Bisnis.com, JAKARTA – Fokus investor kini beralih menunggu hasil evaluasi tahunan MSCI Market Classification Review yang akan diumumkan pekan depan 24 Juni 2026.

Adapun, penyedia indeks global MSCI Inc. telah merilis laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review kemarin, 18 Juni 2026, yang akan menjadi landasan bagi evaluasi Market Classification Review.

Market Classification Review pada 24 Juni 2026 tersebut akan mengonfirmasi status pasar saham Indonesia. Apabila Indonesia tetap bertahan di kelas emerging market, ini dinilai akan menghilangkan ketidakpastian terbesar yang membebani pasar sepanjang tahun berjalan, serta mengembalikan sentimen positif investor global yang pada akhirnya mendorong pemulihan IHSG.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Wilbert Arifin menjelaskan bahwa MSCI menilai status suatu pasar berdasarkan tiga kriteria utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Sementara itu, isu yang sebelumnya disoroti MSCI terhadap pasar Indonesia sejak Januari lalu adalah berkaitan dengan kriteria market accessibility, khususnya free float dan transparansi.

Menurutnya, hasil accessibility review 18 Juni 2026 memiliki implikasi langsung terhadap posisi Indonesia, termasuk apakah Indonesia dapat mempertahankan status emerging market, atau dalam skenario terburuk, diturunkan menjadi frontier market.

"Meski demikian, kami mengingatkan bahwa proses ini pada dasarnya bersifat kualitatif, dan keputusan final tetap akan ditentukan dalam classification review pekan depan," kata Wilbert, Jumat (19/6/2026).

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, penyedia indeks global ini menurunkan penilaian Information Flow pasar Indonesia dari positif "+" menjadi negatif"-".

Alasan penurunan ini adalah keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Wilbert menilai, isu tersebut bukanlah hal baru dan sudah diketahui sebelumnya. Yang justru lebih penting menurutnya adalah tidak adanya penurunan pada aspek-aspek lain yang lebih luas.

Wilbert mencatat ada dua faktor yang menghadirkan kekhawatiran akan penurunan kelas ke frontier market. Pertama, pergerakan pasar yang lemah selama sebulan terakhir kembali memunculkan spekulasi bahwa Indonesia dapat diturunkan dari emerging market menjadi frontier market. Investor menyoroti aksesibilitas pasar serta ukuran dan likuiditas pasar Indonesia.

Kedua, bobot Indonesia dalam indeks MSCI telah turun lebih dari setengah sejak awal tahun, dari 1,16% menjadi 0,45%.

Dalam pandangannya, Wilbert menilai kedua argumen tersebut melebih-lebihkan risikonya. Dia membedah, argumen mengenai keterbatasan kepemilikan asing (foreignroom) justru merupakan argumen yang paling tidak meyakinkan.

"Dalam accessibility scorecard, MSCI memberikan Indonesia peringkat tertinggi untuk aspek keterbukaan kepemilikan asing, bahkan lebih baik dibandingkan China dan India yang justru masih mendapat catatan perbaikan pada aspek tersebut," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi isu transparansi yang disoroti MSCI pada Januari lalu, kini juga sedang ditangani secara serius melalui berbagai reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Kemajuan ini menurutnya bahkan telah diakui oleh MSCI dan mulai terlihat dalam proses rebalancing pada Mei lalu.

Dengan pertimbangan tersebut, Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan review klasifikasi MSCI pekan depan akan mengonfirmasi bahwa Indonesia tetap berstatus emerging market.

"Apabila hasil tersebut sesuai harapan, maka salah satu ketidakpastian terbesar yang selama ini membebani pasar akan hilang. Kami memperkirakan sentimen investor akan membaik, sehingga membuka jalan bagi pemulihan pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan," tandasnya.

Menilik kondisi pasar, IHSG secara year to date per penutupan Kamis (18/6/2026) telah terpangkas 28,62% ke posisi 6.172,34. Akumulasi net sell asing sepanjang tahun berjalan telah mencapai Rp65,05 triliun. Secara bulanan, IHSG telah terkoreksi dalam 5 bulan beruntun sejak Januari.

Bisnis.com, JAKARTA – MSCI Inc., dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis 18 Juni 2026, menyatakan bahwa status Indonesia tetap berada di kategori emerging market. Namun, MSCI secara resmi menurunkan penilaian (downgrade) terhadap aspek Information Flow (Arus Informasi) Indonesia dan menyoroti sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian investor asing.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyoroti bahwa perubahan paling signifikan dalam tinjauan tersebut adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-".

Dia menjelaskan, MSCI menilai transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, informasi pasar dan perusahaan tidak selalu tersedia dengan mudah dalam bahasa Inggris, adanya kekhawatiran terhadap kualitas free float dan tingkat investabilitas beberapa saham Indonesia, serta adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar.

"Risiko yang lebih besar dari laporan ini bukanlah penurunan klasifikasi pasar, melainkan meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap Indonesia," kata Liza, Jumat (19/6/2026).

Liza menilai, apa yang dilaporkan MSCI memberikan dasar tambahan bagi investor global untuk berpendapat bahwa Indonesia mungkin terlihat murah, tetapi transparansi dan kualitas proses pembentukan harga di pasar masih menjadi perhatian.

