Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan dan pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup impresif pada tahun 2025. Kedua sektor itu mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2015 lalu yakni di atas 5%.

Sektor manufaktur atau industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,3% (YoY) sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni 4,43%. Sementara itu, sektor pertanian pertumbuhannya sangat eksponensial menembus angka 5,3%. Selain di atas realisasi pertumbuhan ekonomi, angka itu melesat dari tahun 2024 yang hanya 0,6%.

"Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Meski mencatat rekor pertumbuhan tertinggi, kedua sektor itu bukannya tanpa catatan. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh ketika impor bahan baku turun dan sektor padat karya mengalami tekanan. Tekanan di sektor padat karya itu tampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan semakin tidak efektifnya investasi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor manufaktur-pun tidak pernah bisa menyentuh angka 20%, setidaknya dari tahun 2015.

Sementara itu, sektor pertanian yang sepanjang tahun lalu tumbuh 5,33% (YoY) juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia dalam empat tahun yakni 0,60%. Sumber pertumbuhan tertinggi itu sudah melebihi level 2022 yang saat itu masih 0,29%. Pada tahun lalu, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,60% menyalip infokom sebesar 0,56%.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian ke PDB, tidak selamanya menjadi kabar yang menggembirakan. Pasalnya, hal itu juga bisa dibaca bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke arah industrialisasi tidak berjalan optimal alias stagnan.

Struktur Ekonomi Tidak Berubah

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Dia memandang sejatinya tidak ada yang berubah pada struktur perekonomian Indonesia, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia. Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi.

"Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor.

"Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Catatan di Sektor Padat Karya

Senada dengan Esther, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Ekonom Celios Nailul Huda turut melihat pola serupa pada pertumbuhan industri manufaktur.

Dia menilai sejumlah industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

"Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan," ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025. Merujuk data BPS, impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton. "Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Investasi Bergelut dengan PHK

Pemerintah mengharapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan pasar tenaga kerja. Namun demikian, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya mencatat bahwa selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Sekadar catatan, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Namun demikian, dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Artinya, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode 2024, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang, maka 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta.

Angka itu mengonfirmasi telah terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. "Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

PHK Cetak Rekor Pasca-Covid-19

Adapun penurunan kapasitas investasi untuk menyerap tenaga kerja itu berbanding terbalik dengan tren pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pada tahun 2025 lalu, jumlah PHK justru pecah rekor atau tertinggi pasca pandemi Covid-19 2020-2021.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Pekerja Pertanian Tetap Dominan

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia hingga November 2025. Hal ini berasal dari jumlah penduduk bekerja sebesar 147,91 juta orang.

“Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Secara terperinci, sektor pertanian menyerap 27,99% tenaga kerja Tanah Air per November tahun lalu. Terdapat penambahan 161.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2025. Berikutnya adalah sektor perdagangan yang menyerap porsi tenaga kerja 18,67%, meningkat 168.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, industri pengolahan menyerap 13,86% tenaga kerja, sekaligus mencatatkan penambahan 196.000 orang tenaga kerja sepanjang Agustus—November 2025. Kenaikan jumlah tenaga kerja industri pengolahan dan perdagangan tersebut juga termasuk dalam lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama Agustus—November 2025.

Selain itu, lapangan usaha lain yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak pada November 2025 dibandingkan dengan Agustus 2025 adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman, yang naik sebesar 381.000 orang.

“Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas,” ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut agar industri substitusi impor Tanah Air kembali dikembangkan untuk melindungi ekosistem perekonomian nasional.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyebut bahwa pengembangan industri substitusi impor merupakan doktrin terdahulu yang mengedepankan perputaran ekonomi nasional, mengingat persediaan barang yang disediakan oleh industri dalam negeri.

