JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pencabutan izin usaha tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Kepala OJK Solo Mohammad Mufid menyampaikan, langkah ini menjadi bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

OJK sebelumnya menetapkan status BPR Ceper Permata Artha sebagai Bank Dalam Penyehatan pada 18 Juni 2025.

Penetapan itu dilakukan karena rasio kewajiban pemenuhan modal minimum berada di bawah 12 persen.

Status bank kemudian berubah menjadi Bank Dalam Resolusi pada 12 Juni 2026.

Perubahan tersebut diambil setelah OJK memberi waktu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan, terutama pada aspek permodalan dan likuiditas.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Ceper Permata Artha tidak dapat melakukan penyehatan BPR," ujar Mufid dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Pencabutan izin usaha juga merujuk pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026

Keputusan tersebut menetapkan penanganan BPR Ceper Permata Artha melalui likuidasi serta meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Ceper Permata Artha," kata Mufid.

Setelah izin usaha dicabut, LPS menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

PT Allo Bank Indonesia Tbk menyatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak otomatis membuat perusahaan menaikkan bunga kredit kepada nasabah.

Komisaris Utama Independen Allo Bank Aviliani mengatakan penetapan bunga kredit tetap mempertimbangkan biaya dana (cost of fund) dan profil risiko nasabah, bukan semata-mata mengikuti pergerakan suku bunga acuan.

"Dengan BI Rate, tidak otomatis kita menaikkan (bunga kredit), tetapi tetap melihat cost yang kita keluarkan. Jadi kalau dilihat sebenarnya cost kita sangat efektif, cukup rendah," ujar Aviliani usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Allo Bank di Jakarta, Kamis (25/6).

Pernyataan itu disampaikan setelah Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan yang ketiga dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

Di sisi lain, LPS pada Kamis (25/6) juga mengumumkan kenaikan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026.

Menanggapi kebijakan tersebut, Aviliani mengatakan setiap bank memiliki strategi berbeda dalam menentukan tingkat bunga simpanan. Penyesuaian bunga harus mempertimbangkan keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga.

"Sebenarnya kalau kita melihat penyesuaian antara berapa kredit yang kita berikan dengan dana. Jadi memang beda-beda setiap bank. Yang penting tetap sesuai dengan batasan LPS," katanya.

Ia menambahkan bank digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bank konvensional dalam mengelola dana masyarakat. Karena itu, ruang penyesuaian suku bunga simpanan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas masing-masing bank.

"Kita melihat berapa kredit yang kita berikan tentunya disesuaikan dengan dana," ujar Aviliani.

Aviliani mengatakan fokus bisnis Allo Bank pada 2026 adalah memperluas kerja sama dengan mitra bisnis untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan, terutama melalui produk paylater.

Menurutnya, strategi tersebut dipilih karena dinilai mampu menekan risiko kredit bermasalah dibandingkan penyaluran pinjaman langsung kepada individu.

"Kalau kita hanya melakukan pinjaman kepada perorangan tanpa ada mitra bisnis, itu akan sulit. Biasanya tingkat NPL-nya juga cukup besar," katanya.

Ia menilai kerja sama dengan mitra bisnis memungkinkan bank melihat pola transaksi dan perilaku belanja calon nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan.

"Kita tetap ekspansi, tetapi tetap berhati-hati dalam pemberian kredit. Dengan mitra bisnis, kita bisa melihat tren belanja nasabah sehingga profil risikonya lebih terukur," ujar Aviliani.

Allo Bank sebelumnya membukukan laba bersih Rp574,26 miliar sepanjang 2025 atau naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam RUPST 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar atau setara 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan suku bunga deposito secara industri per April 2026 menunjukkan likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Kendati begitu, adanya perbedaan arah kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) menunjukkan bahwa likuiditas tidak sepenuhnya merata.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam laporan Perkembangan Pasar Keuangan Mei 2026 mencatat suku bunga simpanan rupiah pada April 2026 secara industri masih melanjutkan tren penurunan secara terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan likuiditas perbankan yang masih memadai serta arah transmisi kebijakan moneter yang kian longgar.

Meski secara industri menunjukkan tren penurunan, pergerakan suku bunga simpanan antar kelompok bank masih bervariasi seiring dengan strategi penghimpunan dana masing-masing KBMI. LPS mengungkapkan, suku bunga deposito KBMI 1 turun 4 basis poin (bps) menjadi 3,78%, sementara KBMI 4 juga turun 4 bps menjadi 2,86%.

