Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan Rp18,6 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Pembangunan Nagari (PN) yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai simpanan layak bayar (SLB) pascapencabutan izin pada 31 Maret 2026.

"Jumlah yang ditetapkan sebagai SLB tersebut berasal dari 7.500 rekening milik 6.928 nasabah," kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Jimmy Ardianto di Padang, Jumat.

Jimmy mengatakan secara keseluruhan hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18.647.654.742.

Lebih jauh, jelas dia, LPS juga telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Maret 2026 tersebut.

Di sisi lain, nasabah telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar oleh lembaga tersebut.

"Jadi hingga 31 Mei 2026 nilai pembayaran klaim penjaminan sudah mencapai Rp14 miliar lebih," ujar dia.

Hingga saat ini, proses pembayaran klaim masih terus berlanjut bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan.

Nasabah hanya perlu datang ke bank pembayar yang ditunjuk LPS yakni BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung dan BRI Unit Tigo Nagari.

Ia menyampaikan apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154.

Di sisi lain, LPS juga telah menetapkan sebanyak Rp3,3 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Sungai Rumbai yang dicabut izin usahanya pada 7 April 2026 sebagai SLB.

Lebih rinci, hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1.816.832.599, atau 55,34 persen dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan total dana Rp3.363.095.879.

Ia mengatakan lembaga itu telah membayar klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha melalui bank pembayar yang ditunjuk yakni BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur.

Hingga 31 Mei 2026 nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah, atau 8,49 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN (Persero) untuk membenahi sistem kelistrikan agar mati lampu total (blackout) massal di Sumatra tidak terulang kembali.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap arahan tersebut mencakup evaluasi teknis jaringan transmisi, pemasangan sistem perlindungan tambahan di wilayah rawan gangguan, hingga pemerataan pasokan pembangkit listrik di tiap daerah.

"Untuk arahan ke PLN kita juga itu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, ini dikaji secara teknis itu yang pertama," ujar Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan pemerintah juga meminta PLN memasang sistem arde atau grounding tambahan di daerah-daerah rawan gangguan petir dan cuaca ekstrem.

Selain itu, Kementerian ESDM meminta distribusi pasokan listrik di Sumatra tidak terlalu bergantung pada aliran listrik jarak jauh dari wilayah selatan ke utara. Menurut Yuliot, kondisi tersebut membuat proses pemulihan sistem menjadi lebih sulit ketika gangguan terjadi.

"Itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah. Itu jangan terlalu banyak daerah-daerah mengalirkan listriknya dari daerah yang cukup jauh ya, seperti dari selatan ke utara. Itu justru memerlukan waktu yang cukup lama untuk pemulihan," ujarnya.

Yuliot menjelaskan blackout massal di Sumatra dipicu gangguan pada jaringan transmisi akibat sambaran petir di wilayah Merangin, Jambi. Gangguan tersebut kemudian memengaruhi kestabilan sistem kelistrikan Sumatra bagian utara yang banyak menerima pasokan listrik dari wilayah selatan.

"Jaringan transmisi itu kan ada kesambar petir di Merangin. Dengan ada sambar petir tersebut itu kan berdampak terhadap kestabilan sistem," ujarnya.

Ia mengatakan proses pemulihan dilakukan bertahap dengan menyalakan sistem pembangkit satu per satu, dimulai dari pembangkit yang memiliki kemampuan black start seperti PLTA, pembangkit panas bumi (geothermal), PLTD, dan pembangkit gas.

Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi normal.

"Secara teknis PLTU memerlukan waktu sekitar 12 jam," kata Yuliot.

Menurut dia, Kementerian ESDM juga langsung menurunkan tim ke lapangan untuk memantau proses pemulihan bersama PLN hingga sistem kembali normal.

"Itu alhamdulillah dalam jangka waktu yang ini sesuai dengan apa yang kita koordinasikan dengan PLN itu bisa pulih 100 persen," ujarnya.

Yuliot juga membantah isu sabotase atau kesengajaan di balik blackout yang sempat meluas di sejumlah wilayah Sumatra.

"Enggak, itu ya tidak ada kesengajaan. Itu ya murni karena masalah itu kondisi alam," katanya.

Gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5) sekitar pukul 18.44 WIB. Pemadaman meluas hingga Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Aceh, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan.

PLN menyebut gangguan dipicu cuaca ekstrem yang memengaruhi jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi.

Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan gangguan tersebut memicu fenomena power swing atau osilasi tegangan tinggi yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatra terbelah menjadi dua wilayah. Sistem di bagian utara kemudian mengalami defisit pembangkit hingga memicu pemadaman berantai.

