MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

PADANG, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada akhir November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur vital yang terdampak bencana.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Reski di Padang, Rabu.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi di Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendalian banjir.

Adapun pekerjaan teknis yang akan dilakukan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.

Meski anggaran telah tersedia, Reski menegaskan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada percepatan penyelesaian persoalan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat proses penyelesaian lahan sehingga target pelaksanaan pekerjaan pada Agustus dapat terealisasi," ujarnya.

Kementerian PU melalui BWS Sumatera V menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan pemulihan pascabencana akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan memperkuat upaya mitigasi bencana jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang wilayah.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian persoalan lahan," kata Fadly.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana apabila langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat di masa mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi bersama Gubernur Sumatera Barat , Mahyeldi Ansharullah mencanangkan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Car Free Day (CFD), halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).

Pemilihan lokasi pencanangan di kawasan CFD bertujuan untuk menjaring perhatian masyarakat lebih luas lagi terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dikemas dalam acara olah raga bersama dan bagi-bagi doorprize menarik.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk pajak. Hal ini menjawab hoax dan kekhawatiran masyarakat, yang enggan memberikan data yang benar saat pencatatan.

“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu” tegas Sonny.

BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah



Lebih lanjut, Sonny mengatakan, data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu per satu. BPS hanya menyajikan data secara agregat dalam bentuk jumlah, persentase, sektor, skala usaha, dan wilayah.

Hal itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.

“Data yang terkumpul membantu pemerintah mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala, sektor, dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat. Sehingga program seperti pelatihan, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pembangunan infrastruktur pasar, dan pengembangan UMKM dapat diarahkan kepada wilayah serta kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan” papar Sonny.

Data BPS menyebutkan, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Sumatera Barat. Sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Sumbar Sambut SE2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turut mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas Sensus Ekonomi 2026, sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara.

Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan

“Data yang dihasilkan nantinya akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat segera kita identifikasi dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun ini juga” kata Mahyeldi.

BPS Provinsi Sumbar menerjunkan 5.480 petugas sensus yang akan bekerja hingga akhir Agustus 2026. Para petugas sensus akan mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan, demi kelancaran mereka bekerja.

Manfaat SE2026

Sensus Ekonomi 2026 memiliki berbagai manfaat, baik untuk Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Bagi Pemerintah, SE2026 bermanfaat menghadirkan data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya.

Bagi pelaku usaha dan sektor bisnis, SE2026 menghadirkan data pasar terkini dan tren industri, serta peluang dan tantangan untuk evaluasi strategi bisnis, investasi dan pengembangan usaha.

SE2026 juga bermanfaat bagi akademisi dan peneliti, karena akan menghadirkan data terkini dan lengkap untuk mendukung penelitian ekonomi sosial, serta penentuan arah kebijakan public yang berbasis data.

Sedangkan bagi masyarakat luas, akan menerima manfaat dari kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berdasar data SE2026.

JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar menggelar sidang etik terhadap tiga anggota partai. Ketiganya dinilai melanggar etik karena memposting narasi, video, dan gambar di media sosial yang dinilai mencemarkan nama baik Dewan Etik dan Partai Golkar.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, anggota dan kader Partai Golkar yang disidang atas pelanggaran etik adalah Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana. Ketiganya merupakan anggota Partai Golkar Sumatera Selatan.

Sidang etik yang digelar di Kantor Dewan Etik DPP Partai Golkar terhadap Deni Hegar dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap Muhammad Akbar dan Ahlan Wilmana dilaksanakan pada 22, 24, dan 26 Juni 2026 sebagai sidang pengambilan putusan.

Sidang etik dipimpin oleh Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta bersama para Hakim Etik Partai Golkar yakni Deding Ishak, Syamsul Bachri, Faisal Haris, Capt. Anthon Sihombing, Marlinda Irwanti, Ilyas Indra, R.H. Muchtar Herman Putra, serta para panitera Dewan Etik di Ruang Sidang Dewan Etik.

Ketiga anggota Partai Golkar tersebut diketahui memposting gambar, video, dan narasi di berbagai media sosial yang berkaitan dengan Dewan Etik dan Partai Golkar. Hal tersebut dinilai berdampak pada pencemaran nama baik, menurunkan harkat dan martabat partai, serta menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Partai Golkar dan Ketua Umum.

