Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke depan dikelola sepenuhnya oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu guna mengendalikan harga sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan tersebut telah disampaikan Sang Kepala Negara sekitar dua pekan lalu dan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (15/6).

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menilai kondisi harga Minyakita selama ini merupakan sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan sekitar 60 persen bahan baku minyak goreng dunia berasal dari dalam negeri, namun harga minyak goreng rakyat masih kerap bergejolak.

"Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengungkapkan salah satu persoalan yang ditemukan pemerintah adalah distribusi Minyakita yang sebelumnya belum sepenuhnya melalui jalur BUMN. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, distribusi Minyakita melalui BUMN sebelumnya baru sekitar 35 persen.

Selain itu, sebagian pasokan Minyakita juga digunakan dalam program bantuan pangan. Menurut Amran, kondisi tersebut ikut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan di pasar.

"Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," katanya.

Karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog tak lagi menggunakan Minyakita untuk program bantuan pangan. Sebagai gantinya, bantuan pangan akan menggunakan minyak goreng merek lain agar pasokan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga.

"Sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita tetapi minyak goreng merek lain," ujar Amran.

Data Kemendag menunjukkan porsi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat ke BUMN terus meningkat setelah berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025.

Hingga Jumat (12/6), realisasi distribusi DMO mencapai 628.050 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen disalurkan melalui BUMN, sedangkan 310.125 ton atau 49,38 persen melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Perum Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, disusul ID Food sebanyak 72.069 ton atau 11,48 persen.

Kemendag menilai peningkatan distribusi melalui BUMN membantu memperkuat pasokan Minyakita di pasar rakyat sehingga harga jual dapat lebih terkendali dan tidak jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Meski demikian, harga Minyakita secara nasional masih sedikit berada di atas HET Rp15.700 per liter. Data Kemendag hingga minggu kedua Juni 2026 menunjukkan rata-rata harga Minyakita berada di level Rp16.355 per liter.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tren harga Minyakita sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700 per liter," kata Amalia.

Berdasarkan pemantauan Kemendag per Jumat (12/6), rata-rata harga Minyakita nasional berada di kisaran Rp15.876 per liter. Angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum penerapan Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Secara wilayah, sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen daerah pemantauan telah mencatat harga Minyakita yang sesuai HET atau berada dalam toleransi maksimal 2 persen.

Namun sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua masih mencatat harga lebih dari 5 persen di atas HET.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan menegaskan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita saat ini belum mengalami kenaikan.

Busan mengatakan, HET MinyaKita yang berlaku masih Rp 15.700 per liter sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

“Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng jadi HET minyak goreng masih Rp 15.700,” kata Busan saat ditemui di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Busan mengakui, sampai saat ini pihaknya masih kerap mendengar keluhan terkait harga MinyaKita.

Menurutnya, saat ini pemerintah akan menggenjot distribusi MinyaKita ke pasar-pasar tradisional melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti BULOG dan ID FOOD.

Beberapa bulan lalu, kata Busan, banyak stok MinyaKita digunakan untuk program Bantuan Pangan (Banpang) yang menyasar 33,2 juta penerima manfaat. Akibatnya pasokan ke pasar berkurang.

Pemerintah lalu memutuskan Bantuan Pangan tidak lagi menggunakan MinyaKita melainkan merek lain.

“Bisa minyak goreng merek lain nanti tinggal kami koordinasikan dengan produsen,” ujar Busan.

Selain itu, pemerintah juga meminta produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand dengan kualitas setingkat MinyaKita.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sebenarnya, kata Busan, di pasar saat ini sudah terdapat banyak merek minyak goreng lain yang bisa menjadi pilihan masyarakat.

“Jadi tidak hanya minyak kita tetapi minyak-minyak goreng second brand juga sudah banyak jadi sudah mudah untuk didapatkan,” tutur Busan.

Sebelumnya, pemerintah sepakat memutuskan menaikkan HET MinyaKita seiring dengan naiknya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Pemerintah menghitung, rata-rata harga CPO sudah di angka Rp 15.445 per kilogram.