“KSPSI mendesak, mendorong pemerintah dan negara untuk kembali ke doktrin zaman dulu itu. Apa doktrinnya? Industri substitusi impor itu dikembangkan kembali. Sejauh kita bisa memproduksi barang-barang itu sendiri, sudah kita tidak usah impor,” kata Jumhur usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, hal paling penting dari gagasan ini adalah tersedianya ratusan juta orang yang mau bekerja, sehingga pembenahan ekosistem menjadi mendesak. Jumhur mencontohkan kondisi riil sektor tekstil Tanah Air saat ini.

Dia menyinggung perihal tingginya impor ilegal dan kemudahan produk luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia. Sebanyak 30% impor tekstil dan produk tekstil (TPT) disebutnya berstatus ilegal alias diselundupkan, sedangkan 30% hingga 40% lainnya diberikan kelonggaran impor berlebih.

Dengan demikian, pihaknya mencermati bahwa pabrik tekstil di dalam negeri yang mempekerjakan jutaan karyawan hanya mengisi sekitar 30% pangsa pasar di negeri sendiri.

“Anda bisa bayangkan kalau impor yang ilegal itu dihajar, maka [pangsa] pasar kita langsung naik 10%. Di situ dengan tidak dibantu [insentif] pun, industri akan tumbuh,” ujar Jumhur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut membuka acara tersebut menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah yang terus memberantas impor ilegal.

Menurut Dasco, pemerintah pusat telah memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang bermain dengan urusan impor, hingga menindak pelaku usaha asing yang tak menaati aturan main. Tak hanya sektor tekstil, hal ini juga berlaku bagi sektor lain seperti baja.

“Menteri Keuangan sudah melakukan sidak [inspeksi mendadak] dan kemudian melakukan penutupan beberapa pabrik yang memproduksi baja, tetapi tidak membayar pajak di daerah Cilegon dan sekitarnya,” tutur elit Partai Gerindra ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengemukakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih sulit bangkit akibat tekanan persaingan global yang kian ketat serta melemahnya daya saing domestikn

Ekonom CORE Indonesia Yusuf mengatakan bahwa perlambatan industri TPT tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Dari sisi eksternal, persaingan global semakin ketat dengan munculnya negara-negara produsen baru seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja yang menawarkan struktur biaya lebih kompetitif.

Dia menjelaskan, negara-negara tersebut memiliki posisi tawar yang lebih baik, terutama dari sisi upah tenaga kerja yang relatif murah dan efisiensi produksi yang tinggi.

"Akibatnya, banyak buyer internasional mengalihkan pesanan ke sana,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (30/1/2026).

Sementara itu, di dalam negeri, industri TPT justru dibebani kenaikan biaya produksi yang berkelanjutan. Peningkatan upah, mahalnya energi dan logistik, serta ketergantungan pada bahan baku impor yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar membuat margin industri semakin tertekan dan ruang ekspansi kian terbatas.

Yusuf menjelaskan, tantangan kebangkitan industri TPT saat ini berada pada dua sisi sekaligus, yakni pasar dan struktur industri. Dari sisi pasar, produk tekstil impor murah—termasuk yang masuk secara ilegal atau melalui praktik undervalued—membanjiri pasar domestik dan membuat produk lokal kalah bersaing.

“Tekanan ini menggerus utilisasi pabrik dan pada akhirnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya,” katanya.

Sementara itu, secara struktural, investasi di sektor TPT dinilai tidak menarik bagi investor. Hal ini karena karakter industri TPT Indonesia yang padat karya dengan tingkat pengembalian relatif tipis serta ketidakpastian regulasi.

Kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya mesin produksi yang sudah tua. Hal ini, lanjut Yusuf, membuat produktivitas industri nasional tertinggal dibandingkan negara pesaing.

