JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengungkapkan pemerintah bakal menyelamatkan PT Granito dengan cara mengambil alih, jika perusahaan masih menutup operasional.

Sebelumnya, perusahaan manufaktur itu dikabarkan menutup operasionalnya imbas melonjaknya harga gas industri.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk mengambil alih PT Granito, apabila pemilik perusahaan tidak melanjutkan operasional usahanya.

Keputusan ini untuk menyelamatkan perusahaan sekaligus melindungi para pekerja, terutama setelah pemerintah menurunkan harga gas industri namun perusahaan tetap tidak mampu melanjutkan kegiatan usaha.

Untuk diketahui, pemerintah memangkas harga gas industri dari 23 dollar AS menjadi 13 dollar per MMBTU.

"Di rapat kemarin pemerintah memutuskan khusus untuk PT Granito kalau pengusahanya tidak melanjutkan, pemerintah akan mengambil alih. Kalau perusahaan tidak sanggup sedangkan harga gas sudah diturunkan tidak sangat luar biasa, tetap tidak melanjutkan usahanya pemerintah saya tegaskan akan mengambil alih perusahaan tersebut untuk keselamatan para buruh yang ada yang sudah diputuskan di PHK," ujar Andi Gani lewat keterangan pers, Senin (29/6/2026).

Sebelum pemerintah mengambil keputusan tersebut, KSPSI telah melakukan beberapa upaya dengan menemui sejumlah pejabat negara. Mulai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Langkah itu ditempuh setelah KSPSI menghitung potensi dampak tingginya harga gas industri yang mengancam sekitar 55.000 pekerja dengan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami berjuang agar badai PHK tidak terjadi. Kalau perusahaan kolaps, tentu buruh yang menjadi korban," paparnya.

KSPSI Apresiasi Pemerintah

Ia mencatat penurunan harga gas industri yang ditempuh pemerintah bahkan melampaui harapan KSPSI, yang sebelumnya memperkirakan harga akan berada di kisaran 14-15 dollar AS per MMBTU.

Meski demikian, KSPSI terus mengawal implementasi kebijakan tersebut, terutama di tengah dinamika geopolitik yang berpotensi mempengaruhi harga energi dunia.

"Pemerintah sudah menunjukkan keberpihakan kepada buruh dan industri. Tugas kita sekarang memastikan kebijakan ini benar-benar menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah PHK," pungkas dia.

Walaupun harga gas industri telah diturunkan, Andi Gani menyoroti kasus PHK di PT Granito yang telah berdampak kepada 447 anggota KSPSI. Ia menegaskan pihaknya segera bertemu dengan manajemen perusahaan untuk mencari solusi agar para pekerja dapat kembali bekerja.

Harga Gas Industri HGBT Tetap, LNG Non-HGBT Dipatok 13 Dollar AS

Pemerintah memutuskan mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri di tengah kenaikan harga gas di pasar global. Sementara itu, harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri yang tidak masuk skema HGBT ditetapkan sebesar 13 dollar AS per MMBTU.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pemerintah untuk merespons dampak dinamika geopolitik terhadap sektor energi dan perekonomian nasional.

"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk merespons berbagai dinamika geopolitik yang berdampak pada perekonomian nasional, khususnya sektor energi,"* ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah dalam sekitar 10 hari terakhir menerima berbagai masukan dari pelaku industri, mulai dari asosiasi industri keramik, sektor manufaktur lainnya, hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam kebijakan tersebut, harga gas bagi industri penerima HGBT tetap berada pada kisaran 6,5 dollar AS hingga 7 dollar AS per MMBTU. Keputusan itu diambil setelah rapat intensif bersama PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Bahlil mengakui kebijakan tersebut bukan keputusan yang mudah, namun pemerintah memprioritaskan keberlangsungan dunia usaha dan menjaga lapangan kerja di tengah tekanan kenaikan harga gas global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) siap untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk menjual Liquefied Natural Gas (LNG) dengan harga US$13 per MMbtu. Tujuannya untuk memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

Direktur Utama PGN Arief K Risdianto mengatakan perusahaan terus mendukung apapun keputusan pemerintah. Adapun keputusan diambil setelah melalui proses pembahasan panjang.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Arief, Senin (29/6).

