JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikasi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen resmi mulai berlaku pada hari ini, Rabu (1/7/2026).

Aturan kebijakan baru yang membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 lalu.

Kebijakan ini lalu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

Adapun porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi meningkat menjadi 92 persen dari total tarif perjalanan, sementara perusahaan aplikasi hanya dapat mengenakan komisi maksimal 8 persen.

Aplikator kompak terapkan aturan hari ini

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan implementasi kebijakan bagi hasil 8 persen menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah dan semangat ekonomi kerakyatan.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat,” kata Neneng.

Senada, Wakil Direktur Utama dan Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan, mulai hari ini Gojek akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang GoRide.

“Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide,” ujar Catherine.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” lanjut dia.

Demikian juga dengan Maxim Indonesia. Meski menerapkan komisi aplikasi sebesar 8 persen, Maxim menyatakan tetap mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau bagi pelanggan sekaligus menjaga peluang penghasilan mitra pengemudi.

Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan, penerapan komisi aplikasi 8 persen dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

"Penerapan komisi aplikasi sebesar 8 persen merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat," ujar Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Regulator pastikan aplikator menerapkan aturan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan mayoritas perusahaan aplikasi transportasi daring siap menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Menurut Dudy, perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan tersebut.

Meski begitu, masing-masing perusahaan masih perlu melakukan penyesuaian internal.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Dudy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sambutan pengemudi Ojol

Pengemudi ojek online asal Jakarta, Suryanto, mengatakan kebijakan itu berpotensi meningkatkan pendapatan bersih di tengah naiknya biaya hidup.

“Kalau benar 92 persen tarif perjalanan masuk ke pengemudi, tentu sangat membantu. Selama ini kami berharap ada pembagian yang lebih adil karena kami yang langsung melayani penumpang di lapangan. Semoga aturan ini benar-benar diterapkan sesuai ketentuan,” ujar Suryanto kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Senada driver ojol bernama Dedi Pratama, juga menilai pembatasan komisi aplikator menjadi langkah maju untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi.

Meski begitu, dia mengingatkan pentingnya pengawasan agar aturan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mendukung aturan ini, tetapi jangan hanya bagus di atas kertas. Pemerintah harus memastikan tidak ada potongan tambahan yang membuat penghasilan kami tetap berkurang. Transparansi sangat penting agar pengemudi tahu persis berapa pendapatan yang menjadi haknya,” kata Dedi.

Pengemudi lainnya, bernama Ahmad Rizki, berharap kebijakan tersebut memberi dampak nyata terhadap kondisi ekonomi mitra pengemudi.

Menurut dia, tambahan pendapatan dari berkurangnya komisi aplikator akan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

“Pendapatan ojol sangat bergantung pada jumlah order. Kalau potongan aplikator lebih kecil, hasil yang kami bawa pulang tentu lebih besar. Harapannya kebijakan ini bisa membuat kehidupan pengemudi dan keluarga menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama,” ujarnya.

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan Sejumlah pengemudi ojek daring menunggu penumpang di kawasan Halte BRT Pancoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Respons pengguna

Pengguna ojol, Rina Wijayanti, menilai kesejahteraan pengemudi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan transportasi daring.

“Menurut saya wajar kalau pengemudi mendapatkan bagian yang lebih besar dari tarif perjalanan. Mereka bekerja di lapangan dan menghadapi berbagai risiko setiap hari. Yang penting, kebijakan ini tidak membuat tarif bagi penumpang naik terlalu tinggi sehingga layanan ojol tetap terjangkau,” ujarnya.

Pengguna ojol, Rina Wijayanti, menilai kesejahteraan pengemudi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan transportasi daring.

“Menurut saya wajar kalau pengemudi mendapatkan bagian yang lebih besar dari tarif perjalanan. Mereka bekerja di lapangan dan menghadapi berbagai risiko setiap hari. Yang penting, kebijakan ini tidak membuat tarif bagi penumpang naik terlalu tinggi sehingga layanan ojol tetap terjangkau,” ujarnya.