“Tanpa peremajaan teknologi dan kepastian iklim usaha, investor akan terus ragu masuk ke sektor ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusuf menegaskan kebijakan pemerintah untuk menggenjot industri TPT ke depannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Dia menjelaskan, pengawasan impor harus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Upaya tersebut mencakup penertiban barang ilegal dan praktik dumping agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk murah yang merusak harga.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif nyata untuk mendorong investasi TPT, antara lain melalui fasilitas tax allowance, kemudahan pembiayaan, serta dukungan peremajaan mesin. Dia menambahkan, penurunan biaya logistik dan energi juga menjadi kunci untuk memperbaiki struktur biaya industri agar lebih kompetitif.

“Penguatan kualitas SDM dan integrasi hulu-hilir penting supaya industri tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor,” katanya.

Meski menghadapi tantangan besar, Yusuf menilai prospek industri TPT nasional masih terbuka. Dia mengatakan, besarnya pasar domestik menjadi modal utama bagi keberlangsungan industri, terutama jika dibarengi dengan pembatasan barang ilegal dan kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

Di sisi lain, Yusuf mengingatkan peluang tersebut hanya akan terwujud jika kebijakan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Industri TPT harus bergerak dari sekadar bertahan menjadi lebih produktif, efisien, dan bernilai tambah,” kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap sejumlah produk impor kain tenunan kapas pada awal 2026 untuk membatasi produk tekstil dari luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia.

Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.98/2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas yang diundangkan pada 31 Desember 2025. Aturan itu berlaku 10 hari setelah diundangkan.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," demikian dikutip dari beleid yang diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu, dikutip Selasa (6/1/2025).

BMTP yang dimaksud dalam PMK tersebut adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor.

Tujuannya agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pada pasal 4 beleid tersebut, pengenaan BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Pengenaan bea masuk ditujukan kepada importasi produk kain tenunan kapas dari semua negara, kecuali terhadap importasi produk yang sama dari sebanyak 122 negara.

Bagi importir, yang diatur dalam pasal 6, diwajibkan menyerahkan dokumen surat keterangan asal terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang dikecualikan dari BMTP.

Di sisi lain, importir yang menggunakan surat keterangan asal preferensi, maka harus memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan tarif bea masuk impor yang didasari oleh perjanjian atau kesepakatan internasional.

Pada ayat (3) pasal 6, diatur bahwa ketentuan asal barang itu meliputi kriteria asal barang, kriteria pengiriman, dna ketentuan prosedural.

Sementara itu, importir dengan surat keterangan asal nonpreferensi akan dilakukan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal importasi produk kain tenunan dari kapas berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan," bunyi pasal 7 ayat (1).

Adapun pengenaan BMTP dilakukan terhadap 16 pos tarif produk kain tenunan kapas yang berasal selain dari 122 negara yang dikecualikan pada lampiran PMK tersebut.

Tarif BMTP per meter berkisar antara Rp3.000-Rp3.300 untuk tahun pertama dengan periode terhitung sejak berlakunya PMK, Rp2.800-Rp3.100 untuk tahun kedua selama satu tahun sejak berakhirnya tahun pertama, serta Rp2.600-Rp2.900 untuk tahun ketiga selama satu tahun setelah berakhirnya tahun kedua.

Berikut 16 produk kain tenunan kapas yang akan dikenakan BMTP:

1. 5208.21.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2);

2. 5208.22.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2);

3. 5208.31.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Lain-lain);

4. 5208.33.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang);

5. 5209.11.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Lain-lain);

6. 5209.21.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

7. 5209.31.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

8. 5209.49.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — kain lainnya);

9. 5210.21.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

10. 5210.32.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang);

11. 5210.59.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — lain-lain);

12. 5211.31.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

13. 5211.59.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2 — lain-lain);

14. 5212.15.90 (Kain tenunan lainnya dari kapas — Lain-lain);

15. 5212.21.00 (Kain tenunan lainnya dari kapas — Tidak dikelantang);

16. 5212.23.00 (Kain tenunan lainnya dari kapas — Dicelup).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, masih ada celah masuknya pakaian impor ilegal, termasuk pakaian bekas impor yang dilarang keras untuk diperdagangkan di dalam negeri. Ia menegaskan, aturan mengenai larangan impor pakaian bekas sebetulnya sudah final dan mengikat.