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," pungkas Arief.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pemerintah menurunkan harga LNG untuk industri yang sempat melonjak hingga US$20-US$23 per MMbtu menjadi US$13 per MMbtu. Harga ini berlaku mulai hari ini, Senin (29/6).

[Gambas:Youtube]

Menurut Bahlil, keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima aspirasi dari pelaku industri hingga industri keramik, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Di mana, pembahasan panjang sebelum memutuskan.

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," kata Bahlil.

Bahlil melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu US$6,5 per MMbtu untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan US$7 per MMbtu untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara itu, untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar US$9,6 per MMbtu. Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak. Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran US$20,57 per MMbtu akan diturunkan menjadi US$13 per MMbtu.

"Atas dasar arahan Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMbtu, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 dolar per MMbtu," pungkas Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab kenaikan harga gas industri yang dikeluhkan oleh para buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sempat menyebut setidaknya 55 ribu orang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gara-gara harga gas industri naik.

Bahlil mengatakan pasokan gas industri secara nasional aman. Namun, ia tidak menepis adanya kenaikan harga untuk sektor non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).

"Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujar Bahlil usai acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Bahlil menyebut kenaikan harga gas industri disebabkan sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat saat ini produksinya turun. Kemudian, pemerintah beralih menggunakan gas alam cair (LNG) yang didatangkan dari timur Indonesia.

"Untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost. Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi," ungkapnya.

Bahlil telah bertemu dengan asosiasi serta buruh terkait ini. Ia juga sedang mencari formula harga yang ideal bersama PT Pertamina (Persero).

"Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan harga," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Hal tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6).

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas tersebut. Setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri itu terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak naik atau tetap di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Bahlil pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau.
"Saya sudah temui juga asosiasi. Saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil.
Kabar ancaman PHK pada karyawan industri imbas kenaikan harga gas pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri setelah menerima informasi mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat mahalnya harga gas industri.

Momen tersebut terjadi saat Dasco menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa. Ia menelepon Simon sesaat sebelum menyampaikan sambutan pada acara tersebut.

"Halo, Pak Dirut Pertamina, ini saya lagi di Rakernas KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah merancang pidato, cuma buyar semua gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelepon Dirut Pertamina.

Percakapan melalui telepon itu dilakukan Dasco sambil mendekatkan gawainya ke mikrofon sehingga suara percakapan terdengar oleh audiens. Dalam percakapan tersebut, Dirut Pertamina menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk menyikapi persoalan itu.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Dari kami tentunya berkomitmen untuk melakukan penyesuaian," kata Simon dalam percakapan tersebut.

Dasco menyampaikan terdapat ancaman PHK terhadap sekitar 55 ribu karyawan di sejumlah pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya harga gas industri. Ia berharap segera ada solusi atas persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per million metric british thermal units (MMBTU).

"Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup. Itu Granito, satu lagi menyusul Milan Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali," ungkap Andi.

Ia mengaku KSPSI juga telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Andi berharap ada jalan keluar terkait persoalan tersebut dalam dua hingga tiga hari ke depan.

"Kita penghasil energi terbesar di dunia. Alangkah mirisnya kita malah kekurangan gas di dalam negeri, sementara kita malah mengekspor. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melapor kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) 55.0000 buruh dalam 10 hari kedepan.

Laporan itu Andi Gani sampaikan saat menghadiri seremonial Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“Ini bahaya sekali. Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK,” kata Andi Gani di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, saat ini kalangan pekerja mengalami kesulitan besar karena sejumlah industri tertekan.

Ia menyebut, dua pabrik di Bekasi, Jawa Barat yang menjadi tempat bekerja sebagian besar anggota KSPSI bakal tutup.

