Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi, melalui peningkatan kerja sama pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi bagi masyarakat pengguna di Provinsi Riau.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Jakarta, Jumat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat volume.

Pengawasan juga mencakup penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi X-Star bagi konsumen nontransportasi darat, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan umum.

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Menurutnya, karakteristik geografis Riau sebagai jalur utama lintas Sumatera menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan logistik antardaerah yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM.

“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” papar Wahyudi.

Selain faktor tingginya mobilitas kendaraan, BPH Migas juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya melalui penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai atau kendaraan yang tidak laik jalan.

Wahyudi menjelaskan, kendaraan yang kerap disebut sebagai kendaraan "zombie" ditemukan membeli BBM subsidi maupun kompensasi menggunakan QR Code.

“Identitas kendaraan tersebut tidak jelas dan sering berganti-ganti pelat nomor yang disesuaikan dengan QR Code yang didapatkannya untuk membeli BBM subsidi. Kita bisa melakukan pengawasan bersama untuk menindaknya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pertukaran data yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program kerja lanjutan akan disusun secara lebih rinci sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKS.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik. BPH Migas siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap penguatan koordinasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan di lapangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pemerintah dan dan BPH Migas. Semoga dari kerja sama ini dapat diperoleh data yang akurat dan menjadikan bahan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama dengan Provinsi Riau menjadi PKS ke-25 yang dijalin BPH Migas bersama pemerintah provinsi di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi agar manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam penandatanganan ini, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Erika Retnowati, dan Fathul Nugroho. Selain itu hadir juga, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) saat arus balik libur panjang Idul Adha 2026.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memantau langsung ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di SPBU Rest Area Km 19A Bekasi dan Rest Area Km 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (31/5/2026).

Menurut Wahyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, pengawasan diperlukan karena tingginya arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Monitoring kami lakukan di ruas Tol Cikampek menuju Jakarta karena saat ini banyak masyarakat yang kembali dari luar kota setelah memanfaatkan libur panjang. Kami memastikan layanan BBM, baik stok maupun penyalurannya kepada masyarakat, berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan momentum libur nasional selalu diikuti peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur-jalur utama yang menjadi lintasan arus mudik dan balik.

BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus melakukan pengawasan agar pasokan energi tetap tersedia.

"Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala," tegasnya.

Selain memastikan ketersediaan, Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM secara bijak.

Pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan seluruh pengguna memperoleh layanan yang optimal.

"Beberapa kondisi yang kami lihat, masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan wajar. Kalau kebutuhannya 15 liter, 20 liter, atau 25 liter, (jumlah) itu yang dibeli. Tidak perlu mengisi BBM secara berlebihan," sebutnya.

Dari hasil diskusi dengan pengendara mobil yang melakukan perjalanan bersama keluarga, Wahyudi mengatakan rata-rata konsumsi BBM berkisar antara 20-44 liter per hari atau masih wajar dan sesuai kebutuhan.

"Mari bersama-sama memastikan stok BBM subsidi dan kompensasi tetap tersedia, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lancar sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, upaya terbaik dalam penyediaan dan distribusi BBM dapat terus terjaga dan aktivitas masyarakat berjalan normal," jelasnya.

Sementara itu, salah satu pengemudi truk logistik pengangkut daging beku, Anun, mengaku terbantu dengan ketersediaan solar subsidi untuk mendukung distribusi dagingnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia mengisi sekitar 50 liter per hari.

Pengemudi travel rute Jakarta-Yogyakarta, Hendra juga menyampaikan selama perjalanan, dirinya mudah memperoleh BBM subsidi di SPBU.

"Butuh solar kurang lebih Rp400 ribu sampai ke Yogya dan beli BBM subsidi sesuai kebutuhan. Terima kasih BBM subsidi selalu tersedia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menegaskan BBM subsidi merupakan barang yang memperoleh dukungan anggaran negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Pria yang akrab disapa Didit ini, juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas subsidi yang disediakan pemerintah.

"Pada BBM solar ada subsidi. Ada uang negara di dalamnya, harus digunakan untuk konsumen pengguna yang berhak," terangnya.

Didit juga menyoroti pentingnya menjaga QR code sebagai instrumen pengendalian distribusi BBM subsidi.

QR code harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak diberikan kepada pihak lain.

Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri Sales Area Manager Retail Karawang Pertamina Patra Niaga Ancala Egah dan Sales Branch Manager Karawang II Fuel Pertamina Patra Niaga Heidy Septiana Nugroho.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meningkatkan penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang guna menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padang yang dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder terkait guna mengantisipasi peningkatan demand dan antrean yang terjadi di SPBU wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20% di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Pertamina juga telah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Pertamina menegaskan tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan maupun pelanggaran terkait penyaluran BBM subsidi dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran melalui Pertamina Contact Center 135.

Kami ingin memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan setiap produk yang dijual oleh Badan Usaha Penugasan betul-betul sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Barat berjalan normal dan aman usai pemantauan di sejumlah SPBU.

“Kami ingin memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan setiap produk yang dijual oleh Badan Usaha Penugasan betul-betul sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” kata Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto berdasarkan keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pemantauan dilakukan BPH Migas di Garut, Pangandaran, dan Banjar, pada 30 April hingga 2 Mei 2026 untuk memastikan stok, kualitas, dan distribusi BBM subsidi.

Dalam peninjauan tersebut BPH Migas menemukan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut mengisi BBM subsidi.

Bambang menjelaskan kendaraan layanan umum seperti truk sampah, ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran, berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

“Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah, melakukan kerja sama di salah satu SPBU dalam kota (Garut). Kendaraan operasional tersebut berhak mengisi dengan minyak solar subsidi, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Ia berharap pengawasan distribusi BBM subsidi dapat terus diperkuat oleh seluruh pemangku kepentingan mengingat selisih harga dengan BBM non-subsidi cukup besar.

“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama membantu melakukan pengawasan agar subsidi BBM ini lebih tepat sasaran,” ucap Bambang.

Sementara itu Sales Branch Manager Retail Garut Pertamina Patra Niaga Jamal Bachtiar memastikan stok BBM di wilayah Garut dalam kondisi aman dan mencukupi serta mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying).

“Kami imbau, untuk semua konsumen dan pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, tidak panic buying karena di wilayah Garut stok BBM aman dan tercukupi,” ujar Jamal.

Dukungan terhadap pengendalian distribusi BBM subsidi juga disampaikan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas.

Kepala Bidang SPBU Dewan Pengurus Cabang III Hiswana Migas Garut Irfan menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah agar distribusi BBM tepat sasaran serta memastikan kuota sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tingkat operasional, pemilik SPBU di Garut Dewi Sri Fitriani menyebut pihaknya telah menerapkan pembelian BBM subsidi menggunakan kode QR sesuai prosedur dan melakukan pengecekan data sebelum pengisian.

Lebih lanjut pemantauan juga dilakukan di Pangandaran, dimana salah satu pengguna BBM subsidi, Dodo, mengaku pelayanan SPBU berjalan lancar tanpa kendala.

“Pelayanan di SPBU bagus sekali, tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Penggunaan kode QR juga diterapkan dengan lancar dan baik,” ungkap Dodo.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Meski Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) telah meningkatkan penyaluran BBM jenis solar dan pertalite hingga 20 persen selama libur panjang, antrean kendaraan tetap mengular di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, Jumat (1/5/2026).

Peningkatan konsumsi bahan bakar seiring mobilitas masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab kepadatan. Namun di lapangan, keterlambatan distribusi dan sempat kosongnya stok, terutama solar dan pertalite pada pagi hari, membuat antrean semakin panjang, khususnya untuk kendaraan berbahan bakar diesel di jalur-jalur utama.

Di SPBU Sidomulyo Barat, Jl. Sukarno Hatta Pekanbaru, stok solar diketahui telah habis sejak sehari sebelumnya. Manajer SPBU, Jamal, mengatakan kekosongan tersebut hanya bersifat sementara karena masih menunggu pengiriman dari pemasok.

“Kalau di sini stok aman, tidak ada kendala. Untuk pertalite juga aman, tidak ada kelangkaan. Solar memang kemarin habis, sekarang kami masih menunggu pengiriman. Sore nanti sudah ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga BBM masih sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pertalite Rp10.000 per liter, pertamax sekitar Rp20.000 per liter, dan solar Rp6.700 per liter.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan antrean panjang tidak terhindarkan. Imam, salah satu warga Pekanbaru mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar.