Sejumlah jenis pekerjaan dikecualikan pemerintah untuk memakai tenaga pekerja alih daya (outsourcing) yang bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Pada prinsipnya, aturan tersebut melarang perusahaan untuk menggunakan pekerja outsouring dan ditargetkan bakal terbit paling lambat pertengahan Juli 2026

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan empat jenis pekerjaan yang dikecualikan, yakni petugas katering, petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service).

"Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6), dikutip dari Detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan akan diberikan masa transisi selama enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut setelah aturan resmi diterbitkan.

Meski demikian, Said mengungkapkan pembahasan revisi Permenaker masih menyisakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengusulkan agar pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan tetap dapat menggunakan tenaga alih daya.

Namun, usulan tersebut ditolak serikat buruh karena dinilai berpotensi mempertahankan praktik outsourcing di sektor strategis yang selama ini banyak diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai jalan tengah, Said mengusulkan BUMN yang membutuhkan tenaga kerja penunjang membentuk anak perusahaan sebagai pemberi kerja, bukan melalui koperasi, yayasan, CV, atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jadi, enggak bisa lagi koperasi, yayasan, CV, Karang Taruna, enggak bisa. Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang, itupun di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja nantinya memiliki hubungan kerja langsung dengan anak perusahaan tersebut, baik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, upah dan kesejahteraan pekerja harus setara dengan pekerja di perusahaan induk.

Sementara itu, Said menegaskan perusahaan swasta tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing di sektor pertambangan dan perminyakan. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga tidak memiliki alasan untuk tetap menggunakan skema alih daya.

"Untuk perusahaan jasa pertambangan dan perminyakan swasta, enggak boleh ada pekerja alih daya. Kenapa? Karena mereka kan milik-milik swasta ini keuntungan perusahaannya tinggi sekali, dan itu kan hanya di satu lokasi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) akan memperoleh diskresi atau pengecualian dalam penerapan ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan ketentuan tersebut bukan aturan baru, melainkan penguatan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Sebenarnya itu aturannya bukan ada di Permen itu, kami hanya menguatkan saja peraturan sebelumnya. Yang pasti kami kan ingin semua pekerja terlindungi, toh tarifnya juga nggak mahal,” kata Temmy saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, perlindungan jaminan sosial diperlukan karena risiko kecelakaan kerja dapat terjadi pada berbagai jenis usaha, termasuk usaha mikro.

“Contohnya tukang gorengan. Kalau saat goreng gorengan kira-kira ada risiko nggak? Kan begitu. Nah itu kami ingin melindungi itu,” ujarnya.

Meski demikian, Temmy menegaskan implementasi aturan tersebut tidak akan diterapkan secara kaku kepada seluruh pelaku UMKM. Kementerian UMKM saat ini tengah menyiapkan skema diskresi bagi pelaku usaha mikro dan kecil bersamaan dengan penyusunan aturan teknis terkait insentif potongan biaya layanan marketplace sebesar 50%.

“Cuma nanti nggak akan se-rigid itulah, kami juga akan memberikan kemudahan. Kalau kita bicara UMKM, omzet Rp50 miliar masa sih nggak mau bayarin BPJS TK [Ketenagakerjaan] kepada karyawannya. Kalau bicara mikro kecil akan ada diskresi nanti. Kami sedang susun, termasuk nanti insentif 50% itu. Nggak se-detail itu kok, nggak serumit, percaya deh,” ucapnya.

Sebaliknya, kewajiban tersebut akan diterapkan lebih tegas kepada pelaku usaha menengah yang dinilai memiliki kapasitas finansial untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya.

“Kalau menengah sudah pasti wajib kalau menengah, kan omzet Rp15 miliar sampai Rp50 miliar. Coba bagi rata deh, sehari berapa rata-rata. Kalau Rp50 miliar dibagi 365 hari, per hari berapa omzetnya? Masa iya bayarin cuma berapa puluh ribu karyawannya nggak bisa, nggak mau. Padahal kan mereka membantu bisnis-bisnisnya. Kalau mikro kecil kami akan berikan diskresi pastinya dong,” terangnya.

