Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 1 Mei. Keputusan tersebut diambil karena sejalan dengan strategi jangka panjang sektor energi Abu Dhabi.

"Keputusan ini selaras dengan visi strategis dan ekonomi jangka panjang Uni Emirat Arab serta pengembangan sektor energinya, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik," bunyi pemberitaan kantor berita UAE, WAM, Selasa (28/4).

OPEC merupakan organisasi negara penghasil minyak utama yang dibentuk pada 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, dan Kuwait. UEA bergabung tujuh tahun kemudian. Selama ini, OPEC mengoordinasikan kebijakan produksi untuk memengaruhi pasokan dan harga minyak global.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluarnya UEA dari OPEC menjadi pukulan telak bagi organisasi tersebut karena Abu Dhabi bukan produsen kecil.

UEA memproduksi sekitar 3,2 juta - 3,5 juta barel per hari, memiliki kapasitas terpasang sekitar 4 juta barel per hari, dan menargetkan 5 juta barel per hari pada 2027.

"Jika UEA keluar, OPEC kehilangan salah satu anggota Teluk yang memiliki kapasitas produksi besar dan cadangan produksi penting," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Menurutnya, pasar tidak hanya membaca tambahan atau pengurangan produksi imbas keluarnya UEA dari OPEC. Pasar juga membaca sinyal politik di antaranya disiplin OPEC mulai retak, kepemimpinan Saudi mendapat tantangan, dan produsen besar mulai mengutamakan kepentingan nasional masing-masing.

Dampaknya, kata Syafruddin, dapat terasa melalui peningkatan gejolak harga, perubahan ekspektasi pasar, dan potensi persaingan produksi antarprodusen besar. Situasi menjadi makin sensitif karena perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz membuat pasar energi global rapuh. Jalur tersebut biasanya dilalui sekitar seperlima minyak mentah dan LNG dunia.

"Setiap gangguan di sana langsung memengaruhi harga, pengiriman, dan psikologi pasar," ujarnya.

Syafruddin menilai harga minyak berpeluang turun jika UEA memanfaatkan kebebasan barunya untuk meningkatkan produksi dan merebut pangsa pasar global. Tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Abu Dhabi sudah menyatakan akan membawa tambahan produksi ke pasar secara terukur, sesuai permintaan dan kondisi pasar.

"Logikanya jelas. Ketika produsen besar keluar dari kuota OPEC, pasokan berpeluang naik, dan kenaikan pasokan dapat menekan harga," ujarnya.

Namun, Syafruddin memandang penurunan harga tidak otomatis terjadi dalam jangka pendek, karena faktor geopolitik masih kuat, termasuk perang Iran dan gangguan Selat Hormuz.

Bahkan, jika pasar menilai gangguan pengiriman lebih serius daripada tambahan produksi UEA, harga minyak tetap dapat naik. Syafruddin melihat arah harga minyak akan ditentukan oleh pertarungan antara tambahan pasokan dari UEA dan risiko geopolitik di kawasan Teluk

Dalam jangka menengah, peluang harga minyak turun lebih besar dengan syarat jalur ekspor aman, UEA benar-benar menaikkan output, dan Saudi Arabia atau Rusia tidak merespons dengan langkah yang memicu ketegangan baru di pasar.

Merujuk laporan Reuters, ia mengatakan Amerika Serikat juga dapat menjadi pemasok penyangga. Lonjakan ekspor minyak Washington tercatat mencapai sekitar 12,9 juta barel per hari dan dinilai mampu meredam tekanan harga.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluarnya UEA dari OPEC tak terlalu berdampak bagi Indonesia. Pengaruh utama yang paling menggebuk kondisi energi RI saat ini masih berasal dari penutupan Selat Hormuz.

Menurutnya, penutupan Selat Hormuz ini akan terus menekan fiskal RI. Jika konflik meningkat dan harga minyak dunia terus naik, beban APBN akan makin besar.

Selain itu, harga minyak yang terus naik juga akan mengerek biaya logistik, menekan harga pangan melalui ongkos distribusi, dan memperkuat inflasi biaya produksi.