Narasi tersebut sejalan dengan perkembangan pasar belakangan ini. Misalnya, investor asing telah mencatatkan penjualan bersih (net sell) hampir Rp80 triliun sejak awal tahun. Kemudian, MSCI secara khusus juga menyoroti kekhawatiran terkait transparansi free float.

Selain itu, pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir (ultimate controlling shareholders) di sejumlah perusahaan tercatat masih terus bermunculan. Kemudian, pergerakan harga beberapa saham juga semakin dianggap tidak mencerminkan fundamental perusahaan.

Alih-alih menciptakan narasi baru, sambung dia, laporan MSCI justru memperkuat berbagai kekhawatiran yang telah beredar di kalangan komunitas investasi global selama beberapa bulan terakhir.

"Risiko utama bukanlah hilangnya status emerging market, melainkan kemungkinan diskon valuasi Indonesia bertahan lebih lama. Sampai terdapat perbaikan yang nyata dalam transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing kemungkinan akan tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – MSCI Inc., dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis 18 Juni 2026, menyatakan bahwa status Indonesia tetap berada di kategori emerging market. Namun, MSCI secara resmi menurunkan penilaian (downgrade) terhadap aspek Information Flow (Arus Informasi) Indonesia dan menyoroti sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian investor asing.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyoroti bahwa perubahan paling signifikan dalam tinjauan tersebut adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-".

Dia menjelaskan, MSCI menilai transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, informasi pasar dan perusahaan tidak selalu tersedia dengan mudah dalam bahasa Inggris, adanya kekhawatiran terhadap kualitas free float dan tingkat investabilitas beberapa saham Indonesia, serta adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar.

"Risiko yang lebih besar dari laporan ini bukanlah penurunan klasifikasi pasar, melainkan meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap Indonesia," kata Liza, Jumat (19/6/2026).

Liza menilai, apa yang dilaporkan MSCI memberikan dasar tambahan bagi investor global untuk berpendapat bahwa Indonesia mungkin terlihat murah, tetapi transparansi dan kualitas proses pembentukan harga di pasar masih menjadi perhatian.

Narasi tersebut sejalan dengan perkembangan pasar belakangan ini. Misalnya, investor asing telah mencatatkan penjualan bersih (net sell) hampir Rp80 triliun sejak awal tahun. Kemudian, MSCI secara khusus juga menyoroti kekhawatiran terkait transparansi free float.

Selain itu, pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir (ultimate controlling shareholders) di sejumlah perusahaan tercatat masih terus bermunculan. Kemudian, pergerakan harga beberapa saham juga semakin dianggap tidak mencerminkan fundamental perusahaan.

Alih-alih menciptakan narasi baru, sambung dia, laporan MSCI justru memperkuat berbagai kekhawatiran yang telah beredar di kalangan komunitas investasi global selama beberapa bulan terakhir.

"Risiko utama bukanlah hilangnya status emerging market, melainkan kemungkinan diskon valuasi Indonesia bertahan lebih lama. Sampai terdapat perbaikan yang nyata dalam transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing kemungkinan akan tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan menuju level 7.200 hingga akhir 2026 apabila hasil tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI dan evaluasi peringkat kredit Indonesia oleh S&P Global Ratings tidak menghasilkan kejutan negatif.

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada Kamis (18/6/2026). IHSG telah menurun 28,62% secara year to date (YtD), dengan net sell asing Rp65,05 triliun.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) waktu setempat, Indonesia mengalami penurunan penilaian pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". MSCI menetapkan Indonesia masih masuk ke dalam status pasar negara berkembang (emerging market) kendati memberikan sejumlah catatan.

Head of Research BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Erindra Krisnawan dan analis BRIDS Wilastita Muthia Sofi mempertahankan target IHSG akhir 2026 di level 7.200. Dengan posisi indeks saat ini, valuasi pasar dinilai masih berada di bawah skenario pesimistis (bear case) yang ditetapkan pada level 6.550.

"IHSG saat ini masih berada di bawah bear case kami di level 6.550, yang mengindikasikan pasar masih mengantisipasi risiko yang sedikit lebih buruk," tulis BRIDS dalam risetnya.

Menurut mereka, dua agenda utama yang akan menentukan arah pasar dalam jangka pendek adalah hasil review peringkat dan outlook kredit Indonesia oleh S&P serta hasil MSCI Market Accessibility Review.

Apabila kedua agenda tersebut berakhir tanpa sentimen negatif yang signifikan, IHSG diperkirakan dapat bergerak menuju skenario dasar (base case) yang telah ditetapkan BRIDS, yakni 7.200.

Menurut BRIDS, IHSG telah menjalani fase pemulihan setelah sempat anjlok ke level 5.337 pada 8 Juni 2026, mendekati skenario stres mereka di level 5.200 yang diasumsikan terjadi apabila Indonesia benar-benar mengalami penurunan peringkat kredit.

Pemulihan tersebut didukung oleh melambatnya aksi jual investor asing pada saham-saham berkapitalisasi besar, penguatan nilai tukar rupiah dari Rp18.200 menjadi sekitar Rp17.700 per dolar AS, serta meredanya premi risiko geopolitik setelah harga minyak Brent turun ke kisaran US$80 per barel.

Selain itu, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia turut memperbaiki sentimen pasar.