Di sisi lain, suku bunga simpanan pada kelompok KBMI 2 dan KBMI 3 justru mengalami kenaikan. LPS mencatat suku bunga deposito KBMI 2 naik 3 bps menjadi 3,72%, sedangkan KBMI 3 meningkat 3 bps menjadi 3,50%.

“Perkembangan tersebut menunjukkan kompetisi penghimpunan dana masih berlangsung di tengah distribusi likuiditas yang belum merata,” ungkap LPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebagai salah satu penghuni KBMI 3 mengungkapkan likuiditas di pasar sejatinya masih tersedia.

Kendati begitu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turut menyerap dana di pasar sehingga berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF).

Selain itu, Lani menyebut bahwa rencana pemerintah menarik sebagian dana yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga Juli 2026 berpotensi mendorong bank-bank besar untuk lebih agresif menghimpun dana masyarakat.

“Bank-bank Himbara besar akan segera mengambil dana dari masyarakat lebih banyak sehingga kemungkinan besar akan menaikkan cost of fund,” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo menilai kenaikan suku bunga deposito sejumlah bank tidak terlepas dari penyesuaian terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, likuiditas pasar yang relatif lebih ketat turut mendorong persaingan dana pihak ketiga (DPK) semakin sengit dibandingkan sebelumnya.

Bianto mengatakan perbankan saat ini tidak hanya mengandalkan penawaran suku bunga yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah, tetapi juga memperkuat keterikatan nasabah melalui pengembangan produk simpanan dan layanan wealth management.

“Kami di Maybank terus berusaha meningkatkan engagement nasabah kami dengan menyediakan produk-produk yang inovatif, baik yang berbasis DPK maupun wealth management,” tutur Bianto kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Direktur PT Bank Jago Tbk. (ARTO) Sonny Christian Joseph menilai kenaikan bunga deposito tidak dapat digeneralisasi berdasarkan kelompok KBMI.

Menurutnya, besaran bunga deposito lebih ditentukan oleh kebutuhan likuiditas masing-masing bank, ketersediaan DPK, hingga kesesuaian tenor pendanaan dengan penyaluran kredit.

“Bisa jadi di KBMI 2 dan KBMI 3 ada bank yang menaikkan bunga, ada yang mempertahankan, dan ada juga yang menurunkan. Tergantung kondisi likuiditas masing-masing bank,” ujar Sonny saat ditemui Bisnis di Kantor Bank Jago, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Persaingan Dana Kian Ketat

Di lain sisi, Sonny tidak menampik bahwa persaingan penghimpunan dana saat ini memang masih ketat. Kendati begitu, pertumbuhan DPK tak selalu bergantung pada kenaikan bunga deposito.

Dia menilai, strategi membangun ekosistem dan menghadirkan produk yang relevan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan dana yang signifikan.

Sebagai contoh, Bank Jago berhasil mencatat pertumbuhan dana rekening dana nasabah (RDN) yang kuat seiring meningkatnya aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) dan sinergi dengan ekosistem Stockbit. Kondisi tersebut memungkinkan perseroan meningkatkan penghimpunan dana tanpa harus menawarkan bunga deposito di atas rata-rata pasar.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut kenaikan bunga deposito pada KBMI 2 dan KBMI 3 sebesar 3 bps bukan tanda tekanan berat, melainkan sinyal bahwa persaingan dana mulai lebih terasa pada kelompok bank menengah.

Fenomena ini, lanjut dia, juga memperlihatkan bahwa deposan besar semakin peka terhadap imbal hasil. Ketika pilihan investasi jangka pendek seperti SRBI dan SBN menawarkan imbal hasil menarik, deposan besar tidak hanya membandingkan antarbank, tetapi juga membandingkan deposito dengan instrumen pasar uang dan surat berharga negara.

Akibatnya, bank yang tidak memiliki basis dana murah kuat harus lebih agresif menjaga dana, terutama jika porsi pendanaan mereka banyak berasal dari deposito besar yang mudah berpindah.

“Inilah sebabnya, meskipun likuiditas industri masih cukup, biaya dana bank menengah bisa naik lebih cepat daripada bank besar,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Perbedaan ini tidak serta-merta berarti bank menengah berada dalam kondisi tidak sehat. Josua mengatakan, masalahnya lebih tepat disebut sebagai ketimpangan distribusi likuiditas dan perbedaan daya tawar dalam pasar dana.