"Sebagai kader partai, setiap anggota seharusnya memahami kewajiban untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat Partai Golkar," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai tentang Disiplin Organisasi, serta Kode Etik Partai Golkar, penyampaian persoalan internal ke ruang publik merupakan hal yang dilarang. "Setiap persoalan internal telah memiliki mekanisme penyelesaian sesuai aturan partai," ungkapnya.

Dalam persidangan Dewan Etik Partai Golkar, Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar prinsip Partai Golkar yaitu Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).

"Tindakan memposting gambar, narasi, dan video yang dianggap bernuansa pencemaran nama baik Partai Golkar di media sosial dinilai tidak mencerminkan loyalitas sebagai kader yang seharusnya menjunjung tinggi nama baik partai serta berkontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan hasil sidang Dewan Etik Partai Golkar, ketiga kader tersebut terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi etik. Mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, sanksi yang lebih berat akan diberikan.

Kanda Hatta panggilan akrabnya yang telah aktif sejak era Sekber Golkar pada 1967 mengingatkan seluruh kader dan anggota Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga nama baik partai.

Kanda Hatta juga menegaskan pentingnya menegakkan prinsip PD2LT, menghormati pimpinan partai, memperkuat pengabdian melalui karya, serta menyelesaikan setiap persoalan internal melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

"Menjelang pesta demokrasi 2029, seluruh kader diharapkan fokus membesarkan Partai Golkar dan memenangkan partai agar dapat terus meningkatkan pengabdian kepada rakyat Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mencari proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Salah satu yang dibidik ialah pembangunan jalan tol Sumatera.

Hal ini setelah lembaga multilateral tersebut menyiapkan komitmen pembiayaan hingga 17 miliar dollar AS untuk Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan memilih proyek-proyek produktif yang membutuhkan dana segar untuk dibiayai oleh AIIB.

"Proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka sudah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan, komitmen pendanaan senilai 17 miliar dollar Amerika Serikat (AS) ini bukan utang karena dana akan disalurkan melalui skema project financing.

Dengan skema ini maka dana hanya dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang telah memenuhi persyaratan.

Pasalnya, pengembalian modal investor murni bersumber dari arus kas yang dihasilkan proyek tersebut, bukan dari aset perusahaan induk.

Menurut dia, skema tersebut lebih menguntungkan dibanding pembiayaan dari investor swasta karena aset yang dibangun tetap menjadi milik Indonesia.

"Jadi sebenarnya kalau saya bilang ini seperti orang investasi ke sini, kita menggunakan investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada yaudah langsung cairkan," ungkapnya.

Selain proyek pemerintah, Purbaya juga membuka peluang pemanfaatan pembiayaan AIIB oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) apabila membutuhkan tambahan pendanaan untuk proyek-proyeknya.

"Nanti kalau misalnya Danantara yang gak punya uang juga bisa lewat saya, saya investasi lewat situ," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, atas komitmen investasi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempermudah AIIB memiliki kantor cabang di Indonesia.

Bahkan Purbaya bersedia aset-aset Kemenkeu yang tidak terpakai digunakan untuk dibangun kantor cabang AIIB.

Ditargetkan kantor tersebut beroperasi Juni 2026.

"Kalau saya hitung-hitungan kalau dikasih pinjam 17 miliar dollar bolehlah kita kasih kantor cabang. Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka, untuk mereka pakai. Kan saya juga punya aset-aset yang enggak kepakai. Enggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini. Sehingga ASEAN nanti ASEAN dilayanin dari Jakarta, maunya saya begitu," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengatakan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2025 seperti Jembatan Ulee Jalan- Suak Kecamatan Peusangan akan dibangun kembali oleh pemerintah.

