Bisnis.com, BANDA ACEH — Sejumlah negara anggota G20 mempercepat berbagai kebijakan penghematan energi dan perlindungan konsumen sebagai respons terhadap tekanan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Gangguan pasokan energi global mendorong lonjakan harga bahan bakar yang berdampak langsung pada rumah tangga dan dunia usaha.

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah di berbagai negara mengambil langkah cepat, mulai dari pengendalian konsumsi energi hingga intervensi harga dan subsidi.

Berdasarkan riset International Energy Agency (IEA), Selasa (9/6/2026), respons negara-negara tidak hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga pada pengurangan permintaan energi melalui kebijakan efisiensi. Langkah tersebut mencakup pembatasan aktivitas, kampanye hemat energi, hingga perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, termasuk subsidi bahan bakar, pemotongan pajak energi, hingga penetapan batas harga. Kebijakan ini menunjukkan kombinasi pendekatan jangka pendek untuk stabilisasi dan langkah jangka menengah dalam menjaga ketahanan energi.

Secara umum, pola kebijakan negara G20 dan mitra global mengarah pada dua strategi utama, yakni menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi yang tinggi.

Langkah Penghematan Energi

Sejumlah negara menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Indonesia, Malaysia, hingga Thailand mendorong kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta, sementara Pakistan bahkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan.

Pembatasan penggunaan energi juga dilakukan melalui pengaturan suhu pendingin ruangan. Negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Singapura mendorong penggunaan AC pada kisaran 24–26 derajat Celsius untuk menekan konsumsi listrik.

Di sektor transportasi, berbagai negara memperketabt penggunaan kendaraan. Korea Selatan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pegawai sektor publik, sementara negara lain membatasi pembelian bahan bakar, menurunkan batas kecepatan, hingga mendorong penggunaan transportasi publik dan carpooling.

Pembatasan perjalanan pejabat pemerintah juga menjadi kebijakan umum. Indonesia, Mesir, hingga Thailand mengurangi perjalanan dinas, bahkan beberapa negara seperti Yordania dan Pakistan membatasi perjalanan luar negeri bagi pejabat.

Selain itu, kampanye hemat energi digencarkan secara luas. Australia meluncurkan kampanye “Every Little Bit Helps”, sementara Singapura dan negara lain mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar melalui pendekatan edukatif.

Beberapa negara juga mengambil langkah ekstrem seperti penutupan sekolah sementara, pengurangan jam operasional, hingga pembatasan penggunaan listrik non-esensial seperti pencahayaan dekoratif dan aktivitas komersial di malam hari.

Dukungan untuk Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, kebijakan yang paling banyak ditempuh adalah subsidi energi. Indonesia meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar, sementara negara lain seperti Thailand dan Filipina memberikan subsidi langsung kepada sektor transportasi dan kelompok rentan.

Selain subsidi, banyak negara memangkas pajak energi. Jerman, Inggris, India, hingga Irlandia menurunkan pajak bahan bakar untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kebijakan pembatasan harga (price cap) juga diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar.

Dukungan langsung kepada masyarakat juga diberikan dalam bentuk bantuan tunai, voucher energi, hingga insentif khusus bagi kelompok rentan dan pelaku usaha terdampak. Korea Selatan, Singapura, dan Inggris termasuk negara yang menyalurkan bantuan ini secara terarah.

Selain itu, beberapa negara memberikan dukungan sektoral, terutama untuk transportasi, pertanian, dan logistik, guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Respons Terintegrasi Negara G20

IEA mencatat bahwa langkah-langkah dari masing-masing negara akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi global. Dinamika konflik dan volatilitas harga energi membuat kebijakan harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Negara-negara G20 berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik sejumlah ekonom yang menilai Program Makan Bergizi Gratis dibiayai melalui pengurangan anggaran infrastruktur dan pekerjaan umum sehingga berpotensi mengorbankan investasi jangka panjang demi kepentingan politik jangka pendek.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026, yang dipublikasikan dan dikutip pada Senin (8/6/2026).

Menurutnya, sumber pendanaan program tersebut berasal dari efisiensi belanja negara yang selama ini tidak produktif.

"Anggaran kami memiliki porsi pengeluaran yang besar untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena itu pada awal 2025 saya memangkas US$18 miliar pemborosan, uang yang masuk ke kantong pribadi pejabat korup, bukan ke kantong rakyat," ujarnya.

Jika dikonversi dengan kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, nilai efisiensi yang dimaksud mencapai sekitar Rp293 triliun.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penerimaan negara. Menurutnya, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama ini menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20.

"Kami sudah lama menjadi negara G20 dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB paling rendah, sekitar 11% hingga 12%. Angka itu lebih rendah dibanding Thailand, Malaysia, dan negara-negara tetangga kami," katanya.

Sebagai perbandingan, menurut Prabowo, rata-rata rasio penerimaan negara terhadap PDB di negara-negara anggota G20 mendekati 30%.