Apabila persaingan ini meningkat, Josua menyebut bahwa margin bunga bank menengah bisa lebih tertekan, terutama bila kenaikan bunga deposito tidak dapat langsung diteruskan ke bunga kredit karena permintaan kredit masih harus dijaga.

Josua memperkirakan, fenomena ini berpotensi berlanjut pada semester II/2026. Apalagi, setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Sebagaimana diketahui, bank sentral turut menjaga struktur suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan agar tetap menarik bagi aliran modal asing, sekaligus membuka kembali lelang repo tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

“Ini berarti sistem perbankan tetap disuplai likuiditas, tetapi harga dana tetap berisiko naik karena suku bunga acuan dan instrumen pasar uang menjadi lebih menarik,” ungkap Josua.

Namun, dia melihat kenaikan bunga deposito pada bank menengah tidak akan menjadi lonjakan besar, melainkan cenderung selektif dan bertahap. LPS, lanjut Josua, memperkirakan suku bunga simpanan rupiah ke depan cenderung stabil dengan ruang penurunan yang masih terbuka, meskipun terbatas.

Penyesuaian bunga juga diperkirakan tetap bervariasi antarbank karena dipengaruhi kebutuhan likuiditas, strategi penghimpunan dana, dan persaingan pada deposan besar. Dengan demikian, arah industrinya bisa stabil, tetapi di tingkat kelompok bank, terutama KBMI 2 dan KBMI 3, tekanan untuk mempertahankan dana tetap lebih besar.

Menurutnya, bank menengah sebaiknya tidak menanggapi kondisi ini hanya dengan menaikkan bunga deposito karena itu berisiko memicu perang bunga dan menekan margin.

Josua menilai, strategi yang lebih sehat adalah memperbesar dana murah melalui layanan transaksi, rekening operasional korporasi, penggajian, ekosistem digital, dan peningkatan loyalitas nasabah ritel. Bank juga perlu lebih selektif dalam pertumbuhan kredit agar tidak menciptakan kebutuhan likuiditas yang terlalu mahal.

Sementara itu, regulator perlu memantau likuiditas bukan hanya dari angka industri, tetapi juga per kelompok bank dan konsentrasi deposan besar.

“Karena risiko likuiditas sering muncul dari ketimpangan distribusi, bukan dari kekurangan likuiditas agregat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar mengusulkan pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPSK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna memberikan perlindungan bagi simpanan anggota koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Euis Amalia menilai simpanan anggota koperasi saat ini belum memiliki perlindungan yang setara dengan simpanan di sektor perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia mencontohkan banyak simpanan anggota koperasi yang berasal dari hasil kerja keras pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memiliki jaminan apabila koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.

“Usulan pasalnya adalah dibentuknya lembaga penjaminan simpanan koperasi yang menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota pada KSP maupun KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah),” kata Euis dalam rapat dengan agenda masukan terhadap RUU Perkoperasian.

Ia menambahkan koperasi yang menghimpun simpanan anggota perlu menjadi peserta program lembaga penjaminan tersebut, dengan skema pendanaan berasal dari kontribusi peserta serta modal awal yang dipisahkan sesuai ketentuan.

Selain itu, LPSK juga diusulkan memiliki kewenangan melakukan resolusi terhadap koperasi peserta yang mengalami gagal bayar dengan berkoordinasi bersama otoritas pengawas koperasi.

“LPSK perlu bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkoordinasi dengan LPS yang sudah ada,” ujar dia.

Euis juga mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) yang independen, serupa dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor jasa lembaga keuangan.

Menurut dia, pengawasan koperasi selama ini masih bertumpu pada mekanisme internal sehingga belum sepenuhnya akuntabel dan efektif, khususnya pada koperasi simpan pinjam.

Ia menilai keberadaan OPK penting untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan koperasi agar lebih kredibel, termasuk dalam hal perizinan, pengaturan, pengawasan, hingga penegakan sanksi terhadap koperasi simpan pinjam yang melayani anggota (closed loop).