Di antara pabrik tersebut adalah produsen keramik Granito yang tertekan kenaikan biaya energi.

“Sebentar lagi menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik karena gas industri,” kata Andi Gani.

Menurut Andi Gani, mahalnya harga gas industri menjadi kekhawatiran semua pihak.

Pihaknya sudah menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu berjanji akan mengeluarkan keputusan terkait harga gas industri pada awal pekan ini.

Sementara itu, pihak pengusaha telah menggelar rapat dan memastikan akan melakukan PHK kepada seluruh pekerjanya.

“Pengusaha tadi sore mengumpulkan dan memastikan akan mem-PHK seluruh pekerja,” tutur Andi Gani.

Adapun harga gas industri melejit dari sebelumnya 6 dollar kini sudah tembus 23 dollar per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU).

“Jadi ini sangat mengerikan,” kata dia.

Selain sektor keramik, kenaikan biaya energi juga menekan industri tekstil yang juga menggunakan gas alam untuk memutar roda produksinya.

“Pokoknya yang makai gas industri pasti akan berat, akan berat,” ucapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengusulkan agar pemerintah segera mengambil langkah menurunkan harga gas industri yang dinilai membebani dunia usaha.

KSPSI mencatat jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, sekitar 50.000 pekerja berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di sektor keramik yang mulai terdampak tingginya biaya energi.

Hal itu disampaikan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, setelah menerima aspirasi dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI dalam kegiatan Serap Aspirasi yang digelar di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 3 jam itu, ia menerima laporan mengenai tingginya harga gas industri yang dinilai telah membebani dunia usaha dan mengancam keberlangsungan operasional perusahaan.

Menurutnya, apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, sekitar 50.000 buruh berpotensi terkena PHK.

Bahkan, salah satu perusahaan keramik besar di Bekasi telah menyampaikan rencana melakukan PHK terhadap ratusan pekerja akibat tingginya harga gas industri.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangannya Senin (22/6/2026).

Ia mengungkapkan, telah bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyampaikan kondisi tersebut.

Menteri ESDM merespons cepat dengan mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk membahas persoalan harga gas industri.

Selain itu, Andi Gani juga menyampaikan potensi PHK di sektor nikel akibat proses penataan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang masih berlangsung di Kementerian ESDM.

Ia memastikan mendukung upaya penegakan hukum di sektor pertambangan, namun meminta agar proses tersebut tidak menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya angka PHK.

Adapun, kegiatan serap aspirasi tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) KSPSI R. Abdulah, Ketua PD KEP KSPSI Agus Koswara, Ketua PC KEP Bekasi Muh. Yusuf, serta jajaran pengurus KEP KSPSI lainnya.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah merespon keluhan industri keramik mengenai lonjakan harga gas.

Harga gas untuk industri keramik disebut naik lebih dari 60 persen dalam enam bulan terakhir.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan dinamika geopolitik global telah memicu lonjakan harga energi internasional, terutama liquefied natural gas (LNG). Kondisi tersebut ikut berdampak pada harga energi di dalam negeri.

"Kami memahami concern dari pelaku industri keramik, karena memang akibat dinamika geopolitik dalam beberapa bulan terakhir harga berbagai energi global naik dan hal itu ikut mempengaruhi harga LNG," ujar Fajriyah kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2026).

Ia mengatakan mengatakan penyesuaian harga PGN pada dasarnya hanya terjadi pada pasokan gas berbasis LNG.

Harga gas pipa, termasuk untuk pelanggan penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), masih mengikuti ketentuan pemerintah dan belum berubah.

"Yang perlu kami garisbawahi adalah bahwa penyesuaian ini terjadi untuk pasokan gas berbasis LNG," katanya.

Fajriyah menjelaskan formula harga LNG mengikuti indikator energi internasional, seperti Indonesian Crude Price (ICP), Japan Crude Cocktail (JCC), dan Japan Korea Marker (JKM). Indikator tersebut naik signifikan beberapa bulan terakhir akibat situasi pasar energi global.