Temmy menambahkan hingga saat ini belum ada keluhan dari pelaku UMKM terkait kewajiban kepesertaan BPJS tersebut. Menurutnya, perhatian pelaku usaha lebih banyak tertuju pada implementasi insentif potongan biaya layanan marketplace sebesar 50%.

Sebagai informasi, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 Juni 2026 mengatur bahwa UMK yang ingin memperoleh fasilitas pelindungan pemerintah wajib memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial nasional.

Dalam regulasi tersebut, pelaku usaha yang memperoleh pelindungan diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Memastikan pegawai/pekerja ikut serta secara aktif dalam program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf g.

Sebagai imbal balik, UMK berhak memperoleh berbagai bentuk pelindungan dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), mulai dari kemitraan digital yang adil dan transparan, keamanan data dan transaksi, hingga perlindungan dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, pelaku UMK berhak memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum, perlindungan dari pemutusan kemitraan secara sepihak, perlindungan dari diskriminasi algoritma, serta kepastian terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati. Mereka juga berhak memperoleh berbagai insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026.

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun di Madiun, Rabu mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 Hari Jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TP PKK Kelurahan dan pelaku UMKM.

"Kenapa saya bersikeras agenda ini untuk diadakan? Pertama untuk mendorong UMKM harus upgrade skill. Kalau tidak dipaksa, nanti jualannya akan ala kadarnya. Kedua, wisata Kota Madiun harus naik kelas termasuk seluruh UMKM-nya. Setelah kita fasilitasi, ternyata masyarakat bisa," ujar Bagus.

Menurutnya, masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis.

"Ini tentu aset luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan aset-aset tersebut mempunyai standar jual di tempat wisata. Produk para pemenang gelaran ini akan kita patenkan. Mereka juga akan mendapatkan pelatihan khusus dengan menggandeng owner yang dinilai sudah berhasil. Hal itu penting agar memenuhi standar selera pasar," katanya.

Dalam gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas tersebut, jajan King Peanut Madiun hasil kreasi UMKM Kelurahan Banjarejo berhasil keluar sebagai juara 1. Wujud baru jajanan berbahan sambal pecel juga madumongso itu berhasil mengemas nilai 285,2.

"Nama jajanannya King Peanut Madiun. Kita ada dua varian yakni, pecelnut dan mongsonut," kata Ketua Tim UMKM Kelurahan Banjarejo Friska Dwi.

Adapun, bahannya dibuat dari tepung singkong kemudian dipadukan dengan sambal pecel untuk pecelnut dan madumongso untuk varian mongsonut. Produk tersebut memenuhi kriteria lomba mulai dari keaslian, kreativitas, deskripsi produk, pemanfaatan bahan lokal, penyajian, hingga cita rasa.

King Peanut Madiun bahkan sudah dikemas dengan menarik layaknya makanan oleh-oleh khas Kota Madiun yang terkenal dengan sambak pecel dan madumongso.

Juara 2 ada produk Dodol Asam Jawa Bango Asri dari tim TP PKK Kelurahan Pilangbango dengan nilai total 282,9 dan juara 3 ada Suluh Kembang Kates produk khas UMKM Lentera 03 Kelurahan Oro-Oro Ombo dengan nilai 282,3.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang memuat pengaturan tentang financial influencer (finfluencer) untuk mendorong penyampaian informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. Aturan ini diharapkan dapat mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026), mengatakan POJK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyampai informasi (financial influencer), terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat.

Peraturan tersebut bertujuan menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan guna menciptakan ekosistem yang terpercaya, berintegritas, serta mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh penyampai informasi,” kata Agus.

Seiring dengan meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi terkait produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, OJK memandang perlunya pedoman perilaku yang dapat memastikan informasi disampaikan secara bertanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa transportasi daring di Indonesia mengumumkan penerapan skema bagi hasil sebesar 8 persen untuk mitra ojek daring (ojol) roda dua atau motor akan mulai efektif pada 1 Juli 2026.

"Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat," kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Neneng lebih lanjut mengatakan perusahaannya bakal mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi mitra pengemudinya, keterjangkauan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek daring.