Sementara itu, ia menjelaskan koperasi dengan skema open loop, yaitu koperasi yang dapat menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan kepada pihak di luar keanggotaan koperasi, perlu berada dalam koordinasi pengawasan antara OPK dan OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam kesempatan yang sama, pakar perkoperasian dari Universitas Bina Nusantara Agung Sudjatmiko menilai keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi penting untuk memperkuat perlindungan anggota, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah risiko kegagalan koperasi simpan pinjam yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menjelaskan pengaturan lembaga penjamin simpanan koperasi perlu diatur secara jelas dalam undang-undang, termasuk bentuk kelembagaan, sumber pendanaan, sistem penjaminan, mekanisme klaim, serta tata kelola pengawasan.

Selain itu, menurut dia, aturan tersebut juga harus mengantisipasi potensi moral hazard dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam agar tidak disalahgunakan oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan Rp18,6 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Pembangunan Nagari (PN) yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai simpanan layak bayar (SLB) pascapencabutan izin pada 31 Maret 2026.

"Jumlah yang ditetapkan sebagai SLB tersebut berasal dari 7.500 rekening milik 6.928 nasabah," kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Jimmy Ardianto di Padang, Jumat.

Jimmy mengatakan secara keseluruhan hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18.647.654.742.

Lebih jauh, jelas dia, LPS juga telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Maret 2026 tersebut.

Di sisi lain, nasabah telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar oleh lembaga tersebut.

"Jadi hingga 31 Mei 2026 nilai pembayaran klaim penjaminan sudah mencapai Rp14 miliar lebih," ujar dia.

Hingga saat ini, proses pembayaran klaim masih terus berlanjut bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan.

Nasabah hanya perlu datang ke bank pembayar yang ditunjuk LPS yakni BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung dan BRI Unit Tigo Nagari.

Ia menyampaikan apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154.

Di sisi lain, LPS juga telah menetapkan sebanyak Rp3,3 miliar simpanan nasabah pada PT BPR Sungai Rumbai yang dicabut izin usahanya pada 7 April 2026 sebagai SLB.

Lebih rinci, hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1.816.832.599, atau 55,34 persen dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan total dana Rp3.363.095.879.

Ia mengatakan lembaga itu telah membayar klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha melalui bank pembayar yang ditunjuk yakni BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur.

Hingga 31 Mei 2026 nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah, atau 8,49 persen dari total rekening yang ditetapkan layak bayar dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, MAKASSAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperluas penetrasi edukasi dan literasi keuangan ke sektor akademis guna membentengi generasi muda dari risiko perangkap finansial digital yang kian marak.

Langkah tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPS dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Arsjad Rasjid Lecture Theatre Unhas, Kota Makassar, Jumat (12/6/2026).

Kolaborasi ini mencakup aspek pengembangan kompetensi, riset bersama, serta sosialisasi terintegrasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS di dalam sistem perbankan nasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengungkapkan bahwa penetrasi teknologi finansial yang tidak dibarengi dengan pemahaman literasi fundamental berpotensi memicu kerentanan struktural bagi kelompok usia produktif.

Apalagi karakteristik generasi muda saat ini sangat lekat dengan gawai dan aktif di media sosial, di mana harus disertai proteksi yang lebih tinggi.

“Kemudahan akses keuangan saat ini terkadang belum diimbangi dengan literasi keuangan yang mumpuni. Akibatnya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjebak perilaku konsumtif akibat fenomena FOMO (fear of missing out) atau sekadar ingin terlihat keren,” ujarnya di Makassar, Jumat (12/6/2026).

Farid menambahkan, keterbatasan literasi kerap mengarahkan mahasiswa pada opsi instan yang destruktif, seperti pemanfaatan pinjaman online ilegal. Bahkan dalam skenario terburuk, minimnya pengelolaan kas operasional pribadi mendorong mereka ke arah perjudian online hingga terjebak pada instrumen investasi bodong.

Oleh sebab itu, melalui kemitraan strategis dengan Unhas, LPS mengusung kolaborasi berupa peningkatan literasi keuangan, penyediaan program magang industri, alokasi beasiswa, hingga kolaborasi penelitian ilmiah.

LPS menargetkan hasil dari kemitraan ini bisa mengerek indeks literasi keuangan mahasiswa agar mampu mengelola modal secara bijak berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar pemenuhan keinginan temporer.

Di sisi lain, penguatan kompetensi diarahkan untuk membangun kesiapan kerja melalui program magang yang memberikan eksposur langsung terhadap dinamika industri jasa keuangan.

