REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT PLN Indonesia Power Services (PIPS) meminta pemerintah mengkaji ulang ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang memasukkan sektor ketenagalistrikan ke dalam kategori jasa penunjang. Menurut serikat pekerja, pekerjaan operator dan pemeliharaan pembangkit listrik merupakan pekerjaan inti yang membutuhkan kompetensi serta sertifikasi khusus.

Ketua Umum Serikat Pekerja PIPS Suryawan mengatakan, ketentuan dalam Pasal 3 poin 2F berpotensi menimbulkan persoalan bagi pekerja di sektor pembangkitan listrik. Ia menilai pekerjaan yang dijalankan para operator dan teknisi tidak dapat disamakan dengan pekerjaan penunjang karena membutuhkan keahlian spesifik yang diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi.

"Kenapa kami sebut tidak layak? Karena ketika pekerja kami berhenti tidak bisa digantikan langsung oleh orang baru. Karena pegawai kami memiliki kompetensi khusus yang tidak didapat secara instan," ujar Suryawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Suryawan mengatakan, pihaknya telah berdialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait keberatan tersebut. Dalam pertemuan itu, kata dia, Kemnaker menyampaikan komitmen untuk melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang ditargetkan selesai paling lambat pada Juli 2026.

Meski demikian, Serikat PIPS menegaskan akan terus mengawal proses revisi hingga menghasilkan aturan yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik pekerjaan di sektor ketenagalistrikan.

"Kami berkomitmen mengawal revisi tersebut, tetapi apabila hasilnya masih tidak sesuai, kami akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Suryawan.

Menurut dia, keberatan serikat pekerja bukan semata terkait status ketenagakerjaan, melainkan juga menyangkut aspek kesejahteraan pekerja. Suryawan menilai pengelompokan sektor ketenagalistrikan sebagai jasa penunjang dapat membuka ruang bagi praktik pengupahan yang tidak mencerminkan kompetensi pekerja.

"Karena ini menjadi celah bagi pengusaha-pengusaha nakal atau oknum-oknum untuk menjadikan dasar peraturan tersebut untuk menjegal kami dan hanya memberikan upah kami sebatas UMP saja," ujarnya.

Suryawan menyebut sekitar 4.900 pekerja berpotensi terdampak apabila ketentuan tersebut tetap berlaku. Mereka terdiri atas pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat PIPS Sigit Pambudi. Ia menilai operator pembangkit merupakan tenaga kerja terampil yang memegang peran penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Menurut Sigit, operator pembangkit telah mengantongi sertifikasi dan menjalankan tugas pada objek vital nasional sehingga tidak tepat apabila dikategorikan sebagai tenaga penunjang.

"Kalau operator objek vital nasional dinyatakan sebagai penunjang lalu berhenti, apa yang terjadi? Padam seluruh negeri," kata Sigit.

Ia menambahkan keberlangsungan operasional pembangkit listrik memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, keberadaan operator dan tenaga pemeliharaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Jika operator objek vital nasional hanya dianggap sebagai tenaga penunjang, lalu apa yang terjadi ketika mereka berhenti bekerja, pembangkit terganggu, listrik padam, roda ekonomi melambat, pelayanan publik terhenti, dan ketahanan energi nasional berada dalam risiko," ujar Sigit.

Serikat PIPS berharap revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dapat mengakomodasi karakteristik pekerjaan di sektor ketenagalistrikan, sehingga pengaturan ketenagakerjaan tetap memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Di sejumlah pasar tradisional, keberadaan cabai, bawang, hingga beras kerap menjadi penentu daya beli masyarakat. Harga yang melonjak serta pasokan yang tersendat tak hanya memicu inflasi tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat.

Ditambah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global maka menjaga stabilitas pangan kini menjadi pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga otoritas moneter.

Atas dasar tersebut, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/5).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menuturkan, GPIPS dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan finansial, sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah. Pasalnya, pengendalian inflasi pangan tidak lagi cukup dilakukan sebatas stabilisasi harga jangka pendek tetapi juga perlub memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.

“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Asta Cita pemerintah,” ujar Aida dalam peluncuran GPIPS di Sidoarjo, Rabu (13/5).

GPIPS tetap mengacu kepada strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun, dalam implementasi tahun ini, fokus diperkuat kepada aspek produktivitas dan distribusi pangan.

Ia pun berpendapat, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting lantaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalokasikan sekitar 60 persen hingga 80 persen pengeluarannya untuk kebutuhan pangan. Dengan kata lain, gejolak harga pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

Pelaksanaan GPIPS 2026 sebelumnya diawali di wilayah Sumatra (11/2), kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional (13/5). Selanjutnya akan merambah wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua).

GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Jatim, Pilar Distribusi Pangan Nasional

Aida menuturkan, BI memilih Jawa Timur (Jatim) sebagai lokasi peluncuran GPIPS Nasional karena memiliki andil strategis dalam rantai pasok pangan nasional. Jawa Timur dikenal sebagai produsen utama berbagai komoditas pangan nasional, seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.

Tercatat, sekitar 80 persen pemenuhan pangan 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur. Provinsi ini memiliki kapasitas penyimpanan Bulog mencapai 22,81 persen dari total kapasitas nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kuatnya kinerja ekonomi Jawa Timur. Pada triwulan I 2026, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Provinsi ini juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua secara nasional dengan sumbangsih 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta menyumbang 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.

Di sisi inflasi, Jawa Timur mencatat inflasi tahunan sebesar 2,85 persen pada April 2026 dengan inflasi bulanan sebesar 0,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.

Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai, penguatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan. Sebab, kerja sama antardaerah memungkinkan distribusi bahan pokok lebih terjaga sehingga mampu memitigasi lonjakan harga.

Peninjauan Gudang Perum Bulog Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur , Rabu (13/5) (Foto: Katadata/Surya)

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat anggaran pangan serta meningkatkan kolaborasi antarwilayah.

“Harus sinkron, harus sinergis, dan harus kolektif. Kepala daerah punya kondisi-kondisi lokal yang harus diperhatikan, tetapi program nasional juga harus tetap dikawal,” ucap Bima.

Kemendagri, imbuh Bima, juga mendorong pemerintah daerah dalam pemanfaatan APBD untuk mendukung ketahanan pangan, mulai dari penguatan kapasitas petani hingga menjaga kelancaran logistik pangan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta membangun sistem data pangan terintegrasi dan pemantauan harga secara real-time agar respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat.

Selain peluncuran GPIPS, kegiatan juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) yang membahas langkah strategis jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, pemerintah dan BI akan memperkuat produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana pertanian, regenerasi petani, pembiayaan usaha tani, penguatan kelembagaan pangan daerah, hingga perluasan kerja sama distribusi pangan.

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, fokus diarahkan pada penguatan ekosistem pangan dari hulu ke hilir melalui perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, korporatisasi pangan, hingga penguatan neraca pangan nasional.

Inflasi Terkendali

Adapun, Bank Indonesia mencatat berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan TPIP dan TPID selama ini berhasil menjaga stabilitas harga. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada April 2026 sebesar 2,42 persen secara tahunan.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen secara tahunan. Angka ini berada dalam kisaran sasaran 3 persen hingga 5 persen yang disepakati pemerintah dan Bank Indonesia.

Kendati inflasi nasional terkendali, pemerintah tetap mewaspadai risiko kenaikan harga akibat cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan fluktuasi pasokan pangan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, serta penguatan distribusi pangan nasional. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.

Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Jawa Timur melalui penguatan pasokan, distribusi, dan sinergi pusat-daerah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani di tengah tantangan perubahan iklim serta fluktuasi pangan.

“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah,” kata Aida dalam sambutannya di Sidoarjo Jawa Timur, Rabu.

Ia menuturkan strategi GPIPS tetap mengacu pada empat aspek utama pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan fokus penguatan pada aspek ketersediaan pasokan dan distribusi pangan.

Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran pangan yang mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan rumah tangga, sehingga stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah dan BI.

Dalam pelaksanaannya, Aida menyebut GPIPS akan diperkuat melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengatakan GPIPS akan dijalankan melalui tujuh program unggulan yang diarahkan untuk membangun model bisnis pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir, seperti hilirisasi pangan, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta penguatan pengolahan pascapanen.

Ia mengungkapkan BI memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS karena memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai produsen utama padi, jagung, cabai, tebu, dan susu nasional.

Aida menambahkan, sekitar 80 persen distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur yang didukung kapasitas penyimpanan Perum Bulog mencapai 22,81 persen dari kapasitas nasional.

“Kami memilih Jatim juga untuk meminjam semangat patriotik arek-arek Suroboyo dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, demi memastikan ketahanan pangan nasional semakin kuat,” ujar Aida.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA –

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Pulau Jawa sebagai jawaban atas kompleksnya tantangan stabilitas harga dan ketahanan pangan yang terjadi dewasa ini. Peluncurannya dilakukan di Gudang Perum Bulog Kancab Surabaya Banjarkemantren, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).