Sementara itu, hasil investigasi gabungan Bareskrim Polri, Puslabfor, dan PLN juga menyebut tidak ditemukan indikasi sabotase dalam peristiwa blackout tersebut. Polisi menduga gangguan dipicu faktor cuaca ekstrem, angin kencang, serta gangguan mekanis pada kabel transmisi.

Gangguan kelistrikan di Sumatra juga sempat terjadi saat bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada akhir 2025 lalu. Namun, saat itu gangguan lebih banyak dipicu kerusakan infrastruktur kelistrikan dan terganggunya distribusi listrik akibat banjir dan longsor.

PT PLN (Persero) membeberkan penyebab listrik padam total (blackout) yang terjadi di wilayah Sumatra berhubungan dengan fenomena power swing atau osilasi tegangan tinggi pada Jumat (22/5) lalu.

Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan sistem kelistrikan utama di Sumatra ditopang oleh dua jalur utama, yakni jalur Timur sebesar 500 kV dan jalur Barat sebesar 275 kV. Ia menyebut gangguan terjadi ketika cuaca ekstrem mulai melanda wilayah Jambi.

"Di wilayah Jambi di daerah Muaro Jambi masuk juga dalam daftar waspada BMKG karena terjadinya kelembapan udara yang tinggi yang kemudian sering terjadi hujan lebat, petir, dan angin kencang di daerah tersebut," ujar Edwin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5).

Edwin menyampaikan pada hari itu terjadi gangguan pada transmisi 275 kV New Aur Duri ke arah Sumsel 5 dan merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang ada di bagian timur.

"Nah ini terjadi, kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tersebut menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran itu berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.

"Ketika osilasi tersebut sampai pada satu tahap teknikal tertentu, maka di jalur barat tadi, di jalur 275 kV tadi, itu juga perlu mengisolasikan diri agar jangan sampai power swing tadi itu menyebabkan gangguan yang lebih luas. Nah kemudian di titik tersebut, arah Muara Bungo ke Sungai Rumbai, dua sirkuit juga trip," sambungnya.

Edwin memaparkan terpisahnya jalur tersebut membuat sistem kelistrikan Sumatra terbelah menjadi dua. Wilayah selatan yang meliputi Lampung dan Palembang tetap normal karena mempunyai pasokan pembangkit yang cukup. Namun, wilayah utara yang meliputi Jambi hingga Aceh mengalami defisit pembangkit yang parah.

"Tetapi apa yang terjadi di daerah utara adalah di sana kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah. Karena frekuensi rendah, pembangkit-pembangkit ada yang tidak tahan, kemudian trip, lalu terjadi domino effect. Trip satu," ujar Edwin.

"Kemudian pembangkit-pembangkit lain frekuensinya semakin turun, kemudian akhirnya pembangkit-pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman," tambahnya.

Ia mengatakan proses pemulihan di masing-masing wilayah membutuhkan waktu yang berbeda-beda karena perbedaan jenis pembangkit.

Edwin menjelaskan pembangkit diesel dan gas (black start) menyala dalam kurun waktu 3-5 jam, sedangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan waktu 20-30 jam agar bisa sinkron kembali dengan sistem.

"Insyaallah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk, seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insyaallah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatra," ungkap Edwin.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Utara mengklaim pasokan listrik di seluruh wilayahnya yang sempat mengalami pemadaman massal selama lebih dari dua hari kini telah pulih sepenuhnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir Salman mengatakan proses pemulihan sistem kelistrikan rampung pada Minggu (24/5) malam. Seluruh 540 penyulang yang sebelumnya terdampak gangguan kini telah kembali beroperasi.

"Sejak Minggu (24/5/2026) pukul 20.21 WIB listrik di Sumut sudah pulih kembali. 540 penyulang telah kembali beroperasi, sementara 4.867.248 pelanggan kembali menikmati pasokan listrik secara bertahap," ujar Mundhakir, Senin (25/5).

Menurutnya, selama proses penormalan, PLN tetap mengutamakan aspek keselamatan, kehati-hatian, serta keandalan sistem agar pasokan listrik kembali stabil dan tidak menimbulkan gangguan lanjutan.

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan di wilayah Sumatra Utara kini telah kembali normal. Proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan pemerintah, TNI/Polri, serta doa dan pengertian masyarakat selama proses penormalan berlangsung," ujarnya.

Mundhakir juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama pemadaman massal tersebut.

Ia mengakui gangguan listrik berdampak luas terhadap aktivitas warga, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga layanan publik dan sektor usaha.

"Kami memahami listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan, sekaligus mengapresiasi kesabaran dan dukungan masyarakat selama proses pemulihan," katanya.