BRIDS menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, stabilisasi yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, penyesuaian harga Pertamax, hingga klarifikasi pemerintah terkait peran DSI sebagai surveyor telah membantu mengurangi sebagian ketidakpastian kebijakan.

Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait skema gross split dan percepatan revisi RKAB juga dinilai mengurangi risiko regulasi di sektor logam dan batu bara.

Meski demikian, Erindra dan Wilastita menegaskan bahwa pemulihan pasar saat ini masih bersifat taktis karena sejumlah risiko mendasar belum sepenuhnya hilang.

Risiko fiskal, konsistensi kebijakan, serta kekhawatiran terhadap peringkat kredit Indonesia masih menjadi perhatian investor. Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia (ICP) secara tahun berjalan masih berada di kisaran US$92 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.

Dalam kondisi tersebut, BRIDS tetap merekomendasikan sektor perbankan, telekomunikasi, dan logam sebagai pilihan utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global, MSCI Inc., menetapkan Indonesia masih masuk ke dalam status pasar negara berkembang (emerging market) kendati memberikan sejumlah catatan.

MSCI menyoroti masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) di pasar modal Indonesia yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) waktu setempat, Indonesia mengalami penurunan penilaian pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

MSCI menyebut secara keseluruhan terdapat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara berkembang (emerging markets). Namun, penurunan yang terjadi dipicu oleh persoalan struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Selain persoalan transparansi kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi rinci mengenai pasar saham Indonesia tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris. Kondisi itu dinilai menjadi hambatan bagi investor asing dalam memperoleh informasi secara setara.

Dalam aspek aksesibilitas pasar lainnya, MSCI masih mencatat sejumlah keterbatasan di Indonesia. Pada kriteria hak investor asing, informasi terkait perusahaan dinilai belum selalu tersedia secara mudah dalam bahasa Inggris.

Dari sisi pasar valuta asing, MSCI menilai Indonesia belum memiliki pasar valuta asing offshore yang efisien. Selain itu, masih terdapat sejumlah pembatasan di pasar domestik, termasuk kewajiban bahwa transaksi valuta asing harus berkaitan dengan transaksi efek.

MSCI juga menyoroti tidak diperbolehkannya fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi. Adapun transfer aset secara natura (in-kind transfer) hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, aktivitas peminjaman saham (stock lending) diperbolehkan, tetapi terbatas pada saham tertentu dengan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah diizinkan, namun masih disertai sejumlah pembatasan.

Menurut MSCI, MSCI Global Market Accessibility Review bertujuan untuk menilai dan memantau perkembangan tingkat aksesibilitas di masing-masing pasar, sekaligus memberikan informasi kepada otoritas pasar mengenai area-area yang menurut investor institusi global masih belum memenuhi standar internasional dan memerlukan perbaikan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, MSCI 2026 Global Market Accessibility Review menyajikan penilaian terperinci mengenai aksesibilitas setiap pasar saham yang tercakup dalam indeks MSCI dan mengevaluasi lima kriteria utama berikut:

• Keterbukaan terhadap kepemilikan asing (Openness to foreign ownership)
• Kemudahan arus masuk dan keluar modal (Ease of capital inflows/outflows)
• Efisiensi kerangka operasional (Efficiency of the operational framework)
• Ketersediaan instrumen investasi (Availability of investment instruments)
• Stabilitas kerangka kelembagaan (Stability of the institutional framework)

Kelima kriteria tersebut mencerminkan aspek-aspek yang umumnya menjadi perhatian utama investor institusi internasional dalam menilai aksesibilitas investasi suatu pasar, termasuk perlakuan yang setara bagi investor, kebebasan pergerakan modal, biaya investasi, penggunaan data pasar saham yang tidak dibatasi, serta risiko spesifik masing-masing pasar.

Aksesibilitas pasar, bersama dengan tingkat perkembangan ekonomi serta ukuran dan likuiditas pasar, menjadi faktor penentu dalam klasifikasi pasar ke dalam kategori Developed Market, Emerging Market, Frontier Market, dan Standalone Market.

Klasifikasi pasar merupakan elemen penting dalam proses pembentukan indeks karena menentukan komposisi peluang investasi yang akan direpresentasikan dalam indeks tersebut.

Selanjutnya, hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, mengatakan ekonomi digital Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Menurut proyeksinya, nilai ekonomi digital nasional berpotensi menembus US$360 miliar pada tahun 2030.

Prospek tersebut ditopang oleh pertumbuhan pesat sektor e-commerce yang diperkirakan mencapai nilai US$150 miliar. Selain itu, potensi tersebut juga ditopang oleh besarnya pasar Indonesia yang memiliki 281 juta penduduk atau hampir 40 persen dari total populasi ASEAN.

Sebagai anggota G20, Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.

"Indonesia memiliki keunggulan skala sekaligus pertumbuhan digital yang kuat. Kombinasi inilah yang juga menjadikannya pendorong lahirnya kekuatan digital kawasan," kata Meutya dalam Asia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, (17/6/2026).

Meutya menyebut perkembangan ekonomi digital Indonesia juga tercermin dari keberhasilan menarik investasi asing langsung (FDI) senilai US$55 miliar pada tahun lalu. Dalam dua tahun terakhir, katanya, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan dari sejumlah perusahaan teknologi besar, seperti Microsoft, NVIDIA, serta Indosat.

