Bisnis.com, BANDA ACEH — Sejumlah negara anggota G20 mempercepat berbagai kebijakan penghematan energi dan perlindungan konsumen sebagai respons terhadap tekanan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Gangguan pasokan energi global mendorong lonjakan harga bahan bakar yang berdampak langsung pada rumah tangga dan dunia usaha.

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah di berbagai negara mengambil langkah cepat, mulai dari pengendalian konsumsi energi hingga intervensi harga dan subsidi.

Berdasarkan riset International Energy Agency (IEA), Selasa (9/6/2026), respons negara-negara tidak hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga pada pengurangan permintaan energi melalui kebijakan efisiensi. Langkah tersebut mencakup pembatasan aktivitas, kampanye hemat energi, hingga perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, termasuk subsidi bahan bakar, pemotongan pajak energi, hingga penetapan batas harga. Kebijakan ini menunjukkan kombinasi pendekatan jangka pendek untuk stabilisasi dan langkah jangka menengah dalam menjaga ketahanan energi.

Secara umum, pola kebijakan negara G20 dan mitra global mengarah pada dua strategi utama, yakni menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi yang tinggi.

Langkah Penghematan Energi

Sejumlah negara menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Indonesia, Malaysia, hingga Thailand mendorong kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta, sementara Pakistan bahkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan.

Pembatasan penggunaan energi juga dilakukan melalui pengaturan suhu pendingin ruangan. Negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Singapura mendorong penggunaan AC pada kisaran 24–26 derajat Celsius untuk menekan konsumsi listrik.

Di sektor transportasi, berbagai negara memperketabt penggunaan kendaraan. Korea Selatan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pegawai sektor publik, sementara negara lain membatasi pembelian bahan bakar, menurunkan batas kecepatan, hingga mendorong penggunaan transportasi publik dan carpooling.

Pembatasan perjalanan pejabat pemerintah juga menjadi kebijakan umum. Indonesia, Mesir, hingga Thailand mengurangi perjalanan dinas, bahkan beberapa negara seperti Yordania dan Pakistan membatasi perjalanan luar negeri bagi pejabat.

Selain itu, kampanye hemat energi digencarkan secara luas. Australia meluncurkan kampanye “Every Little Bit Helps”, sementara Singapura dan negara lain mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar melalui pendekatan edukatif.

Beberapa negara juga mengambil langkah ekstrem seperti penutupan sekolah sementara, pengurangan jam operasional, hingga pembatasan penggunaan listrik non-esensial seperti pencahayaan dekoratif dan aktivitas komersial di malam hari.

Dukungan untuk Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, kebijakan yang paling banyak ditempuh adalah subsidi energi. Indonesia meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar, sementara negara lain seperti Thailand dan Filipina memberikan subsidi langsung kepada sektor transportasi dan kelompok rentan.

Selain subsidi, banyak negara memangkas pajak energi. Jerman, Inggris, India, hingga Irlandia menurunkan pajak bahan bakar untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kebijakan pembatasan harga (price cap) juga diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar.

Dukungan langsung kepada masyarakat juga diberikan dalam bentuk bantuan tunai, voucher energi, hingga insentif khusus bagi kelompok rentan dan pelaku usaha terdampak. Korea Selatan, Singapura, dan Inggris termasuk negara yang menyalurkan bantuan ini secara terarah.

Selain itu, beberapa negara memberikan dukungan sektoral, terutama untuk transportasi, pertanian, dan logistik, guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Respons Terintegrasi Negara G20