Sementara, harga jual MinyaKita dari produsen ke distributor 1 (D1) maksimal Rp 13.500 per liter.

Meski demikian, pemerintah belum memutuskan HET baru MinyaKita karena harga CPO yang masih fluktuatif.

“Jadi kita akan melihat harganya stabil ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita,” kata Busan di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Bisnis.com, MEDAN – Kepala Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Utara (Sumut) Budi Cahyanto merespons terkait rumitnya persyaratan untuk menjadi pedagang pengecer resmi Minyakita mitra Bulog.

Menurut Budi, persyaratan untuk menjadi pedagang penyalur resmi Minyakita ke konsumen (masyarakat) diatur pemerintah lewat aplikasi Simirah (sistem informasi minyak goreng curah). Hal ini dalam memperluas jangkauan minyak goreng rakyat oleh masyarakat sembari mengawasi tata kelola distribusi.

“Kalau menurut platform Simirah, untuk menjadi mitra Bulog memang harus memiliki NPWP, NIB (nomor induk berusaha), juga KTP,” kata Budi, Kamis (14/5/2026).

Budi mengatakan menjadi mitra resmi Bulog memberi keuntungan tersendiri bagi pedagang pengecer. Selain mendapat kepastian pasokan barang dari gudang Bulog, produk stabilisasi harga pangan ini dapat diperoleh pedagang dengan harga lebih murah sehingga mudah dijual kembali. Pedagang secara tak langsung juga telah membantu masyarakat mengakses produk pangan dengan harga terjangkau.

Saat ini tak kurang dari 4.500 pedagang pengecer di seluruh Sumut terdaftar sebagai mitra resmi Bulog khususnya dalam penyaluran Minyakita.

Dia menyampaikan Bulog terus melakukan pendekatan dengan pedagang pengecer di pasar agar mau menjadi mitra resmi Bulog demi mendukung terjaganya stabilitas harga pangan seperti beras dan minyak goreng.

Pemerintah pun disebutnya telah memberi keringanan terhadap pedagang pengecer agar mau menjadi mitra resmi Bulog dalam penyaluran bahan pangan rakyat seperti Minyakita, di antaranya dengan memperbolehkan penggunaan surat rekomendasi kepada pedagang dari dinas terkait hingga pemberian subsidi transportasi pengangkutan.

“Selama pedagang mau jadi penyalur resmi, saya rasa tidak sulit persyaratannya. Bulog juga siap membantu dan membina pedagang,” ujarnya.

Perum Bulog mengungkap biaya distribusi minyak goreng Minyakita ke wilayah Indonesia timur masih jauh lebih mahal dibandingkan kawasan lain. Untuk menutup biaya tersebut, Bulog menerapkan skema subsidi silang dari distribusi di wilayah Jawa.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan distribusi Minyakita memang tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan, meski produk tersebut masuk kategori komersial business to business (B2B) tanpa subsidi pemerintah.

"Kalau dibilang cuma timur doang enggak ketutup, tapi kan kita subsidi silang ya. Jadi kita ngitung di Jawa nih," ujar Febby di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Febby mengatakan distribusi Minyakita yang dijalankan Bulog pada dasarnya tetap memiliki indikator komersial karena masuk skema B2B tanpa subsidi pemerintah. Namun, menurut dia, Bulog tidak semata-mata mengejar margin keuntungan dalam penyaluran minyak goreng tersebut.

Menurut Febby, keuntungan distribusi di wilayah Jawa digunakan untuk membantu menutup ongkos distribusi ke daerah dengan biaya logistik tinggi seperti Papua.

"Yang di sebelah Jawa bisa kita tutupin untuk biaya distribusi di Papua," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan Bulog memprioritaskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dalam pencatatan SP2KP, sejumlah wilayah masih tercatat merah meski kondisi di lapangan mulai membaik.

"Kadang satu tempat merah, memang kayak kelihatan itu HET merah semua. Padahal beberapa pasar tuh udah hijau," ujar Febby.