Data ICP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan harga minyak Indonesia pada Januari 2026 masih berada di level 64,41 dollar AS per barrel.

Harga tersebut naik menjadi 68,79 dollar AS per barrel pada Februari 2026.

ICP kemudian melonjak menjadi 102,26 dollar AS per barrel pada Maret 2026 dan sekitar 117,31 dollar AS per barrel pada April 2026. "Kenaikan itu ikut mempengaruhi formula pembelian LNG," ucap dia.

Tekanan harga energi tidak hanya terjadi di Indonesia.

Negara lain yang mengandalkan LNG sebagai sumber energi industri juga menghadapi tekanan serupa.

"Banyak negara yang menggunakan LNG juga sedang menghadapi tekanan harga energi yang sama," lanjut Fajriyah.

PGN mengaku telah menerima masukan dari asosiasi dan pelanggan industri terkait kondisi tersebut.

Karena itu, perusahaan berupaya melakukan penyesuaian secara bertahap sambil memberi fleksibilitas kepada pelanggan.

Beberapa langkah yang dilakukan mencakup pengaturan pemakaian aktual, pengelolaan deposit, hingga penyesuaian rencana penggunaan gas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saat ini komunikasi dengan pelanggan dan asosiasi juga terus berjalan. Fokus kami bagaimana pasokan tetap terjaga, tapi pelanggan juga tetap punya ruang untuk beradaptasi di tengah kondisi energi global yang fluktuatif," ungkap Fajriyah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pendataan di internal KSPSI, jumlah buruh yang terancam PHK lantaran kenaikan harga gas industri disebutnya mencapai sekitar 50.000 orang.

Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.

Dia menyebut telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu agar terdapat tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga gas industri.

“Beliau [Bahlil] merespons cepat, mudah-mudahan 2-3 hari ini akan ada keputusan cepat mengenai harga gas industri," ujar Andi Gani.

Di samping itu, dia turut menggarisbawahi keberadaan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh (Satgas PHK) yang beberapa waktu lalu telah diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembentukan satgas itu merupakan buah kesepakatan sejumlah serikat buruh dengan pemerintah, tetapi langkah entitas baru tersebut dinilai belum tampak.

“Satgas PHK secepatnya harus diefektifkan," tegas Andi Gani.

IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari solusi atas kenaikan harga gas industri. Bila tidak, ia menilai akan terjadi badai PHK.

Andi mengaku, pihaknya telah berupaya untuk bertemu Bahlil guna mencari solusi atas melonjaknya harga gas industri. Namun, ia mengeluhkan bahwa Bahlil susah ditemui.

“Kami sudah mencoba bertemu Menteri ESDM, tapi sampai hari ini kami merasa lebih mudah bertemu Pak Prabowo daripada bertemu Menteri ESDM. Ini lebih susah dihubungi,” kata Andi saat ditemui di sela-sela Kongres III KPBI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga gas industri berpotensi menyebabkan “badai” PHK. Pasalnya, ia menilai, kenaikan harga gas industri sudah terlampau tinggi.

“Harga gas industri sudah tidak masuk akal, banyak barang produksi dari pabrik-pabrik industri keramik, industri sepatu, menumpuk di gudang. Akhirnya jam kerja para buruh dikurangi karena produksinya sudah tidak ada lagi,” ujar Andi.

“Karena itu, saya meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar segera mengambil kebijakan-kebijakan cepat untuk mencari solusi permasalahan gas industri ini. Kalau tidak, badai PHK akan terjadi,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, harga gas industri untuk industri tertentu (keramik, pupuk, kaca, baja, dll) mencapai USD6-USD7 per MMBTU. Sedangkan harga gas regasifikasi (di luar penerima program gas industri tertentu) berkisar antara USD14,97 per MMBTU.

(Nadya Kurnia)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Penguatan nilai-nilai tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman,” kata Menaker dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pemerintah, lanjut Yassierli, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerja sama dengan mitra-mitra strategis sektor ketenagakerjaan seperti serikat pekerja/buruh, hingga dunia usaha dan industri, salah satunya seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Menaker menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan nilai kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga Indonesia di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama,” kata dia.