“Dari jam 11 sudah nunggu. Memang biasanya kalau solar antreannya seperti ini. Dari jam 11 sampai sekarang masih antre,” katanya saat ditemui di SPBU Simpang Baru.

Keluhan serupa juga disampaikan petugas di SPBU Sidomulyo Timur. Ia menyebutkan pertalite habis sekitar pukul 10.00 WIB, disusul solar yang juga cepat habis, sehingga antrean kendaraan, terutama truk, memanjang di jalan menunggu stok masuk.

“Pertalite tadi pagi sekitar jam 10 sudah habis. Solar juga sudah habis, jadi antrean truk memanjang di jalan menunggu stok masuk,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan bahwa peningkatan konsumsi BBM menjelang libur panjang 1–3 Mei 2026 menjadi faktor utama terjadinya kepadatan di sejumlah SPBU. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyaluran BBM jenis solar dan pertalite telah ditingkatkan hingga 20 persen dari rata-rata normal.

“Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM jenis solar dan pertalite hingga 20 persen dari rata-rata normal," kata Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Pertamina juga melakukan pemantauan secara intensif serta berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur guna memastikan distribusi berjalan lancar. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat merata.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menilai antrean panjang BBM di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu segera dievaluasi. Ia menegaskan kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat kecil yang bergantung pada BBM untuk menjalankan usaha, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Menurutnya, jika stok BBM dalam kondisi aman seperti yang disampaikan pemerintah, maka persoalan kemungkinan besar terletak pada distribusi di lapangan. Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan.

“Ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama yang bergantung pada BBM untuk usaha. Kita minta pemerintah mengevaluasi distribusi, termasuk Pertamina Patra Niaga. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak tegas. Kita ini daerah penghasil minyak, tapi masyarakat justru harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas memeriksa kewajaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sumatera Barat untuk mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi yang tidak wajar.

Pengecekan dilakukan pada waktu yang biasanya sepi permintaan, seperti tengah malam hingga dini hari, sebagaimana yang dilakukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan Padang Selatan, Sumatera Barat, Jumat (17/4).

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang atau helikopter, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ujar Wahyudi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Bersama Pertamina Patra Niaga (PPN), BPH Migas melakukan pengamatan SPBU yang berada di jalur strategis, seperti di ruas Jalan Padang Bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pengawasan difokuskan untuk mengidentifikasi potensi penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti pembelian berulang atau modus “helikopter”, modifikasi tangki BBM kendaraan, serta penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Wahyudi menyebut BPH Migas bersama PPN akan mengevaluasi data penjualan di SPBU, termasuk mengidentifikasi potensi koreksi jika ditemukan penyaluran BBM subsidi bukan kepada konsumen yang berhak.

“Seperti pembelian berulang dan QR Code yang berbeda dengan nomor polisi yang digunakan. Kemudian yang kedua, pembelian melebihi dari ketentuan kuota per kendaraan yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Wahyudi meminta pengelola SPBU selalu memastikan penyaluran BBM subsidi tepat guna dan tepat sasaran, mengingat subsidi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

“Prioritas pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara adalah untuk rakyat. Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya pengelola SPBU, untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ucapnya.

Selanjutnya, dalam pemantauan tersebut Wahyudi mengecek pembelian BBM subsidi oleh nelayan yang menggunakan Surat Rekomendasi. BPH Migas memastikan mekanisme telah berjalan sesuai aturan, di mana nelayan membeli BBM secara rutin menggunakan Surat Rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

“Pengambilan BBM menggunakan Surat Rekomendasi oleh nelayan dilakukan secara rutin, biasanya setiap pagi sebelum nelayan melaut,” kata dia.

Wahyudi juga menekankan pentingnya komitmen nelayan agar tidak memperjualbelikan kembali BBM subsidi, sebagai bagian dari menjaga tata kelola distribusi yang baik.