Bank Indonesia (BI) juga dapat menghadapi dilema menjaga stabilitas rupiah di tengah kebutuhan pembiayaan sektor riil.

"Bank Indonesia menghadapi dilema karena stabilitas rupiah dan inflasi dapat menuntut kebijakan moneter lebih hati-hati, sedangkan sektor riil tetap membutuhkan pembiayaan yang terjangkau," ujar Syafruddin.

Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat cadangan energi strategis, memperluas sumber impor, mempercepat transportasi publik dan elektrifikasi, serta menata subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Pasar minyak global kini tidak hanya ditentukan oleh OPEC, tetapi juga perang, sanksi, jalur laut, ekspor Amerika Serikat, dan strategi nasional produsen besar seperti UEA," ujar Syafruddin.

Meski begitu, ada skenario positif bagi Indonesia. Jika keluarnya UEA melemahkan disiplin OPEC dan menambah pasokan minyak global, RI dapat memperoleh ruang bernapas melalui harga impor energi yang lebih rendah.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap harga BBM, beban subsidi dan kompensasi energi, defisit migas, serta kebutuhan dolar untuk impor minyak.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo juga menilai keluarnya UEA menjadi keputusan berat bagi OPEC karena mengurangi peran produksi organisasi tersebut. OPEC tak lagi selincah sebelumnya dalam mengendalikan pasar.

[Gambas:Photo CNN]

"OPEC tidak akan selincah sebelumnya dalam membuat keputusan untuk mengendalikan pasar," ujar Hadi.

Namun, ia melihat keluarnya UEA dari OPEC dinilai tidak terlalu berdampak bagi Indonesia. Pasalnya, hubungan impor minyak antara Indonesia dan UEA berlangsung secara langsung melalui skema pemerintah ke pemerintah (G to G) maupun bisnis ke bisnis (B to B), bukan melalui mekanisme OPEC.

Menurutnya, Indonesia saat ini lebih merasakan dampak penutupan Selat Hormuz dibanding keputusan UEA keluar dari OPEC. Pengaruh terbesar pada energi RI berasal dari terganggunya jalur distribusi utama tersebut.

Menurutnya, kondisi Selat Hormuz menjadi faktor yang lebih menentukan bagi pasokan energi Indonesia.

"Tidak akan berpengaruh (ke Indonesia) kecuali Selat Hormuz dibuka. Pengaruhnya karena konsep choke point masih berlaku signifikan," kata Hadi.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Emirat Arab (United Arab Emirates/UAE) mengumumkan keluar dari OPEC dan kerangka kerja OPEC+. Sehingga, ini menghapus salah satu pilar utama dari kelompok paling berpengaruh di dunia energi.

Negara Teluk tersebut, dengan kapasitas sekitar 4,8 juta barel per hari dan ruang signifikan untuk meningkatkan produksi, pada Selasa mengumumkan akan keluar dari organisasi tersebut untuk fokus pada “kepentingan nasional”.

Langkah ini terjadi di tengah perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang memicu guncangan energi bersejarah.

Berikut penjelasan mengenai sejarah dan peran organisasi tersebut dalam ekonomi global, dilansir Aljazeera, Rabu (29/4/2026).

Kapan OPEC didirikan dan mengapa?

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) merupakan organisasi permanen antarpemerintah yang berbasis di Wina, Austria, dengan tujuan mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara anggota.

Organisasi ini pertama kali dibentuk dalam Konferensi Baghdad pada September 1960 oleh lima negara produsen minyak pendiri, yakni Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela.

Pada saat itu, pasar minyak global didominasi oleh sekelompok perusahaan minyak Barat yang kuat, dikenal sebagai “Seven Sisters”, yang mengendalikan produksi dan menetapkan harga.

Tujuan utama negara-negara pendiri adalah menegaskan kedaulatan atas sumber daya alam mereka serta memastikan harga yang adil dan stabil bagi produsen minyak, sekaligus menjaga pasokan yang teratur bagi negara konsumen.