Selain itu, mahasiswa Unhas sendiri merupakan salah satu penerima beasiswa utama LPS setiap tahunnya sejak tahun 2024, dengan jumlah penerima pada angkatan pertama sebanyak 6 orang, angkatan kedua 12 orang, dan angkatan ketiga sebanyak 13 orang.

“Kami menyadari betul bahwa tingkat literasi keuangan di tanah air masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi finansial di ruang digital. Sosialisasi nantinya tidak hanya menyasar kampus, tetapi juga sekolah, pesantren, hingga lapisan masyarakat umum,” tegas Farid.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin menilai kehadiran LPS sangat krusial dalam memperkuat basis pemahaman manajemen risiko di lingkungan kampus, terlebih Unhas saat ini mengelola entitas bisnis mandiri yakni Bank Unhas.

Pihaknya juga membidik implementasi berupa penyelarasan kurikulum akademis dengan materi literasi keuangan formal yang disupervisi langsung oleh LPS. Langkah ini diharapkan mampu mendorong riset-riset akademis yang dapat menjadi basis pengambil kebijakan bagi otoritas keuangan.

“Sinergi ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi, melainkan untuk seluruh aspek multidisiplin di Unhas yang bersinggungan dengan tata kelola keuangan. Kami memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan universitas,” kata Ruslin.

Bisnis.com, JAKARTA —Ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi pasar keuangan pada 2026 mendorong investor semakin selektif dalam menata portofolio investasi.

Di tengah volatilitas saham, emas, hingga aset kripto, deposito Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mulai dilirik sebagai instrumen defensif yang menawarkan stabilitas dan kepastian imbal hasil.

Senior Marketing Manager DepositoBPR by Komunal R. Anggoro Putro Wibowo mengatakan berbagai faktor eksternal seperti tensi geopolitik, arah kebijakan suku bunga bank sentral global, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional masih menjadi sumber ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat sebagian investor mulai mengedepankan perlindungan modal dan kestabilan hasil investasi tanpa sepenuhnya meninggalkan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Menurutnya deposito DPR kini menjadi salah satu instrumen yang masuk kategori defensif.

"Produk simpanan deposito saat ini menawarkan tingkat bunga kompetitif yang dapat mencapai sekitar 6% per tahun, sekaligus memberikan kepastian imbal hasil sesuai tenor yang dipilih," ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, lanjutnya, dana nasabah juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan inflasi domestik yang relatif terkendali, deposito BPR dinilai mampu membantu menjaga daya beli dana masyarakat sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang lebih stabil di tengah gejolak pasar.

Instrumen ini juga menawarkan fleksibilitas tenor, mulai dari satu bulan hingga lebih dari satu tahun, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan dana terencana maupun pengelolaan kas jangka pendek hingga menengah.

Dalam lanskap investasi saat ini, setiap instrumen memiliki karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Saham masih menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang, namun dengan tingkat volatilitas yang relatif tinggi. Sementara itu, emas tetap menjadi aset lindung nilai (safe haven), meskipun harganya juga dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, dan arah suku bunga global.

Di sisi lain, aset kripto menawarkan potensi keuntungan yang besar, tetapi dibarengi risiko fluktuasi harga yang sangat tinggi sehingga lebih sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif.

Di tengah dinamika tersebut, para ekonom terus menekankan pentingnya diversifikasi portofolio agar investor tidak bergantung pada satu jenis aset. Kombinasi instrumen pertumbuhan dan instrumen defensif dinilai mampu menjaga keseimbangan antara potensi imbal hasil dan pengelolaan risiko.

Digitalisasi

Anggoro juga menyebut masyarakat kini semakin mempertimbangkan instrumen investasi yang tidak hanya aman, tetapi juga mudah diakses secara digital.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang ingin menempatkan dana pada instrumen yang stabil dengan proses yang praktis dan transparan. Akses digital membuat masyarakat dapat membandingkan pilihan deposito sesuai kebutuhan finansial mereka dengan lebih mudah," imbuhnya.