Bulog juga membantah anggapan Minyakita langka di pasar. Febby mengatakan hingga bulan ini Bulog telah menyalurkan sekitar 110 juta liter Minyakita ke berbagai daerah di Indonesia.

"Kalau yang di Bulog masuk itu, kita sampai bulan ini sudah menyalurkan sekitar 110 juta liter seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan Minyakita merupakan bagian dari kewajiban domestic market obligation (DMO) produsen minyak goreng. Berdasarkan aturan, sebanyak 35 persen kuota DMO disalurkan kepada BUMN pangan, termasuk Bulog.

Namun, Febby menegaskan Bulog bukan satu-satunya pihak yang menyalurkan MinyaKita karena sebagian besar distribusi tetap berada di tangan produsen.

"Dari 100 persen DMO, Bulog itu menyalurkan enggak nyampe 35 persen, karena 35 persen itu dibagi dua sama BUMN pangan yang lain," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga memastikan stok Minyakita di pasar saat ini dalam kondisi aman. Ia merujuk pada peta sebaran Minyakita yang menurutnya sudah menunjukkan kondisi hijau di hampir seluruh wilayah.

"Minyakita kalau monitor cukup dengan peta sebaran Minyakita. Di situ sudah hijau semua sejak minggu lalu," ujar Rizal.

Menurut dia, Bulog telah menyalurkan kuota DMO yang diberikan pemerintah semaksimal mungkin ke pasar-pasar SP2KP dan pasar tradisional.

Rizal menjelaskan Bulog memang tidak menyalurkan Minyakita ke seluruh jalur distribusi modern karena terbatas aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional kepada para pengecer yang punya NIB. Kalau tidak punya NIB kami tidak boleh menyerahkan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perum Bulog mengakui stok MinyaKita di seluruh wilayah saat ini sangat terbatas.

Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Bulog Muhammad Wawan Hidayanto, mengatakan, kondisi itu timbul karena produsen belum kembali menyetok MinyaKita.

Hal ini menjadi salah satu kendala Bulog dalam menjalankan tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan MinyaKita.

"Untuk stok MinyaKita komersial di beberapa wilayah memang sangat terbatas, belum ada tambahan pasokan lagi dari produsen," kata Wawan dalam Rapat Koordinasi Inflasi yang disiarkan di YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Adapun stok MinyaKita merupakan kewajiban produsen minyak goreng dalam memenuhi domestic market obligation (DMO). Stok MinyaKita naik turun mengikuti volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Hambatan lainnya adalah biaya distribusi yang tinggi karena harus mengirim ke kepulauan dan pegunungan. Biaya menjadi mahal lantaran MinyaKita harus dikirim ke Jayapura sebelum didistribusikan ke daerah-daerah pegunungan.

"Beberapa wilayah juga belum terjangkau karena tadi yang kami sampaikan seperti beras, gudang Bulog tidak berada, tidak ada di seluruh wilayah, jadi ini cukup menghambat," tutur Wawan.

Persoalan itu umumnya dihadapi di wilayah Maluku dan Papua yang secara geografis berbentuk kepulauan dan pegunungan.

Untuk mengatasi persoalan itu, Bulog mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. "Terkait untuk distribusinya karena agar apa, bisa mencapai seluruh seluruh wilayah," tutur Wawan.

Dalam paparannya, Wawan juga menyinggung subsidi ongkos kirim dari produsen yang begitu terbatas, yakni sekitar Rp 900 per liter. Padahal, biaya riil pengiriman mencapai lebih dari Rp 2.000 per liter.

Selain itu, keterbatasan modal mitra Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang menjadi sasaran distribusi Bulog juga turut menghambat. "Beberapa wilayah belum terjangkau karena ongkos distribusi dari gudang terlalu mahal," bunyi paparan Wawan.