IEA mencatat bahwa langkah-langkah dari masing-masing negara akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi global. Dinamika konflik dan volatilitas harga energi membuat kebijakan harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Negara-negara G20 berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) INDEF Abra Talattov mengingatkan agar pemerintah tak terlena dengan panji ketahanan energi.
Adapun label ketahanan energi itu tak lepas dari penilaian JP Morgan yang menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di dunia dengan ketahanan (resilience) tinggi terhadap guncangan harga energi global.
Abra menuturkan skor resilience sebesar 77% untuk Indonesia mencerminkan beberapa faktor pendorong yang penting seperti kebijakan subsidi energi yang masih berjalan, diversifikasi sumber energi, dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
Namun, Abra mengingatkan bahwa capaian itu tidak boleh membuat RI terlena. Sebab, ketahanan energi yang tinggi saat ini sebagian masih ditopang oleh instrumen fiskal seperti subsidi dan kompensasi energi yang nilainya sangat besar setiap tahun.
"Artinya, resilience yang kita miliki masih bersifat costly resilience, karena bergantung pada kemampuan APBN untuk meredam gejolak harga. Jika tekanan global berlanjut dalam jangka panjang, maka beban fiskal ini bisa menjadi risiko tersendiri bagi keberlanjutan ketahanan energi nasional," jelas Abra kepada Bisnis dikutip Senin (27/4/2026).
Adapun alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp381,3 triliun.
Dari total angka tersebut, pagu anggaran subsidi energi mencapai Rp210,06 triliun. Perinciannya, anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) mencapai Rp25,14 triliun; subsidi LPG 3 kg mencapai Rp80,26 triliun; dan subsidi listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Abra pun menilai bahwa momentum gejolak pasar harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi yang lebih struktural dan berkelanjutan. Caranya, dengan mempercepat transisi energi, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta mendorong efisiensi konsumsi energi.
"Jadi, saya melihat survei ini bukan sekadar capaian yang harus dibanggakan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah kita masih besar untuk memastikan ketahanan energi Indonesia benar-benar kokoh tanpa ketergantungan berlebihan pada subsidi," ucap Abra.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai bahwa penilaian terhadap ketahanan energi RI harus disikapi secara bijak.
"Ketahanan ini tetap perlu diperkuat dengan cadangan energi yang aman. Ini bisa melalui CPE [cadangan penyangga energi], diversifikasi energi, dan percepatan transisi energi," kata Bisman.
Sejatinya, kata dia, ketahanan energi Indonesia rawan. Oleh karena itu, sinyal positif dari survei JP Morgan harus menjadi pendorong pemerintah untuk benar-benar melakukan upaya yang sistematis demi menjamin ketahanan energi.

Skor Tinggi Ketahanan Energi Indonesia

Laporan terbaru JP Morgan berjudul Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada Maret 2026 menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang merepresentasikan sekitar 82% konsumsi energi dunia.
Salah satu indikator utama yang digunakan adalah total insulation factor, yaitu ukuran proporsi energi suatu negara yang tidak bergantung pada minyak dan gas global. Konsep sederhananya, negara yang bergantung pada impor energi berarti sangat rentan, sedangkan negara yang punya sumber energi domestik dan diversifikasi berarti lebih tahan.
Indonesia pun menempati posisi kedua tertinggi di dunia dengan indikator penyangga (insulation factors) sebesar 77%. Artinya, RI cenderung tahan dengan guncangan harga energi global.
Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Afrika Selatan dengan skor indikator penyangga mencapai 79%. Kemudian, posisi ketiga ditempati oleh China dengan skor 76%. Selanjutnya, posisi keempat ditempati oleh Uzbekistan dengan skor indikator penyangga sebesar 71%. Lalu, kelima ada Amerika Serikat (AS) dengan skor 70% dan keenam ada Australia dengan skor 68%.
Lebih terperinci, JP Morgan menggunakan dua indikator utama untuk mengukur ketahanan energi suatu negara. Kedua indikator itu yakni eksposur (ketahanan) dan indikator penyangga.
Pada indikator eksposur, ukuran yang membuat negara rentan terhadap guncangan energi global mencakup lima faktor. Kelima faktor itu meliputi ketergantungan impor minyak, ketergantungan impor gas, ketergantungan pasokan dari Selat Hormuz, porsi konsumsi minyak dan gas dalam ekonomi, serta intensitas energi terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara pada indikator penyangga mencakup empat faktor yakni produksi gas domestik, produksi batu bara domestik, energi nuklir, dan energi baru terbarukan.
Pada indikator eksposur, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mencapai 16%. Lalu, ketergantungan pada impor gas -8%, ketergantungan pasokan dari Selat Hormuz 1%, porsi konsumsi minyak dan gas dalam ekonomi 29%, serta intensitas energi terhadap PDB 0,7%.
Untuk indikator penyangga, produksi gas domestik RI mencapai 22%, produk batu bara domestik 48%, energi nuklir 0%, dan EBT 7%. Dengan data tersebut, skor indikator penyangga Indonesia berada di level 77%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global mulai menekan ruang fiskal Indonesia. Bahkan, dalam skenario tertentu, beban subsidi energi diperkirakan bisa membengkak jauh di atas asumsi APBN 2026.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan bahwa kenaikan harga minyak menjadi faktor krusial yang dapat mendorong lonjakan subsidi secara signifikan.