Seiring berkembangnya layanan keuangan digital, deposito BPR kini dapat diakses melalui berbagai platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan pilihan BPR di seluruh Indonesia. Kemudahan tersebut dinilai menjadi faktor yang turut mendorong minat masyarakat terhadap instrumen investasi berisiko rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mandat Bank Indonesia (BI) kian meluas setelah 27 tahun reformasi institusi tersebut. Usai DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mandat bank sentral menjadi semakin kompleks guna menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

Pada Kamis (4/6/2026), kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Sejatinya, UU P2SK ini tidak hanya mengatur ihwal tugas atau mandat dan kelembagaan BI. UU tersebut turut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih independen, menambah mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan mengakomodasi instrumen pembiayaan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia yakni Danantara.

Namun demikian, perluasan mandat baru BI menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Apalagi, kini bank sentral tengah menjadi sorotan akibat nilai tukar rupiah yang kian melemah diterpa sentimen pasar dan gejolak perang.

Intervensi padahal sudah dilakukan habis-habisan. Cadangan devisa terkuras sampai ke US$146,2 miliar per April 2026 atau turun hingga 6,58% secara tahun berjalan atau year to date (YtD). Outstanding penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tembus hingga Rp957,9 triliun pada periode yang sama.

Kendati demikian, rupiah tetap tak berdaya. Nilai tukar mata uang Garuda sudah terdepresiasi sekitar 7% (YtD) ke lebih dari Rp18.000 per dolar AS. Ini pun sudah bergerak semakin menjauh dari asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500.

BI pun menegaskan tak segan-segan untuk meningkatkan intensitas intervensi. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti melalui keterangan tertulis menyebut pihaknya akan terus berada di pasar seiring dengan tensi geopolitik yang belum mereda, serta kebutuhan valas di domestik yang masih tinggi.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Di bulan yang sama pada 28 tahun yang lalu, atau tepatnya 1998, rupiah juga jatuh ke level terendah yakni Rp16.800. Saat itu terjadi krisis finansial Asia atau yang akrab diingat sebagai krisis moneter (krismon). Namun, usai jatuhnya Orde Baru pada 1988, Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie justru melakukan putar balik kebijakan negara.

Habibie mengeluarkan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Payung hukum ini memberikan jalan kepada bank sentral untuk mendapatkan independensi sehingga terlepas dari pemerintah. Sebelumnya, BI merupakan bagian dari pemerintahan.

Dalam pertimbangan UU tersebut, dituliskan bahwa "untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen". Saat itu, Pasal 7 UU BI hanya mengatur bahwa tugas bank sentral yakni "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah".

Setelah itu, ada sekitar empat kali perubahan mandat dan tugas BI selama 27 tahun belakangan. Pada 2004, DPR mempertegas kedudukan lembaga yang berkantor di MH Thamrin ini sebagai institusi yang independen, serta menyempurnakan pengaturan tugas dan wewenang, sekaligus menata fungsi pengawasannya.

Pada 2009, DPR mengesahkan UU No.6/2009 tentang Peraturan Pengganti Pemerintah (Perppu) No.2/2008 yang memperjelas BI sebagai lender of the last resort. Dua tahun setelahnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, pada 2023, UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan dan memberikan mandat baru BI di bidang makroprudensial. Kebijakan ini menjadi amunisi BI untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana mandat baru "dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

Selang tiga tahun berikutnya, tugas BI dalam mendukung pertumbuhan kian meluas. Pada rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perubahan atas UU P2SK, Rabu (3/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kelembagaan BI adalah satu dari 17 poin substansi yang tertuang dalam revisi omnibus law tersebut.

"Tentang kelembagaan BI, selanjutnya pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Usai disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi XI DPR, Purbaya menyampaikan bahwa perubahan mandat BI ini tidak jauh berbeda dengan UU P2SK sebelumnya. Tidak hanya itu, fungsi BI yang mendukung penciptaan lapangan kerja pun juga ada pada bank sentral negara lain yakni AS dengan Federal Reserve.

"Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tetapi juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru," ujarnya kepada wartawan.

Adapun pada rapat pengambilan keputusan tingkat I sore itu, Purbaya juga menjelaskan bahwa aspek kelembagaan BI yang dibahas dalam beleid ini turut mencakup penguatan perlindungan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur (ADG), pejabat serta pegawai BI yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik.

Beberapa aturan terkait bank sentral yang juga tercantum dalam beleid terbaru juga meliputi pengaturan mengenai Rapat Dewan Gubernur, pengisian Anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas BI dalam melaksanakan program edukasi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tidak hanya itu, di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Anggaran Tahunan BI beserta perubahannya yang membutuhkan persetujuan DPR termasuk mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bank sentral.