Sejalan dengan masuknya investasi tersebut, kapasitas pusat data nasional tercatat meningkat lebih dari 260 persen. Di sektor digital, menurutnya, Indonesia saat ini menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar dolar AS, setara sepertiga dari total ekonomi digital kawasan.

Selain itu, pemerintah kini juga terus memperkuat ekosistem digital nasional melalui berbagai infrastruktur publik digital, termasuk sistem pembayaran digital QRIS.

"Modal akan selalu mengikuti kepercayaan, dan saat ini kepercayaan tersebut semakin banyak diarahkan ke Indonesia," imbuhnya.

Menurut Meutya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia turut berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital ASEAN. Saat ini, nilai ekonomi digital kawasan telah mencapai sekitar 300 miliar dolar AS dan berpotensi meningkat menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030 melalui implementasi Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA).

Dia menambahkan, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan berpotensi memberikan tambahan kontribusi sebesar 30–80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan. Menurutnya, manfaat transformasi digital tersebut harus dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97 persen dari total bisnis di ASEAN.

Meski ekonomi digital terus tumbuh, Meutya menilai hal itu belum cukup. Ia mengatakan sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan masih mengalir ke platform-platform yang berbasis di luar kawasan, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh negara-negara ASEAN.

Karena itu, Indonesia memfokuskan strategi digital pada dua aspek utama. Pertama, value retention atau menjaga agar nilai ekonomi yang tercipta dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan perekonomian domestik. Kedua, productivity development, yakni memastikan transformasi digital mampu mendorong peningkatan produktivitas di sektor ekonomi riil.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manajemen data global, Cloudera, membidik akselerasi pertumbuhan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Enterprise di sektor keuangan, pemerintahan, dan manufaktur Indonesia pada tahun ini.

Senior Vice President APAC Cloudera, Remus Lim, menyatakan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan jumlah pelanggan di Indonesia. Kendati situasi perekonomian global dan domestik menghadapi tantangan makro, para pelaku industri tanah air dinilai tetap memprioritaskan investasi pada sektor teknologi krusial untuk jangka panjang.

Perusahaan memperkirakan jumlah pengguna Cloudera pada kuartal II/2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu masih tumbuh. Sayangnya, mereka tidak menyebutkan secara detail pertumbuhan tersebut.

"Meski di tengah kondisi perekonomian seperti saat ini, pelanggan tetap melakukan investasi di teknologi. Satu-satunya tantangan saat ini perihal memori, bukan harga atau ketersediaan," ujar Remus kepada Bisnis di sela-sela acara EVOLVE Forum di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pada tahun ini, tambahnya, perusahaan manajemen data tersebut secara spesifik fokus mengincar pasar keuangan, disusul oleh sektor pemerintahan dan industri manufaktur. Sektor manufaktur dinilai menyimpan ruang pertumbuhan yang sangat besar bagi implementasi AI Enterprise guna mendorong efisiensi rantai pasok serta optimalisasi operasional produksi secara digital.

Indonesia sendiri memegang posisi strategis dalam portofolio bisnis Cloudera di tingkat global. Remus mengungkapkan pasar Indonesia merupakan salah satu market terbaik sekaligus jangkar pertumbuhan penting di kawasan Asia Tenggara maupun Asia secara luas. Penguatan pasar ini didukung oleh kinerja finansial global Cloudera yang mencatatkan pendapatan tahunan (Annual Recurring Revenue/ARR) tahun 2025 melampaui US$1 miliar atau setara Rp16,2 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh masifnya adopsi platform data hibrida serta layanan AI oleh korporasi skala besar di 19 negara operasional perusahaan, termasuk pusat regional Asia Pasifik di Singapura, Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Country Manager Indonesia Cloudera, Sherlie Karnidta, menjelaskan implementasi teknologi AI di sektor dengan regulasi ketat seperti perbankan memiliki karakteristik tantangan tersendiri. Keberhasilan ekspansi teknologi canggih ini memerlukan kesiapan infrastruktur yang matang di sisi internal korporasi.

“Di sektor yang sangat diawasi ketat regulasi seperti perbankan, skalabilitas AI yang berhasil tidak hanya bergantung pada penerapan model semata, hal tersebut pada dasarnya membutuhkan fondasi data yang kuat dan tata kelola yang ketat di seluruh infrastruktur hybrid,” kata Sherlie.

Menurut Sherlie, korporasi saat ini dituntut mempercepat inisiatif AI tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi lokal maupun integritas data pelanggan.

Melalui modernisasi arsitektur data, adopsi analitik real-time dalam lingkungan hybrid multi-cloud menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis sektor keuangan dan manufaktur di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA— Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama perusahaan over the top (OTT) global seperti Google, Meta, Microsoft, Netflix, Spotify hingga Sea Group. Namun, besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta dinilai belum diikuti kontribusi fiskal yang sepadan terhadap negara maupun ekosistem digital nasional.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengatakan Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar terbesar bagi layanan digital global. Tingginya penggunaan internet, media sosial, layanan streaming, hingga berbagai platform digital lainnya terus mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan teknologi global.

Menurut dia, besarnya aktivitas ekonomi digital yang terjadi di Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat yang kembali diterima negara dari aktivitas tersebut.