"Grab Indonesia perlu menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak mudah, sehingga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga," katanya.

Selain implementasi bagi hasil 8 persen, Grab mengatakan perusahaannya selama lebih dari satu dekade beroperasi di Indonesia telah banyak mengambil bagian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sala satunya ialah kontribusi Grab sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran daring, lalu menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM.

Kemudian ada juga realisasi program-program yang nilainya lebih dari Rp100 miliar untuk para mitra pengemudinya.

"Ke depan, Grab akan senantiasa memperkuat komitmennya untuk Indonesia dan terus berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," Neneng menutup pernyataannya.

Pemerintah kini diperbolehkan menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang membahas kebijakan umum di bidang moneter setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pasal 43 ayat (1) huruf a disebutkan RDG diselenggarakan minimal satu kali setiap bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dan dihadiri oleh satu atau lebih menteri yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

"Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 orang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara," demikian bunyi ketentuan dalam UU 4/2026.

Meski demikian, kehadiran pemerintah dalam forum tertinggi pengambilan keputusan bank sentral tersebut tetap dibatasi.

Menteri yang mewakili pemerintah hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara, sehingga tidak dapat ikut menentukan arah kebijakan moneter maupun keputusan suku bunga acuan.

Ketentuan ini menandai perubahan dibandingkan aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Dalam regulasi lama, pemerintah tidak diperkenankan ikut serta maupun menghadiri RDG BI demi menjaga independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.

[Gambas:Youtube]

Melalui UU P2SK yang pertama kali diterbitkan pada 2023 dan kini diperbarui lewat UU Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah diberikan ruang untuk hadir dalam RDG yang membahas kebijakan umum di bidang moneter.

Kehadiran tersebut diwakili oleh menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk setidaknya setingkat pimpinan tinggi madya.

Penjelasan undang-undang menyebut yang dimaksud menteri adalah menteri keuangan. Apabila berhalangan hadir, menteri keuangan dapat menunjuk pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi madya untuk mewakili pemerintah dalam rapat tersebut.

Dengan skema baru ini, pemerintah dapat menyampaikan pandangan, perkembangan ekonomi, maupun kebijakan fiskal yang relevan dalam forum RDG. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Gubernur BI.

UU tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan akhir ditetapkan oleh gubernur BI.

Selain RDG bulanan yang membahas kebijakan moneter, undang-undang juga mengatur RDG diselenggarakan paling sedikit satu kali setiap minggu untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat strategis dan prinsipil.

Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Gubernur. Dalam kondisi tertentu ketika kuorum tidak terpenuhi sehingga rapat tidak dapat diselenggarakan, gubernur BI atau sedikitnya dua anggota Dewan Gubernur dapat mengambil keputusan yang kemudian wajib dilaporkan pada RDG berikutnya.

Dalam penjelasan UU P2SK, perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah.

Meski ruang koordinasi diperluas, independensi BI tetap dipertahankan karena pemerintah tidak memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan moneter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT PLN Indonesia Power Services (PIPS) meminta pemerintah mengkaji ulang ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang memasukkan sektor ketenagalistrikan ke dalam kategori jasa penunjang. Menurut serikat pekerja, pekerjaan operator dan pemeliharaan pembangkit listrik merupakan pekerjaan inti yang membutuhkan kompetensi serta sertifikasi khusus.

Ketua Umum Serikat Pekerja PIPS Suryawan mengatakan, ketentuan dalam Pasal 3 poin 2F berpotensi menimbulkan persoalan bagi pekerja di sektor pembangkitan listrik. Ia menilai pekerjaan yang dijalankan para operator dan teknisi tidak dapat disamakan dengan pekerjaan penunjang karena membutuhkan keahlian spesifik yang diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi.

"Kenapa kami sebut tidak layak? Karena ketika pekerja kami berhenti tidak bisa digantikan langsung oleh orang baru. Karena pegawai kami memiliki kompetensi khusus yang tidak didapat secara instan," ujar Suryawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Suryawan mengatakan, pihaknya telah berdialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait keberatan tersebut. Dalam pertemuan itu, kata dia, Kemnaker menyampaikan komitmen untuk melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang ditargetkan selesai paling lambat pada Juli 2026.