"Kemudian tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," ujar pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Tidak Ganggu Independensi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun menyampaikan bahwa perluasan mandat maupun aspek kelembagaan BI lainnya di revisi UU P2SK secara umum hanya bersifat penguatan. Dia menyebut tak ada independensi bank sentral yang diganggu.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi berkualitas secara teoretis mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, itu tetap dalam kerangka besar menjaga stabilitas sistem keuangan.

Politisi Partai Golkar ini pun menyampaikan, tidak ada hierarki maupun prioritas tertentu yang harus diterapkan BI dalam melaksanakan bauran kebijakannya. Semuanya diserahkan ke BI sebagai otoritas moneter.

"Enggak ada [hierarki]. Bagaimanapun juga, kita adalah negara kesejahteraan. Tugas utama kita adalah kesejahteraan, dan itu dicapai dengan cara apa? Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh instrumen fiskal dalam APBN, dan kebijakan moneter di Bank Indonesia," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Adapun mengenai evaluasi kinerja, yang juga menyasar pada OJK maupun LPS, Misbakhun menyebut itu bersifat penguatan alih-alih sesuatu yang baru. Pasal 58 ayat (4) UU No.4/2023 juga sudah mengatur bahwa laporan tiga bulanan dan tahunan BI dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur dan BI.

Secara spesifik, DPR akan meminta pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaporkan BI ke depannya. Hasil evaluasi di Komisi XI ini pun nantinya bisa menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan DPR.

"Komisi XI itu hanya bisa lapor ke pimpinan DPR. Terserah pimpinan DPR mau digunakan untuk apa," jelasnya.

Harus Hati-Hati

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai perluasan mandat BI untuk mencakup penciptaan lapangan kerja harus dilihat dengan sangat hati-hati. Kendati bisa dipahami niatnya, penciptaan lapangan kerja bukan instrumen langsung bank sentral.

Josua mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja secara langsung lebih banyak ditentukan oleh investasi, pendidikan, industrialisasi, regulasi tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan fiskal.

Apabila penciptaan lapangan kerja ditempatkan sejajar dengan stabilitas rupiah dan inflasi, maka BI bisa menghadapi tekanan untuk menahan suku bunga terlalu rendah, memperbesar likuiditas, mendorong kredit secara agresif, atau membeli surat utang pemerintah ketika pasar sedang menekan, meskipun kondisi inflasi dan nilai tukar membutuhkan kebijakan yang lebih ketat.

Akibatnya, mandat BI yang terlalu luas akan menjadi sulit diukur.

"Perluasan mandat ke penciptaan kerja berisiko mengaburkan fokus BI terhadap stabilitas harga dan stabilitas keuangan, serta membuka ruang pengaruh politik yang lebih besar jika tidak diimbangi batas hukum yang jelas," jelas Josua kepada Bisnis.

Josua tidak menampik bahwa perluasan mandat BI bisa memberikan ruang berkurangnya independensi bank sentral. Apalagi jika perumusannya terlalu politis dan tidak memiliki urutan prioritas. Dia mencontohkan pada 2006 ketika BI perlu ruang untuk mengambil kebijakan tidak populer dalam jangka pendek demi menjaga stabilitas.

"Bila ruang itu dipersempit oleh target lapangan kerja yang terlalu langsung, kredibilitas BI bisa menurun," tuturnya.

Akan tetapi, koordinasi antara BI dan pemerintah tetap penting. Adanya kebijakan makroprudensial sejak UU No.4/2023 lalu menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak lagi hanya bekerja melalui suku bunga, tetapi juga melalui kebijakan yang mendukung pembiayaan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman menyebut mandat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara konsep bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Bank Sentral AS merupakan contoh terdekat yang turut memiliki mandat ganda.

Namun, Rizal menjelaskan bahwa konteks Indonesia berbeda. Dia menyebut independensi BI justru menjadi jangkar utama kepercayaan investor di kala rupiah semakin tertekan, volatilitas global tinggi, dan persepsi pasar terhadap fiskal mulai sensitif.

Dia menilai pasar akan lebih fokus pada potensi implikasi terhadap independensi kebijakan moneter dibandingkan sekadar narasi pro-growth itu sendiri.