“Ketika ada global OTT yang dia mempunyai pangsa pasar yang signifikan di Indonesia itu seharusnya dikenakan pajak. Karena kita menganut Significant Economic Presence,” kata Huda dalam acara Diseminasi Hasil Studi: Tata Kelola Industri Over The Top di Indonesia di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan kajian CELIOS, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi sejumlah perusahaan teknologi global. Pengguna Indonesia tercatat menyumbang sekitar 4,45% dari total pengguna global Alphabet atau sekitar 186,9 juta pengguna.

Kontribusi pengguna Indonesia terhadap Meta mencapai 3,45% atau sekitar 120,9 juta pengguna, sementara Microsoft sekitar 4,4% atau 61,58 juta pengguna.

Pada platform lain, pengguna Indonesia menyumbang sekitar 3,03% dari basis pengguna global Spotify atau sekitar 8,8 juta pengguna dan 1,47% pengguna Netflix atau sekitar 4,2 juta pelanggan.

Sementara itu, Indonesia menjadi pasar yang sangat dominan bagi Sea Group dengan kontribusi sekitar 40,88% terhadap aktivitas bisnis global perusahaan tersebut.

Huda menjelaskan sejumlah negara telah mulai menerapkan konsep fair share contribution, yakni mekanisme yang mendorong platform digital global ikut berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem dan infrastruktur digital yang menopang bisnis mereka.

Skema tersebut antara lain mulai dibahas dan diterapkan dalam berbagai bentuk di Korea Selatan serta sejumlah negara Uni Eropa. Dia menilai perusahaan OTT global saat ini memanfaatkan infrastruktur digital Indonesia dan memperoleh pendapatan dari pengguna domestik, tetapi kontribusi langsung terhadap ekosistem digital maupun penerimaan negara masih terbatas.

Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat. Mengacu pada data Google, Temasek, dan Bain & Company yang dikutip CELIOS, nilai ekonomi digital Indonesia meningkat dari US$80 miliar atau sekitar Rp1.424 triliun pada 2023 menjadi US$87 miliar atau sekitar Rp1.549 triliun pada 2024. Nilainya diperkirakan mencapai US$99 miliar atau sekitar Rp1.762 triliun pada 2025.

Bahkan, pada 2030 nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$180 miliar hingga US$340 miliar atau setara Rp3.204 triliun hingga Rp6.052 triliun.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi berbagai sektor digital. Nilai transaksi e-commerce diperkirakan meningkat dari US$59 miliar atau sekitar Rp1.050 triliun pada 2023 menjadi US$71 miliar atau sekitar Rp1.264 triliun pada 2025.

Sektor transportasi dan layanan pesan-antar makanan diproyeksikan tumbuh dari US$8 miliar menjadi US$10 miliar atau sekitar Rp142 triliun menjadi Rp178 triliun. Sementara itu, sektor media digital meningkat dari US$7 miliar menjadi US$9 miliar atau sekitar Rp125 triliun menjadi Rp160 triliun.

Meski demikian, menurut kajian CELIOS, kontribusi sektor digital terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah dibandingkan kontribusinya terhadap perekonomian.

Huda menyebut koefisien pajak sektor digital masih berada di bawah satu, yang menunjukkan kontribusi perpajakannya belum sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Dia menjelaskan Indonesia saat ini telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital. Namun, skema tersebut pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Sementara itu, sejumlah negara mulai menerapkan Digital Services Tax (DST) atau bentuk pungutan lain yang dikenakan langsung kepada perusahaan digital berdasarkan pendapatan yang diperoleh.

Menurut Huda, model bisnis OTT global memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dari iklan digital, penjualan data pengguna, konten digital hingga layanan berlangganan tanpa harus memiliki kantor fisik di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari pasar Indonesia tidak tercatat sebagai objek pajak penghasilan domestik.

Dia mencontohkan pendapatan iklan digital yang berasal dari pengguna Indonesia sering kali dibukukan melalui kantor regional di negara lain sehingga tidak menjadi basis pengenaan pajak penghasilan di Indonesia.

Lebih jauh, Peneliti Kebijakan Publik dan Fiskal CELIOS Jaya Darmawan memperkirakan potensi penerimaan negara dari sektor OTT asing dapat mencapai Rp7,52 triliun hingga Rp30 triliun pada 2026, tergantung instrumen yang digunakan.

Potensi tersebut dapat meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2030, skema withholding tax (WHT) sebesar 1% diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan sekitar Rp37,42 triliun. Jika tarif dinaikkan menjadi 3%, potensinya mencapai Rp112,27 triliun.

Sementara itu, skema Universal Service Obligation (USO) Digital sebesar 0,75% diperkirakan dapat menghasilkan sekitar Rp28,07 triliun yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital nasional.

CELIOS juga menilai skema tersebut berpotensi memberikan efek berganda terhadap output ekonomi, pendapatan usaha, pendapatan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja.

Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu mengatakan pihaknya mengusulkan enam paket kebijakan yang dijalankan secara simultan. Salah satu rekomendasi utama adalah penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai badan usaha tetap digital dengan kriteria Significant Economic Presence (SEP) tertentu.

“Yang paling mendesak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola OTT yang mewajibkan platform asing mendaftar sebagai Badan Usaha Tetap Digital,” ujarnya.