“Jika rata-rata harga minyak dunia di atas 80 dolar AS per barel, dengan kurs sekitar Rp17.000 per dolar AS, tambahan subsidi energi bisa lebih dari Rp100 triliun,” ujar Faisal saat dihubungi Republika, Jumat (27/3/2026).

Menurut Faisal, perhitungan tersebut menggunakan rata-rata harga tahunan, bukan fluktuasi jangka pendek. Artinya, meskipun harga sempat menembus 100 dolar AS per barel akibat eskalasi geopolitik, tekanan terhadap subsidi tetap dihitung berdasarkan rerata sepanjang tahun.

Ia mengingatkan, pada level tersebut saja, defisit APBN 2026 berpotensi melampaui 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan asumsi harga minyak Brent di kisaran 110 dolar AS per barel, kurs Rp16.976 per dolar AS, serta kuota Pertalite sebesar 29,7 juta kiloliter (KL) dalam APBN 2026, harga keekonomian BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp16.300 per liter.

Dengan harga jual Pertalite yang ditetapkan Rp10.000 per liter, maka subsidi per liter mencapai sekitar Rp6.300. Jika dikalikan dengan total volume 29,7 miliar liter, maka total kebutuhan subsidi energi bisa mencapai sekitar Rp187 triliun.

Angka ini jauh melampaui asumsi subsidi dalam APBN sebesar Rp120 triliun, atau terjadi kelebihan sekitar Rp67 triliun. Secara persentase, beban subsidi tersebut membengkak sekitar 56 persen dari pagu awal.

Tekanan ini berpotensi semakin besar jika harga minyak terus meningkat. Dalam skenario moderat, ketika harga minyak naik sekitar 20 persen, total subsidi bisa mencapai Rp282 triliun.

Sementara pada skenario kenaikan tinggi, subsidi dapat melonjak hingga sekitar Rp425 triliun. Bahkan dalam kondisi ekstrem, beban subsidi berpotensi menembus Rp500 triliun, yang dinilai tidak lagi berkelanjutan bagi fiskal negara.

Faisal menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi anggaran untuk meredam tekanan tersebut. Langkah efisiensi yang terlalu dalam justru berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi, termasuk konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Sebagai alternatif, ia mendorong refocusing dan revaluasi anggaran, dengan mengalihkan belanja dari pos yang kurang prioritas ke sektor yang lebih mendesak.

“Dengan langkah itu, defisit anggaran bisa tetap dijaga di bawah 3 persen, dan harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan belum akan melakukan pembatasan subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), meskipun sejumlah negara mulai melakukan penyesuaian kebijakan akibat tekanan global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki opsi untuk mengurangi subsidi maupun menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Alhamdulillah sampai dengan hari ini, dan saya pikir bahwa Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita rakyat kecil,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Ia menambahkan, kebijakan energi nasional saat ini masih berpihak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Sampai saat ini kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan untuk subsidi, masih tetap sama,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus merespons langkah sejumlah negara, termasuk Malaysia, yang mulai memangkas subsidi energi di tengah dinamika harga global dan tekanan fiskal.

Menurut Bahlil, pemerintah Indonesia memilih pendekatan yang lebih hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang, stabilitas harga energi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi domestik.