"Jika mandat BI terlalu melebar dan menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap arah kebijakan moneter, maka risiko tekanan terhadap rupiah, arus modal, dan premi risiko pasar keuangan domestik dapat meningkat," ujar Rizal kepada Bisnis.

Meski demikian, senada dengan Josua, koordinasi kebijakan moneter dan sektor riil dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sekali lagi, mandat pertumbuhan tidak boleh mengurangi fokus utama BI dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan kredibilitas kebijakan moneter.

"Investor pada dasarnya membutuhkan kepastian bahwa BI tetap independen, profesional, dan tidak menjadi instrumen pembiayaan atau kepentingan jangka pendek pemerintah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi UU, Kamis (4/6/2026).

Keputusan ini diambil oleh persetujuan seluruh anggota DPR pada Sidang Paripurna pagi ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

Sehari sebelumnya, Komisi XI DPR telah menyetujui draf yang sudah selesai dibahas di tingkat Panja tersebut. Rancangan omnibus law sektor keuangan ini telah dibahas sejak 4 Februari 2026.

Rapat Kerja Komisi XI DPR itu diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

• 1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
• 2. ⁠Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• 3. ⁠Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
• 4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;
• 5. ⁠ Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;
• 6. ⁠Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;
• 7. ⁠Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
• 8. Surat utang Danantara;
• 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
• 10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
• 11. Bursa mineral dan komoditas strategis;
• 12. ⁠Aset kripto;
• 13. ⁠Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
• 14. Pusat finansial internasional Indonesia;
• 15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
• 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
• 17. Bank dalam penyehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) dinilai mampu meredam persaingan bunga simpanan yang berlebihan di industri perbankan. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menahan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai keputusan LPS mempertahankan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah bank umum, 6,00% untuk BPR, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) cukup efektif dalam menjaga disiplin persaingan penghimpunan dana di tengah tren kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting terutama setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25% pada Mei 2026, yang berpotensi mendorong bank menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat.

“Kebijakan ini cukup efektif agar perang bunga simpanan tidak berlebihan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa efektivitas TBP memiliki keterbatasan lantaran bukan merupakan suku bunga pasar, melainkan batas maksimum bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dengan demikian, bank tetap memiliki ruang untuk menawarkan bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan apabila membutuhkan tambahan likuiditas. Namun, konsekuensinya, simpanan dengan bunga di atas TBP tidak akan masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

“Artinya, bank tetap bisa menaikkan bunga deposito di atas TBP, tetapi konsekuensinya dana tersebut tidak dijamin LPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa kebijakan mempertahankan TBP dapat membantu menahan kenaikan biaya dana (cost of funds) secara bertahap, sekaligus menjaga persaingan penghimpunan dana tetap sehat. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Selain itu, kondisi likuiditas industri perbankan yang masih memadai serta tingkat cakupan penjaminan rekening nasabah yang masih berada di atas 90% turut mendukung efektivitas kebijakan tersebut.

Kendati demikian, Trioksa menilai TBP tidak dapat sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap strategi penghimpunan dana perbankan.

Sejumlah bank dengan kondisi likuiditas lebih ketat, porsi dana murah (current account savings account/CASA) yang rendah, maupun kebutuhan ekspansi kredit yang tinggi masih berpotensi menaikkan bunga simpanan secara selektif.

“Jadi, kebijakan ini cenderung efektif sebagai stabilisator, tetapi tidak sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga BI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

Dalam catatan Bisnis, LPS menuturkan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan, yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

LPS terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan dan pasar keuangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

TBP simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan tetap masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,00 persen. Begitu pula TBP untuk simpanan rupiah di BPR yang tetap sebesar 6,00 persen. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 sampai dengan 30 September 2026.

“LPS terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS,” sebut LPS dalam keterangan resmi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

LPS menyampaikan keputusan untuk menahan TBP salah satunya mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah dan valas yang masih menunjukkan kenaikan terbatas.

Kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan juga dinilai masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang dinilai tetap sehat.

Selain itu, LPS menyampaikan tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat undang-undang, yaitu melebihi 90 persen dari total rekening nasabah bank.

Berdasarkan hasil evaluasi LPS, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan.

Data per April 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94 persen dari total rekening.

Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98 persen dari total rekening.

LPS menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat pemantauandan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP.

LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat “3T” yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, serta tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

LPS pun kembali mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan untuk secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026