Pada kesempatan tersebut, Wawan melaporkan, Bulog sudah mendistribusikan 92.265 kiloliter MinyaKita.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 persennya atau 41.000 kiloliter dikirim ke pasar SP2KP dan pasar rakyat. "Minyak Kita sendiri, kami sudah mendistribusikan sejumlah 92.000 kiloliter," kata Wawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran. Ia menyebut lonjakan harga dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.

Menko Pangan menyebut MinyaKita sejak awal dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah di pasar tradisional agar lebih higienis. Dalam perkembangannya, produk ini dikonsumsi luas hingga ritel modern sehingga menekan ketersediaan di pasar rakyat.

“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat koordinasi di Grha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan menjangkau sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume tersebut menyerap pasokan yang sebelumnya beredar di pasar tradisional sehingga ketersediaan berkurang dan harga terdorong naik.

Pemerintah kemudian memutuskan menambah suplai sekaligus mengubah skema penyaluran bantuan pangan. Bantuan tidak lagi bergantung pada MinyaKita, melainkan dapat menggunakan berbagai merek dengan harga yang disepakati bersama produsen.

“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulhas.

Ia menyampaikan MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Perum Bulog diperkuat untuk menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi lebih terarah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita yang saat ini Rp 15.700 per liter. “Sudah berjalan lebih dari tiga tahun, tentu perlu kita lihat dan sesuaikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keputusan terkait HET masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi domestik minyak goreng, termasuk porsi penyaluran ke dalam negeri oleh produsen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan kenaikan harga tidak dapat dijelaskan dari sisi pasokan. Ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) domestik tercatat mencapai 5,7 juta ton. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, melainkan distribusi yang tidak terkendali,” ujar Edhy.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk mencegah praktik spekulasi. Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita tetap aman.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti anomali harga MinyaKita yang menembus Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah meski distribusi dinilai lancar. di DKI Jakarta pedagang menyebut harga MinyaKita kini Rp 24.000 untuk kemasan 1 liter.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita di pasar tradisional dalam kondisi aman dengan harga jual yang tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin memastikan hal tersebut setelah melakukan pemantauan di Pasar Sederhana pada Senin (20/4/2026). Ronny menegaskan distribusi komoditas tersebut dari Perum Bulog berjalan lancar ke berbagai titik pasar di Kota Bandung.

“Dropping dari Bulog itu setiap minggu, satu pedagang mendapat sekitar 50 dus, dengan satu dus berisi 12 kemasan. Dan harga yang dijual sesuai HET,” ujarnya.

Ronny menjelaskan para pedagang yang ingin mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi diwajibkan memenuhi sejumlah prosedur administrasi melalui aplikasi Simira. Platform tersebut terbuka bagi para pedagang, khususnya pelaku usaha kelontongan, selama mereka berkomitmen melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Semua sebenarnya sudah disasar, tinggal apakah pedagang mau memenuhi persyaratan atau tidak. Pemerintah juga membantu, termasuk dalam pengurusan perizinan seperti NIB,” jelas Ronny.

Selain mengawal ketersediaan minyak goreng, Disdagin juga melakukan pemantauan intensif terhadap harga berbagai komoditas pangan lainnya. Secara umum, harga kebutuhan pokok di Pasar Sederhana terpantau relatif stabil, di mana komoditas seperti beras, telur, daging ayam, hingga daging sapi masih bertahan pada harga normal.

Kendati demikian, fluktuasi harga masih terjadi pada kelompok komoditas sayuran, terutama cabai. Sejumlah jenis cabai mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit merah yang terkoreksi menjadi sekitar Rp73.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai hijau keriting dan bawang putih dengan penurunan masing-masing sebesar Rp4.000 dan Rp2.000 per kilogram.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami tren kenaikan, di antaranya cabai rawit hijau yang merangkak naik dari Rp51.000 menjadi Rp53.000 per kilogram, serta cabai merah keriting yang meningkat hingga menyentuh angka Rp48.000 per kilogram.