Meski demikian, pemerintah tetap memantau perkembangan situasi global secara ketat, termasuk potensi dampak konflik geopolitik terhadap pasokan dan harga energi.

“Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” kata Bahlil.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan energi secara bijak oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan energi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia mengevaluasi dan menyesuaikan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan kuota konsumsi BBM jenis tersebut akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per orang per bulan.

"Pemerintah akan menyesuaikan batas kelayakan (kuota) RON 95 dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan, mulai 1 April 2026," kata Anwar dalam pernyataan yang dipantau di Kuala Lumpur, Kamis (26/3/2026) malam.

Keputusan ini dilakukan setelah pemerintah Malaysia meneliti bahwa rata-rata penggunaan BBM jenis RON 95 per bulan adalah 100 liter per orang. Hampir 90 persen rakyat Malaysia menggunakan BBM RON 95 kurang dari 200 liter per bulan.

Atas dasar itu kuota pembelian BBM tersebut dikurangi dari maksimal 300 liter per orang per bulan, menjadi 200 liter per orang per bulan.

Keputusan ini juga diambil untuk mengukuhkan kemampuan Malaysia dalam menghadapi potensi krisis. Keputusan juga diambil di tengah beberapa insiden viral di media sosial yang menunjukkan adanya penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan, BBM RON 95 bersubsidi seharga 1,99 ringgit (Rp8.437) per liter, hanya diperuntukkan bagi masyarakat Malaysia pemegang kartu tanda kependudukan yang sah.

Sedangkan bagi warga asing dikenakan harga RON 95 normal yakni sekitar 3,87 ringgit (Rp16.389) per liter, dan bagi kendaraan bernomor polisi non-Malaysia, misalnya Singapura, wajib membeli BBM jenis RON 97 seharga sekitar 5,15 ringgit (Rp21.812) per liter.

Insiden viral di media sosial di antaranya kendaraan bernomor polisi non-Malaysia membeli RON 95, serta seseorang warga Malaysia membeli RON 95 subsidi dan mengisinya ke dalam tong atau jeriken.

Sementara itu khusus untuk pengemudi transportasi daring, pemerintah Malaysia tetap memberikan kuota pembelian BBM RON 95 subsidi maksimum hingga 800 liter per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Penutupan Selat Hormuz pascaserangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada akhir Februari telah menimbulkan guncangan di seluruh dunia. Harga minyak melonjak dan pasar saham bergejolak karena dunia menunggu kapan Iran akan mengizinkan jalur air utama tersebut dibuka kembali.

Saat ini, hanya segelintir kapal yang berhasil melewati selat setiap hari. Sementara itu, serangan terhadap infrastruktur energi di wilayah tersebut semakin mendorong harga lebih tinggi. Akibatnya tidak ada kawasan yang lebih merasakan dampaknya selain Asia. Hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati selat tersebut menuju negara-negara Asia.

Tekanan tersebut kini mulai terasa. Pemerintah di sejumlah negara telah memerintahkan karyawan untuk bekerja dari rumah, mengurangi jam kerja mingguan, menetapkan hari libur nasional, hingga meliburkan universitas lebih awal demi menghemat persediaan energi.

Perang mungkin terjadi ribuan kilometer jauhnya, tetapi masyarakat di seluruh Asia merasakan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Filipina

Pada Selasa (24/3/2026), Filipina menyatakan keadaan darurat nasional terkait konflik tersebut dan “bahaya yang mengancam ketersediaan serta stabilitas pasokan energi negara”.

Dampak perang yang berjarak lebih dari 7.000 km sangat terasa, terutama bagi para pengemudi jeepney, angkutan umum khas Filipina. Ini dialami salah satu pengemudi jeepney, Carlos Bragal Jr, ia mengaku mengalami penurunan pendapatan harian dari 1.000–1.200 peso (sekitar Rp 280 ribu-Rp 360 ribu per hari) untuk shift 12 jam menjadi hanya 200–500 peso (Rp 56 ribu – Rp 150 ribu).