“Saat ini jembatan tersebut sedang proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan setelah penyusunan DED selesai, akan dilakukan perencanaan anggaran oleh pihak Provinsi Aceh,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadhli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan ruas jalan, tebing sungai, dan jembatan akan tetap dibangun kembali oleh pemerintah yang saat ini perencanaan telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

“Pembangunan fasilitas yang rusak akibat bencana itu mengusung prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar wilayah terdampak memiliki ketangguhan yang lebih tinggi terhadap potensi risiko bencana di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan terkait pembangunan jembatan tersebut pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh fasilitas yang rusak dibangun kembali dengan baik

“Akses jembatan tersebut tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi jalur ekonomi bagi warga sekitar,” katanya.

Ia menambahkan seluruh daerah terdampak bencana akan dibangun kembali oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli mengatakan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 itu mengakibatkan 13 jembatan runtuh, terdiri atas delapan jembatan rangka baja, dan lima jembatan gantung.

Lebih rinci ia menyebutkan satu unit jembatan rangka baja berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu jembatan rangka baja Peusangan Selatan yang membentang antara Desa Ule Jalan-Desa Suwak.

Kemudian jembatan rangka baja di Teupin Mane, Kecamatan Juli, serta jembatan rangka baja Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pusat.

Adapun jembatan rangka di Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, jembatan rangka baja Awee Geutah, Peusangan Siblah Krueng, jembatan rangka baja Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan rangka baja Krueng Tingkeum, dan di Mon Keulayu, Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Bireuen.

Selanjutnya jembatan gantung di Pante Peusangan, Bivak, Simpang Mulia, Balee Panah, dan Pante Baro, seluruhnya di Kecamatan Juli.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pekerja bergaji Rp8 juta per bulan ternyata termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi.

Hal itu sesuai aturan pemerintah soal batas penghasilan MBR yang dapat membeli rumah subsidi, yakni penghasilan maksimal Rp8,5 juta sampai Rp14 juta per bulan sesuai dengan zona wilayah.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah yang berlaku sejak 22 April 2025 lalu.

"Satu memperluas definisi MBR, yang tadinya hanya 2 zona jadi 4 zona, dan nilai perolehan pendapatan dari penerima MBR yang tadinya misalnya Rp 7 juta menjadi Rp 8 juta di zona 1, di zona 4, di DKI dan sekitarnya, itu misalnya menjadi Rp 12 juta. Ini Mendagri memberikan dukungan atas definisi yang sudah dibuat oleh Kementerian PKP," kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6) dikutip DetikProperti.

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menjelaskan batas penghasilan untuk MBR ini ditetapkan dari hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menilai bahwa kriteria ini tidak bisa disamaratakan.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar pria yang akrab disapa Ara ini di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) lalu.

Dalam aturan tersebut, batas penghasilan MBR dibagi ke dalam empat zona wilayah dengan kategori kawin dan tidak kawin, yakni:

Mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta. Sementara yang sudah menikah dan memiliki pasangan batasnya Rp 10 juta.

Mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 9 juta dan yang sudah menikah Rp 11 juta. Lalu untuk peserta Tapera Rp 11 juta.

Mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya bagi yang belum menikah batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 juta dan yang sudah kawin Rp12 juta. Lalu, untuk peserta Tapera Rp12 juta.

Mencakup wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak menikah dan Rp 14 Juta untuk yang sudah menikah, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Adapun kenaikan batas maksimum penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi diatur dalam draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, aturan soal percepatan proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) juga diatur menjadi 10 hari. Pembebasan biaya PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

BPHTB gratis tersebut berlaku di mana pun MBR hendak membeli rumah, meskipun lokasinya tidak sama dengan domisili KTP. Artinya, apabila ada MBR dengan KTP Jawa Barat ingin membeli rumah di Banten, tidak akan dikenakan BPHTB.

Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan.

Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) - Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), menjalankan program pengembangan senilai Rp553 miliar untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan penumpang, serta memperkuat identitas budaya Sumbar sebagai gerbang utama wisatawan.

"Anggarannya itu kemarin di adendum delapan sudah Rp553 miliar, tapi ini sedang dalam tahap pendampingan oleh Kejaksaan," kata General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono ditemui di Padang Pariaman, Jumat.

Dia menyebutkan dari total anggaran yang bersumber dari internal tersebut, sekitar Rp140 miliar dialokasikan khusus untuk program beautifikasi terminal, sementara pelaksanaan proyek saat ini mendapat pendampingan dari Kejaksaan.