Meski demikian, Serikat PIPS menegaskan akan terus mengawal proses revisi hingga menghasilkan aturan yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik pekerjaan di sektor ketenagalistrikan.

"Kami berkomitmen mengawal revisi tersebut, tetapi apabila hasilnya masih tidak sesuai, kami akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Suryawan.

Menurut dia, keberatan serikat pekerja bukan semata terkait status ketenagakerjaan, melainkan juga menyangkut aspek kesejahteraan pekerja. Suryawan menilai pengelompokan sektor ketenagalistrikan sebagai jasa penunjang dapat membuka ruang bagi praktik pengupahan yang tidak mencerminkan kompetensi pekerja.

"Karena ini menjadi celah bagi pengusaha-pengusaha nakal atau oknum-oknum untuk menjadikan dasar peraturan tersebut untuk menjegal kami dan hanya memberikan upah kami sebatas UMP saja," ujarnya.

Suryawan menyebut sekitar 4.900 pekerja berpotensi terdampak apabila ketentuan tersebut tetap berlaku. Mereka terdiri atas pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat PIPS Sigit Pambudi. Ia menilai operator pembangkit merupakan tenaga kerja terampil yang memegang peran penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Menurut Sigit, operator pembangkit telah mengantongi sertifikasi dan menjalankan tugas pada objek vital nasional sehingga tidak tepat apabila dikategorikan sebagai tenaga penunjang.

"Kalau operator objek vital nasional dinyatakan sebagai penunjang lalu berhenti, apa yang terjadi? Padam seluruh negeri," kata Sigit.

Ia menambahkan keberlangsungan operasional pembangkit listrik memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, keberadaan operator dan tenaga pemeliharaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Jika operator objek vital nasional hanya dianggap sebagai tenaga penunjang, lalu apa yang terjadi ketika mereka berhenti bekerja, pembangkit terganggu, listrik padam, roda ekonomi melambat, pelayanan publik terhenti, dan ketahanan energi nasional berada dalam risiko," ujar Sigit.

Serikat PIPS berharap revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dapat mengakomodasi karakteristik pekerjaan di sektor ketenagalistrikan, sehingga pengaturan ketenagakerjaan tetap memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 menjadi pesan penting paradigma kebijakan fiskal. Ini bukan sekadar perubahan aturan pajak, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berintegritas di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Dengan terbitnya PP ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap fasilitas perpajakan yang diberikan benar-benar menciptakan manfaat ekonomi, menjangkau pihak yang tepat, dan tidak disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

Meskipun, hadirnya perubahan kebijakan tersebut memunculkan beragam tanggapan. Sebagian pihak melihat adanya pembatasan insentif yang selama ini dinikmati pelaku usaha tertentu.

Padahal, jika dicermati lebih mendalam, semangat utama beleid ini justru bukan mengurangi keberpihakan kepada UMKM. Aturan ini ingin memastikan bahwa dukungan fiskal negara benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Dalam ekonomi publik, insentif pajak pada dasarnya merupakan bentuk pengeluaran negara yang diberikan melalui pengurangan kewajiban pajak. Oleh karena itu, setiap fasilitas perpajakan harus dipastikan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya fiskal yang ditanggung negara.

Stanley Surrey, penggagas konsep tax expenditure, menegaskan bahwa insentif pajak harus diperlakukan layaknya belanja pemerintah yang wajib dievaluasi efektivitas dan ketepatan sasarannya.

Dari perspektif tersebut, salah satu perubahan penting dalam aturan baru ini adalah penataan ulang subjek penerima fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Sebelumnya, fasilitas pajak ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai bentuk badan usaha. Lewat regulasi ini, pemerintah memfokuskan pemberian fasilitas kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi.

Kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara mulai beralih dari pendekatan “semakin luas semakin baik” menuju pendekatan “semakin tepat sasaran semakin efektif”. Dalam konteks keterbatasan ruang fiskal, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah insentif pajak benar-benar membantu pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan kapasitas administrasi.