Para pengemudi seperti dia sebelumnya sudah menghadapi berbagai tekanan, termasuk pajak cukai dan kebijakan tarif. Namun, lonjakan harga bahan bakar terbaru membuat sebagian tidak memperoleh penghasilan sama sekali.

“Saya menyekolahkan putri-putri saya dari pekerjaan ini. Satu baru lulus dan satu lagi segera lulus. Kami dulu hidup cukup baik, tetapi sekarang kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan,” kata Carlos dikutip dari laman BBC News.

Ia menambahkan, jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat berat bagi keluarganya.

Tak hanya pengemudi, nelayan dan petani juga terdampak akibat tingginya biaya bahan bakar. Sejumlah petani sayur di Bulacan bahkan terpaksa menghentikan produksi. Pemerintah telah memberikan bantuan tunai, namun dinilai belum cukup.

“Subsidi bahan bakar dari pemerintah hanya cukup untuk dua hari. Lalu setelah itu bagaimana?” ujarnya. “Situasi sekarang lebih buruk daripada saat pandemi.”

Thailand

Dalam hampir dua dekade sebagai presenter berita, Sirima Songklin selalu tampil dengan jas. Namun awal bulan ini, ia dan rekan-rekannya di stasiun penyiaran publik Thai PBS melepas jas saat siaran langsung sebagai simbol ajakan penghematan energi.

“Melepas jas bukan solusi utama, tetapi kami ingin menunjukkan kami tidak mengabaikan situasi. Kami memberi contoh,” kata Sirima.

Pemerintah Thailand juga mengimbau masyarakat mengatur suhu pendingin ruangan pada 26–27 derajat Celsius serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah di instansi pemerintah.

Meski demikian, otoritas menegaskan ketersediaan energi masih mencukupi untuk beberapa jangka waktu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Vietnam mengambil langkah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna meredam lonjakan harga bahan bakar di dalam negeri di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Melansir Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), pemerintah mulai mencairkan dana dari dana stabilisasi harga bahan bakar sejak Selasa (10/3/2026) tengah malam.

Dalam pernyataan resmi pemerintah, melalui skema tersebut, pemerintah menggunakan subsidi hingga 5.000 dong (sekitar US$0,20) per liter guna menahan kenaikan harga eceran.

Dengan intervensi tersebut, harga bensin RON-95 tercatat naik 7,66%, sementara harga diesel meningkat 1,58%. Adapun harga minyak tanah justru turun 7,71%.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, tanpa intervensi dari dana stabilisasi tersebut harga bensin RON-95 berpotensi melonjak sekitar 22,45%. Sementara itu, harga diesel dan minyak tanah masing-masing diperkirakan akan naik 18,12% dan 3,69%.

Chief Economist SSI Securities Corp. Pham Luu Hung memperkirakan dana stabilisasi tersebut mampu menopang intervensi pemerintah selama sekitar tiga hingga empat pekan.

“Kami memperkirakan dana ini dapat mempertahankan tingkat intervensi saat ini selama sekitar tiga hingga empat minggu,” tulis Hung dalam catatan kepada investor.

Instruksi Perdana Menteri

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh juga memerintahkan para pejabat untuk sepenuhnya mencegah terjadinya kekurangan energi dalam kondisi apa pun. Meski demikian, Chinh menilai situasi energi Vietnam saat ini masih terkendali.

Gangguan pasokan di kawasan Teluk Persia—yang menjadi rumah bagi sejumlah produsen minyak dan gas terbesar di dunia—menjadi tantangan besar bagi negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi.

Risiko tersebut semakin terasa bagi negara berkembang yang sensitif terhadap harga, seperti Vietnam, yang lebih cepat terdampak lonjakan biaya energi dan memiliki fleksibilitas terbatas dalam memanfaatkan cadangan darurat.

Kementerian Perdagangan Vietnam pada Selasa juga mengimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah serta lebih banyak menggunakan transportasi publik guna menekan konsumsi bahan bakar.