"Insya Allah untuk beautifikasi kita divide kemarin Rp140 miliar untuk beautifikasi saja," ujarnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat ini tengah menjalankan program beautifikasi dan revitalisasi terminal penumpang pesawat, untuk meningkatkan standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Langkah strategis itu, juga bertujuan memperkuat identitas Sumbar di Bandara Internasional Minangkabau sebagai pintu gerbang utama wisatawan.

"Program beautifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan estetika interior, penataan area komersial, hingga peningkatan fasilitas di dalam terminal," kata Dony.

Ia menuturkan program beautifikasi sebagai komitmen memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi setiap penumpang pesawat termasuk wisatawan yang berkunjung ke "Ranah Minang" (tanah kelahiran atau negeri tempat tinggal orang Minang).

"Kami ingin Bandara Internasional Minangkabau tidak hanya tempat naik dan turun dari pesawat saja, tetapi juga menjadi etalase budaya yang ramah, modern, dan membanggakan bagi masyarakat Sumatra Barat," ujarnya pula.

Dony mengatakan program beautifikasi ini memiliki empat fokus, pertama, sentuhan budaya Minangkabau yang modern dengan melakukan transformasi visual interior perpaduan arsitektur modern dan motif tradisional Minangkabau, seperti ukiran Kaluak Paku dan Pucuak Rebung.

Kedua, peningkatan fasilitas dan kenyamanan melalui peremajaan area tunggu (boarding lounge), optimalisasi ambience, serta peningkatan fasilitas toilet untuk memenuhi standar global serta ramah disabilitas.

Ketiga, penataan alur penumpang (flow management) dengan menata ulang tata letak area check-in dan komersial untuk menciptakan pergerakan penumpang yang lebih lancar, luas dan bebas hambatan (seamless).

Keempat, tersedianya area hijau di dalam terminal (indoor greenery) dengan menambahkan elemen lanskap hijau di titik-titik strategis, sehingga membawa nuansa asri, sejuk dan menenangkan bagi penumpang pesawat.

Dony menambahkan, Bandara Internasional Minangkabau juga ingin memberikan customer experience yang dapat dirasakan lima panca indra.

Pengalaman itu diwujudkan melalui unsur visial (sight) dengan menampilkan budaya Minangkabau, unsur sentuhan (touch) melalui penggunaan pakaian adat pada setiap event, unsur suara (sound) dengan penampilan live musik daerah di terminal.

Selain itu, unsur cita rasa (taste) dengan tenant yang menyajikan kuliner Sumbar dan desain tenant berkonsep Rumah Gadang, serta unsur aroma (smell) dengan penggunaan wewangian khusus di area terminal.

Meski begitu, Dony memastikan seluruh tahapan beautifikasi dikelola secara ketat, sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan maupun kenyamanan penumpang. Area kerja fisik disekat dengan rapi, dan pengerjaan berat dilakukan pada saat low hour (jam sepi penerbangan) atau malam hari.

Pihak manajemen menginformasikan bahwa terdapat sedikit perubahan alur serta pengerjaan di beberapa titik yang mungkin dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa beautifikasi yang tahap awal direncanakan rampung pada awal Kuartal III/2026 dan secara keseluruhan pada Kuartal IV/2026.

"Setelah beautifikasi, Bandara Internasional Minangkabau hadir dengan wajah lebih segar untuk siap menyambut pertumbuhan arus wisatawan dan mendukung kemajuan sektor ekonomi serta pariwisata di Sumatera Barat secara berkelanjutan," kata Dony pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan Rp2,2 triliun untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasca bencana Sumatera.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah menyiapkan seluruh aspek yang diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap pasca bencana.

“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat segera berjalan.

Selain itu, Kementerian PKP juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukung di masing-masing wilayah terdampak, yaitu 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP menyarankan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.

Ara menambahkan, teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah banyak digunakan dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia. RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan bata interlock presisi akan digunakan di Sumatera Barat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pasca bencana Sumatera.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan.

“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa terdapat dua jenis hunian yang disiapkan dalam penanganan pasca bencana, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Hingga saat ini, pembangunan hunian sementara telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.

“Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB,” kata Tito.

Selain itu, pembangunan hunian tetap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi Menteri PKP juga terus berjalan.