“Dengan mekanisme yang berjalan baik, BPH Migas berharap penyaluran BBM subsidi bagi nelayan terus terjaga. Sehingga dapat mendukung produktivitas nelayan sekaligus memastikan subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh yang berhak,” kata Wahyudi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan ini, kapal pengangkut LPG Pertamina MT Gas Attaka berhasil sandar di Jetty Integrated Terminal LPG Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Kapal dengan kapasitas muatan sekitar 1.700 metrik ton LPG ini berperan penting dalam mendukung ketahanan pasokan LPG di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Selain itu, LPG Tanker Gas Ambalat juga berhasil sandar di Kalbut, Situbondo. Gas Ambalat membawa pasokan LPG untuk kebutuhan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan, jalur maritim menjadi salah satu penopang distribusi energi penyaluran BBM dan LPG ke wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Di tengah geopolitik global, Pertamina terus berkomitmen untuk mengupayakan distribusi energi. Kapal-kapal kami dalam perjalanan untuk mengantar energi ke masyarakat," jelasnya dalam keterangan, Ahad (12/4/2026).

Secara keseluruhan, Pertamina melalui subholding Downstream mengoperasikan 345 kapal, baik kapal milik maupun kapal chartered, yang terdiri atas 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 Kapal mengangkut petrochemical dan 43 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani berbagai rute termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.

Ia menambahkan, operasional kapal dilakukan awak yang bekerja bergantian selama 24 jam guna memastikan distribusi berjalan aman dan tepat waktu, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan navigasi geografis di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

Menghadapi situasi geopolitik, Pertamina juga memperkuat operasional di seluruh lini bisnisnya. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, produksi hulu migas didorong untuk meningkat sehingga dapat menambah kontribusi produksi dalam negeri.

Selain itu, optimalisasi pengolahan kilang untuk memenuhi kebutuhan produk energi bagi masyarakat dan sektor industri.

Selain penguatan operasional, Pertamina memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjaga tata kelola distribusi energi nasional. Pertamina mendukung langkah tegas aparat menindak oknum yang melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.

“Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan energi melalui aparat penegak hukum maupun Pertamina Contact Center 135. Pertamina juga mengajak masyarakat menjaga energi bersama-sama, dengan bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan,” tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran hingga 90 hari pertama tahun ini menunjukkan kondisi yang terkendali.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia merinci penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49 persen. Adapun penyaluran Pertalite tercatat sebesar 23,52 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

Wahyudi mengatakan capaian tersebut menunjukkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada di bawah kuota yang ditetapkan.

Ia menambahkan penyaluran BBM tetap berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wahyudi menyebut ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat sebesar 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari.

Berdasarkan paparan data, konsumsi BBM nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 36,98 juta kiloliter untuk jenis bensin. Sementara itu, konsumsi gasoil atau solar pada 2025 tercatat sebesar 40,48 juta kiloliter.

Sementara pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat 5,88 juta kiloliter, sedangkan konsumsi solar mencapai 6,57 juta kiloliter.

Wahyudi mengatakan pengendalian distribusi BBM akan terus diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — BPH Migas mencatat konsumsi gasoline atau bensin naik 15% dibanding hari normal selama periode libur mudik Lebaran, 12–31 Maret 2026.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI), Erika Retnowati, dalam acara penutupan Posko RAFI 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dia mencatat bahwa peningkatan rata-rata konsumsi harian BBM selama periode posko dibandingkan kondisi penyaluran normal paling signifikan terlihat pada jenis bensin. Selanjutnya, konsumsi avtur naik sebesar 7,2% dibanding penyaluran normal.

Sedangkan konsumsi gasoil atau solar turun sebesar 18% dibanding hari normal. Erika memaparkan bahwa kondisi ketahanan stok BBM aman, baik untuk jenis gasoline, gasoil, kerosene, maupun avtur, dengan ketahanan stok rata-rata lebih dari 20 hari.

"Penyaluran BBM tertinggi secara nasional pada produk gasoline saat arus mudik terjadi pada tanggal 19 Maret 2026, dengan kenaikan mencapai 37% dari penyaluran normal. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada tanggal 25 Maret 2026, dengan kenaikan 20% dari penyaluran normal," jelas Erika dalam konferensi pers.

Selama periode Posko RAFI 2026, penyaluran LPG juga dilaporkan berjalan aman. Seluruh agen serta pangkalan beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan gas masyarakat, termasuk agen dan pangkalan siaga 24 jam yang beroperasi di daerah dengan permintaan tinggi.

"Ketahanan stok LPG nasional rata-rata selama periode posko adalah 11,6 hari. Penyaluran rata-rata LPG pada periode posko ini adalah 34.206 MT, atau mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari rata-rata normal," jelas Erika.

