Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan bagi penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer melalui Peraturan OJK (POJK), termasuk menjatuhkan denda hingga Rp15 miliar jika terbukti menyesatkan.

Hal itu ditetapkan dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Di mana, OJK dapat mengenakan sanksi berupa denda administratif dengan nilai maksimal Rp15 miliar.

"Sanksi administratif dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dikenakan paling banyak Rp15 miliar," sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (8) dan (9) POJK Nomor 6 Tahun 2026.

Dalam POJK dijelaskan untuk aktivitas pemasaran, financial influencer wajib bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Di sisi lain, PUJK juga dibebankan sejumlah kewajiban untuk memastikan aktivitas promosi berjalan sesuai aturan.

PUJK wajib memastikan penyampai informasi mencantumkan identitas serta hubungan kerja sama dengan perusahaan sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Mereka juga harus memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan telah memperoleh izin OJK.

Tak hanya itu, PUJK diwajibkan memastikan penyampai informasi memiliki keterampilan, kompetensi, atau kualifikasi yang memadai untuk menjelaskan produk keuangan kepada masyarakat.

[Gambas:Youtube]

Perusahaan jasa keuangan juga harus memastikan penyampai informasi tidak menyalahgunakan data konsumen serta mematuhi ketentuan perlindungan data dan informasi.

PUJK yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan berbagai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk atau layanan, pemberhentian pengurus, hingga pencabutan izin produk dan layanan.

Aturan yang berlaku sejak 4 Juni 2026 itu diterbitkan untuk memastikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak menyesatkan masyarakat.

Dalam beleid tersebut, penyampai informasi dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk atau layanan keuangan yang tidak sesuai karakteristik produknya. Mereka juga dilarang mempromosikan produk maupun layanan keuangan yang tidak mengantongi izin OJK.

"Penyampai Informasi menyampaikan informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan," bunyi Pasal 2 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dikutip Rabu, (24/6).

Selain itu, penyampai informasi juga dilarang bekerja sama dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan tanpa izin dari OJK maupun otoritas yang berwenang.

OJK menjelaskan kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan mencakup edukasi keuangan, pemasaran, hingga pemberian rekomendasi terkait produk dan layanan keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang memuat pengaturan tentang financial influencer (finfluencer) untuk mendorong penyampaian informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. Aturan ini diharapkan dapat mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026), mengatakan POJK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyampai informasi (financial influencer), terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat.

Peraturan tersebut bertujuan menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan guna menciptakan ekosistem yang terpercaya, berintegritas, serta mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh penyampai informasi,” kata Agus.

Seiring dengan meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi terkait produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, OJK memandang perlunya pedoman perilaku yang dapat memastikan informasi disampaikan secara bertanggung jawab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 untuk menertibkan penyampaian informasi seputar investasi dan keuangan oleh financial influencer (finfluencer).

Aturan ini diterbitkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memastikan informasi keuangan yang beredar di masyarakat disampaikan secara bertanggung jawab.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, POJK tersebut menjadi pedoman bagi para finfluencer agar dapat menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan agar dapat menciptakan ekosistem sektor jasa keuangan yang lebih terpercaya, berintegritas, dan mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

"Ini merupakan upaya OJK untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan, aturan ini disusun sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap potensi kerugian masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh penyampaian informasi terkait sektor jasa keuangan oleh finfluencer.

"Seiring dengan meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi terkait produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, diperlukan pedoman perilaku yang dapat memastikan informasi disampaikan secara bertanggung jawab," jelasnya.

Dalam POJK tersebut, finfluencer atau penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk maupun layanan keuangan.

Regulasi baru itu mengatur sejumlah aspek, mulai dari perilaku dasar finfluencer, kegiatan edukasi keuangan, pemasaran, pemberian rekomendasi, pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan, hingga pembinaan dan pengawasan oleh OJK.

Aturan tersebut juga memuat kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis hingga melakukan pemutusan akses pada media elektronik.

OJK juga mengatur kerja sama antara finfluencer dan pelaku usaha jasa keuangan dalam kegiatan pemasaran.

Dalam skema tersebut, PUJK tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh finfluencer kepada masyarakat.

Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban perizinan bagi finfluencer yang memberikan rekomendasi produk atau layanan keuangan yang menurut ketentuan perundang-undangan memerlukan izin khusus.

"Misalnya, kewajiban memiliki izin penasihat investasi bagi Penyampai Informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi produk pasar modal," tuturnya.