Bank Indonesia bersama segenap TPIP dan TPID di wilayah setempat menginisiasi program tersebut sebagai evolusi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dengan melakukan penguatan produksi, pascapanen, hingga distribusi pangan, tidak semata hanya fokus pada implementasi kebijakan stabilisasi harga jangka pendek.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan langkah tersebut selaras dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo presiden kita punya rencana untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan finansial. Jadi ini mesti kita gandengkan bersama supaya nanti hasilnya bisa lebih besar lagi, dan yang paling penting lagi yang ketiga yaitu mendukung tercapainya masyarakat termasuk petani yang sejahtera," ujar Aida.

Menurut Aida, GPIPS 2026 difokuskan pada dua aspek utama, yakni penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan. Evaluasi terhadap pelaksanaan GNPIP 2025 menunjukkan program tersebut cukup efektif menekan inflasi pangan bergejolak atau volatile food, namun masih memerlukan perbaikan dalam ketepatan intervensi.

"Namun demikian, kami melihat bahwa intervensi masih belum sepenuhnya tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Ketahanan pangan tidak saja terjaga, volatile food-nya tidak lebih dari 5%, tapi juga pasokannya oke, dan efisiensi distribusi itu juga terjaga dengan baik," katanya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga komoditas utama yang menjadi fokus nasional, yakni beras, cabai, dan bawang merah. Adapun komoditas tambahan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

"Fokus komoditasnya yang penting digunakan oleh masyarakat banyak. Kalau secara inflasi yang namanya pangan bergejolak itu bobotnya enggak jauh-jauh dari 20%, tapi bagi masyarakat yang penghasilannya rendah, ini bobot dari penghasilannya bisa 60-80%. Jadi itu harus kita jaga harga-harganya," ujar Aida.

Bank Indonesia memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS wilayah Jawa karena perannya yang dinilai strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional. Produksi padi Jawa Timur tercatat mencapai 10,57 juta ton atau sekitar 17,34 persen dari total produksi nasional.

Selain itu, Jawa Timur juga menjadi simpul distribusi pangan utama ke kawasan timur Indonesia.

"Distribusi 80% di 19 provinsi di kawasan timur, itu tanggung jawabnya Jawa Timur. Jadi, betapa pentingnya Jawa Timur itu, dan di Bulog ini 22,81% kapasitas nasional itu adanya di sini. Jadi, ini akan menjaga semuanya dengan baik. Itu sebabnya kita launching hari ini GPIPS di Jawa Timur sebagai gerakan nasionalnya," tutur Aida.

GPIPS dijalankan melalui tujuh program utama, mulai dari peningkatan produktivitas melalui optimalisasi good agricultural practices (GAP), penguatan hilirisasi pangan dan kelembagaan petani, optimalisasi kerja sama antardaerah, penguatan fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar dan pasar murah, penguatan neraca pangan, hingga koordinasi komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penguatan swasembada pangan berbasis protein untuk mengurangi defisit pangan dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.

"Kita ingin mengurangi defisit kita, antara lain adalah bagaimana swasembada pangan kita bisa kita perluas termasuk dengan swasembada pangan yang berbasis protein. Jadi, apakah kambing, apakah domba, apakah sapi potong, ataukah sapi perah," ujar Khofifah.

Menurut dia, Jawa Timur memiliki potensi besar pada sektor peternakan karena didukung populasi ternak yang tinggi dan teknologi reproduksi hewan.

"Jawa Timur ini populasinya tinggi sekali karena memang di-support oleh Badan Besar Inseminasi Buatan. Kita bisa membuat plan of action dari pertemuan kali ini 2-3 tahun ke depan, insyaallah kita bisa sudah sudah sembada daging," katanya.

Khofifah menambahkan, tingginya populasi ternak juga sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar internasional, terutama dari negara-negara ASEAN dan Timur Tengah.

"Permintaan domba, permintaan kambing dari berbagai negara tinggi sekali, termasuk tetangga kita Malaysia dan Brunei. naik tinggi sekali. Bahkan mereka seringkali ambilnya daging dan daging hidup," ucapnya.

Selain sektor peternakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya meningkatkan efisiensi produksi komoditas pangan, terutama padi.

"Apa yang ingin kami sampaikan bahwa untuk bisa membangun, kalau pemerintah usaha itu sekarang bagaimana membangun ketahanan izin Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah di Jawa Timur ini bukan ketahanan pangan. Kita sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan," kata Khofifah