Total sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun, yang terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat, dengan target penyelesaian pada Oktober 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahun ini melanjutkan program pengembangan di empat bandara sebagai bagian dari transformasi 'premises'

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports melanjutkan pengembangan empat bandara pada 2026, termasuk Bandara Minangkaubau Padang, Sumatera Barat, sebagai bagian transformasi infrastruktur dan fasilitas bandara guna meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna jasa penerbangan.

"Pada tahun ini melanjutkan program pengembangan di empat bandara sebagai bagian dari transformasi premises," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Ia mengungkapkan program pengembangan dijalankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Minangkabau Padang dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Pahlevi menuturkan esensi transformasi adalah terus bergerak dan berubah menjadi lebih baik melalui berbagai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengunjung bandara dan penumpang pesawat.

Menurut dia, pengembangan bandara menjadi bagian dari transformasi premises (infrastruktur dan fasilitas fisik bandara) yang difokuskan untuk menghadirkan infrastruktur dan fasilitas berorientasi pada customer experience (pengalaman pelanggan) di lingkungan bandara.

Ia menyebutkan pengembangan dua bandara tersibuk di Indonesia yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat menciptakan standar layanan terbaik yang bisa diimplementasikan bandara-bandara lainnya.

“Layanan di dua bandara tersebut dapat menjadi standar bagi bandara-bandara lainnya. Pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta memenuhi standar global sehingga dapat meningkatkan posisi kedua bandara dalam daftar 100 bandara terbaik di dunia,” jelas Pahlevi.

Pengembangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai antara lain tahun ini dilakukan di terminal penumpang untuk peningkatan kapasitas menjadi 32 juta penumpang/tahun, setelah sebelumnya di sisi darat. Adapun setelah terminal penumpang, peningkatan kapasitas akan dilakukan di sisi udara.

Pengembangan di terminal itu mencakup optimalisasi pier keberangkatan Gate 1-9 Terminal Internasional, mencakup pembangunan penghubung pier (connecting pier), penataan lansekap dan area kursi tunggu (boarding seat area), serta perluasan dan beautifikasi fasilitas umum.

Selain itu, dilakukan revitalisasi fasilitas penunjang dan pelayanan, yaitu pada semi outdoor area komersial, area check in dan pintu keberangkatan (departure gate).

Di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tengah dilakukan pembangunan jembatan penghubung (connecting bridge) antara Terminal Domestik dan Terminal Internasional.

Pahlevi mengatakan optimalisasi di gate keberangkatan internasional akan semakin membuat penumpang merasa nyaman, begitu juga dengan adanya connecting bridge antara Terminal Internasional dan Terminal Domestik yang menyediakan jalur khusus bagi penumpang pesawat yang memiliki penerbangan lanjutan.

"Ini memangkas waktu untuk check in," jelasnya.

Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, program pengembangan mencakup lanjutan beautifikasi Terminal 3 dan Revitalisasi Terminal 1A.

Beautifikasi Terminal 3 pada tahun ini dilakukan di seluruh fasad tenant komersial pada area keberangkatan, seluruh boarding gate area keberangkatan, interior check in, serta fasilitas umum yakni toilet di area keberangkatan dan kedatangan.

"Dilakukan juga penambahan fasilitas pada boarding lounge penerbangan internasional, yakni antara lain game corner," bebernya.

Program pengembangan di Bandara Soekarno-Hatta yang juga tengah dijalankan adalah Revitalisasi Terminal 1A.

“Setelah revitalisasi, Terminal 1A hadir dengan wajah baru, standar pelayanan yang jauh lebih baik didukung fasilitas lebih lengkap dan modern untuk seamless journey experience," tambah Pahlevi.

Revitalisasi membuat kapasitas Terminal 1A meningkat dari sebelumnya 5,7 juta penumpang/tahun menjadi 10 juta penumpang/tahun, dan nantinya dilengkapi dengan 36 unit konter check in atau bertambah dari sebelumnya 25 unit konter.

Penambahan conveyor belt juga dilakukan pada area pengambilan bagasi penumpang, dari 5 unit menjadi 7 unit sehingga dapat melayani 3.500 bagasi dalam waktu bersamaan. Area komersial diperluas menjadi sekitar 6.300 meter persegi dari sebelumnya 4.400 meter persegi.