Kondisi yang sama terjadi di sektor gas bumi, di mana dilaporkan tidak mengalami kendala dan dalam keadaan aman. Sementara untuk sektor ketenagalistrikan, secara umum berada pada kondisi aman. Sebanyak 17 sistem berada pada status normal, yakni tidak pernah terjadi siaga maupun defisit.

Pada sektor geologi, terdapat beberapa kejadian kebencanaan, seperti gempa bumi dan gerakan tanah. Tidak terdapat gunung api dengan status Awas, hanya terdapat dua gunung api dengan status Siaga, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Seluruh kejadian tersebut tidak berdampak terhadap kondisi pasokan dan distribusi energi.

"Seluruh aktivitas gempa bumi, gunung api, dan gerakan tanah tidak berdampak terhadap kondisi pasokan maupun kelancaran penyaluran energi, baik di sektor BBM, LPG, gas bumi, maupun ketenagalistrikan," pungkas Erika.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas buka suara soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.

Dia menegaskan bahwa keputusan rinci terkait wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu hanya akan diumumkan oleh pemerintah.

Adapun rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, yaitu jenis solar dan jenis BBM khusus penugasan, yakni bensin RON 90 oleh badan usaha penugasan pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Wahyudi tak membantah atau membenarkan terkait keberadaan SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi.

"Sabar saja. Jadi, kaitannya dengan program untuk penyesuaian pembelian BBM yang wajar, itu nanti pemerintah core-nya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya," ucap Wahyudi dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian untuk Pertalite maupun solar.

"Tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," tutur Wahyudi.

Sebelumnya, dalam SK tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan bermotor setiap kali melakukan penyaluran BBM jenis tertentu, yaitu minyak solar (gas oil) dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu bensin (gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tersebut.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Pada saat keputusan ini ditetapkan, badan usaha penugasan wajib menyosialisasikan keputusan ini kepada penyalur, konsumen pengguna, dan masyarakat.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Ketersediaan BBM, minyak tanah dan LPG di Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan sekitarnya juga terpantau dalam kondisi baik

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan pasokan dan distribusi energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak tanah dan Liquified Petroleum Gas (LPG) di wilayah Papua Barat Daya berjalan aman selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan pemantauan langsung di sejumlah titik menunjukkan penyaluran energi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Ketersediaan BBM, minyak tanah dan LPG di Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan sekitarnya juga terpantau dalam kondisi baik, sehingga masyarakat tetap nyaman beraktivitas selama periode libur lebaran,” ujar Bambang.

Adapun pemantauan dilakukan mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Fuel Terminal (FT) Sorong, Aviation Fuel Terminal (AFT) Domine Eduard Osok Sorong, hingga pangkalan minyak tanah dan agen LPG.

Peninjauan juga dilakukan di SPBU Nelayan dan SPBU BBM Satu Harga di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat-Sabtu (27/3 dan 28/3).

Ia juga menjelaskan FT Sorong memiliki fasilitas yang lengkap, seperti dermaga serta tangki penyimpanan yang memadai untuk mendistribusikan BBM ke tujuh kabupaten/kota di wilayah Sorong dan sekitarnya.

“Sementara Aviation Fuel Terminal Domine Eduard Osok berperan penting dalam mendukung operasional penerbangan melalui penyediaan avtur,” ujarnya.

Bambang turut mengapresiasi kinerja Pertamina Patra Niaga (PPN) yang dinilai mampu menjaga kelancaran distribusi energi selama periode Lebaran.

“BPH Migas menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Pertamina yang sudah bekerja secara luar biasa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian BBM selama periode Ramadan & Idul Fitri 1447 H,” katanya.

Saat mengunjungi salah satu pangkalan minyak tanah di Sorong, Bambang juga berdialog dengan masyarakat dan meminta masyarakat menggunakan energi secara bijak agar distribusinya tetap merata.

“Bapak dan Ibu kami minta untuk memahami kondisi global yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Untuk itu kami menyarankan masyarakat bijak menggunakan energi, baik untuk penggunaan minyak tanah, BBM dan LPG,” ucapnya.

Ia juga mengimbau untuk membeli minyak tanah di pangkalan resmi agar harga yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional Jhoni Numberi menekankan kepada para agen LPG di Kota Sorong dan sekitarnya agar menjaga stabilitas harga serta distribusi di tingkat masyarakat. Menurutnya, ketersediaan energi turut berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026