"Baju bekas selalu tidak boleh impor. Jadi regulasinya selalu tidak boleh impor," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Ya memang ada yang bocor-bocor. Nah yang bocor-bocor itu yang harus ditertibkan. Regulasinya sudah tidak boleh," tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap peredaran barang-barang yang masuk secara ilegal, termasuk pakaian bekas maupun pakaian baru tanpa label merek dari luar negeri.

"Kalau tidak boleh kan sudah final dan binding (mengikat). Ya nanti kita lihat ya (soal serbuan pakaian baru impor tanpa label merek)," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menambahkan, pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap arus masuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk pakaian jadi tanpa label merek.

"Ya nanti kita terus melakukan pengawasan," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Budi menjelaskan, pengaturan mengenai impor TPT, termasuk pakaian jadi sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, pengendalian impor tidak hanya berlaku untuk pakaian jadi, tetapi juga mencakup benang dan produk tekstil lainnya.

"Kalau itu kan sudah ada ketentuannya di kebijakan impor Permendag 17/2025 itu kan sudah," jelasnya.

Ia menegaskan, setiap impor produk TPT maupun pakaian jadi kini wajib disertai pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

"Yang Permendag terakhir itu kan harus ada pertimbangan teknis dari kementerian lain. Kan sudah ada itu," kata Budi.

Tak hanya itu, Budi menyebut produk TPT termasuk pakaian jadi saat ini juga sudah dikenakan trade remedies seperti safeguards, sehingga kebijakan yang berlaku saat ini sudah cukup kuat untuk mengendalikan impor ilegal.

"Tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi kan sudah kena trade remedies. Jadi sudah cukup. Kalau namanya ilegal penyelundupan itu nggak ada kaitannya dengan kebijakan impor. Namanya penyelundupan kan berarti nggak ikut aturan kan," jelasnya.

Budi memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan barang-barang impor ilegal yang merugikan industri TPT nasional.

"Kalau kebijakan kita itu sudah cukup. Mereka itu kan masuk ilegal, kan berbeda," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta Pemerintah untuk berfokus pada pemberantasan impor borongan dalam praktek menindaktegas impor pakaian besar/thrifting ilegal. Pasalnya, impor borongan inilah yang selalu menjadi masalah bagi industri tekstil.

“Impor borongan yang selalu jadi masalah bagi industri tekstil di Indonesia. Nanti ketika mafia ataupun pakaian bekas ini bisa disikat semua, apakah masalah impor borongan juga bisa diberhentikan? Karena akar masalahnya (adalah) di impor borongan,” ujar Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi saat dihubungi Republika, Selasa (28/10/2025).

Menurut pandangan Farhan, permasalahan impor borongan memang merupakan momok bagi para pengusaha tekstil Indonesia. Setidaknya selama 10 hingga 15 tahun, para pengusaha tekstil dalam negeri bergulat dengan persoalan pakaian bekas tersebut.

Sebab, meskipun sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kenyataannya tetap banjir di pasar domestik. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas, terutama pada praktek impor borongan.

“Jadi, impor borongan yang selalu jadi masalah ini kita minta perbaikan sistem juga dijalankan,” tuturnya.

Farhan mengungkapkan, APSyFI secara esensi mengapresiasi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa yang mewacanakan larangan impor thrifting ilegal. Hal itu dinilai sebagai angin segar bagi industri pertekstilan di Indonesia.

Namun, ia menekankan, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan rencana tersebut ada pada dua hal, yakni komitmen dan perbaikan sistem. Jika keduanya dijalankan, Farhan meyakini industri tekstil (khususnya) dan industri manufaktur (umumnya) akan bisa tumbuh lebih positif ke depannya.