Saat ini, OPEC memiliki 12 anggota, termasuk selain Uni Emirat Arab: Aljazair, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Arab Saudi, dan Venezuela.

Berdasarkan pernyataan yang dirilis pada Selasa, penarikan diri Uni Emirat Arab akan berlaku efektif pada 1 Mei, menandai keluarnya anggota yang telah berkontribusi sejak 1967.

Organisasi ini menjaga stabilitas harga dengan menetapkan kuota produksi yang disepakati bersama, yang secara kolektif menguasai sekitar 30 persen pasokan global.

Sejak 2016, OPEC juga bekerja sama dengan Rusia, Azerbaijan, Kazakhstan, Bahrain, Brunei, Malaysia, Meksiko, Oman, Sudan Selatan, dan Sudan melalui kerangka OPEC+, sehingga total produksinya mencapai sekitar 41 persen pasokan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan aliansinya, OPEC+. Langkah itu diambil dengan alasan memprioritaskan kepentingan nasional di tengah gejolak energi global yang dipicu konflik geopolitik

Dalam pernyataan resmi pemerintah UEA, keputusan ini akan berlaku efektif mulai Jumat, 1 Mei mendatang.

“Selama menjadi bagian dari organisasi, kami telah memberikan kontribusi signifikan dan pengorbanan besar bagi kepentingan bersama. Namun, kini saatnya fokus pada kepentingan nasional,” demikian pernyataan resmi pemerintah UEA, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (28/4/2026).

Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap strategi energi nasional, baik saat ini maupun ke depan. Dia menegaskan kebijakan ini tidak melalui konsultasi dengan negara lain, termasuk Arab Saudi sebagai pemain utama di OPEC.

“Ini adalah keputusan kebijakan yang diambil setelah meninjau secara hati-hati kebijakan produksi saat ini dan masa depan,” ujarnya.

Keputusan keluarnya UEA yang telah lama menjadi anggota OPEC, dinilai berpotensi mengguncang soliditas penguasa minyak dunia. Selama ini, OPEC dikenal berupaya menjaga kesatuan sikap meskipun kerap menghadapi perbedaan pandangan terkait geopolitik hingga kuota produksi.

Kendati demikian, tekanan terhadap OPEC meningkat seiring gangguan distribusi energi di kawasan Teluk. Jalur vital Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair global, menghadapi ancaman keamanan di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya kerap mengkritik OPEC, menuding kartel tersebut menaikkan harga minyak secara tidak wajar dan membebani ekonomi global. Dia juga mengaitkan dukungan militer AS di kawasan Teluk dengan kebijakan harga minyak negara-negara anggota OPEC.

UAE diketahui telah menjadi bagian dari OPEC sejak 1967 melalui emirat Abu Dhabi, sebelum resmi bergabung sebagai negara pada 1971. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh OPEC cenderung melemah seiring meningkatnya produksi minyak AS.

Selain itu, dinamika hubungan antara UAE dan Arab Saudi juga mengalami pergeseran, baik dalam isu ekonomi maupun geopolitik kawasan, termasuk di wilayah Laut Merah.

Perusahaan riset energi Rystad Energy menilai, keluarnya UAE sebagai perubahan signifikan bagi OPEC. Dengan kapasitas produksi sekitar 4,8 juta barel per hari dan ambisi peningkatan output, absennya UEA dinilai mengurangi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar.

“Dengan permintaan yang mendekati puncaknya, produsen berbiaya rendah mulai menghitung ulang strategi mereka. Sistem kuota bisa membuat potensi pendapatan tidak optimal,” ujar Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy Jorge Leon.

Dia menambahkan, keluarnya UAE membuat beban stabilisasi harga semakin bertumpu pada Arab Saudi, sekaligus mengurangi salah satu penyangga volatilitas pasar yang tersisa.

Langkah ini diperkirakan akan memperbesar ketidakpastian di pasar energi global, terutama di tengah tekanan geopolitik dan transisi menuju energi yang lebih beragam.