Bisnis.com, BANDA ACEH — Sejumlah negara anggota G20 mempercepat berbagai kebijakan penghematan energi dan perlindungan konsumen sebagai respons terhadap tekanan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Gangguan pasokan energi global mendorong lonjakan harga bahan bakar yang berdampak langsung pada rumah tangga dan dunia usaha.

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah di berbagai negara mengambil langkah cepat, mulai dari pengendalian konsumsi energi hingga intervensi harga dan subsidi.

Berdasarkan riset International Energy Agency (IEA), Selasa (9/6/2026), respons negara-negara tidak hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga pada pengurangan permintaan energi melalui kebijakan efisiensi. Langkah tersebut mencakup pembatasan aktivitas, kampanye hemat energi, hingga perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, termasuk subsidi bahan bakar, pemotongan pajak energi, hingga penetapan batas harga. Kebijakan ini menunjukkan kombinasi pendekatan jangka pendek untuk stabilisasi dan langkah jangka menengah dalam menjaga ketahanan energi.

Secara umum, pola kebijakan negara G20 dan mitra global mengarah pada dua strategi utama, yakni menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi yang tinggi.

Langkah Penghematan Energi

Sejumlah negara menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Indonesia, Malaysia, hingga Thailand mendorong kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta, sementara Pakistan bahkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan.

Pembatasan penggunaan energi juga dilakukan melalui pengaturan suhu pendingin ruangan. Negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Singapura mendorong penggunaan AC pada kisaran 24–26 derajat Celsius untuk menekan konsumsi listrik.

Di sektor transportasi, berbagai negara memperketabt penggunaan kendaraan. Korea Selatan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pegawai sektor publik, sementara negara lain membatasi pembelian bahan bakar, menurunkan batas kecepatan, hingga mendorong penggunaan transportasi publik dan carpooling.

Pembatasan perjalanan pejabat pemerintah juga menjadi kebijakan umum. Indonesia, Mesir, hingga Thailand mengurangi perjalanan dinas, bahkan beberapa negara seperti Yordania dan Pakistan membatasi perjalanan luar negeri bagi pejabat.

Selain itu, kampanye hemat energi digencarkan secara luas. Australia meluncurkan kampanye “Every Little Bit Helps”, sementara Singapura dan negara lain mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar melalui pendekatan edukatif.

Beberapa negara juga mengambil langkah ekstrem seperti penutupan sekolah sementara, pengurangan jam operasional, hingga pembatasan penggunaan listrik non-esensial seperti pencahayaan dekoratif dan aktivitas komersial di malam hari.

Dukungan untuk Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, kebijakan yang paling banyak ditempuh adalah subsidi energi. Indonesia meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar, sementara negara lain seperti Thailand dan Filipina memberikan subsidi langsung kepada sektor transportasi dan kelompok rentan.

Selain subsidi, banyak negara memangkas pajak energi. Jerman, Inggris, India, hingga Irlandia menurunkan pajak bahan bakar untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kebijakan pembatasan harga (price cap) juga diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar.

Dukungan langsung kepada masyarakat juga diberikan dalam bentuk bantuan tunai, voucher energi, hingga insentif khusus bagi kelompok rentan dan pelaku usaha terdampak. Korea Selatan, Singapura, dan Inggris termasuk negara yang menyalurkan bantuan ini secara terarah.

Selain itu, beberapa negara memberikan dukungan sektoral, terutama untuk transportasi, pertanian, dan logistik, guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Respons Terintegrasi Negara G20

IEA mencatat bahwa langkah-langkah dari masing-masing negara akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi global. Dinamika konflik dan volatilitas harga energi membuat kebijakan harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Negara-negara G20 berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat luas.