CELIOS juga mengusulkan penerapan withholding tax minimal 1% atas pendapatan bruto platform OTT global. Selain itu, organisasi tersebut mendorong perluasan skema USO Digital kepada platform OTT asing dengan tarif 0,75% dari pendapatan bruto.

Menurut Dyah, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan pusat data nasional, pengembangan kecerdasan buatan (AI), perluasan jaringan 5G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga mendukung sektor ekonomi kreatif.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS Rani Septya menilai ruang kebijakan Indonesia memang menghadapi tantangan akibat sejumlah perjanjian internasional, termasuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang membatasi penerapan Digital Services Tax yang bersifat diskriminatif.

Meski demikian, dia menilai opsi WHT maupun USO tetap dapat diterapkan karena berlaku secara non-diskriminatif terhadap seluruh platform asing.

Menurut Rani, Indonesia juga perlu memperkuat posisi dalam perundingan regional dan mendorong harmonisasi kebijakan pajak digital ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Kita tidak boleh menjadikan ART sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa,” kata Rani.

Target Pemerintah

Kajian CELIOS menyimpulkan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar bagi platform OTT global. Tantangan berikutnya adalah memastikan sebagian nilai tersebut kembali berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur digital, industri kreatif, serta penerimaan negara melalui mekanisme yang dinilai adil dan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo. Menurut dia, transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Rolly menjelaskan pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 12%-13% pada 2029. Saat ini, kontribusinya baru sekitar 6,8%.

Dia menyebut Indonesia merupakan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital mencapai US$87 miliar atau sekitar Rp1.549 triliun pada 2024. Jumlah pengguna internet nasional juga telah mencapai sekitar 235 juta orang.

Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, dia melihat masih terdapat tantangan struktural dalam ekosistem digital nasional, terutama terkait distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan.

“Platform OTT mayoritas adalah perusahaan global berkontribusi terhadap 70% trafik nasional. Sementara itu, investasi konektivitas digital untuk penyelenggaraan layanan tersebut justru mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan karena sebagian besar platform OTT dapat beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik sehingga tidak sepenuhnya masuk dalam kerangka perpajakan konvensional yang selama ini berbasis keberadaan badan usaha tetap.

Karena itu, Bappenas menilai perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara, penciptaan level playing field antara pelaku usaha domestik dan global, serta pengalokasian kembali penerimaan yang diperoleh untuk pengembangan ekosistem konten dan infrastruktur digital nasional.

Menurut Rolly, langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh platform global, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi pengembangan industri digital dalam negeri.

DPR Dorong Keadilan Pajak Digital

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai isu perpajakan digital semakin penting di tengah kebutuhan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

Dia menjelaskan ruang fiskal pemerintah saat ini semakin terbatas karena target pendapatan negara harus terus meningkat guna menopang berbagai program pembangunan nasional. Di sisi lain, ekonomi digital tumbuh pesat dan menciptakan nilai ekonomi yang besar, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara dinilai belum optimal.

Dalam konteks tersebut, Harris melihat sektor ekonomi digital sebagai salah satu sumber penerimaan yang masih memiliki ruang untuk digarap lebih jauh.

“Saatnya raksasa digital membayar keadilan untuk Indonesia,” kata Harris.

Menurut dia, sebagian besar platform digital global saat ini hanya memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada akhirnya dibayar oleh konsumen. Sementara itu, perusahaan OTT belum memberikan kontribusi pajak penghasilan yang signifikan meski memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia.

Dia juga menyoroti ketimpangan antara perusahaan digital lokal dan platform global. Pelaku usaha domestik harus membayar pajak badan, mematuhi berbagai regulasi, menyerap tenaga kerja, serta berinvestasi dalam infrastruktur. Sebaliknya, banyak platform global dapat beroperasi tanpa kewajiban yang setara.

Menurut Harris, konsep Significant Economic Presence (SEP) dapat menjadi dasar hukum untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang memiliki aktivitas ekonomi besar di Indonesia meskipun tidak memiliki kantor fisik.

Selain aspek perpajakan, dia juga mendorong adanya kewajiban kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur digital dan penempatan data di dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang diperkirakan mencapai Rp1.762 triliun pada 2025 dan berpotensi menembus Rp3.204 triliun hingga Rp6.052 triliun pada 2030, Harris menilai Indonesia perlu memastikan manfaat ekonomi yang tercipta tidak hanya mengalir kepada perusahaan global, tetapi juga kembali mendukung pembangunan ekosistem digital nasional.

Menurut dia, penguatan regulasi terhadap platform OTT asing bukan semata-mata untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga menciptakan persaingan usaha yang lebih adil serta memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BBTN) mengalihkan portofolio bisnis pensiun senilai Rp19,9 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk fokus pada area bisnis inti yang dinilai lebih berkelanjutan dan scalable.

Pengalihan portofolio tersebut mencakup kredit kepada pensiunan dan prapensiunan yang dijamin oleh PT Taspen dan PT Asabri, serta beberapa jenis pembiayaan lainnya. Kesepakatan pengalihan ini telah diteken kedua belah pihak pada 22 Mei 2026.