Karena itu, pemerintah kini fokus menutup berbagai kebocoran ekonomi yang selama ini mengurangi potensi penerimaan negara.

"Salah satu prioritas utama pemerintah saya adalah menutup seluruh kebocoran dalam ekonomi kami," tandas Prabowo.

Prabowo Akui Perlu Perbaiki Komunikasi Kebijakan

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga membela kebijakan pembentukan Danantara dan Program MBG di tengah kritik investor dan ekonom internasional, dengan menegaskan keduanya merupakan bagian dari transformasi besar pengelolaan aset negara dan kesejahteraan publik.

Ia mengakui pemerintah masih perlu memperbaiki komunikasi atas berbagai kebijakan strategis.

“Saya harus mengakui bahwa kami mungkin bisa berkomunikasi lebih baik mengenai apa yang sedang kami lakukan di Indonesia,” kata Prabowo.

Terkait Danantara, Prabowo menegaskan lembaga tersebut berada langsung di bawah presiden untuk memastikan pengelolaan aset negara maksimal bagi kepentingan rakyat. “Saya dipilih rakyat untuk mewakili mereka dan mengambil keputusan demi kepentingan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara ketat dan berlapis, serta menegaskan dirinya tidak terlibat dalam penunjukan manajemen.

"Buktinya, saya tidak memiliki peran apa pun dalam penunjukan manajemen Danantara. CEO menggunakan sejumlah firma rekrutmen dan pencari bakat, dan keputusan akhirnya berada di tangannya," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kinerja ekonomi Indonesia pada awal 2026 melampaui ekspektasi, bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), di tengah kondisi global yang masih mencari keseimbangan baru.

“Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 persen,” ujar Airlangga dalam Konpers Pertumbuhan PDB Kuartal-1 2026 di Kemenko Perekonomian pada Selasa (5/5/2026).

"Pertumbuhan kita 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20. Termasuk China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat," tambah dia.

Airlangga menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk menjaga momentum ekonomi, terutama selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52 persen, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim libur keagamaan.

Selain itu, belanja pemerintah juga mencatat lonjakan signifikan sebesar 21,81 persen atau mencapai sekitar Rp 815 triliun, di atas rata-rata historis.

Menurut Airlangga, stimulus seperti pencairan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 51,65 triliun dan diskon tarif transportasi turut memperkuat daya dorong ekonomi pada awal tahun.

Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan kondisi yang tetap terjaga.

Inflasi pada April 2026 berada di level 2,42 persen, masih dalam kisaran target pemerintah.

Indeks keyakinan konsumen tercatat di angka 122,9, sementara neraca perdagangan mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut.

“Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak hanya tumbuh, tetapi juga cukup kuat menghadapi tekanan global,” kata dia.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan lanjutan agar target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dapat tercapai.

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan negara-negara yang tergabung dalam G20 dan BRICS sepakat untuk terus memperkuat kerja sama internasional. Hal itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidakseimbangan global.

Dalam forum G20, Perry menekankan pentingnya untuk tidak hanya memperhatikan neraca transaksi berjalan (current account), tetapi juga neraca finansial (financial account) dalam menilai ketidakseimbangan global.

Hal ini karena ketidakseimbangan global di sektor keuangan saat ini dinilai jauh lebih berisiko ke stabilitas perekonomian global.

"Diperlukan tiga respons kebijakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi global imbalances. Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, mendorong reformasi struktural. Ketiga, menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka." ujar Perry dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Kesepakatan negara G20 dan BRICS tersebut mengemuka dalam Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat (AS), dalam rangkaian IMF–World Bank Spring Meetings 2026 di Washington, D.C., dan Pertemuan Kedua Deputi BRICS di bawah Presidensi India 2026 (14-15 April 2026).

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Presidensi G20 AS 2026 mengusung tema “Growth through Deregulation, Energy Abundance, and Innovation" yang berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi, penguatan pasokan energi yang terjangkau dan aman, serta percepatan inovasi di bidang artificial intelligence dan teknologi baru.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga menghadiri Pertemuan Kedua Tingkat Deputi BRICS di bawah Presidensi India 2026 yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".

Dalam forum BRICS, negara-negara anggota menyepakati penguatan kerja sama "South-South" untuk menghadapi meningkatnya fragmentasi geopolitik, keterbatasan pembiayaan, serta kerentanan makrofinansial yang memengaruhi negara-negara berkembang, antara lain melalui pembentukan Task Force on Growth and Development (TFGD).

Ke depan, bank sentral negara BRICS sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di area strategis seperti sistem pembayaran, AI, keamanan siber dan financial technology, serta jaring pengaman keuangan internasional guna mendukung pertumbuhan.

Di sela-sela pertemuan G20 dan BRICS, Perry menghadiri pertemuan bilateral dengan Gubernur Federal Reserve Bank, Michael S. Barr, untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi global, ketahanan energi, dan digitalisasi sistem pembayaran.

(Febrina Ratna Iskana)