Dengan kata lain, PP Nomor 20 tahun 2026 tidak sedang menjauh dari perlindungan UMKM. Sebaliknya, regulasi ini berupaya mengembalikan fasilitas perpajakan kepada ruh awalnya, sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang sesungguhnya.

Bukan itu saja, pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas melalui praktik pemecahan usaha (firm fragmentation). Selama ini, terdapat kemungkinan suatu kelompok usaha memecah kegiatan bisnisnya ke dalam beberapa entitas agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar dan menikmati fasilitas PPh Final UMKM dengan tarif 0,5%.

Praktik seperti ini secara hukum mungkin tampak sah, tetapi secara ekonomi praktik tersebut berpotensi menggerus asas keadilan. Pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi serupa dapat menanggung beban pajak berbeda hanya karena perbedaan struktur administratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip substance over form, yakni otoritas pajak menilai substansi ekonomi suatu kegiatan, bukan sekadar bentuk hukumnya.

Sistem perpajakan yang baik harus mampu meminimalkan peluang arbitrase sehingga keputusan bisnis didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang produktif, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pajak. Dalam konteks inilah kebijakan anti-fragmentasi menjadi relevan.

Perubahan lain yang menarik perhatian adalah dikeluarkannya sejumlah profesi berkeahlian khusus dari skema PPh Final UMKM, seperti: influencer, selebgram, blogger, dan vlogger. Sebagian kalangan mungkin melihat kebijakan ini sebagai pembatasan fasilitas.

Namun, jika ditinjau dari prinsip keadilan perpajakan, langkah tersebut memiliki dasar yang kuat. Salah satu prinsip paling mendasar dalam teori perpajakan adalah ability to pay principle, yaitu pajak seharusnya dibayar sesuai kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak.

Adam Smith telah menegaskan bahwa warga negara seharusnya berkontribusi kepada negara sesuai kemampuan yang dimilikinya. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi keadilan pajak modern.

Profesi-profesi tertentu pada umumnya memiliki kapasitas ekonomi dan kemampuan administrasi yang berbeda dibandingkan UMKM tradisional. Oleh karena itu, pengenaan PPh-nya mengikuti mekanisme perhitungan secara umum, yang lebih mencerminkan kemampuan membayar dibandingkan tarif final yang sangat sederhana.

Meskipun begitu, insentif pajak masih diberikan kepada wajib pajak Badan dengan omzet sampai dengan Rp50 miliar, berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal atas laba bersih bagian peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar. Selain itu, wajib pajak orang pajak dengan omzet sampai dengan Rp500 juta tetap tidak membayar pajak.

Dengan begitu, kebijakan ini justru membantu mengurangi kesenjangan perlakuan antara pelaku usaha mikro yang sesungguhnya dengan kelompok profesional yang memiliki penghasilan relatif tinggi.

Aspek progresif dari PP Nomor 20 Tahun 2026 juga terletak pada penguatan integritas perpajakan. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa biaya yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, pemerasan, dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Ketentuan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar aturan teknis fiskal. Negara sedang menyampaikan pesan bahwa korupsi tidak boleh memperoleh manfaat dalam bentuk apapun, termasuk manfaat perpajakan.

Dalam praktik perpajakan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada hakikatnya mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Artinya, apabila biaya suap diperbolehkan sebagai pengurang pajak, sebagian konsekuensi ekonomi dari tindakan tersebut secara tidak langsung ditanggung oleh negara.

Kebijakan ini selaras dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mendorong negara-negara untuk secara eksplisit menolak pengurangan pajak atas pembayaran yang terkait praktik korupsi. Dengan demikian, Indonesia semakin mendekati standar tata kelola perpajakan internasional yang baik.

Pada akhirnya, PP Nomor 20 Tahun 2026 harus dipahami sebagai upaya memperkuat dua prinsip utama perpajakan, yakni keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi sama seharusnya menanggung beban pajak yang relatif sama, sementara mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar pula.