Head of Retail Lending Business PT Bank SMBC Indonesia Tbk Purnomo Soetadi mengatakan layanan pensiun yang saat ini dikelola SMBC Indonesia akan dialihkan secara bertahap kepada BTN.

“SMBC Indonesia bersama Bank BTN berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengalihan portofolio ini berjalan dengan baik untuk memastikan kepentingan nasabah tetap menjadi fokus utama,” ujar Purnomo kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis SMBC Indonesia untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Meski melepas portofolio kredit pensiun, SMBC Indonesia menegaskan tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia melalui layanan perbankan universal yang menjangkau berbagai segmen nasabah.

“SMBC Indonesia bersama dengan anak usaha (BTPNS dan Grup OTO) tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia sebagai bank universal yang melayani berbagai segmen nasabah, mulai dari nasabah korporasi sampai retail,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen perangkat teknologi asal Taiwan, Asus, mengakui potensi gangguan pasokan semikonduktor global berdampak terhadap ketersediaan komponen untuk produksi perangkat, termasuk bagi pasar Indonesia.

Head of Public Relations Asus Indonesia Muhammad Firman mengatakan, terganggunya pasokan komponen di pasar global secara otomatis akan memengaruhi suplai untuk produksi perangkat, terutama produk yang bergantung pada skema configure to order (CTO).

“Ketersediaan komponen untuk pasar global tentunya juga berpengaruh pada ketersediaan komponen untuk produksi perangkat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, lini Asus Expert Series, khususnya seri B, menjadi salah satu produk yang paling rentan terhadap gejolak pasokan cip global karena mengandalkan sistem pemesanan dan konfigurasi khusus sesuai kebutuhan pelanggan.

“ASUS Expert Series sendiri, khususnya B series, merupakan produk yang lebih ditujukan untuk configure to order [CTO], jadi gangguan produksi chip global tentunya akan langsung terasa dampaknya terhadap harga produk,” katanya.

Adapun di tengah tekanan geopolitik global dan potensi gangguan rantai pasok cip, Asus menilai tantangan yang dihadapi perusahaan tidak berbeda dengan produsen perangkat teknologi lain di pasar Indonesia. Karena itu, strategi utama perusahaan saat ini ialah menjaga optimalisasi pasokan barang dan efisiensi operasional hingga kondisi global kembali stabil.

“Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan ketersediaan barang, pasokan dan efisiensi di berbagai aspek sampai kondisi global membaik nantinya,” tutur Firman.

Pihaknya juga masih terus memantau perkembangan kondisi rantai pasok global. Namun, tekanan terhadap harga dinilai berpotensi terjadi apabila gangguan pasokan cip memori berlangsung lebih lama.

Di sisi lain, Asus menilai Indonesia masih belum siap untuk masuk lebih jauh ke dalam rantai pasok industri semikonduktor global, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), maupun regulasi pendukung investasi.

Firman menyebut, kemampuan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lain yang telah lebih dahulu membangun basis manufaktur semikonduktor berskala besar.

“Untuk industri semikonduktor dengan teknologi tinggi, kita kelihatannya belum memiliki cukup engineer dalam kuantitas dan kualitas yang cukup,” sebutnya.

Dia menambahkan, kesiapan SDM nasional saat ini masih lebih kompetitif untuk sektor manufaktur umum dibanding industri cip berteknologi tinggi yang membutuhkan kompetensi teknik dan rekayasa spesifik.

Kendati demikian, Asus belum melihat adanya rencana dari kantor pusat perusahaan untuk memperbesar kapasitas produksi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut Firman, hingga saat ini juga belum ada dorongan khusus dari pemerintah Indonesia terkait pengembangan fasilitas produksi semikonduktor.

“Sejauh ini belum ada rencana dari Asus pusat untuk memperbesar kapasitas produksi di Asia Tenggara ataupun di Indonesia,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi satelit global, Hughes Network Systems, menilai kehadiran layanan satelit Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink tidak menyurutkan daya tarik pasar Indonesia bagi investor internasional.

Karakteristik geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tetap menjadi magnet bagi arus modal serta inovasi teknologi satelit dunia.

Vice President International Sales Hughes Network Systems India, Vaibhav Magow, mengungkapkan struktur pasar satelit memang tengah mengalami disrupsi besar. Namun, perubahan cara pandang terhadap peluang di masa lalu tidak menghentikan datangnya celah bisnis baru di tanah air.

“Struktur pasar dan cara peluang yang dikaitkan pada masa lalu telah terganggu. Anda benar. Tapi itu tidak berarti bagi industri dan para pemain di pasar ini, peluang akan berhenti datang,” ujar Vaibhav kepada Bisnis di sela-sela penggelaran Apsat 2026 International Conference, Selasa (12/5/2026),

Menurutnya, proliferasi satelit LEO memaksa pasar global untuk memikirkan ulang strategi dan menyesuaikan diri. Di sisi lain, arah baru dalam industri satelit justru muncul melalui kebutuhan kapasitas data yang lebih besar akibat adopsi Kecerdasan Buatan (AI) yang kian masif.

Hughes Network Systems adalah perusahaan penyedia teknologi dan layanan satelit global yang berbasis di Amerika Serikat.

Perusahaan ini merupakan salah satu pemain di industri satelit dunia yang menyediakan sistem darat (ground system), infrastruktur satelit, serta solusi konektivitas untuk segmen korporasi, pemerintah, dan konsumen.