Revitalisasi Terminal 1A melanjutkan revitalisasi yang sudah selesai sebelumnya yakni di Terminal 2F dan Terminal 1C.

Sementara itu di Bandara Minangkabau Padang antara lain mencakup pengembangan terminal. Terminal baru seluas sekitar 47 ribu meter persegi yang dapat menampung 5,7 juta penumpang/tahun atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya 2,7 juta penumpang/tahun.

Adapun dilakukan perluasan pada terminal baru untuk area kedatangan domestik dan internasional, lalu boarding lounge domestik dan internasional, serta area komersial, serta lansekap terminal.

Sementara itu, di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dilakukan pengembangan terminal menjadi seluas 30 ribu meter persegi yang berkapasitas 3 juta penumpang/tahun dari sebelumnya 1,5 juta penumpang/tahun.

Sejalan dengan pengembangan ini, dilakukan juga perluasan area check in, penataan area curbside, titik pemeriksaan keamanan atau security check point, penataan area komersial, pembaruan lansekap di dalam terminal, serta beautifikasi interior di seluruh area terminal.

InJourney Airports sebagai pengelola 37 bandara berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan di seluruh bandara untuk peningkatan pelayanan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan peningkatan fasilitas layanan pada KA Rajabasa relasi Kertapati–Tanjungkarang pulang pergi (PP) sebagai tindak lanjut atas tingginya minat masyarakat serta berbagai masukan yang disampaikan pelanggan di jalur Lampung–Sumatera Selatan.

Mulai 4 Juli 2026, rangkaian KA Rajabasa akan menggunakan Kereta Ekonomi Premium Modifikasi yang menawarkan tingkat kenyamanan lebih baik dibandingkan sarana sebelumnya, yakni Kereta Ekonomi Tegak Lurus berkapasitas 106 tempat duduk.

Pembaruan sarana tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, khususnya bagi pengguna KA Rajabasa yang melayani perjalanan antardaerah dengan durasi cukup panjang dan menjadi moda transportasi andalan masyarakat di Lampung dan Sumatera Selatan.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan berbagai masukan dari pelanggan menjadi salah satu landasan penting bagi perusahaan dalam merumuskan program peningkatan layanan.

Menurutnya, KAI terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“KAI mendengarkan masukan pelanggan KA Rajabasa. Kami memahami harapan masyarakat terhadap perjalanan yang lebih nyaman, terjangkau, dan tetap andal," ujar Anne dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

"Perbaikan layanan membutuhkan proses, mulai dari kesiapan sarana, pola operasi, keselamatan, hingga pelayanan di lapangan. Karena itu, peningkatan dilakukan secara bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan pelanggan dengan baik,” lanjut Anne.

Sebelumnya, KAI telah menambah stamformasi KA Rajabasa dari 5 kereta menjadi 8 kereta dalam satu rangkaian.

Saat masih menggunakan sarana Ekonomi Tegak Lurus, penambahan tersebut menaikkan kapasitas dari 530 menjadi 848 tempat duduk per perjalanan, atau bertambah sekitar 60 persen. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang semakin tinggi.

Memasuki tahap berikutnya, KAI menghadirkan Kereta Ekonomi Premium Modifikasi untuk memperbaiki pengalaman perjalanan pelanggan. Dengan susunan 8 kereta ekonomi premium modifikasi, KA Rajabasa menyediakan 640 tempat duduk per perjalanan.

Pelanggan dapat menikmati individual seat dengan arm rest, reclining seat, AC central, stop kontak, serta konfigurasi tempat duduk yang lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh.

KA Rajabasa merupakan kereta api Public Service Obligation (PSO) yang didukung Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Melalui dukungan tersebut, masyarakat dapat melakukan perjalanan jarak jauh antara Palembang dan Bandar Lampung dengan tarif terjangkau. Untuk jarak terjauh Kertapati–Tanjungkarang maupun sebaliknya, tarif KA Rajabasa sebesar Rp 32.000.