Keberhasilan PP ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan ini mampu menjaga keberpihakan kepada UMKM yang sesungguhnya, menutup ruang penyalahgunaan fasilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Melalui penataan ulang insentif, pencegahan pemecahan usaha, serta penguatan integritas fiskal, pemerintah membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan berkeadilan.

Ujungnya, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Keadilan itulah yang sesungguhnya sedang dihadirkan dalam fondasi utama keberlanjutan sistem perpajakan di masa depan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kegiatan yang digelar secara daring pada Senin (15/6) tersebut diikuti pelaku usaha, asosiasi, surveyor, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Regulasi yang diundangkan pada 4 Juni 2026 itu disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung kelancaran arus barang melalui integrasi sistem elektronik yang lebih baik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengatakan penyempurnaan kebijakan impor dilakukan dengan tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan.

"Permendag Nomor 18 Tahun 2026 menyempurnakan kebijakan impor untuk memastikan kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas layanan perizinan, dan meningkatkan integrasi sistem elektronik. Semua ini dilakukan sambil tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Kegiatan ini merangkul pelaku usaha dan lembaga terkait untuk menyatukan pemahaman regulasi. Direktur Impor Kemendag, Andri Gilang Nugraha, turut memaparkan evaluasi kebijakan secara mendalam.

Ia menjelaskan regulasi yang diundangkan pada 4 Juni 2026 ini memperkuat kepastian hukum. Aturan tersebut juga menyempurnakan mekanisme pengawasan yang telah berjalan sebelumnya.

Regulasi baru ini memuat empat substansi pokok yang wajib dipahami oleh pelaku usaha. Substansi pertama mengatur penerbitan Laporan Surveyor setelah masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.

Aturan ini memberikan kelonggaran bagi importir yang telah menyelesaikan penelusuran teknis di negara asal. Laporan Surveyor tetap terbit meski terhambat proses administratif saat masa berlaku izin habis.

Substansi kedua fokus pada penguatan validasi antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi ketidaksesuaian nomor dokumen yang kerap terjadi.

Validasi yang lebih tegas memastikan nomor Persetujuan Impor selalu konsisten. Sistem elektronik kini melacak data secara otomatis demi menjaga integritas dokumen perizinan.

Substansi ketiga menyesuaikan sanksi bagi importir yang tidak menyetor laporan realisasi impor. Laporan ini sangat penting untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional.

Mekanisme sanksi sebelumnya belum mampu menjangkau seluruh kasus ketidakpatuhan pelaku usaha. Kini, pemerintah berhak membekukan Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk komoditas terkait.

Penerapan sanksi tegas ini bertujuan mendisiplinkan importir dalam memenuhi kewajiban pelaporan administratif. Data pelaporan yang lengkap akan menjadi dasar akurat dalam merumuskan kebijakan.

Substansi keempat mengatur mekanisme penyelesaian hambatan terkait kelancaran arus barang impor. Ketentuan ini langsung berlaku sejak regulasi resmi diundangkan oleh pemerintah.

Pemerintah kini memiliki dasar hukum untuk merespons dinamika perdagangan secara lebih cepat. Langkah ini diambil demi melindungi kepentingan nasional dan memenuhi hajat hidup orang banyak.

Penyesuaian aturan ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden. Kepatuhan seluruh pihak diharapkan mampu memperlancar ekosistem perdagangan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan NIB merupakan bukti legalitas usaha yang mencantumkan sektor usaha beserta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dia menegaskan kepemilikan NIB tidak berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.

Dia menduga masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus NIB karena khawatir akan dikenai pajak. Padahal, menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai kepemilikan NIB justru memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha. Selain memperjelas status usaha, NIB juga mempermudah akses pembiayaan maupun layanan pemerintah lainnya.

”Jadi sebetulnya kalau arah NIB itu menurut saya baik, buat nanti statusnya dia itu jelas usahanya apa, bahkan akses ke pembiayaan juga akan lebih mudah kan,” terangnya.