Meski sistem dinyatakan normal, PLN memastikan petugas tetap bersiaga untuk memantau kondisi jaringan secara menyeluruh guna menjaga keandalan pasokan listrik.

"Kami juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila masih menemukan gangguan kelistrikan melalui PLN Mobile atau layanan Contact Center PLN 123," sebutnya.

Diketahui, pemadaman listrik massal melanda seluruh wilayah Sumatra Utara sejak Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB. Gangguan tersebut berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga layanan transportasi umum di sejumlah daerah.

Bahkan, hingga Sabtu malam, sejumlah kawasan di Sumut dilaporkan mengalami pemadaman listrik. Blackout terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo - Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang dipicu cuaca buruk. Gangguan itu kemudian memengaruhi sistem interkoneksi kelistrikan di Pulau Sumatra, termasuk wilayah Sumatra Utara. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan investigasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk mengetahui akar penyebab gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sebagian Sumatra pada Jumat (23/5).

Sembari itu, Kementerian ESDM mengklaim juga tengah menyiapkan langkah mitigasi supaya kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Pada tahap awal pascapadam meluas kami telah menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan ke lapangan dan akan diperkuat tim berikutnya untuk melakukan investigasi lebih intensif untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno.

Tri mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memberikan arahan agar PT PLN (Persero) untuk melakukan peningkatan keandalan backbone sistem Sumatra dengan pembangunan pembangkit dan transmisi 500 kV/275 kV dan penguatan keandalan sub sistem di setiap provinsi.

Selain itu, PLN juga perlu menyiapkan pembangkit atau infrastruktur blackstart untuk percepatan pemulihan apabila terjadi gangguan.

"Menteri ESDM memberikan arahan kepada kami untuk memastikan percepatan pembangunan pembangkit di wilayah Sumatra bagian barat agar bisa berjalan baik," kata Tri, seperti diberitakan detikFinance pada Minggu (24/5).

Kementerian ESDM meminta PLN memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Saat ini, Kementerian ESDM bersama PLN disebut terus melakukan koordinasi intensif dalam penanganan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatra.

"Kementerian ESDM sebagai regulator dan pengawas subsektor ketenagalistrikan memberikan perhatian serius terhadap kejadian (blackout) ini," ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot.

Kami memahami gangguan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah terdampak," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi serta menjelaskan langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan.

PLN juga memastikan seluruh personel di lapangan bekerja secara maksimal untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di wilayah terdampak.

"Pertama-tama kami atas nama PLN menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat di wilayah Sumatra yang terdampak gangguan sistem kelistrikan," kata Darmawan di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5) pagi.

"Sejak kejadian terjadi, seluruh personel kami langsung bergerak melakukan asesmen, pemulihan sistem transmisi dan gardu induk, serta menyalakan kembali pembangkit secara bertahap dan terkoordinasi," tambahnya.

Dia menjelaskan indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca.

Gangguan tersebut kemudian memicu gangguan berantai (domino effect) pada sistem kelistrikan Sumatra sehingga berdampak pada sejumlah pembangkit di berbagai wilayah.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkap indikasi awal penyebab listrik padam secara massal di sejumlah provinsi dan wilayah di Sumatera pada Jumat (22/5) malam karena gangguan cuaca buruk.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, gangguan terjadi pada Jumat (22/5), mulai pukul 18.44 WIB. Menurut dia, gangguan cuaca buruk itu menyebabkan kerusakan pada jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kilovolt (kV) Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi.

"Gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatra, mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah," kata Darmawan dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Meski begitu, kondisi itu sedikit demi sedikit telah pulih. Hingga Sabtu (23/5) pagi sekitar pukul 10.00 WIB, ujar dia, sekitar 8,3 juta dari total 13,1 juta listrik pelanggan yang sempat padam telah menyala atau hidup.

Darmawan menambahkan PLN saat ini tengah fokus mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap.

Dia mengatakan proses pemulihan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan sistem. Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal.

"Sementara pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih lama, antara 15 hingga 20 jam mulai dari start-up, sinkron dan beroperasi penuh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengungkapkan penyebab terjadinya blackout alias padam listrik di wilayah Sumatra sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan indikasi awal berasal dari gangguan transmisi 275 kV di ruas Muara Bungo-Sungai Rumbai, Jambi, yang memicu padam listrik total yang meluas hingga Sumatra Utara dan Aceh. Gangguan itu terjadi pada pukul 18.44 WIB.

“Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Darmawan, terputusnya sistem transmisi memicu guncangan terhadap pembangkit listrik di berbagai wilayah Sumatra. Sejumlah daerah pun mengalami kelebihan pasokan listrik akibat beban hilang mendadak sehingga frekuensi dan tegangan meningkat.

Di sisi lain, sejumlah wilayah justru mengalami defisit daya karena pasokan pembangkit berkurang. Frekuensi dan tegangan turun sehingga pembangkit lain ikut terlepas dari sistem.

“Ini ternyata berlaku domino, sehingga terjadi gangguan sistem ketenagalistrikan dari Jambi, Riau, Sumatra Utara sampai ke Aceh,” jelasnya.

Usai terjadinya gangguan, pihaknya langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

PLN juga mengerahkan seluruh tim untuk memulihkan sistem kelistrikan, mulai dari asesmen gardu induk dan transmisi hingga menghidupkan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino.

Menurut Darmawan, gardu induk dan sistem transmisi berhasil dipulihkan dalam waktu sekitar dua jam karena tidak terdapat kerusakan fisik pada jaringan transmisi.

Namun, proses pemulihan pembangkit berbasis batu bara membutuhkan waktu lebih lama dibanding pembangkit hidro dan gas.

Dia menjelaskan bahwa pembangkit hidro dan gas dapat dipulihkan dalam rentang 5 hingga 15 jam. Sementara itu, PLTU memerlukan tahapan pemanasan boiler dan sinkronisasi sistem yang lebih panjang.

“Kami bekerja all out, karena kami paham bahwa listrik ini adalah suatu kebutuhan vital bagi masyarakat,” ujar Darmawan.

Bisnis.com, MEDAN - PT PLN (Persero) menyatakan gangguan pada transmisi 275 kV Muaro Bungo-Sungai Rumbai di Provinsi Jambi sebagai penyebab mati listrik atau black out wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) sejak Jumat (22/5/2026) petang, termasuk di wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut Darma Saputra mengatakan gangguan itu diakibatkan oleh cuaca buruk.

"Hasil penelusuran, diketahui terdapat gangguan pada transmisi 275 kV Muaro Bungo-Sungai Rumbai di Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk," ujar Darma dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menyebut saat ini tim PLN telah berhasil mengatasi gangguan tersebut dan terus melakukan percepatan pemulihan pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak kembali normal.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumatra hari ini.

"PLN mengupayakan proses pemulihan berjalan aman," tambahnya.

Dia menambahkan, masyarakat dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN mobile maupun kanal resmi PLN lainnya.

Kota Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim simpanan kepada 1.909 nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) setelah pencabutan izin bank itu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada tahap pertama, LPS mengalokasikan Rp1,81 miliar kepada nasabah yang dinyatakan memenuhi kriteria penjaminan," kata Direktur Group Kesekretariatan LPS Damaiyanti Sakti melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Selasa.

Dana tersebut akan disalurkan kepada 1.909 nasabah BPR Sungai Rumbai melalui BRI Unit Sungai Rumbai dan Unit Pinang Makmur selaku bank yang ditunjuk LPS. Percepatan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, kata dia.

"Kami bergerak cepat agar nasabah tidak menunggu lama. Pembayaran tahap pertama ini terealisasi dalam lima hari kerja," ujarnya.

Ia menjelaskan sebelum membayarkan klaim nasabah, LPS menetapkan tiga kriteria utama. Pertama, simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga tidak melebihi tingkat penjaminan, serta nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan fraud.

"Nasabah diimbau segera mengurus klaim dengan membawa dokumen asli seperti KTP, buku tabungan dan bukti simpanan lainnya," imbau dia.

Sementara itu, salah seorang nasabah BPR Sungai Rumbai Yuda Sukarna mengaku awalnya sempat panik saat mengetahui tabungannya di bank tersebut tidak bisa ditarik pascapencabutan izin oleh OJK pada 7 April 2026.

"Keluarga sempat panik karena tabungan tidak bisa ditarik. Kami bingung harus bagaimana," ungkapnya.

Kini, ia bersama para nasabah lainnya bisa bernapas lega setelah LPS mulai mencairkan klaim tahap pertama melalui dua unit bank pembayar di Kabupaten Dharmasraya yang ditunjuk oleh LPS.

"Alhamdulillah, setelah tahu ada jaminan LPS kami jadi lebih tenang. Prosesnya cepat dan sekarang dana kami sudah bisa diambil," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT BPR Sungai Rumbai yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Pencabutan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 per 7 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai.

OJK menyatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada 6 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya, OJK menetapkan PT BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” ujar OJK dalam keterangant tertulis, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 52/ADK3/2026 pada 26 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Sungai Rumbai dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis lembaga tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)