Hughes Network mencatat kebutuhan akan konektivitas, kecepatan, dan lebar pita (bandwidth) akan terus meroket. Dengan disrupsi yang terjadi, masih tersedia ruang sangat luas bagi operator maupun pemilik bisnis internet berbasis satelit di Indonesia untuk berkembang lebih jauh.

Indonesia dipandang sebagai salah satu pasar paling penting bagi Hughes di Asia. Hal ini tercermin dari daftar klien besar mereka yang mencakup pemain utama seperti BRIsat, Telkomsat, PSN, hingga Bakti Kominfo. Ke depan, Hughes bersiap membawa inovasi sistem darat multi-orbit yang mampu menggabungkan layanan LEO, GEO (Geostasioner), dan MEO (Medium Earth Orbit) dalam satu ekosistem tunggal.

Terkait inovasi terbaru, Hughes memamerkan teknologi antena berukuran kurang dari 5 cm yang mampu menyalurkan kapasitas hingga 350 Mbps. Inovasi ini menjadi krusial untuk sektor konektivitas di transportasi cepat, seperti kereta cepat maupun pesawat terbang melalui layanan In-Flight Connectivity (IFC). Hughes juga baru saja mengumumkan kontrak IFC untuk menghubungkan 59 pesawat Air India menggunakan solusi multi-orbit.

Selain sektor komersial, Hughes juga aktif menggarap pasar pertahanan dan pemerintahan, termasuk pengembangan teknologi drone yang efektif serta solusi IoT. Perseroan berambisi memainkan peran lebih besar dalam mendukung program kedaulatan digital Indonesia atau Sovereign Indonesia.

Guna menjaga daya tarik investasi di tengah ketegangan geopolitik global, Hughes menyarankan Indonesia untuk tetap mempertahankan kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan multinasional berpartisipasi dalam kemajuan negara melalui kolaborasi teknologi dengan mitra lokal.

“Saya pikir apa yang perlu Indonesia terus lakukan adalah memiliki kebijakan terbuka yang memungkinkan multinasional juga untuk berpartisipasi dalam kemajuan negara. Inovasi dari komunitas internasional bisa berperan melalui kerja sama dengan perusahaan Indonesia untuk mengembangkan teknologi bersama,” tutur Vaibhav.

Hughes berharap Indonesia tidak beralih menjadi lingkungan bisnis yang tertutup demi menghindari ketakutan investor. Keterbukaan dinilai menjadi kunci utama agar Indonesia tetap menjadi daerah paling populer di dunia untuk pengembangan ekonomi digital berbasis satelit.

Bisnis.com, JAKARTA - Akuisisi bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) milik HSBC oleh OCBC dinilai menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan memperkuat layanan pengelolaan kekayaan (wealth management) di Indonesia.

IWPB Indonesia milik HSBC melayani nasabah ritel dan wealth dengan ragam produk perbankan dan pengelolaan kekayaan. Portofolionya mencakup simpanan nasabah, produk investasi seperti obligasi, reksa dana, dan asuransi, kartu kredit, hingga pinjaman ritel.

CEO OCBC Group Tan Teck Long mengatakan akuisisi tersebut sejalan dengan strategi the next frontier yang dijalankan OCBC. Menurut dia, langkah itu juga melanjutkan ekspansi perusahaan setelah integrasi OCBC Indonesia dengan PT Bank Commonwealth Indonesia pada 2024.

“Akuisisi ini mengikuti keberhasilan integrasi OCBC Indonesia dengan PT Bank Commonwealth Indonesia pada tahun 2024, untuk memperluas penetrasi pasar OCBC di ekonomi terbesar Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu pasar pertumbuhan utama OCBC,” kata Tan dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (13/5/2026).

Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja menilai pengalaman panjang perusahaan di pasar domestik menjadi modal penting dalam memperkuat bisnis wealth management. Menurut dia, kombinasi pemahaman lokal dan jaringan regional menjadi kekuatan utama perusahaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

“Kombinasi dari nilai lokal yang didapatkan OCBC Indonesia dari melayani nasabah selama lebih dari delapan dekade, digabungkan dengan kapabilitas regional yang dimiliki oleh OCBC Group sebagai salah satu grup layanan finansial terbesar di Asia, menjadi modal penting bagi kami untuk memperkuat layanan wealth management di Indonesia,” ujar Parwati.

Ia menambahkan, kebutuhan wealth management di Indonesia tidak hanya berasal dari segmen affluent. Karena itu, OCBC berupaya memperluas layanan agar dapat menjangkau berbagai segmen nasabah dengan kebutuhan dan aspirasi finansial yang berbeda.

Selain memperkuat kapabilitas lokal dan regional, OCBC juga mengembangkan layanan digital untuk mendukung pengalaman nasabah. Pengembangan tersebut mencakup kemudahan memantau portofolio investasi, mengakses insight pasar, hingga bertransaksi secara mandiri melalui platform digital.

OCBC menilai pendekatan hybrid yang menggabungkan teknologi dan human touch menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan yang lebih personal dan fleksibel. Kombinasi kekuatan regional, pemahaman lokal, dan pengembangan layanan berbasis kebutuhan nasabah disebut menjadi fondasi perusahaan dalam memperkuat bisnis wealth management di Indonesia