Menurut dia, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Semangat kebersamaan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi lebih maju,” ujar Menaker.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan upaya mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Terbukti, jika kita kompak dan menjaga kebersamaan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujar Jumhur.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea baru kali ini melihat hubungan kaum buruh dengan pemerintah begitu erat.

May Day 2026 menjadi bukti hubungan ini dan kedepannya diharapkan sinergi pemerintah dan kaum buruh makin kuat.

"Ini sejarah persatuan dan kesatuan buruh Indonesia. Mudah-mudahan semangat ini terus terjaga hingga May Day 2027," kata Andi Gani dikutip dari Antara, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, buruh hadir di Monas pada May Day 2026 menyampaikan aspirasi ke Presiden Prabowo.

"Sebagai Ketua Panitia May Day 2026 saya sangat bahagia. Sekitar 250.000 buruh hadir di sini bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini hari yang luar biasa bagi buruh Indonesia," ujarnya.

Tak lupa, dirinya mengapresiasi teman-teman buruh yang menggelar aksi terpisah di depan DPR RI.

Menurutnya, seperti ini wujud demokrasi dilaksanakan, boleh beda pendapat tetapi rasa persatuan itu tetap ada.

"Kami menghormati teman-teman yang melakukan aksi di DPR. Itu hal yang biasa dalam demokrasi. Namun sebagian besar kekuatan buruh hadir di Monas dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden," ucap Andi.

1 juta rumah untuk buruh

Dalam peringatan May Day, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta rumah untuk para buruh dan kaum pekerja di Indonesia.

Rumah ini nantinya dibangun di dekat kawasan industri untuk meringankan biaya sewa serta transportasi para pekerja.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja," jelas Prabowo dihadapan massa aksi May Day, Monas, Jumat (1/5/2026) dikutip dari Kontan.

Selain perumahan, Prabowo ingin menggerakkan perekonomian di daerah-daerah dengan pembangunan fasilitas penunjang masa kini.

Misalnya, pembangunan fasilitas daycare, rumah sakit, sekolah, transportasi umum, hingga rumah susun.

Tujuannya untuk menghidupkan roda perekonomian.

"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.

Menyoal daycare, ia berharap adanya fasilitas tersebut agar kedua orangtuanya bisa bekerja jika keadaan menuntut demikian.

Kemudian masalah transportasi, kaum buruh hendak diberi kartu khusus agar mendapat tarif ringan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah disebutkan bakal segera mengumumkan aturan terkait sistem outsourcing dalam waktu dekat ini. Diketahui penghapusan sistem outsourcing telah menjadi tuntutan buruh pada Hari Buruh atau May Day tahun 2025 lalu.

"Aturan outsourcing sebentar lagi diumumkan, insyaallah sebelum May Day," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ), Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4).

Menyoroti Pergeseran Peran Tenaga Kerja di Tengah Perkembangan Kebutuhan Lintas Industri



Dia menduga aturan berkaitan outsourcing kemungkinan besar akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Namun kata Andi, yang pasti pemerintah akan mengumumkannya paling lambat pada hari Kamis, 30 April 2026 besok, atau satu hari jelang May Day 2026.

Lebih jauh, saat sesi tanya jawab Andi menyampaikan bahwa aturan ini nantinya akan dituangkan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker). Hanya saja, ia tak bisa menyampaikan lebih lanjut ihwal aturan baru ini.

"Saya kasih spill saja secara garis besar, outsourcing dalam garis besar akan kembali ke undang-undang 13 tahun 2023," ujarnya.

Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja



Dimana, aturan tersebut nantinya akan memperketat terkait sistem outsourcing. Bahkan, ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar.

"Ada batas waktu yang tidak seperti sekarang sebebas-bebasnya tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal jenis batas pekerjaan. Dan ada sanksi yang sangat tegas mengenai pidana kalau ada pelanggaran," tuturnya.