"Ini kan dinaikin itu memang sesuai sama harga minyak dunia. Kecuali kita menaikkan, melebihi, itu pun sebetulnya di bawah nilai yang seharusnya kita bebankan," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Per Rabu 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Berdasarkan keterangan pers Pertamina, Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

[Gambas:Youtube]

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan kenaikan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter adalah hal yang lumrah. Sebab, harganya memang mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Menurut Dony, harga minyak dunia naik cukup tinggi setelah perang di Timur Tengah pecah pada Februari lalu. Namun, pemerintah sebelumnya berusaha menahan, tetapi setelah melalui pembahasan, akhirnya harga BBM memang perlu dinaikkan.

"Itu memang mandatnya kalau Pertamax itu harus mengikuti harga pasar kan. Kalau tidak (naik), nanti masa ditanggung terus-terusan," ujar Dony ditemui usai Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (10/6).

Dony menekankan keputusan menaikkan harga Pertamax sudah dibahas oleh lintas kementerian terkait. Kendati demikian, untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tak akan ada perubahan harga hingga akhir tahun.

Selain itu, Dony menyebutkan harga Pertamax saat ini masih jauh di bawah harga keekonomiannya meski sudah dinaikkan. Namun, ia tidak merinci harga sebenarnya di kisaran berapa.

"Itu pun (setelah naik) sebetulnya kita hanya 50 persen dari harga real-nya," imbuhnya.

Dony juga memastikan kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak besar ke inflasi. Sebab, penggunanya adalah kelompok kelas menengah ke atas.

"Tidak akan berdampak (besar ke inflasi) karena kan pemakaian Pertamax ini kan kelas menengah ke atas. Bukan untuk industri, bukan untuk transportasi massal. Jadi tidak akan berdampak terhadap inflasi. Tidak usah terlalu khawatir dan kita harus optimis dan tenang," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green per Rabu 10 Juni 2026.

Harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

[Gambas:Youtube]

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax akan memberikan dampak terhadap inflasi Indonesia.

Namun, ia menekankan Pertamax lebih banyak dikonsumsi masyarakat umum. Dengan begitu, dampak inflasinya dinilai tidak akan sebesar jika kenaikan harga terjadi pada BBM yang banyak digunakan sektor industri.

"Kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, 0 sekiannya itu kita belum tahu," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Ia juga menyadari bahwa dampak kenaikan Pertamax akan terasa ke masyarakat, mengingat banyaknya konsumen untuk jenis BBM satu ini.

"Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri," jelasnya.

Ia juga mengamini kemungkinan terjadinya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi tersebut naik.

Menurut dia, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih murah ketika terjadi kenaikan harga.

[Gambas:Youtube]

"Pasti orang kan begitu. Harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah. Untuk kalkulasinya, itu kan belum kita lakukan exercise-nya lebih dalam, nanti akan kita lihat impactnya seperti apa," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas kemungkinan pemberian stimulus bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga Pertamax.

Pembahasan tersebut dilakukan karena pengguna Pertamax dinilai memiliki karakteristik yang beririsan dengan pengguna Pertalite.

"Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berhimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," ucap Misbakhun.

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," kata Robert.

Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp 20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) juga tetap dengan harga Rp10 ribu dan Solar bersubsidi masih tetap Rp 6.800 per liter.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia.

Menurut dia, pengaruh kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang.

"(Dampaknya) harusnya relatif minim karena kan Pertamax ga dipakai angkutan barang," ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Harusnya (dampak ke inflasi) limited karena bukan buat angkutan umum. Angkutan barang juga enggak pakai Pertamax," ujar Purbaya.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Robert dalam keterangan tertulis.

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," ujar Robert.

Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp 20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

Sementara, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) juga tetap dengan harga Rp10.000 dan Solar bersubsidi masih tetap Rp6.800 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga umumkan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green, dengan kenaikan harga yang berfariasi

Adapun untuk kedua produk BBM bersubsidi, Pertamina mempertahankan harga jual dengan Pertalite Rp 10 ribu per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.

Upaya itu sejalan dengan komitmen Pertamina untuk melaksanakan tugas pendistribusian BBM Bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu Biosolar.

"Maka harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan," tulis keterangan pers yang dirilis Selasa (9/6).

BUMN tersebut menjelaskan, penyesuaian harga BBM diputuskan setelah dikordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku. Itu juga bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

[Gambas:Youtube]

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026:

Pertamax Series

Dex Series