Pasokan Masih 'Aman'

Sebelumnya, pemerintah menyatakan pasokan energi domestik masih “pada dasarnya aman”. Namun, otoritas juga memperingatkan bahwa jika konflik berlanjut hingga April, kondisi pasar berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.

Perdana Menteri juga memerintahkan pejabat untuk mendiversifikasi sumber minyak mentah serta meningkatkan impor guna memastikan sekitar 30% kebutuhan bahan bakar nasional dipenuhi dari pemasok luar negeri.

Selain itu, Chinh meminta Kementerian Keuangan segera mengusulkan rencana pemangkasan pajak perlindungan lingkungan untuk bahan bakar menjadi nol dan melaporkannya kepada pemerintah pada 12 Maret.

Menurut Hung, pemotongan sementara pajak lingkungan tersebut berpotensi menurunkan harga eceran bahan bakar hingga sekitar 2.000 dong per liter pada penyesuaian harga berikutnya.

Di sisi lain, operator taksi kendaraan listrik Vietnam Green & Smart Mobility JSC—perusahaan yang dimiliki miliarder Vietnam Pham Nhat Vuong—mengumumkan penurunan tarif sebesar 10% secara langsung di Vietnam dan Indonesia hingga 31 Maret.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Vietnam mengambil langkah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna meredam lonjakan harga bahan bakar di dalam negeri di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Melansir Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), pemerintah mulai mencairkan dana dari dana stabilisasi harga bahan bakar sejak Selasa (10/3/2026) tengah malam.

Dalam pernyataan resmi pemerintah, melalui skema tersebut, pemerintah menggunakan subsidi hingga 5.000 dong (sekitar US$0,20) per liter guna menahan kenaikan harga eceran.

Dengan intervensi tersebut, harga bensin RON-95 tercatat naik 7,66%, sementara harga diesel meningkat 1,58%. Adapun harga minyak tanah justru turun 7,71%.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, tanpa intervensi dari dana stabilisasi tersebut harga bensin RON-95 berpotensi melonjak sekitar 22,45%. Sementara itu, harga diesel dan minyak tanah masing-masing diperkirakan akan naik 18,12% dan 3,69%.

Chief Economist SSI Securities Corp. Pham Luu Hung memperkirakan dana stabilisasi tersebut mampu menopang intervensi pemerintah selama sekitar tiga hingga empat pekan.

“Kami memperkirakan dana ini dapat mempertahankan tingkat intervensi saat ini selama sekitar tiga hingga empat minggu,” tulis Hung dalam catatan kepada investor.

Instruksi Perdana Menteri

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh juga memerintahkan para pejabat untuk sepenuhnya mencegah terjadinya kekurangan energi dalam kondisi apa pun. Meski demikian, Chinh menilai situasi energi Vietnam saat ini masih terkendali.

Gangguan pasokan di kawasan Teluk Persia—yang menjadi rumah bagi sejumlah produsen minyak dan gas terbesar di dunia—menjadi tantangan besar bagi negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi.

Risiko tersebut semakin terasa bagi negara berkembang yang sensitif terhadap harga, seperti Vietnam, yang lebih cepat terdampak lonjakan biaya energi dan memiliki fleksibilitas terbatas dalam memanfaatkan cadangan darurat.

Kementerian Perdagangan Vietnam pada Selasa juga mengimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah serta lebih banyak menggunakan transportasi publik guna menekan konsumsi bahan bakar.

Pasokan Masih 'Aman'

Sebelumnya, pemerintah menyatakan pasokan energi domestik masih “pada dasarnya aman”. Namun, otoritas juga memperingatkan bahwa jika konflik berlanjut hingga April, kondisi pasar berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar.

Perdana Menteri juga memerintahkan pejabat untuk mendiversifikasi sumber minyak mentah serta meningkatkan impor guna memastikan sekitar 30% kebutuhan bahan bakar nasional dipenuhi dari pemasok luar negeri.