Meski terdapat fluktuasi pada komoditas tertentu, Ronny memastikan kondisi pasar secara keseluruhan masih berada dalam batas wajar dan akan terus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Secara keseluruhan masih aman dan terkendali. Kami akan terus melakukan monitoring untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyakita terimbas kelangkaan bahan baku plastik. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita, namun tidak ada kelangkaan stok di pasar.

“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” kata Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Harga Minyakita di beberapa wilayah per April 2026 terpantau berada di kisaran Rp 15.800-Rp 15.900 per liter, atau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah senilai Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini disebabkan kendala biaya produksi kemasan plastik dan distribusi yang merupakan salah satu dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Budi menilai persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum. Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” kata Budi.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya.

Ia pun memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Budi juga menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65 persen masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng secara serentak kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi Februari—Maret 2026.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus mempercepat distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Rizal menjelaskan, setiap PBP menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per alokasi. Dengan dua bulan alokasi, maka setiap penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Secara nasional, bantuan ini diberikan kepada 33.244.408 Penerima Bantuan Pangan yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN]. Adapun total pagu yang disiapkan dalam program ini mencapai 664.888 ton beras dan 132.977 kiloliter minyak goreng,” terangnya.

Adapun, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan stimulus ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rizal berharap melalui sinergi dengan berbagai pihak, program bantuan pangan ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Serta, memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika harga dan kebutuhan menjelang HBKN.

Seperti diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun yang dialokasikan untuk 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di Indonesia.

Setidaknya, terdapat lima provinsi dengan jumlah penerima bantuan terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 6.093.530 orang, diikuti Jawa Timur dengan 5.638.478 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 5.071.126 orang.

Kemudian, Sumatra Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten sebanyak 1.298.597 penerima bantuan pangan.

Mekanismenya, setiap penerima akan disalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.Dengan begitu, jika penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, Bulog akan menyiapkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,9 ribu kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pendistribusian minyak goreng Minyakita dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang rakyat.

Dengan memiliki NIB, pedagang akan lebih mudah mengakses Minyakita di BUMN dan Bulog.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan Perum Bulog sempat menyampaikan kesulitan dalam menyalurkan Minyakita ke pedagang di pasar karena sebagian pengecer belum memiliki NIB.

“Karena memang secara aturan di Permendag ini dikenai ketentuan bahwa pengecer ini harus tetap memiliki entitas atau perizinan usaha, yaitu NIB,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (16/3/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendag berusaha mengurai permasalahan di hilir.

Kemendag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Nomor 3 Tahun 2026 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar membantu proses pendampingan dan fasilitasi pengurusan NIB bagi pedagang di pasar rakyat.

Nawandaru menjelaskan bahwa SE yang diterbitkan pada 13 Maret 2026 tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke pasar rakyat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pendistribusian Minyakita.

Selain itu, SE tersebut memuat informasi terkait mekanisme fasilitasi dan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang pengecer agar mereka dapat lebih mudah memperoleh legalitas usaha dan berpartisipasi dalam distribusi Minyakita di pasar rakyat.

Adapun, sejak 26 Desember 2025–13 Maret 2026, realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk penyaluran ke BUMN pangan telah melampaui target pemerintah.

Tercatat, realisasi DMO kepada distributor tingkat pertama (D1), khususnya BUMN, telah mencapai 42,35% sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025). Capaian tersebut telah melampaui ketentuan minimal sebesar 35%.

Kemendag juga mencatat sekitar 75% produsen minyak goreng telah memenuhi ambang batas kewajiban penyaluran DMO minimal 35%. Pemerintah berharap sisa produsen lainnya segera mengejar target tersebut pada Maret 2026.

Selain itu, Kemendag juga mendorong agar mitra Bulog yang berada di luar pasar rakyat diarahkan masuk ke dalam ekosistem pasar untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar tradisional.

Nawandaru menambahkan proses pengurusan NIB bagi usaha mikro sebenarnya relatif mudah dan gratis. Untuk itu, pemerintah berharap persoalan administratif tersebut tidak lagi menjadi penghambat distribusi Minyakita di pasar rakyat.