Selain itu, finfluencer yang memberikan rekomendasi terkait produk dan layanan aset keuangan digital juga diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang memuat pengaturan tentang financial influencer (finfluencer) untuk mendorong penyampaian informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, sehingga dapat mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, POJK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyampai informasi (financial influencer), terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat.

Peraturan bertujuan menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan guna menciptakan ekosistem yang terpercaya, berintegritas, serta mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh Penyampai Informasi,” kata Agus.

Seiring dengan meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi terkait produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, OJK memandang perlunya pedoman perilaku yang dapat memastikan informasi disampaikan secara bertanggung jawab.

Pengaturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat yang digunakan dalam mengambil keputusan keuangan.

Penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen serta masyarakat dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan keuangan.

POJK 6/2026 memuat pengaturan mengenai perilaku dasar penyampai informasi; kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan; pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh penyampai informasi; pembinaan oleh OJK; perintah tertulis kepada penyampai informasi; serta pemutusan akses pada media elektronik.

Penyampai Informasi dapat melakukan kerja sama dengan PUJK melalui kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran tersebut, PUJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi.

Sehubungan dengan kegiatan pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan keuangan yang dilakukan penyampai informasi, POJK 6/2026 menegaskan perlunya memiliki izin apabila kegiatan pemberian rekomendasi yang dilakukan mensyaratkan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, kewajiban memiliki izin penasihat investasi bagi penyampai informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi produk pasar modal.

Selain itu, untuk melakukan pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan aset keuangan digital, penyampai informasi diperlukan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan bahwa finalisasi perumusan regulasi mengenai influenser finansial atau financial influencer (finfluencer) terus berjalan, dengan fokus pada mekanisme penindakan atas influensersebagai individu.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan adanya kompleksitas dalam penindakan finfluencer karena tidak berada di bawah kewenangan OJK, berbeda dengan perusahaan atau lembaga dalam industri jasa keuangan yang memang merupakan bagian dari otoritas pihaknya.

Ia mencontohkan jika suatu perusahaan jasa keuangan melanggar aturan dalam mempromosikan layanan keuangan mereka, misalnya menjanjikan imbal balik (return) yang melebihi batasan yang ditetapkan, maka OJK dapat segera menindak perusahaan tersebut.

"Tapi, (finfluencer)ini kan sebagai orang (individual), dia tidak di bawah pengawasan kami, tetapi tindakannya membawa risiko kepada kami (terkait pelindungan konsumen). Jadi, ini pengaturannya memang berbeda dan kami sedang memfinalisasi hal ini," ujar Mahendra.

Selain finfluencer, untuk meningkatkan upaya pelindungan konsumen, ia mengatakan pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan penyelenggara aset keuangan digital yang beroperasi tanpa izin, salah satunya aset kripto.

Ia menegaskan OJK akan memblokir exchanger kripto, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta pihak-pihak lainnya, seperti finfluencer dan key opinion leader (KOL), yang melakukan kegiatan tanpa izin.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan inovasi keuangan digital berkembang dalam koridor hukum dan tata kelola yang jelas.

"OJK akan terus memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan untuk memastikan kesetaraan perlakuan atau level playing field antara pelaku usaha yang patuh dan pihak-pihak yang tidak berizin," kata Mahendra.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mengembangkan aturan terkait concentration risk untuk melindungi aset fiat milik para nasabah dalam ekosistem kripto.

"Jadi, risiko kehilangan fiat dari konsumen itu, kalau nanti kami sudah tegakkan sesuai ketentuan, seharusnya tidak lagi terkonsentrasi di exchanger (platform perdagangan) karena berdasarkan pengaturan kami, maka yang bertugas menyimpan 100 persen fiat atau uang rupiah milik konsumen ada di lembaga kliring yang terpusat," jelasnya.

Ia menuturkan nantinya minimal 70 persen aset kripto konsumen diwajibkan untuk disimpan di lembaga kustodian yang tersentralisasi, sementara 30 persen sisanya diperbolehkan dikelola oleh pedagang aset keuangan digital untuk kebutuhan likuiditas.

"Jadi, katakanlah kalaupun tiga exchanger besar yang mendominasi lebih dari 70 persen (perdagangan kripto di Indonesia) mengalami kegagalan sekalipun, sebetulnya uang konsumennya sudah dipisahkan," ucap Hasan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026