Selain itu, Chinh meminta Kementerian Keuangan segera mengusulkan rencana pemangkasan pajak perlindungan lingkungan untuk bahan bakar menjadi nol dan melaporkannya kepada pemerintah pada 12 Maret.

Menurut Hung, pemotongan sementara pajak lingkungan tersebut berpotensi menurunkan harga eceran bahan bakar hingga sekitar 2.000 dong per liter pada penyesuaian harga berikutnya.

Di sisi lain, operator taksi kendaraan listrik Vietnam Green & Smart Mobility JSC—perusahaan yang dimiliki miliarder Vietnam Pham Nhat Vuong—mengumumkan penurunan tarif sebesar 10% secara langsung di Vietnam dan Indonesia hingga 31 Maret.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan penggunaan EBT seperti fotovoltaik merespons tingginya harga listrik di wilayah timur Indonesia.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah juga menyoroti tingginya biaya listrik berbasis diesel di kawasan timur Indonesia, yang disebut bisa mencapai 20 kali lipat lebih mahal dibandingkan wilayah Jawa.

Besarnya beban subsidi untuk bahan bakar diesel mendorong pemerintah mempercepat upaya pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel.

Menurutnya dengan penggunaan EBT seperti fotovoltaik dapat dibangun di wilayah timur, harga listrik bisa jauh lebih rendah.

"Sekarang kami sedang mengembangkan sistem hybrid antara fotovoltaik dengan baterai untuk mendukung proses dedieselisasi itu,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (23/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) dalam satu dekade ke depan, dengan fokus utama pengembangan di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 62,5 gigawatt (GW), di mana 70% di antaranya berasal dari energi bersih

Porsi besar dalam rencana ekspansi tersebut akan melibatkan investasi swasta, bukan hanya dari pendanaan negara atau PLN.

“Investasinya itu 70% nya adalah IPP atau Independent Power Producer, jadi berasal dari mitra-mitra swasta,” imbuhnya.

Menurutnya selain potensi tenaga surya, kawasan timur Indonesia juga dinilai memiliki intensitas radiasi matahari tertinggi, serta potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai akselerasi EBT dapat dimulai dari kawasan timur Indonesia.

Menurutnya dengan kehadiran entitas seperti Danantara pasti telah menyiapkan strategi investasi untuk berpartisipasi dalam program ini, baik melalui kemitraan strategis maupun investasi langsung.

Bentuk kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek energi hijau di berbagai wilayah, sekaligus mendukung target bauran EBT nasional yang lebih ambisius dalam 10 tahun mendatang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sedikitnya 35 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah sebuah truk tangki bermuatan bensin meledak di Nigeria bagian tengah utara pada Selasa (21/10/2025). Ledakan dahsyat itu terjadi di wilayah Bida, Negara Bagian Niger, ketika puluhan warga berkerumun untuk mengumpulkan bahan bakar yang tumpah dari truk yang terguling.

Menurut juru bicara kepolisian Niger, Wasiu Abiodun, sebagaimana dilansir ABC News, truk tangki tersebut terguling sebelum akhirnya meledak saat warga mendekat untuk menampung bensin yang mengalir.

Ia menambahkan 17 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Polisi menyebut tim investigasi telah dikerahkan untuk mengidentifikasi pengemudi truk, pemilik kendaraan, serta penyebab pasti kecelakaan.

Insiden di Bida menambah daftar panjang kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan berat di Niger dalam beberapa bulan terakhir.

Niger merupakan jalur utama penghubung perdagangan antara wilayah utara dan selatan Nigeria, sehingga lalu lintas truk pengangkut bahan bakar, hasil bumi, dan logistik lainnya sangat padat. Kondisi infrastruktur yang rusak sering kali memicu kecelakaan fatal, terutama di jalanan sempit dan tidak terawat.

Gubernur Niger, Umaru Bago, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tersebut dan menyesalkan kebiasaan masyarakat yang nekat mengumpulkan bensin dari truk yang terguling, meski berisiko tinggi.

Kecelakaan serupa bukan kali pertama terjadi di Niger. Pada Januari lalu, sedikitnya 98 orang tewas setelah warga berupaya memindahkan bensin dari truk tangki yang jatuh menggunakan generator, yang kemudian memicu ledakan besar.