Sepanjang 2025, KA Rajabasa melayani 686.788 pelanggan. Pada Januari–Mei 2026, layanan ini melayani 388.190 pelanggan, meningkat 38,29 persen dibanding periode yang sama pada 2025 sebanyak 280.719 pelanggan. Artinya, terdapat tambahan 107.471 pelanggan dalam lima bulan pertama 2026.

Menurut Anne, pertumbuhan tersebut menunjukkan KA Rajabasa memiliki peran kuat dalam kehidupan masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan.

Banyak pelanggan mengandalkan kereta api ini untuk bekerja, bersekolah, kuliah, berobat, berdagang, bertemu keluarga, hingga berwisata pada akhir pekan.

“Bagi pelanggan, perjalanan dengan tarif Rp 32.000 untuk jarak terjauh sangat berarti. Biaya transportasi yang terjangkau membantu masyarakat mengatur kebutuhan lain, seperti pendidikan anak, biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, atau modal usaha kecil," ujarnya.

"Karena itu, peningkatan kenyamanan KA Rajabasa diarahkan agar layanan PSO ini semakin dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” lanjut Anne.

Peningkatan sarana yang mulai berlaku pada akhir pekan, Sabtu 4 Juli 2026, juga memberi pilihan perjalanan yang lebih nyaman bagi pelanggan yang ingin bepergian bersama keluarga.

Perjalanan dari Lampung menuju Sumatera Selatan, maupun sebaliknya, dapat mendukung kebutuhan masyarakat untuk bersilaturahmi, mengakses pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, berwisata, atau menjalankan kegiatan ekonomi.

KA Rajabasa melayani perjalanan hingga 389 kilometer dan menjadi salah satu rangkaian kereta api penumpang terpanjang di Pulau Sumatra yang beroperasi secara reguler. Kereta api ini menghubungkan dua simpul utama, yaitu Stasiun Kertapati di Palembang dan Stasiun Tanjungkarang di Bandar Lampung.

Dalam perjalanannya, KA Rajabasa melayani sejumlah stasiun pemberhentian, yaitu Kertapati, Lembak, Prabumulih, Peninjawan, Tigagajah, Baturaja, Martapura, Way Tuba, Blambangan Umpu, Tulang Buyut, Negara Ratu, Ketapang, Kotabumi, Sulusuban, Bekri, Tegineneng, Rejosari, Labuan Ratu, dan Tanjungkarang.

Nama Rajabasa diambil dari Gunung Rajabasa di Provinsi Lampung. Sejak beroperasi, KA Rajabasa dikenal sebagai penghubung penting masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan.

Keberadaannya membantu memperpendek jarak sosial antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menjaga akses transportasi publik tetap terbuka bagi lebih banyak lapisan masyarakat.

“KAI ingin pelanggan memahami bahwa setiap masukan menjadi bagian penting dari proses perbaikan. Kami menata layanan secara bertahap agar KA Rajabasa semakin nyaman, tetap terjangkau, dan dapat diandalkan masyarakat," jelas Anne.

"Harapannya, pelanggan merasakan bahwa perjalanan dengan kereta api semakin sesuai dengan kebutuhan mereka,” tutup Anne.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan masih ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) , bencana paling dominan di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan tercatat titik api aktif yang terus ditangani tim gabungan.

“Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Sabtu (13/6/2026).

Hingga Kamis (11/6/2026), dia menyebutkan total luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 121,6 hektare. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat kebakaran terluas yakni 42,4 hektare, disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026.

“Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau,” ucapnya.

Untuk di Riau, karhutla juga menjadi salah satu perhatian nasional. Sejak awal tahun 2026, total lahan terbakar di wilayah ini telah mencapai 15.220,34 hektare. Status siaga darurat karhutla masih diberlakukan hingga akhir November mendatang.

Di Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya masih dalam proses penanganan. Dari total 99 hektare lahan terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Di Kabupaten Aceh Barat, pemadaman juga masih berlangsung. Dari total 34,1 hektare lahan terbakar, penanganan dilakukan di Kecamatan Bubon dan Samatiga dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.

“Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen,” ujar Abdul Muhari.

Selanjutnya di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 11 Juni 2026 tercatat mencapai 452,04 hektare atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.

Sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara masih berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat langkah penanganan, mitigasi, serta kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.