Kendati demikian, Bagus menyebut pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kebijakan yang mewajibkan pedagang di marketplace memiliki NIB. “Kalau saya di divisi menengah belum, belum pernah dengar keluhannya dan sampai ke tempat saya,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga 2025 sudah terdapat sekitar 16 juta pelaku usaha yang memiliki NIB. Namun angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang diestimasi mencapai 56 juta usaha.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan platform Sapa UMKM yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengurus NIB karena seluruh layanan akan saling terhubung.

“Dengan adanya Sapa UMKM saya pikir akan terdorong untuk bisa nanti, karena terhubung nanti kan, kan Sapa UMKM menghubungkan ke semua pelayanan. Saya pikir itu akan terdorong dengan sendirinya nanti, bahwa mereka punya NIB, karena begitu layanan berhubungan dengan layanan yang lainnya, dia butuh itu,” tuturnya.

Dia menambahkan NIB kini telah menggantikan sejumlah dokumen perizinan usaha yang sebelumnya terpisah, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, sambung dia, NIB menjadi syarat penting bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai peluang usaha, termasuk ekspor, kemitraan dengan industri besar, maupun program afirmasi pemerintah.

“Jadi, kalau menurut saya konsekuensi logis lah dari bisnis di Indonesia itu, NIB itu. Itu nggak ada kaitan dengan pajak,” ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang makin kompetitif.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Budi menyampaikan pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman https://oss.go.id. Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha sebelum mengajukan permohonan melalui sistem tersebut.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Dia menyampaikan kepemilikan NIB tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta menjalin kemitraan di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Seiring dengan berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Pada saat yang sama, penyelenggara platform e-commerce juga diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, pedagang yang telah lebih dahulu berjualan di marketplace diberikan waktu selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan pedagang baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Kemendag berharap kebijakan masa tenggang tersebut membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib berjalan tanpa membebani pelaku usaha.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke depan dikelola sepenuhnya oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu guna mengendalikan harga sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan tersebut telah disampaikan Sang Kepala Negara sekitar dua pekan lalu dan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (15/6).

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menilai kondisi harga Minyakita selama ini merupakan sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan sekitar 60 persen bahan baku minyak goreng dunia berasal dari dalam negeri, namun harga minyak goreng rakyat masih kerap bergejolak.

"Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengungkapkan salah satu persoalan yang ditemukan pemerintah adalah distribusi Minyakita yang sebelumnya belum sepenuhnya melalui jalur BUMN. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, distribusi Minyakita melalui BUMN sebelumnya baru sekitar 35 persen.

Selain itu, sebagian pasokan Minyakita juga digunakan dalam program bantuan pangan. Menurut Amran, kondisi tersebut ikut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan di pasar.

"Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," katanya.

Karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog tak lagi menggunakan Minyakita untuk program bantuan pangan. Sebagai gantinya, bantuan pangan akan menggunakan minyak goreng merek lain agar pasokan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga.

"Sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita tetapi minyak goreng merek lain," ujar Amran.

Data Kemendag menunjukkan porsi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat ke BUMN terus meningkat setelah berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025.

Hingga Jumat (12/6), realisasi distribusi DMO mencapai 628.050 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen disalurkan melalui BUMN, sedangkan 310.125 ton atau 49,38 persen melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Perum Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, disusul ID Food sebanyak 72.069 ton atau 11,48 persen.

Kemendag menilai peningkatan distribusi melalui BUMN membantu memperkuat pasokan Minyakita di pasar rakyat sehingga harga jual dapat lebih terkendali dan tidak jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Meski demikian, harga Minyakita secara nasional masih sedikit berada di atas HET Rp15.700 per liter. Data Kemendag hingga minggu kedua Juni 2026 menunjukkan rata-rata harga Minyakita berada di level Rp16.355 per liter.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tren harga Minyakita sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700 per liter," kata Amalia.

Berdasarkan pemantauan Kemendag per Jumat (12/6), rata-rata harga Minyakita nasional berada di kisaran Rp15.876 per liter. Angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum penerapan Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Secara wilayah, sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen daerah pemantauan telah mencatat harga Minyakita yang sesuai HET atau berada dalam toleransi maksimal 2 persen.

Namun sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua masih mencatat harga lebih dari 5 persen di atas HET.