Aksi nekat warga mengumpulkan bensin dari lokasi kecelakaan telah menjadi fenomena umum di berbagai wilayah Nigeria. Lonjakan harga bahan bakar sejak pemerintah Presiden Bola Tinubu mencabut subsidi energi membuat banyak warga tergoda mengambil risiko demi mendapatkan bensin gratis.

Penghapusan subsidi bahan bakar pada pertengahan 2023 memang memicu kenaikan harga secara drastis di seluruh negeri, memukul daya beli masyarakat dan memicu gelombang protes di beberapa kota besar.

Akibatnya, praktik "memulung bensin" dari kendaraan yang terguling menjadi semakin sering terjadi, meski sudah berulang kali menelan korban jiwa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Massa yang memprotes lonjakan harga bahan bakar membanjiri jalan-jalan ibu kota Ekuador, Quito, pada hari Minggu (12/10/2025). Para pengunjuk rasa membakar ban, memblokir jalan, dan berhadapan dengan petugas polisi yang merespons dengan tembakan gas air mata.

Konfrontasi ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian demonstrasi nasional yang menguji kepemimpinan Presiden Daniel Noboa. Pengunjuk rasa bersiul dan meneriakkan "Noboa keluar, keluar!" saat mereka berbaris dari Quito selatan menuju taman di utara.

Namun, polisi bermotor membubarkan aksi tersebut sebelum mencapai alun-alun, dengan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Tidak ada laporan segera mengenai korban luka-luka.
Organisasi masyarakat adat terbesar di Ekuador.

Konfederasi Kebangsaan Adat Ekuador (CONAIE), telah menyerukan mogok selama 21 hari sebagai tanggapan atas penghapusan subsidi bahan bakar yang menaikkan harga solar (diesel) dari US$1,80 (R,29.885) per galon menjadi US$2.80 (Rp46.488) per galon.

Protes tersebut sering berubah menjadi kekerasan. Sejauh ini, satu warga sipil dilaporkan tewas, puluhan lainnya terluka, dan lebih dari seratus orang ditangkap dalam bentrokan dengan polisi. Dalam eskalasi besar pekan lalu, pengunjuk rasa menyerang motorcade Presiden Noboa dengan batu.

Noboa telah memberlakukan keadaan darurat di 10 provinsi, membatasi pertemuan publik di Quito dan area lainnya. Aksi demonstrasi hari Minggu bertepatan dengan Hari Interkulturalitas dan Plurinasionalitas, yang merupakan pengganti Hari Columbus di Ekuador untuk mengakui populasi masyarakat adatnya.

Kenaikan harga bahan bakar secara khusus memengaruhi masyarakat adat yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan transportasi Ekuador yang sangat penting. Presiden Noboa berargumen bahwa pemerintah perlu memangkas subsidi sebesar US$1,1 miliar (Rp18,26 triliun) untuk menopang keuangan negara dan memerangi penyelundupan bahan bakar yang merajalela di perbatasan Ekuador ke Kolombia dan Peru.

Namun, langkah-langkah tersebut memicu kemarahan luas, dengan demontrasi ini saja diadakan 21 hari setelah aksi serupa yang lebih besar.

"Sektor-sektor sosial yang berbeda, gerakan adat, pekerja, pemuda, lingkungan di Quito, masyarakat Ekuador, kami bangkit melawan kebijakan neoliberal dan penyebab kelaparan dari diktator Noboa," kata Nelson Erazo, seorang pemimpin serikat pekerja pada rapat umum hari Minggu, merujuk pada penghapusan subsidi dan langkah-langkah pemotongan biaya Noboa baru-baru ini, seperti pemecatan ribuan pekerja publik.

Noboa telah mengunjungi beberapa wilayah yang bergejolak dan memberikan bonus kepada petani yang kekurangan uang dan pekerja angkutan umum, namun ia menolak untuk bernegosiasi dengan federasi adat.